Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR

(1) Pengusahaan Sumber Daya Air dilakukan pada Sumber Daya Air Permukaan dan Air Tanah. (2) Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan Sumber Daya Air Permukaan. (3) Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan apabila Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat telah terpenuhi, serta sepanjang ketersediaan Air masih mencukupi. (4) Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan hidup, serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara dan kelestarian lingkungan.

(1) Pengusahaan Sumber Daya Air diselenggarakan berdasarkan rencana penyediaan Air dan/atau zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air untuk Pengusahaan Sumber Daya Air yang terdapat dalam rencana Pengelolaan Sumber Daya Air. (2) Pengusahaan Sumber Daya Air dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha berdasarkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Pengusahaan Air Tanah dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (3) Pemberian izin dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas: a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar; b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami Sumber Air; c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada; d. Pengusahaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan Air Minum; e. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; f. Pengusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan g. Pengusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha swasta atau perseorangan. (4) Dalam hal rencana Pengelolaan Sumber Daya Air belum ditetapkan, Pengusahaan Sumber Daya Air yang menggunakan Air sebagai media dan/atau materi dapat dilakukan sesuai Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Pengusahaan Air Tanah yang ditetapkan berdasarkan jumlah Air tersedia sementara. (5) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat kuota Air sementara yang akan ditinjau kembali setelah Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air ditetapkan.

Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa: a. kegiatan usaha yang memerlukan Air sebagai bahan baku utama untuk menghasilkan produk berupa Air Minum; atau b. kegiatan usaha yang memerlukan Air sebagai bahan pembantu proses produksi untuk menghasilkan produk selain Air Minum.

(1) Zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air untuk Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diperhitungkan dengan mengutamakan zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air untuk kelestarian Sumber Daya Air serta kepentingan sosial, budaya, dan hak ulayat masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan Sumber Daya Air. (2) Dalam hal rencana Pengelolaan Sumber Daya Air belum ditetapkan, Pengusahaan Sumber Daya Air terkait pemanfaatan ruang pada Sumber Air dapat dilakukan sesuai dengan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah yang ditetapkan berdasarkan zona pemanfaatan ruang sementara. (3) Hak ulayat masyarakat hukum adat atas Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Urutan prioritas alokasi Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dapat diubah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam hal Sumber Daya Air diperlukan untuk: a. memenuhi kepentingan yang mendesak; dan b. kepentingan pertahanan negara. (2) Perubahan urutan prioritas alokasi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi Air, Sumber Air, dan keadaan setempat dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari. (3) Dalam hal pemenuhan kepentingan yang mendesak dan kepentingan pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bencana alam yang mengakibatkan tidak terpenuhinya Air bagi kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi dan dibebaskan dari tuntutan. (4) Terjadinya bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan mutu pelayanan atas: a. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagai Pengelola Sumber Daya Air; dan b. badan usaha lain dan perseorangan sebagai pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah. (2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pengaduan masyarakat atas pelayanan dari badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ikut serta melakukan kegiatan konservasi Sumber Daya Air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. (4) Pengusahaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan mendorong keikutsertaan usaha kecil dan menengah. (5) Pengusahaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan rencana Pengusahaan Sumber Daya Air yang disusun oleh pelaku Pengusahaan Sumber Daya Air. (6) Rencana Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun melalui konsultasi publik. (7) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), untuk Pengusahaan Air Tanah hanya dilakukan apabila menggunakan Air Tanah dalam jumlah besar. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), untuk Sumber Daya Air Permukaan, diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah.

(1) Pengusahaan Sumber Daya Air dalam suatu Wilayah Sungai yang dilakukan dengan membangun dan/atau menggunakan saluran distribusi hanya dapat digunakan untuk Wilayah Sungai lainnya apabila masih terdapat ketersediaan Air yang melebihi keperluan penduduk pada Wilayah Sungai yang bersangkutan. (2) Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai bersangkutan.

(1) Pengusahaan Air untuk negara lain tidak diizinkan, kecuali apabila penyediaan Air untuk berbagai kebutuhan telah terpenuhi. (2) Pengusahaan Air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang bersangkutan, serta memperhatikan kepentingan daerah di sekitarnya. (3) Rencana pengusahaan Air untuk negara lain dilakukan melalui proses konsultasi publik oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya. (4) Pengusahaan Air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mendapat izin dari Pemerintah Pusat. (5) Pemerintah Pusat dapat memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengusahaan Sumber Daya Air dapat dilakukan pada: a. titik atau lokasi tertentu pada Sumber Air; b. ruas tertentu pada Sumber Air; c. bagian tertentu dari Sumber Air; atau d. satu Wilayah Sungai secara menyeluruh. (2) Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. badan usaha milik desa; d. badan usaha swasta; e. koperasi; f. perseorangan; atau g. kerja sama antar badan usaha. (3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: a. Pengusahaan Sumber Daya Air sebagai media; b. pengusahaan Air dan daya Air sebagai materi baik berupa produk Air maupun berupa produk bukan Air; c. Pengusahaan Sumber Air sebagai media; dan/atau d. pengusahaan Air, Sumber Air, dan/atau daya Air sebagai media dan materi. (4) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengusahaan Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai secara menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh: a. badan usaha milik negara di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air; b. badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air; atau c. kerjasama antara badan usaha milik negara di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dengan badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Perizinan dalam Pengusahaan Sumber Daya Air meliputi: a. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air; dan b. Izin Pengusahaan Air Tanah.

