Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

PP Nomor 12 Tahun 2005

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

Koreksi

(1) Organisasi RRI terdiri atas: a. dewan pengawas; b. dewan direksi; c. stasiun penyiaran; d. satuan pengawasan intern; dan e. pusat dan perwakilan. (2) Susunan ... (2) Susunan organisasi RRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur lebih lanjut oleh dewan direksi.

Pasal 7

Koreksi

Dewan pengawas mempunyai tugas: a. MENETAPKAN kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran; b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran; c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi; d. mengangkat dan memberhentikan dewan direksi; e. MENETAPKAN salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama; f. MENETAPKAN pembagian tugas setiap direktur; g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada PRESIDEN dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA (DPR RI).

Pasal 8

(1) Anggota dewan pengawas berjumlah 5 (lima) orang, 1 (satu) orang di antaranya ditetapkan menjadi ketua dewan pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas. (2) Dewan pengawas terdiri atas unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. (3) Calon ... (3) Calon anggota dewan pengawas diusulkan oleh pemerintah kepada DPR RI berdasarkan masukan dari Pemerintah dan/atau masyarakat. (4) Dalam melaksanakan tugas, dewan pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah dewan direksi.

Pasal 9

Besaran dan jenis penghasilan dewan pengawas ditetapkan dengan Peraturan PRESIDEN.

Pasal 10

(1) Anggota dewan direksi berjumlah paling banyak 6 (enam) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan paling banyak 5 (lima) orang direktur, yang masing-masing memimpin Direktorat. (2) Anggota dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Dewan direksi mempunyai tugas: a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya; b. memimpin ... b. memimpin dan mengelola RRI sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna; c. MENETAPKAN ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran; d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku; e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala; f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri. (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat : a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya; b. posisi RRI; c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang; d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan antarunsur tersebut. (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Rencana induk yang disusun oleh dewan direksi diajukan kepada dewan pengawas untuk dibahas dan disetujui. (5) Rencana induk RRI yang telah disetujui oleh dewan pengawas disampaikan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif. Bagian ...

Pasal 12

(1) Stasiun penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibukota negara, provinsi, kabupaten/kota. (2) Stasiun penyiaran RRI di ibukota negara menyelenggarakan siaran lokal, regional, nasional, dan menyelenggarakan siaran internasional atau siaran luar negeri. (3) Stasiun penyiaran RRI di setiap ibukota provinsi dan/atau di ibukota kabupaten/kota menyelenggarakan siaran lokal dan regional. (4) Stasiun penyiaran dapat menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (5) Stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dewan direksi.

Pasal 13

Stasiun penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran radio publik sesuai dengan kebijaksanaan umum ataupun khusus yang ditetapkan oleh dewan direksi.

Pasal 14

Klasifikasi stasiun penyiaran terdiri atas: a. stasiun tipe A; b. stasiun tipe B; dan c. stasiun tipe C. Bagian ...

Pasal 15

(1) Satuan pengawasan intern bertugas melakukan pengawasan intern keuangan dan operasional lainnya serta melaporkan temuannya kepada dewan direksi. (2) Satuan pengawasan intern dipimpin oleh seorang kepala yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dewan direksi.

Pasal 16

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional, RRI dapat membentuk: a. pusat penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pusat pemberitaan; dan b. sejumlah perwakilan RRI di luar negeri sesuai dengan kebutuhan. (2) Pusat adalah unsur penunjang kegiatan operasional yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada dewan direksi. (3) Perwakilan RRI di luar negeri adalah seorang koresponden. Pasal 17 ...

Pasal 17

Rincian tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja RRI ditetapkan oleh dewan direksi setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB Ketiga

Dewan Direksi

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

BAB IV

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

Koreksi

(1) Dewan pengawas adalah jabatan noneselon. (2) Direktur utama adalah jabatan setara eselon Ib. (3) Direktur adalah jabatan setara eselon IIa. (4) Kepala stasiun tipe A, kepala stasiun tipe B, kepala satuan pengawasan intern, kepala stasiun siaran luar negeri, kepala pusat pemberitaan, kepala pusat penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan adalah jabatan setara eselon IIb. (5) Kepala stasiun tipe C, kepala bidang dan kepala bagian di direktorat, serta kepala bidang dan kepala bagian di stasiun tipe A adalah jabatan setara eselon IIIa. (6) Kepala bidang dan kepala bagian di stasiun tipe B, di satuan pengawasan intern, di stasiun siaran luar negeri, dan di pusat adalah jabatan setara eselon IIIb. (7) Kepala seksi dan kepala subbagian adalah jabatan setara eselon IVa. (8) Kepala subseksi dan kepala urusan adalah jabatan setara eselon IVb. Bagian ...

Pasal 19

(1) Dewan pengawas ditetapkan oleh PRESIDEN atas usul DPR RI setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR RI secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat. (2) Masa kerja dewan pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya. (3) Dewan direksi diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas. (4) Kepala stasiun RRI, kepala satuan pengawas intern, kepala pusat, dan pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama.

Pasal 20

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan pengawas adalah warga negara INDONESIA yang: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. sehat jasmani dan rohani; d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara; f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara; g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik; h. tidak ... h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; i. tidak memiliki jabatan rangkap; dan j. nonpartisan.

Pasal 21

(1) Anggota dewan pengawas RRI berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik; d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; e. terlibat dalam tindakan yang merugikan RRI. f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut. (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya. (5) Jika ... (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPR RI tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada PRESIDEN, rencana pemberhentian tersebut batal. (6) Kedudukan sebagai anggota dewan pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh PRESIDEN.

Pasal 22

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan direksi adalah warga negara INDONESIA yang: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. sehat jasmani dan rohani; d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; e. berpendidikan sarjana; f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara; g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran; h. tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; i. tidak memiliki jabatan lain; dan j. non partisan. Pasal 23 ...

Pasal 23

(1) Tata cara pemilihan dewan direksi ditentukan oleh dewan pengawas. (2) Calon dewan direksi terpilih diangkat melalui surat keputusan dewan pengawas.

Pasal 24

Pasal 25

Persyaratan, pengangkatan pada, dan pemberhentian dari jabatan di bawah dewan direksi ditetapkan oleh dewan direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V ...

BAB Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

(1) Tata cara pemilihan dewan direksi ditentukan oleh dewan pengawas. (2) Calon dewan direksi terpilih diangkat melalui surat keputusan dewan pengawas.

Pasal 24

Pasal 25

Persyaratan, pengangkatan pada, dan pemberhentian dari jabatan di bawah dewan direksi ditetapkan oleh dewan direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V ...

(1) Anggota dewan direksi RRI diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas. (2) Anggota dewan direksi RRI diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (3) Anggota dewan direksi berhenti apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. berhalangan tetap. (4) Anggota dewan direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila: a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga; c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. (5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. (6) Pembelaan ... (6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh dewan pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut. (7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya. (8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dewan pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota dewan direksi tersebut, rencana pemberhentian batal. (9) Kedudukan sebagai anggota dewan direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh dewan pengawas. (10) Anggota dewan direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama. (11) Apabila salah satu atau beberapa anggota dewan direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota dewan direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh dewan pengawas. (12) Jika anggota dewan direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan dewan direksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB Keempat

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kelima

Pasal 15

BAB Keenam

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB VI

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB Kedua

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB VII