Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang PENDIDIKAN KEDINASAN

(1) Pendidik pada satuan pendidikan kedinasan terdiri atas dosen dan instruktur/widyaiswara. (2) Pendidik pada satuan pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seseorang yang karena pendidikan dan/atau keahliannya diangkat oleh Kementerian, kementerian lain, LPNK terkait, dan/atau oleh satuan pendidikan atau penyelenggara pendidikan kedinasan dengan tugas utama mengajar dan/atau melatih peserta didik pada program pendidikan kedinasan yang bersangkutan.

(1) Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan kedinasan terdiri atas tenaga penunjang akademik dan pengelola satuan pendidikan. (2) Tenaga penunjang akademik pada pendidikan kedinasan adalah seseorang yang karena pendidikan dan/atau keahliannya diangkat oleh Kementerian, kementerian lain, LPNK terkait, dan/atau oleh satuan pendidikan atau penyelenggara pendidikan kedinasan untuk membantu penyelenggaraan pendidikan kedinasan yang bersangkutan. (3) Tenaga . . . (3) Tenaga penunjang akademik sekurang-kurangnya terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan kedinasan, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi sumber belajar. (4) Pengelola satuan pendidikan terdiri atas pimpinan lembaga, pembantu pimpinan, dan unsur penunjang pengelolaan satuan pendidikan. BAB V PESERTA DIDIK Pasal 10 Syarat bagi peserta didik pendidikan kedinasan: a. pegawai negeri dan calon pegawai negeri pada Kementerian, kementerian lain, atau LPNK; b. memiliki ijazah sarjana (S-1) atau yang setara; dan c. memenuhi persyaratan penerimaan peserta didik pendidikan kedinasan sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan kedinasan.

(1) Peserta didik pendidikan kedinasan memiliki hak: a. memperoleh biaya pendidikan kedinasan sesuai dengan keahlian tertentu yang diikutinya; b. memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran; c. mendapat bimbingan dari pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka penyelesaian studinya; dan d. memperoleh layanan informasi mengenai program pendidikan yang diikutinya serta hasil belajarnya. (2) Peserta . . . (2) Peserta didik pendidikan kedinasan berkewajiban: a. mematuhi peraturan/ketentuan pada satuan pendidikan; b. menjaga kewibawaan dan nama baik penyelenggara pendidikan kedinasan, Kementerian, kementerian lain, atau LPNK terkait, dan satuan pendidikan kedinasan yang bersangkutan; dan c. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh penyelenggara pendidikan kedinasan yang bersangkutan.

(1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada penyelenggara pendidikan kedinasan diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur oleh penyelenggara pendidikan kedinasan.

(1) Pendanaan pendidikan kedinasan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penggunaan . . . (2) Penggunaan dana pendidikan kedinasan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Otonomi satuan pendidikan kedinasan di bidang keuangan mencakupi kewenangan untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana. (2) Pengelolaan dana pendidikan kedinasan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. (3) Pengelolaan keuangan pendidikan kedinasan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Rencana anggaran pendapatan dan belanja pendidikan kedinasan diusulkan oleh pimpinan satuan pendidikan kedinasan melalui Menteri, menteri lain, atau pimpinan LPNK kepada Menteri Keuangan untuk disahkan menjadi anggaran pendidikan kedinasan.

(1) Pendirian pendidikan kedinasan oleh Kementerian, kementerian lain, atau LPNK didasarkan pada kebutuhan akan keahlian tertentu untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian, kementerian lain, atau LPNK terkait. (2) Pendirian pendidikan kedinasan didasarkan atas usulan tertulis dari Kementerian, kementerian lain, atau LPNK kepada Menteri yang meliputi: a. hasil . . . a. hasil kajian kebutuhan Kementerian, kementerian lain, atau LPNK dalam bidang keahlian tertentu sehingga membutuhkan pendidikan kedinasan; b. hasil kajian kebutuhan Kementerian, kementerian lain, atau LPNK sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi umum; c. proyeksi jumlah dan kualifikasi pendidikan serta status kepegawaian calon peserta didik yang diusulkan untuk mengikuti pendidikan kedinasan; d. standar kompetensi, uji kompetensi, dan sertifikat kompetensi yang akan dipakai dalam pendidikan kedinasan tersebut; e. satuan pendidikan dan sumber-sumber belajar pelaksana yang dibutuhkan, baik yang berada di lingkungan Kementerian, kementerian lain, atau LPNK terkait maupun yang berada di luar Kementerian, kementerian lain, atau LPNK; dan f. rancangan anggaran dasar.