(1) Pengusahaan Sumber Daya Air yang dilakukan pada titik atau lokasi tertentu pada Sumber Air, ruas tertentu pada Sumber Air, atau bagian tertentu dari Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan berdasarkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah. (2) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (3) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air bagi para pemegang izin yang melaksanakan kegiatan usaha yang menggunakan Sumber Daya Air Permukaan. (4) Izin Pengusahaan Air Tanah merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air bagi para pemegang izin yang melaksanakan kegiatan usaha yang menggunakan Sumber Daya Air Tanah. (5) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah bukan merupakan pemberian wewenang atau pengalihan penguasaan Sumber Air dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada pemegang izin. (6) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip keterpaduan penggunaan Air Permukaan dan Air Tanah.

Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b tidak diperlukan terhadap Air ikutan dan/atau pengeringan (dewatering) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang energi dan sumber daya mineral.

Perizinan dalam Pengusahaan Sumber Daya Air meliputi: a. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air; dan b. Izin Pengusahaan Air Tanah.

(1) Pengusahaan Sumber Daya Air yang dilakukan pada titik atau lokasi tertentu pada Sumber Air, ruas tertentu pada Sumber Air, atau bagian tertentu dari Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan berdasarkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah. (2) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (3) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air bagi para pemegang izin yang melaksanakan kegiatan usaha yang menggunakan Sumber Daya Air Permukaan. (4) Izin Pengusahaan Air Tanah merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air bagi para pemegang izin yang melaksanakan kegiatan usaha yang menggunakan Sumber Daya Air Tanah. (5) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah bukan merupakan pemberian wewenang atau pengalihan penguasaan Sumber Air dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada pemegang izin. (6) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip keterpaduan penggunaan Air Permukaan dan Air Tanah.

Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b tidak diperlukan terhadap Air ikutan dan/atau pengeringan (dewatering) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang energi dan sumber daya mineral.

(1) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diberikan kepada: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. badan usaha milik desa; d. badan usaha swasta; e. koperasi; atau f. perseorangan. (2) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

(1) Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diajukan secara tertulis kepada: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air untuk kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air yang menggunakan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas provinsi, Wilayah Sungai lintas negara, dan Wilayah Sungai strategis nasional; b. gubernur untuk kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air yang menggunakan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota; atau c. bupati/walikota untuk kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air yang menggunakan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam 1 (satu) kabupaten/kota. (2) Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data: a. nama, pekerjaan, dan alamat pemohon; b. maksud dan tujuan Pengusahaan Sumber Daya Air; c. rencana lokasi penggunaan/pengambilan Air; d. bentuk pengusahaan atau jumlah Air yang diperlukan untuk diusahakan; e. jangka waktu yang diperlukan untuk Pengusahaan Sumber Daya Air; f. jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan; g. rencana desain bangunan dan/atau prasarana yang diperlukan; h. rencana pelaksanaan pembangunan bangunan dan/atau prasarana; dan i. hasil konsultasi publik atas rencana Pengusahaan Sumber Daya Air. (3) Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pemohon kepada pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk diteruskan kepada Pengelola Sumber Daya Air guna mendapatkan rekomendasi teknis.

(1) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Pengelola Sumber Daya Air. (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pertimbangan teknis dan saran kepada pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air. (3) Pertimbangan teknis dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan prasyarat dan prakondisi Sumber Daya Air secara khusus untuk masing-masing bentuk Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3). (4) Pertimbangan teknis dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi mengenai: a. jenis pengusahaan yang diperbolehkan; b. lokasi pengusahaan atau pengambilan Air; c. jumlah pengusahaan atau pengambilan Air; d. cara pengusahaan atau pengambilan Air; e. rencana desain bangunan dan/atau prasarana; f. neraca Air pada Wilayah Sungai; dan g. kondisi Sumber Air. (5) Dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dapat MEMUTUSKAN: a. mengembalikan permohonan izin dengan permintaan kelengkapan persyaratan; b. MENETAPKAN izin; atau c. menolak permohonan izin. (6) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rekomendasi teknis serta kriteria prasyarat dan prakondisi Sumber Daya Air diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air.

Keputusan pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dikeluarkan paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak permohonan izin beserta persyaratannya diterima secara lengkap.

(1) Dalam hal permohonan izin ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf c, pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air wajib memberitahukan alasan penolakan permohonan izin secara tertulis kepada Pemohon. (2) Pemohon izin pengusahaan SDA yang permohonannya ditolak, tidak dapat mengajukan kembali permohonannya dengan menggunakan data yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

(1) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan oleh: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air, untuk kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air yang menggunakan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas provinsi, Wilayah Sungai lintas negara, dan Wilayah Sungai strategis nasional; b. gubernur, untuk kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air yang menggunakan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota; atau c. bupati/walikota, untuk kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air yang menggunakan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam 1 (satu) kabupaten/kota. (2) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin; b. tempat atau lokasi penggunaan; c. maksud dan tujuan; d. cara pengambilan; e. spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang digunakan; f. kuota Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air; g. jadwal pengambilan Air dan kewajiban untuk melapor; h. jangka waktu berlakunya izin; i. persyaratan pengubahan izin dan perpanjangan izin; j. ketentuan hak dan kewajiban; dan k. sanksi administratif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diberikan kepada: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. badan usaha milik desa; d. badan usaha swasta; e. koperasi; atau f. perseorangan. (2) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

