Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Jami…

Pasal 1

(1) Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit INDONESIA yang didirikan dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 51 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi, sebagaimana telah beberapa kali diatur kembali terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit INDONESIA, diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya dalam PERATURAN PEMERINTAH ini disebut Perusahaan Perseroan (Persero). (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan: a. seluruh kekayaan, hak, dan kewajiban Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit INDONESIA menjadi kekayaan, hak, dan kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero); dan b. seluruh hubungan kerja antara karyawan dengan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit INDONESIA menjadi hubungan kerja antara karyawan dengan Perusahaan Perseroan (Persero).

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Perusahaan Perseroan (Persero) memiliki maksud dan tujuan untuk melaksanakan kegiatan usaha penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi, penjaminan bagi Badan Usaha Milik Negara, penjaminan Sistem Resi Gudang, dan penjaminan lainnya, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. (2) Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perseroan (Persero) melakukan kegiatan usaha utama: a. penjaminan kredit, pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi; b. penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh Koperasi simpan pinjam atau Koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; c. penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh Badan Usaha Milik Negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan; d. penjaminan surat utang kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi; e. penjaminan pembelian barang secara angsuran yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi; f. penjaminan transaksi dagang yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi; g. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi; h. penjaminan bank garansi (kontra bank garansi) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi; i. penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi; j. penjaminan letter of credit yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi; k. penjaminan kepabeanan (custom bond) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi; l. penjaminan cukai yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi; m. penjaminan pembiayaan kepada usaha rintisan (start up business) yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi; n. penjaminan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diberikan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi; o. penjaminan dalam rangka sinergi antara Perusahaan Perseroan (Persero) dengan Badan Usaha Milik Negara lain; p. penjaminan Sistem Resi Gudang; q. penjaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada perorangan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (Persero); r. pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan; s. pemeringkatan, konsultasi manajemen, jasa manajemen, pendampingan/pemberdayaan, serta layanan lainnya bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi; dan t. kegiatan usaha penjaminan lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. (3) Kegiatan usaha utama Perusahaan Perseroan (Persero) dapat dilakukan dalam bentuk penjaminan bersama (co-guarantee), kecuali kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r dan huruf s. (4) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Perseroan (Persero) dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 3

Koreksi

(1) Modal Perusahaan Perseroan (Persero) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang tercatat dalam Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit INDONESIA. (2) Modal Perusahaan Perseroan (Persero) sebesar modal Negara Republik INDONESIA yang tercatat dalam neraca penutup Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit INDONESIA. Pasal 4 (1) Neraca penutup Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara berdasarkan hasil audit akuntan publik. (2) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara. (3) Neraca pembuka Perusahaan Perseroan (Persero) disahkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 5

Koreksi

Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Koreksi

Pada saat PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku, PERATURAN PEMERINTAH Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit INDONESIA (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 111), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Koreksi

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2020 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7