Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang IZIN USAHA INDUSTRI

PP Nomor 107 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

KLASIFIKASI IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 2

(1) Setiap kegiatan usaha Industri wajib memiliki IUI. (2) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri untuk: a. menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau b. menyediakan Jasa Industri. (3) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut: a. Industri kecil; b. Industri menengah; dan c. Industri besar. (4) Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.

Pasal 3

(1) IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi: a. IUI kecil untuk Industri kecil; b. IUI menengah untuk Industri menengah; dan c. IUI besar untuk Industri besar. (2) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas perusahaan; b. nomor pokok wajib pajak; c. jumlah tenaga kerja; d. nilai investasi; e. luas lahan lokasi Industri; f. kelompok Industri sesuai dengan KBLI; dan g. kapasitas produksi terpasang untuk Industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk Jasa Industri. (3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

(1) IUI diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri. (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berlokasi di Kawasan Industri. (3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri dan berlokasi di luar Kawasan Industri, dengan ketentuan: a. berlokasi di daerah Kabupaten/Kota yang: 1. belum memiliki Kawasan Industri; atau 2. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis; b. termasuk klasifikasi Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau c. Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus. (4) Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri dan berlokasi di luar Kawasan Industri dengan ketentuan: a. berlokasi di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; dan/atau b. termasuk klasifikasi Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. (5) Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

(1) Perusahaan Industri yang melakukan penambahan atau pengurangan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi yang mengakibatkan perubahan klasifikasi kegiatan usaha Industri harus mengganti IUI yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). (2) Perusahaan Industri yang melakukan perubahan klasifikasi usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (3) Perusahaan Industri yang tidak melakukan penggantian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang melakukan perubahan klasifikasi kegiatan usaha Industri tanpa menambah lahan lokasi industri atau pindah lokasi industri.

Pasal 6

(1) Dalam 1 (satu) IUI hanya berlaku bagi 1 (satu) Perusahaan Industri yang: a. memiliki usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan berada dalam 1 (satu) lokasi Industri; b. memiliki beberapa usaha Industri yang merupakan 1 (satu) unit produksi terpadu dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) Kawasan Industri; atau c. memiliki beberapa usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit yang sama dan berada di beberapa lokasi dalam 1 (satu) Kawasan Industri. (2) Dalam hal Perusahaan Industri memiliki usaha Industri di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri wajib memiliki IUI baru.

Pasal 7

(1) Perusahaan Industri wajib: a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan IUI yang dimiliki; dan b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 8

(1) IUI berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan IUI yang dimiliki. (2) Perusahaan Industri yang tidak melakukan kegiatan usaha Industri selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 1 (satu) tahun. (3) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dan tidak melakukan kegiatan usaha Industri, IUI yang dimiliki Perusahaan Industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku juga sebagai izin tempat penyimpanan mesin/peralatan, Bahan Baku, dan/atau hasil produksi dengan ketentuan: a. tempat penyimpanan dimaksud terkait dengan kegiatan dan/atau kepentingan produksi Perusahaan Industri bersangkutan yang tidak terpisahkan dari kegiatan Industrinya dan berada dalam 1 (satu) lokasi usaha Industri; dan b. tempat penyimpanan dimaksud tidak disewakan atau dikomersialkan.

BAB III

KEWENANGAN PEMBERIAN IUI

Pasal 10

Koreksi

(1) Menteri berwenang memberikan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk: a. Industri strategis; b. Industri teknologi tinggi; c. Industri minuman beralkohol; d. Industri yang terkait langsung dengan pertahanan dan keamanan; e. Industri yang berdampak penting pada lingkungan; dan f. Industri yang merupakan penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah negara lain. (2) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan PRESIDEN. (3) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e ditetapkan dengan Peraturan Menteri. (4) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian IUI kepada kepala instansi Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu untuk Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Gubernur berwenang memberikan IUI besar untuk Industri selain yang menjadi kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Gubernur memberikan pendelegasian wewenang pemberian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala instansi pemerintah provinsi yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 12

(1) Bupati/walikota berwenang memberikan IUI menengah dan IUI kecil yang lokasi Industrinya berada pada kabupaten/kota untuk Industri selain yang menjadi kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Bupati/walikota memberikan pendelegasian wewenang pemberian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala instansi pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 13

Kepala instansi Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), kepala instansi pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dan kepala instansi pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam memberikan IUI kepada Perusahaan Industri wajib mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian IUI yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan pelaksanaan pemberian IUI oleh kepala instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

Dalam rangka pendalaman struktur dan peningkatan daya saing Industri, kepala instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dalam menerbitkan IUI mengacu pada kebijakan penanaman modal bidang Industri yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN IUI

Pasal 16

Koreksi

(1) IUI kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada Industri kecil yang memenuhi ketentuan: a. seluruh modal usahanya harus dimiliki oleh Warga Negara INDONESIA; dan b. bidang usaha Industri yang dinyatakan terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan penanaman modal di bidang Industri yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Permohonan IUI kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada: a. Menteri; atau b. bupati/walikota melalui pelayanan terpadu satu pintu. (3) Permohonan IUI kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan paling sedikit: a. fotokopi identitas pemilik dan pelaku usaha/perusahaan; b. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan c. fotokopi dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Permohonan IUI kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan.