(1) Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diajukan secara tertulis kepada: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air untuk kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air yang menggunakan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas provinsi, Wilayah Sungai lintas negara, dan Wilayah Sungai strategis nasional; b. gubernur untuk kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air yang menggunakan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota; atau c. bupati/walikota untuk kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air yang menggunakan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam 1 (satu) kabupaten/kota. (2) Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data: a. nama, pekerjaan, dan alamat pemohon; b. maksud dan tujuan Pengusahaan Sumber Daya Air; c. rencana lokasi penggunaan/pengambilan Air; d. bentuk pengusahaan atau jumlah Air yang diperlukan untuk diusahakan; e. jangka waktu yang diperlukan untuk Pengusahaan Sumber Daya Air; f. jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan; g. rencana desain bangunan dan/atau prasarana yang diperlukan; h. rencana pelaksanaan pembangunan bangunan dan/atau prasarana; dan i. hasil konsultasi publik atas rencana Pengusahaan Sumber Daya Air. (3) Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pemohon kepada pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk diteruskan kepada Pengelola Sumber Daya Air guna mendapatkan rekomendasi teknis.

(1) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Pengelola Sumber Daya Air. (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pertimbangan teknis dan saran kepada pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air. (3) Pertimbangan teknis dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan prasyarat dan prakondisi Sumber Daya Air secara khusus untuk masing-masing bentuk Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3). (4) Pertimbangan teknis dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi mengenai: a. jenis pengusahaan yang diperbolehkan; b. lokasi pengusahaan atau pengambilan Air; c. jumlah pengusahaan atau pengambilan Air; d. cara pengusahaan atau pengambilan Air; e. rencana desain bangunan dan/atau prasarana; f. neraca Air pada Wilayah Sungai; dan g. kondisi Sumber Air. (5) Dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dapat MEMUTUSKAN: a. mengembalikan permohonan izin dengan permintaan kelengkapan persyaratan; b. MENETAPKAN izin; atau c. menolak permohonan izin. (6) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rekomendasi teknis serta kriteria prasyarat dan prakondisi Sumber Daya Air diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air.

Keputusan pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dikeluarkan paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak permohonan izin beserta persyaratannya diterima secara lengkap.

(1) Dalam hal permohonan izin ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf c, pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air wajib memberitahukan alasan penolakan permohonan izin secara tertulis kepada Pemohon. (2) Pemohon izin pengusahaan SDA yang permohonannya ditolak, tidak dapat mengajukan kembali permohonannya dengan menggunakan data yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

(1) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan oleh: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air, untuk kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air yang menggunakan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas provinsi, Wilayah Sungai lintas negara, dan Wilayah Sungai strategis nasional; b. gubernur, untuk kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air yang menggunakan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota; atau c. bupati/walikota, untuk kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air yang menggunakan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam 1 (satu) kabupaten/kota. (2) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin; b. tempat atau lokasi penggunaan; c. maksud dan tujuan; d. cara pengambilan; e. spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang digunakan; f. kuota Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air; g. jadwal pengambilan Air dan kewajiban untuk melapor; h. jangka waktu berlakunya izin; i. persyaratan pengubahan izin dan perpanjangan izin; j. ketentuan hak dan kewajiban; dan k. sanksi administratif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun. (2) Masa berlaku Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (3) Penetapan masa berlaku Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan: a. ketersediaan Air; b. kondisi dan lingkungan Sumber Air; dan/atau c. tujuan pengusahaan. (4) Dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air memerlukan prasarana dan sarana dengan investasi besar, izin pengusahaan diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi.

(1) Dalam hal Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan kepada perseorangan atau badan usaha bukan berbentuk badan hukum yang pemilik usahanya berubah, izin batal dengan sendirinya. (2) Dalam hal Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum yang nama badan usahanya berubah, izin batal dengan sendirinya. (3) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemilik usaha yang baru atau badan usaha berbentuk badan hukum yang baru tetap memperoleh Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang sedang berjalan setelah mengajukan pembaruan izin. (4) Pembaruan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah terjadi perubahan pemilik usaha atau perubahan nama badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (5) Selama proses pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilik usaha yang baru atau badan usaha berbentuk badan hukum yang baru tetap mendapatkan alokasi Air.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu berlakunya Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun. (2) Masa berlaku Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (3) Penetapan masa berlaku Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan: a. ketersediaan Air; b. kondisi dan lingkungan Sumber Air; dan/atau c. tujuan pengusahaan. (4) Dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air memerlukan prasarana dan sarana dengan investasi besar, izin pengusahaan diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi.

