Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang USAHA PERIKANAN

PP Nomor 15 Tahun 1990

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan : 1. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial. 2. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan Usaha Perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik INDONESIA atau badan hukum INDONESIA. 3. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. 4. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan. 5. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan Usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. 6. Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) adalah persetujuan yang diberikan kepada Perusahaan Perikanan yang telah memiliki IUP untuk menggunakan kapal perikanan berbendera asing dalam rangka kerjasama dengan orang atau badan hukum asing untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif INDONESIA (ZEEI). 7. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survai atau eksplorasi perikanan. 8. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan yang belum tercantum dalam IUP. 9. Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan adalah penambahan areal lahan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam IUP. 10. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera INDONESIA untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan INDONESIA untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan INDONESIA dan atau Zona Ekonomi Eksklusif INDONESIA (ZEEI) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP. 11. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera asing yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan INDONESIA yang telah memiliki IUP dan PPKA untuk melakukan penangkapan ikan di INDONESIA (ZEEI) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PPKA. 12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

BAB II

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Perusahaan Perikanan yang melakukan Usaha Perikanan di Wilayah Perikanan Republik INDONESIA wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP). (2) IUP diberikan untuk masing-masing Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan berlaku selama perusahaan masih melakukan Usaha Perikanan. (3) Dalam IUP untuk Usaha Penangkapan Ikan dicantumkan koordinat daerah penangkapan ikan, jumlah dan ukuran Kapal Perikanan Serta jenis alat tangkap yang digunakan. (4) Dalam IUT untuk Usaha Pembudidayaan Ikan dicantumkan luas lahan atau perairan dan letak lokasinya.

Pasal 7

(1) Kapal Perikanan berbendera INDONESIA yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang melakukan Usaha Penangkapan Ikan wajib dilengkapi Surat Penangkapan Ikan (SPI). (2) Dalam SPI dicantumkan ketetapan mengenai daerah penangkapan ikan dan jenis alat penangkap ikan yang digunakan. (3) SPI berlaku selama 3 (tiga) tahun dan seterusnya untuk setiap kali berakhir masa berlakunya diberikan perpanjangan selama 3 (tiga) tahun oleh pemberi izin sepanjang kapal dimaksud masih dipergunakan oleh Perusahaan Perikanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk kepentingan kelestarian sumberdaya ikan, pemberi izin setiap tahun sekali meninjau kembali ketetapan mengenai daerah penangkapan ikan dan atau jenis alat penangkap ikan sebagaimana tercantum dalam IUP dan SPI.

Pasal 9

(1) Perusahaan Perikanan yang telah memiliki IUP yang akan menggunakan Kapal Perikanan berbendera asing untuk menangkap ikan di ZEEI wajib memiliki Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) dan berlaku selama 3 (tiga) tahun. (2) Dalam PPKA dicantumkan koordinat daerah penangkapan ikan, jumlah dan ukuran Kapal Perikanan serta jenis alat tangkap yang digunakan. (3) Kapal Perikanan berbendera asing yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). (4) SIPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan setiap kali masa berlakunya berakhir, dapat diperbaharui untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sepanjang kebijaksanaan untuk memberikan kesempatan menggunakan kapal berbendera asing masih berlaku.

Pasal 10

(1) Gubernur Kepala Daerah Tingkai I atau Pejabat yang ditunjuk memberikan : a. IUP dan SPI kepada Perusahaan Perikanan yang melakukan penangkapan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan Kapal Perikanan tidak bermotor, Kapal Perikanan bermotor luar, dan Kapal Perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 30 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 Daya Kuda (DK), dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing; b. IUP kepada Perusahaan Perikanan yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau dan di laut yang tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga asing. (2) Ketentuan mengenai tatacara pemberian IUP dan SPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan berpedoman kepada Tatacara Pemberian Izin Usaha Perikanan yang diatur oleh Menteri.

Pasal 11

(1) Kecuali terhadap kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya memberikan IUP, PPKA, SPI dan SIPI kepada Perusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8. (2) Kewenangan memberikan IUP kepada Perusahaan Perikanan yang penanaman modalnya dilakukan dalam rangka UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1970 dan dalam rangka UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 1970 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilimpahkan oleh Menteri kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (3) Ketentuan mengenai tatacara pemberian IUP dan SPI serta PPKA dan SIPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maupun pelimpahan kewenangan kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 12

Perusahaan Perikanan yang telah memiliki IUP dapat melakukan Perluasan Usaha Penangkapan Ikan atau Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan setelah mendapat persetujuan pemberi izin.

Pasal 13

(1) Pemegang IUP berkewajiban : a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan SIP; b. Memohon persetujuan tertulis dari pemberi izin dalam hal memindah-tangankan IUP-nya; c. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali. (2) Pemegang PPKA berkewajiban : a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam PPKA dan SIPI; b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemberi izin.

Pasal 14

(1) Kewajiban memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikecualikan bagi : a. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh Nelayan dengan menggunakan sebuah Kapal Perikanan tidak bermotor atau menggunakan motor luar atau motor dalam berukuran tertentu; b. Kegiatan pembudidayaan ikan di air tawar yang dilakukan oleh Petani Ikan di kolam air tenang dengan areal lahan tertentu; c. Kegiatan pembudidayaan ikan di air payau yang dilakukan oleh Petani Ikan dengan areal lahan tertentu; d. Kegiatan pembudidayaan ikan di laut yang dilakukan oleh Petani Ikan dengan areal lahan atau perairan tertentu. (2) Ukuran Kapal Perikanan dan luas areal lahan atau perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri. (3) Nelayan dan Petani Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatatkan kegiatan perikanannya kepada Dinas Perikanan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang USAHA PERIKANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26