(1) Syarat untuk memperoleh izin pendirian satuan pendidikan kedinasan paling sedikit memiliki: a. kurikulum; b. pendidik dan tenaga kependidikan; c. sarana dan prasarana pendidikan; d. sumber pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; e. sistem evaluasi dan sertifikasi; f. sistem manajemen dan proses pendidikan; g. kekhususan pendidikan kedinasan; dan h. dasar hukum penyelenggaraan pendidikan kedinasan. (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Persetujuan . . . (3) Persetujuan pendirian pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pendirian satuan pendidikan kedinasan berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan proyeksi tenaga ahli dalam bidang keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh Kementerian, kementerian lain, atau LPNK.

(1) Evaluasi pendidikan kedinasan dilakukan dalam rangka pengendalian mutu sebagai bentuk akuntabilitas. (2) Evaluasi pendidikan kedinasan dilakukan terhadap peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan. (3) Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh satuan pendidikan kedinasan. (4) Evaluasi terhadap satuan pendidikan dan program pendidikan kedinasan dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Menteri. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan evaluasi dan penentuan lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau satuan pendidikan. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk pendidikan kedinasan formal dan Badan . . . Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN- PNF) untuk pendidikan kedinasan nonformal. (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri.

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pendidikan kedinasan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin mutu pendidikan kedinasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Satuan pendidikan kedinasan dapat menjalin kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kerja sama dalam bidang akademik dan/atau nonakademik. (3) Kerja sama dalam bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk: a. program kembaran; b. program pengumpulan kredit dan pengalihan kredit; c. tukar-menukar pendidik dan/atau tenaga kependidikan; d. pemanfaatan . . . d. pemanfaatan berbagai sumber daya; e. penerbitan terbitan berkala ilmiah; f. penelitian dan pengembangan; g. penyelenggaraan seminar; h. program pendidikan pesanan; dan/atau i. bentuk lain yang dianggap perlu. (4) Kerja sama dalam bidang nonakademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk: a. kontrak manajemen; b. pendayagunaan aset; c. usaha penggalangan dana; d. pembagian uang jasa dan royalti hak kekayaan intelektual/paten; dan/atau e. bentuk lain yang dianggap perlu.

Penyelenggara pendidikan kedinasan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberi sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan kedinasan. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

(1) Satuan pendidikan kedinasan yang diselenggarakan berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional wajib diubah dengan memilih salah satu alternatif sebagai berikut: a. Untuk pendidikan kedinasan yang peserta didiknya pegawai negeri dan calon pegawai negeri, baik pusat maupun daerah, tersedia 4 (empat) alternatif penyesuaian: 1) pendidikan . . . 1) pendidikan kedinasan yang bersangkutan dijadikan pendidikan dan pelatihan pegawai yang diselenggarakan oleh Kementerian, kementerian lain, atau LPNK yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk memenuhi kebutuhan akan keterampilan pegawai; 2) pendidikan kedinasan yang bersangkutan dipertahankan tetap menjadi pendidikan kedinasan yang memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH ini, untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan profesi, spesialis, dan keahlian khusus lainnya; 3) pendidikan kedinasan yang bersangkutan dialih- statuskan menjadi badan hukum pendidikan, yang kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan sebagai pendiri memiliki representasi dalam organ representasi pemangku kepentingan, untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan menengah, pendidikan tinggi vokasi, dan pendidikan tinggi akademik; 4) pendidikan kedinasan yang bersangkutan dialih- statuskan menjadi badan hukum pendidikan, yang kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan sebagai pendiri memiliki representasi dalam organ representasi pemangku kepentingan, untuk memenuhi sekaligus semua kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), angka 2), dan angka 3). b. Untuk pendidikan kedinasan yang peserta didiknya bukan pegawai negeri dan bukan calon pegawai negeri, tersedia 3 (tiga) alternatif penyesuaian: 1) pendidikan kedinasan yang bersangkutan dialih- statuskan menjadi badan hukum pendidikan, yang kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan sebagai pendiri memiliki representasi dalam organ representasi pemangku kepentingan, untuk memenuhi kebutuhan sektoral . . . sektoral yang berkelanjutan dan memerlukan pengawasan dan penjaminan mutu yang ketat dari kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan; 2) pendidikan kedinasan yang bersangkutan diintegrasikan dengan perguruan tinggi negeri tertentu dan setelah integrasi diadakan kerja sama dengan kemasan khusus untuk memenuhi kebutuhan sektoral yang bersifat temporer dan memerlukan pengawasan dan penjaminan mutu yang ketat dari kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan; 3) pendidikan kedinasan yang bersangkutan diintegrasikan dengan perguruan tinggi negeri tertentu atau diserahkan kepada pemerintah daerah jika kebutuhan akan pengawasan dan penjaminan mutu yang ketat dari kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan rendah. (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai paling lambat 5 (lima) tahun sejak PERATURAN PEMERINTAH ini diundangkan.

Semua peraturan perundang-undangan yang telah ada pada saat PERATURAN PEMERINTAH ini diundangkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 19