(1) Dalam hal Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan kepada perseorangan atau badan usaha bukan berbentuk badan hukum yang pemilik usahanya berubah, izin batal dengan sendirinya. (2) Dalam hal Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum yang nama badan usahanya berubah, izin batal dengan sendirinya. (3) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemilik usaha yang baru atau badan usaha berbentuk badan hukum yang baru tetap memperoleh Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang sedang berjalan setelah mengajukan pembaruan izin. (4) Pembaruan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah terjadi perubahan pemilik usaha atau perubahan nama badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (5) Selama proses pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilik usaha yang baru atau badan usaha berbentuk badan hukum yang baru tetap mendapatkan alokasi Air.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu berlakunya Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Ketentuan dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dapat diubah oleh pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dalam hal: a. keadaan yang dipakai sebagai dasar rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mengalami perubahan; b. perubahan kondisi lingkungan Sumber Daya Air yang sangat berarti; c. perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau d. pemegang izin mengajukan permohonan perubahan izin. (2) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perubahan: a. kuota Air; b. lokasi pengambilan; c. cara pengambilan; dan/atau d. bangunan pengambilan Air. (3) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberitahukan terlebih dahulu oleh pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air. (4) Dalam jangka waktu paling cepat 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh pemegang izin, pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air MENETAPKAN perubahan izin. (5) Perubahan izin yang didasarkan pada permohonan pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan persyaratan lengkap. (6) Tindak lanjut perubahan izin berupa perubahan kuota Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pengelola Sumber Daya Air dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal penetapan perubahan izin. (7) Tindak lanjut perubahan izin berupa perubahan lokasi pengambilan, perubahan cara pengambilan, dan/atau perubahan bangunan pengambilan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan oleh pemegang izin.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Ketentuan dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dapat diubah oleh pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dalam hal: a. keadaan yang dipakai sebagai dasar rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mengalami perubahan; b. perubahan kondisi lingkungan Sumber Daya Air yang sangat berarti; c. perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau d. pemegang izin mengajukan permohonan perubahan izin. (2) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perubahan: a. kuota Air; b. lokasi pengambilan; c. cara pengambilan; dan/atau d. bangunan pengambilan Air. (3) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberitahukan terlebih dahulu oleh pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air. (4) Dalam jangka waktu paling cepat 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh pemegang izin, pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air MENETAPKAN perubahan izin. (5) Perubahan izin yang didasarkan pada permohonan pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan persyaratan lengkap. (6) Tindak lanjut perubahan izin berupa perubahan kuota Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pengelola Sumber Daya Air dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal penetapan perubahan izin. (7) Tindak lanjut perubahan izin berupa perubahan lokasi pengambilan, perubahan cara pengambilan, dan/atau perubahan bangunan pengambilan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan oleh pemegang izin.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir. (2) Dalam hal permohonan perpanjangan izin belum diajukan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air memberitahukan mengenai masa berakhirnya izin. (3) Penetapan keputusan perpanjangan izin diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan perpanjangan izin beserta persyaratan lengkap. (4) Dalam hal permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sudah diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya izin, perpanjangan izin paling lambat ditetapkan sebelum berakhirnya izin. (5) Dalam hal 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Izin Pengusahaan Sumber Daya Air berakhir, permohonan perpanjangan izin belum diajukan, Izin Pengusahaan Sumber Daya Air tidak dapat diperpanjang dan pengguna Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha dapat mengajukan permohonan izin baru. (6) Dalam hal permohonan perpanjangan izin sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, permohonan perpanjangan izin dianggap disetujui.

(1) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir. (2) Dalam hal permohonan perpanjangan izin belum diajukan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air memberitahukan mengenai masa berakhirnya izin. (3) Penetapan keputusan perpanjangan izin diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan perpanjangan izin beserta persyaratan lengkap. (4) Dalam hal permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sudah diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya izin, perpanjangan izin paling lambat ditetapkan sebelum berakhirnya izin. (5) Dalam hal 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Izin Pengusahaan Sumber Daya Air berakhir, permohonan perpanjangan izin belum diajukan, Izin Pengusahaan Sumber Daya Air tidak dapat diperpanjang dan pengguna Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha dapat mengajukan permohonan izin baru. (6) Dalam hal permohonan perpanjangan izin sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, permohonan perpanjangan izin dianggap disetujui.

(1) Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air berhak untuk: a. memperoleh dan mengusahakan Air Permukaan, Sumber Air Permukaan, dan/atau Daya Air Permukaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin; dan b. membangun prasarana dan sarana Sumber Daya Air dan bangunan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin. (2) Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk: a. mematuhi ketentuan dalam izin; b. membayar biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air; d. melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air; e. melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air; f. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan; dan g. memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. (3) Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang memerlukan kegiatan konstruksi, disamping mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berkewajiban untuk: a. mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi; b. memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi; c. menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi; d. memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya; dan e. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun. (4) Dalam hal pelaksanaan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan.

(1) Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air berhak untuk: a. memperoleh dan mengusahakan Air Permukaan, Sumber Air Permukaan, dan/atau Daya Air Permukaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin; dan b. membangun prasarana dan sarana Sumber Daya Air dan bangunan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin. (2) Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk: a. mematuhi ketentuan dalam izin; b. membayar biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air; d. melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air; e. melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air; f. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan; dan g. memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. (3) Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang memerlukan kegiatan konstruksi, disamping mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berkewajiban untuk: a. mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi; b. memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi; c. menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi; d. memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya; dan e. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun. (4) Dalam hal pelaksanaan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan.

(1) Pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air mempunyai wewenang: a. MENETAPKAN izin; b. mengubah izin; c. memperpanjang izin; dan d. memberikan sanksi administratif. (2) Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya, pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air berwenang setiap saat memasuki Sumber Air dan lingkungan Sumber Air. (3) Wewenang pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pengelola Sumber Daya Air. (4) Pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air mempunyai tanggung jawab untuk: a. memenuhi kuota Air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin dan sesuai dengan ketersediaan Air; b. memfasilitasi penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelaksanaan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air; dan c. mengatur pemberian ganti rugi atau kompensasi.