Pasal 17

Menteri dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima: a. menerbitkan IUI kecil dalam hal persyaratan dipenuhi dengan lengkap dan benar; atau b. menolak permohonan dalam hal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

(1) IUI menengah dan IUI besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan kepada Industri menengah dan Industri besar yang memenuhi ketentuan bidang usaha Industri yang dinyatakan terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan penanaman modal di bidang Industri yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk: a. Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa; dan b. Industri menengah tertentu yang dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara INDONESIA, seluruh modal usahanya harus dimiliki oleh Warga Negara INDONESIA. (3) Permohonan IUI menengah dan IUI besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada: a. Menteri; b. gubernur melalui pelayanan terpadu satu pintu; atau c. bupati/walikota melalui pelayanan terpadu satu pintu. (4) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PRESIDEN.

Pasal 19

Sebelum mengajukan permohonan IUI menengah dan IUI besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha Industri harus: a. telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain; b. siap melakukan kegiatan usaha Industri; dan c. memenuhi ketentuan lokasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 20

(1) Permohonan IUI menengah dan IUI besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) melampirkan paling sedikit: a. fotokopi identitas diri pemohon; b. fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan; c. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; d. fotokopi izin lingkungan atau fotokopi izin lingkungan Kawasan Industri; dan e. fotokopi dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Permohonan IUI menengah dan IUI besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan.

Pasal 21

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sejak permohonan IUI diterima dengan lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan pemeriksaan lokasi Industri yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. (2) Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Menteri; b. gubernur melalui pelayanan terpadu satu pintu; atau c. bupati/walikota melalui pelayanan terpadu satu pintu, menerbitkan atau menolak permohonan IUI paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima. (3) Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB Kedua

IUI Menengah dan IUI Besar

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V

IZIN PERLUASAN

Pasal 23

Koreksi

(1) Setiap Perusahaan Industri yang memiliki IUI dapat melakukan Perluasan. (2) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib memiliki Izin Perluasan. (3) Perusahaan Industri yang Perluasannya berpengaruh terhadap lingkungan hidup wajib melakukan perubahan terhadap dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Dalam hal diperlukan, Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan Izin Perluasan. (2) Dalam hal Perluasan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Perluasan. (3) Industri yang wajib memiliki Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 25

Izin Perluasan diberikan oleh: a. Menteri; b. gubernur melalui pelayanan terpadu satu pintu; atau c. bupati/walikota melalui pelayanan terpadu satu pintu, sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Pasal 26

Izin Perluasan diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain dalam rangka Perluasan.

Pasal 27

(1) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) mengajukan permohonan Izin Perluasan kepada: a. Menteri; b. gubernur melalui pelayanan terpadu satu pintu; atau c. bupati/walikota melalui pelayanan terpadu satu pintu. (2) Permohonan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan paling sedikit: a. fotokopi IUI; b. dokumen rencana Perluasan; c. data Industri 2 (dua) tahun terakhir yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; d. perubahan izin lingkungan; dan e. dokumen lain yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sejak permohonan Izin Perluasan diterima dengan lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan pemeriksaan lokasi Industri yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. (2) Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Menteri; b. gubernur melalui pelayanan terpadu satu pintu; atau c. bupati/walikota melalui pelayanan terpadu satu pintu, menerbitkan atau menolak permohonan Izin Perluasan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima. (3) Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Perluasan diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

Koreksi

(1) Perusahaan Industri yang tidak memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan c. penutupan sementara. (2) Perusahaan Industri yang tidak berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dan/atau Perusahaan Industri yang dikecualikan yang tidak berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penutupan sementara; d. pembekuan IUI; dan/atau e. pencabutan IUI. (3) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau Perusahaan Industri yang tidak memiliki Izin Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penutupan sementara; d. pembekuan IUI; dan/atau e. pencabutan IUI. (4) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat langsung dikenakan sepanjang diatur dalam UNDANG-UNDANG.

Pasal 31

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 32

(1) Perusahaan Industri yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenai sanksi administratif berupa denda administratif. (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 1% (satu persen) dari nilai investasi. (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima.

Pasal 33

(1) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara. (2) Dalam hal Perusahaan Industri telah membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak memenuhi kewajibannya dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara. (3) Sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi: a. Perusahaan Industri yang tidak memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sampai dengan perusahaan yang bersangkutan memperoleh IUI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Perusahaan Industri yang tidak berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Perusahaan Industri yang dikecualikan yang tidak berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), atau Perusahaan Industri yang tidak memiliki Izin Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penutupan sementara diterima.

Pasal 34

(1) Dalam hal sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b Perusahaan Industri tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda administratif dikenai sanksi administratif berupa pembekuan IUI. (2) Pembekuan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan surat penetapan pembekuan.

Pasal 35

Perusahaan Industri yang telah memenuhi kewajibannya dan membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dapat mengajukan permohonan pemulihan status pembekuan IUI.

Pasal 36

Dalam hal Perusahaan Industri sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa pembekuan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda administratif dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUI.

Pasal 37

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada Perusahaan Industri. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan yang berasal dari: a. pengaduan; dan/atau b. tindak lanjut hasil pengawasan. (3) Gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memberikan sanksi administratif wajib mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 38

Gubernur dan bupati/walikota wajib menyampaikan laporan pembekuan, pemulihan status pembekuan, dan pencabutan IUI kepada Menteri.

Pasal 39

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang IZIN USAHA INDUSTRI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

BAB VII

Pasal 40

BAB VIII

Pasal 41

Pasal 42