(1) Pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air mempunyai wewenang: a. MENETAPKAN izin; b. mengubah izin; c. memperpanjang izin; dan d. memberikan sanksi administratif. (2) Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya, pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air berwenang setiap saat memasuki Sumber Air dan lingkungan Sumber Air. (3) Wewenang pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pengelola Sumber Daya Air. (4) Pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air mempunyai tanggung jawab untuk: a. memenuhi kuota Air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin dan sesuai dengan ketersediaan Air; b. memfasilitasi penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelaksanaan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air; dan c. mengatur pemberian ganti rugi atau kompensasi.

(1) Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diberikan kepada: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. badan usaha milik desa; d. badan usaha swasta; e. koperasi; atau f. perseorangan. (2) Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

(1) Untuk memperoleh Izin Pengusahaan Air Tanah, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada gubernur. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. administratif; dan b. teknis. (3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk: a. perseorangan, paling sedikit memuat: 1) surat permohonan; 2) Kartu Tanda Penduduk; 3) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan 4) surat keterangan domisili. b. badan usaha, paling sedikit memuat: 1) surat permohonan; 2) profil badan usaha atau badan sosial; 3) akta pendirian badan usaha atau badan sosial; 4) susunan direksi dan daftar pemegang saham bagi badan usaha atau susunan pengurus bagi badan sosial; 5) Nomor Pokok Wajib Pajak; 6) surat keterangan domisili; 7) Surat Izin Usaha; dan 8) pernyataan tertulis kesanggupan untuk membayar pajak Air Tanah. (4) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat: a. laporan hasil pengeboran atau penggalian Air Tanah; b. titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian pada peta situasi (denah) skala 1:10.000 atau lebih besar dan peta topografi skala 1:50.000; c. informasi mengenai peruntukan dan debit kebutuhan Air Tanah; dan d. persyaratan kesanggupan untuk membuat sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah.

(1) Izin Pengusahaan Air Tanah diterbitkan oleh gubernur dengan ketentuan: a. pada setiap Cekungan Air Tanah lintas provinsi dan lintas negara setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah; atau b. dalam wilayah provinsi selain pada Cekungan Air Tanah lintas provinsi dan lintas negara setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari dinas provinsi yang membidangi Air Tanah. (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan zona konservasi Air Tanah. (3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh gubernur paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak dikeluarkannya surat permohonan rekomendasi dari gubernur. (4) Setelah gubernur menerima rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari, gubernur menerbitkan izin pengeboran/penggalian. (5) Pemohon setelah menerima izin pengeboran/penggalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak izin pengeboran diterima wajib melakukan pengeboran/penggalian. (6) Dalam hal pemohon tidak melakukan pengeboran/penggalian setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari, permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah menjadi batal dengan sendirinya. (7) Keputusan Pemberi Izin pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya laporan hasil pengeboran atau penggalian Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a. (8) Izin Pengusahaan Air Tanah yang diterbitkan oleh gubernur ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah.

(1) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 memuat informasi mengenai: a. nama pemohon; b. lokasi pengambilan Air Tanah; c. jenis dan kedalaman akuifer yang disadap; d. kualitas Air Tanah; e. peruntukan penggunaan Air Tanah; f. kedalaman pengeboran/penggalian Air Tanah; g. kedalaman pompa; dan h. debit pemompaan dan lamanya operasional pemompaan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rekomendasi teknis diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah.

Dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah dapat: a. mengembalikan permohonan izin dengan permintaan kelengkapan persyaratan; b. MENETAPKAN izin; atau c. menolak permohonan izin.

Dalam hal permohonan izin ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, pemberi izin wajib memberitahukan alasan penolakan permohonan izin secara tertulis kepada pemohon.

Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama pemohon; b. lokasi pengambilan Air Tanah; c. jenis dan kedalaman akuifer yang disadap; d. kualitas Air Tanah; e. peruntukan penggunaan Air Tanah; f. kedalaman pengeboran/penggalian Air Tanah; g. kedalaman pompa; dan h. debit pemompaan dan lamanya operasional pemompaan. i. jangka waktu berlakunya izin; dan j. ketentuan hak dan kewajiban.

(1) Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diberikan kepada: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. badan usaha milik desa; d. badan usaha swasta; e. koperasi; atau f. perseorangan. (2) Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

(1) Untuk memperoleh Izin Pengusahaan Air Tanah, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada gubernur. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. administratif; dan b. teknis. (3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk: a. perseorangan, paling sedikit memuat: 1) surat permohonan; 2) Kartu Tanda Penduduk; 3) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan 4) surat keterangan domisili. b. badan usaha, paling sedikit memuat: 1) surat permohonan; 2) profil badan usaha atau badan sosial; 3) akta pendirian badan usaha atau badan sosial; 4) susunan direksi dan daftar pemegang saham bagi badan usaha atau susunan pengurus bagi badan sosial; 5) Nomor Pokok Wajib Pajak; 6) surat keterangan domisili; 7) Surat Izin Usaha; dan 8) pernyataan tertulis kesanggupan untuk membayar pajak Air Tanah. (4) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat: a. laporan hasil pengeboran atau penggalian Air Tanah; b. titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian pada peta situasi (denah) skala 1:10.000 atau lebih besar dan peta topografi skala 1:50.000; c. informasi mengenai peruntukan dan debit kebutuhan Air Tanah; dan d. persyaratan kesanggupan untuk membuat sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah.

(1) Izin Pengusahaan Air Tanah diterbitkan oleh gubernur dengan ketentuan: a. pada setiap Cekungan Air Tanah lintas provinsi dan lintas negara setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah; atau b. dalam wilayah provinsi selain pada Cekungan Air Tanah lintas provinsi dan lintas negara setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari dinas provinsi yang membidangi Air Tanah. (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan zona konservasi Air Tanah. (3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh gubernur paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak dikeluarkannya surat permohonan rekomendasi dari gubernur. (4) Setelah gubernur menerima rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari, gubernur menerbitkan izin pengeboran/penggalian. (5) Pemohon setelah menerima izin pengeboran/penggalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak izin pengeboran diterima wajib melakukan pengeboran/penggalian. (6) Dalam hal pemohon tidak melakukan pengeboran/penggalian setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari, permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah menjadi batal dengan sendirinya. (7) Keputusan Pemberi Izin pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya laporan hasil pengeboran atau penggalian Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a. (8) Izin Pengusahaan Air Tanah yang diterbitkan oleh gubernur ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah.

(1) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 memuat informasi mengenai: a. nama pemohon; b. lokasi pengambilan Air Tanah; c. jenis dan kedalaman akuifer yang disadap; d. kualitas Air Tanah; e. peruntukan penggunaan Air Tanah; f. kedalaman pengeboran/penggalian Air Tanah; g. kedalaman pompa; dan h. debit pemompaan dan lamanya operasional pemompaan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rekomendasi teknis diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah.

Dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah dapat: a. mengembalikan permohonan izin dengan permintaan kelengkapan persyaratan; b. MENETAPKAN izin; atau c. menolak permohonan izin.

Dalam hal permohonan izin ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, pemberi izin wajib memberitahukan alasan penolakan permohonan izin secara tertulis kepada pemohon.

Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama pemohon; b. lokasi pengambilan Air Tanah; c. jenis dan kedalaman akuifer yang disadap; d. kualitas Air Tanah; e. peruntukan penggunaan Air Tanah; f. kedalaman pengeboran/penggalian Air Tanah; g. kedalaman pompa; dan h. debit pemompaan dan lamanya operasional pemompaan. i. jangka waktu berlakunya izin; dan j. ketentuan hak dan kewajiban.

(1) Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. (2) Masa berlaku Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur. (3) Penetapan masa berlaku Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan: a. ketersediaan Air; b. kondisi dan lingkungan Sumber Air; dan/atau c. tujuan pengusahaan.

(1) Dalam hal Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan kepada perseorangan atau badan usaha bukan berbentuk badan hukum yang pemilik usahanya berubah, izin batal dengan sendirinya. (2) Dalam hal Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum yang nama badan usahanya berubah, izin batal dengan sendirinya. (3) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemilik usaha yang baru atau badan usaha berbentuk badan hukum yang baru tetap memperoleh Izin Pengusahaan Air Tanah yang sedang berjalan setelah mengajukan pembaruan izin. (4) Pembaruan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah terjadi perubahan pemilik usaha atau perubahan nama badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (5) Selama proses pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilik usaha yang baru atau badan usaha berbentuk badan hukum yang baru tetap mendapatkan alokasi Air.

(1) Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. (2) Masa berlaku Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur. (3) Penetapan masa berlaku Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan: a. ketersediaan Air; b. kondisi dan lingkungan Sumber Air; dan/atau c. tujuan pengusahaan.

(1) Dalam hal Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan kepada perseorangan atau badan usaha bukan berbentuk badan hukum yang pemilik usahanya berubah, izin batal dengan sendirinya. (2) Dalam hal Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum yang nama badan usahanya berubah, izin batal dengan sendirinya. (3) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemilik usaha yang baru atau badan usaha berbentuk badan hukum yang baru tetap memperoleh Izin Pengusahaan Air Tanah yang sedang berjalan setelah mengajukan pembaruan izin. (4) Pembaruan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah terjadi perubahan pemilik usaha atau perubahan nama badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (5) Selama proses pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilik usaha yang baru atau badan usaha berbentuk badan hukum yang baru tetap mendapatkan alokasi Air.

(1) Ketentuan dalam Izin Pengusahaan Air Tanah dapat diubah oleh pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah dalam hal: a. keadaan yang dipakai sebagai dasar rekomendasi teknis mengalami perubahan; b. perubahan kondisi lingkungan Air Tanah yang sangat berarti; dan/atau c. pemegang izin mengajukan permohonan perubahan izin. (2) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan jumlah pengambilan Air Tanah. (3) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberitahukan terlebih dahulu oleh pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah kepada pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah. (4) Dalam jangka waktu paling cepat 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh pemegang izin, pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah MENETAPKAN perubahan izin. (5) Perubahan izin yang didasarkan pada permohonan pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada saat perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah.

(1) Ketentuan dalam Izin Pengusahaan Air Tanah dapat diubah oleh pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah dalam hal: a. keadaan yang dipakai sebagai dasar rekomendasi teknis mengalami perubahan; b. perubahan kondisi lingkungan Air Tanah yang sangat berarti; dan/atau c. pemegang izin mengajukan permohonan perubahan izin. (2) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan jumlah pengambilan Air Tanah. (3) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberitahukan terlebih dahulu oleh pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah kepada pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah. (4) Dalam jangka waktu paling cepat 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh pemegang izin, pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah MENETAPKAN perubahan izin. (5) Perubahan izin yang didasarkan pada permohonan pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada saat perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah.

(1) Izin Pengusahaan Air Tanah yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis kepada gubernur paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir. (2) Penetapan perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan perpanjangan izin beserta persyaratan lengkap. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. rekomendasi teknis; b. persyaratan administratif; c. persyaratan teknis, kecuali laporan hasil pengeboran/penggalian; dan d. laporan pengambilan Air Tanah. (4) Dalam hal permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah sudah diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya izin, perpanjangan izin paling lambat ditetapkan sebelum berakhirnya izin. (5) Dalam hal 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Izin Pengusahaan Air Tanah berakhir, permohonan perpanjangan izin belum diajukan, Izin Pengusahaan Air Tanah tidak dapat diperpanjang dan pengguna Air Tanah untuk kegiatan usaha dapat mengajukan permohonan izin baru. (6) Dalam hal permohonan perpanjangan izin sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, permohonan perpanjangan izin dianggap disetujui.

(1) Izin Pengusahaan Air Tanah yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis kepada gubernur paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir. (2) Penetapan perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan perpanjangan izin beserta persyaratan lengkap. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. rekomendasi teknis; b. persyaratan administratif; c. persyaratan teknis, kecuali laporan hasil pengeboran/penggalian; dan d. laporan pengambilan Air Tanah. (4) Dalam hal permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah sudah diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya izin, perpanjangan izin paling lambat ditetapkan sebelum berakhirnya izin. (5) Dalam hal 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Izin Pengusahaan Air Tanah berakhir, permohonan perpanjangan izin belum diajukan, Izin Pengusahaan Air Tanah tidak dapat diperpanjang dan pengguna Air Tanah untuk kegiatan usaha dapat mengajukan permohonan izin baru. (6) Dalam hal permohonan perpanjangan izin sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, permohonan perpanjangan izin dianggap disetujui.

(1) Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah berhak untuk: a. memperoleh dan mengusahakan Air Tanah, Sumber Air Tanah, dan/atau Daya Air Tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin; dan b. membangun prasarana dan sarana Air Tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin. (2) Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk: a. mematuhi ketentuan dalam izin; b. menyampaikan laporan debit pengusahaan Air Tanah setiap bulan kepada gubernur; c. memasang meteran Air pada setiap sumur produksi untuk pengusahaan Air Tanah; d. membangun sumur resapan di lokasi yang ditetapkan oleh Gubernur; e. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau Air Tanah; f. melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air; g. melaporkan kepada Gubernur apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian, serta pengusahaan Air Tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan; h. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan; dan i. memberikan 15% (lima belas persen) dari batasan debit pengusahaan Air Tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat. (3) Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah yang memerlukan kegiatan konstruksi, selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga berkewajiban untuk: a. mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi; b. memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi; c. menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi; d. memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya; dan e. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun. (4) Dalam hal pelaksanaan Izin Pengusahaan Air Tanah menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan.

(1) Pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah mempunyai wewenang: a. MENETAPKAN izin; b. mengubah izin; c. memperpanjang izin; dan d. memberikan sanksi administratif. (2) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Air Tanah yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya, pemberi izin berwenang setiap saat memasuki Sumber Air dan lingkungan Sumber Air. (3) Wewenang pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. (4) Pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah mempunyai tanggung jawab untuk: a. memenuhi kuota Air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin; b. memfasilitasi penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelaksanaan Izin Pengusahaan Air Tanah; dan c. mengatur pemberian ganti rugi atau kompensasi.

(1) Pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah mempunyai wewenang: a. MENETAPKAN izin; b. mengubah izin; c. memperpanjang izin; dan d. memberikan sanksi administratif. (2) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Air Tanah yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya, pemberi izin berwenang setiap saat memasuki Sumber Air dan lingkungan Sumber Air. (3) Wewenang pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. (4) Pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah mempunyai tanggung jawab untuk: a. memenuhi kuota Air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin; b. memfasilitasi penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelaksanaan Izin Pengusahaan Air Tanah; dan c. mengatur pemberian ganti rugi atau kompensasi.

(1) Pengusahaan Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai secara menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan penugasan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. (2) Penugasan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang dibentuk secara khusus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Air untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang Sumber Daya Air kepada masyarakat dan kegiatan usaha bidang Sumber Daya Air berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas. (4) Dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Air, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi: a. penyediaan data dan informasi dalam penyusunan rancangan pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang menjadi wilayah kerjanya; b. penyediaan data dan informasi dalam penyusunan rancangan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang menjadi wilayah kerjanya; c. membantu pemerintah dalam melakukan pengendalian pemanfaatan dan pemeliharaan sempadan Sumber Air pada Wilayah Sungai yang menjadi wilayah kerjanya; d. pengembangan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang menjadi wilayah kerjanya; e. operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air dan prasarananya pada Wilayah Sungai yang menjadi wilayah kerjanya; f. Pengusahaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang menjadi wilayah kerjanya; g. pemberian pertimbangan teknis dan saran dalam perizinan penggunaan, dan Pengusahaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang menjadi wilayah kerjanya; dan h. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang menjadi wilayah kerjanya. (5) Tugas dan tanggung jawab badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara rinci diatur dalam peraturan perundang-undangan pembentukannya. (6) Kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f berupa usaha-usaha penyediaan dan peningkatan potensi Sumber Daya Air antara lain: a. penyediaan Air baku guna memenuhi kebutuhan usaha Air Minum atau air bersih; b. penyediaan Air guna memenuhi kebutuhan usaha; c. penyediaan prasarana Sumber Daya Air untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air guna mendukung berbagai jenis kegiatan usaha; d. operasi dan pemeliharaan Sumber Air beserta prasarananya; e. penyediaan fasilitas pendukung untuk usaha penambangan komoditas tambang batuan pada Sumber Air; f. pemanfaatan lahan di sekitar Sumber Air termasuk sempadan danau, sempadan waduk, bekas Sumber Air; dan g. penyediaan Sumber Air sebagai media pembuangan air limbah dari kegiatan industri yang telah diolah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

(1) Kerjasama antara badan usaha milik negara di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dengan badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dapat berupa pola kerja sama berdasarkan pembagian menurut: a. lokasi atau jenis Sumber Air; b. sistem penyediaan dan sistem penggunaan Sumber Daya Air; dan/atau c. kegiatan pengelolaan. (2) Selain Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerjasama antara badan usaha milik negara di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dengan badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dapat juga dilaksanakan dalam bentuk melakukan Pengusahaan Sumber Daya Air dalam satu Wilayah Sungai secara bersama-sama antara badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

(1) Pengawasan atas Pengusahaan Sumber Daya Air Permukaan bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang tercantum dalam izin. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan dapat melibatkan peran masyarakat. (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk laporan atau pengaduan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan atau masukan bagi perbaikan, penertiban, dan/atau peningkatan penyelenggaraan penggunaan Sumber Daya Air. (5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi, dan bentuk tindakan lain. (6) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Pengawasan atas Pengusahaan Air Tanah bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang tercantum dalam izin. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah dan gubernur dan dapat melibatkan peran masyarakat. (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah melakukan pengawasan Pengusahaan Air Tanah di tingkat nasional. (4) Gubernur melakukan pengawasan Pengusahaan Air Tanah di tingkat provinsi. (5) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk laporan atau pengaduan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan atau masukan bagi perbaikan, penertiban, dan/atau peningkatan penyelenggaraan Pengusahaan Air Tanah. (7) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah.

(1) Pengawasan atas Pengusahaan Sumber Daya Air Permukaan bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang tercantum dalam izin. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan dapat melibatkan peran masyarakat. (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk laporan atau pengaduan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan atau masukan bagi perbaikan, penertiban, dan/atau peningkatan penyelenggaraan penggunaan Sumber Daya Air. (5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi, dan bentuk tindakan lain. (6) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Pengawasan atas Pengusahaan Air Tanah bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang tercantum dalam izin. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah dan gubernur dan dapat melibatkan peran masyarakat. (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah melakukan pengawasan Pengusahaan Air Tanah di tingkat nasional. (4) Gubernur melakukan pengawasan Pengusahaan Air Tanah di tingkat provinsi. (5) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk laporan atau pengaduan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan atau masukan bagi perbaikan, penertiban, dan/atau peningkatan penyelenggaraan Pengusahaan Air Tanah. (7) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah.

Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan; dan/atau c. pencabutan izin.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kepada pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), ayat (3) dan/atau ayat (4).

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (2) Selama pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis kesatu sampai dengan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Pengusahaan Sumber Daya Air tetap berlaku dan alokasi Air tetap diberikan.

(1) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b. (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut. (3) Penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. penghentian sementara pertama; dan/atau b. penghentian sementara kedua. (4) Penghentian sementara pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan tertulis ketiga. (5) Selama pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pertama pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), alokasi Air diperhitungkan namun tidak diberikan. (6) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan jangka waktu penghentian sementara pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kedua. (7) Penghentian sementara kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penghentian sementara pertama. (8) Selama pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kedua pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kegiatan dihentikan untuk jangka waktu tertentu dan alokasi Air tidak diperhitungkan.

(1) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c. (2) Selain dikenakan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pelaksanaan konstruksi dan/atau Penggusahaan Sumber Daya Air yang dilakukan oleh pemegang izin menimbulkan: a. kerusakan pada Sumber Air dan/atau lingkungan sekitarnya, pemegang izin wajib melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas akibat kerusakan yang ditimbulkannya; dan/atau b. kerugian pada masyarakat, pemegang izin wajib mengganti biaya kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat yang menderita kerugian.

Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan; atau c. pencabutan izin.

(1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 kepada pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah. (2) Pengenaan sanski adminstratif sebagaimana pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan yang berasal dari: a. pengaduan; dan/atau b. tindak lanjut hasil pengawasan.

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (2) Selama pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis kesatu sampai dengan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Pengusahaan Air Tanah tetap berlaku dan alokasi Air tetap diberikan.

(1) Dalam hal pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b. (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya peringatan tertulis ketiga.

(1) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c. (2) Selain dikenakan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pelaksanaan konstruksi dan/atau Penggusahaan Air Tanah yang dilakukan oleh pemegang izin menimbulkan: a. kerusakan pada Sumber Air dan/atau lingkungan sekitarnya, pemegang izin wajib melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas akibat kerusakan yang ditimbulkannya; dan/atau b. kerugian pada masyarakat, pemegang izin wajib mengganti biaya kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat yang menderita kerugian.

Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin yang diterbitkan untuk tujuan pelaksanaan kegiatan usaha di bidang Sumber Daya Air permukaan dan Izin Pengusahaan Air Tanah yang telah diberikan sebelum ditetapkannya PERATURAN PEMERINTAH ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin berakhir.

Pada saat PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku ketentuan yang mengatur mengenai Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air untuk keperluan usaha yang tertuang dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1982 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3225), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY