TINDAKAN KARANTINA
(1) Setiap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam, dibawa atau dikirim dari suatu Area ke Area lain atau transit di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA dikenakan Tindakan Karantina.
(2) Setiap Media Pembawa yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik INDONESIA melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan, dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina serta dikenakan Tindakan Karantina apabila disyaratkan Negara tujuan.
(3) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan.
(4) Pelaksanaan Tindakan Karantina dilakukan Petugas Karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, baik di dalam maupun di luar Instalasi Karantina yang ditetapkan.
(5) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat pula dilakukan di atas alat angkut.
(1) Untuk setiap pemasukan Media Pembawa yang berupa:
a. barang bawaan, pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina pada saat tiba di tempat pemasukan;
b. kiriman pos dalam bentuk bukan ikan hidup, pemilik wajib melaporkan kedatangan Media Pembawa paling lambat 5 (lima) hari setelah menerima pemberitahuan dari kantor pos, dan menyerahkan Media Pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina pada saat menerima dari petugas pos;
c. barang muatan dalam bentuk ikan hidup, pemilik wajib melaporkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan menyerahkan Media Pembawa beserta dokumen per-syaratannya kepada Petugas Karantina pada saat tiba di tempat pemasukan;
d. barang muatan dalam bentuk ikan mati, pemilik wajib melaporkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kedatangan dan menyerahkan Media Pembawa beserta dokumen persya-ratannya kepada Petugas Karantina pada saat tiba di tempat pemasukan;
e. Benda Lain, pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Petugas Karantina pada saat tiba di tempat pemasukan.
(2) Ketentuan mengenai Media Pembawa yang berupa barang bawaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, jumlah dan jenis serta ukurannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dipenuhi oleh pemilik Media Pembawa, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan Tindakan Karantina.
(1) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diawali dengan tindakan pemeriksaan. (2) Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi dokumen serta untuk mendeteksi Hama dan Penyakit Ikan Karantina. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan :
a. setelah Media Pembawa diturunkan dari alat angkut; atau
b. di atas alat angkut.
(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan secara koordinasi dengan instansi terkait.
(1) Pemeriksaan yang dilakukan setelah Media Pembawa diturunkan dari alat angkut yang tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan dari Negara atau Area asal dan dokumen lain yang dipersyaratkan sebagai kewajiban tambahan, dilakukan penahanan paling lama 3 (tiga) hari. (2) Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan.
(3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penolakan, Media Pembawa tersebut tidak dikirim kembali, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.
Media Pembawa yang memenuhi persyaratan atau pemilik dapat melengkapi persyaratan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemeriksaan untuk mendeteksi Hama dan Penyakit Ikan Karantina.
Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ternyata Media Pembawa tersebut :
a. tidak tertular atau tidak ditemukan Hama dan Penyakit Ikan Karantina, maka
Media Pembawa tersebut dibebaskan dengan pemberian sertifikat pelepasan;
b. diduga tertular Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan untuk mendeteksi lebih lanjut memerlukan waktu lama, serta sarana dan kondisi khusus, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pengasingan untuk diadakan pengamatan;
c. ditemukan atau tertular Hama dan Penyakit Ikan Karantina Golongan I atau rusak atau busuk atau merupakan Media Pembawa yang dilarang pemasukannya, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan;
d. ditemukan atau tertular Hama dan Penyakit Ikan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut diberikan perlakuan.
(1) Apabila setelah dilakukan tindakan pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, ternyata Media Pembawa tersebut :
a. ditemukan Hama dan Penyakit Ikan Karantina Golongan I, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan;
b. ditemukan Hama dan Penyakit Ikan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut diberi perlakuan.
(2) Apabila setelah dilakukan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ternyata :
a. dapat disembuhkan atau disucihamakan dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina Golongan II, maka Media Pembawa tersebut dibebaskan dengan diberikan sertifikat pelepasan.
b. tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.
Apabila setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d ternyata Media Pembawa tersebut :
a. dapat disembuhkan atau disucihamakan dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina Golongan II, maka Media Pembawa tersebut dibebaskan dengan diberikan sertifikat pelepasan;
b. tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.
(1) Pemeriksaan Media Pembawa di atas alat angkut yang tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan dari Negara atau Area asal dan dokumen lain yang dipersyaratkan sebagai kewajiban tambahan, dilakukan penahanan paling lama 3 (tiga) hari.
(2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan.
(3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penolakan, Media Pembawa tersebut tidak dikirim kembali, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.
Media Pembawa yang memenuhi persyaratan atau pemilik dapat melengkapi persyaratan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemeriksaan untuk mendeteksi Hama dan Penyakit Ikan Karantina.
(1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan Media Pembawa di atas alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ternyata Media Pembawa tersebut :
a. tidak tertular atau bebas dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina, yang dapat dideteksi di atas alat angkut, maka Media Pembawa tersebut dapat diturunkan dari alat angkut untuk dibebaskan dengan pemberian sertifikat pelepasan;
b. tertular atau tidak bebas dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina Golongan I yang dapat dideteksi di atas alat angkut atau busuk atau rusak atau merupakan Media Pembawa yang dilarang pemasukannya, maka Media Pembawa tersebut ditolak pemasukannya;
c. tertular Hama dan Penyakit Ikan Karantina Golongan II yang dapat dideteksi di atas alat angkut, maka Media Pembawa tersebut diberi perlakuan di atas alat angkut;
d. tidak dapat dideteksi di atas alat angkut maka atas persetujuan Petugas Karantina Media Pembawa tersebut dapat diturunkan dari atas alat angkut untuk dilakukan pengasingan dan pengamatan.
(2) Apabila Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan sudah diturunkan dari atas alat angkut tanpa persetujuan Petugas Karantina maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.
Apabila setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c ternyata Media Pembawa tersebut :
a. dapat disembuhkan atau disucihamakan dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina Golongan II, maka Media Pembawa tersebut dibebaskan dengan diberikan sertifikat pelepasan;
b. tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan.
(1) Apabila setelah dilakukan pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, ternyata Media Pembawa tersebut :
a. tidak tertular atau bebas dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina, maka terhadap Media Pembawa tersebut diberikan sertifikat pelepasan;
b. ditemukan Hama dan Penyakit Ikan Karantina Golongan I, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan;
c. ditemukan Hama dan Penyakit Ikan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan perlakuan.
(2) Apabila setelah dilakukan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ternyata Media Pembawa tersebut :
a. dapat disembuhkan atau disucihamakan dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dibebaskan dengan diberi sertifikat pelepasan;
b. tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.
(1) Penanggung jawab alat angkut atau kuasanya wajib memberitahu-kan kedatangan alat angkutnya yang membawa Media Pembawa kepada Petugas Karantina di tempat pemasukan dengan ketentuan:
a. untuk kapal laut, pemberitahuan kedatangan dilakukan di tempat-tempat pemasukan sebelum kedatangan kapal laut tersebut;
b. untuk alat angkut darat dan pesawat udara, pemberitahuan kedatangan dilakukan pada saat alat angkut darat atau pesawat udara tersebut tiba di tempat pemasukan.
(2) Setibanya alat angkut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di tempat pemasukan, penanggung jawab alat angkut atau kuasanya wajib menyampaikan daftar atau keterangan tentang muatan alat angkut serta dokumen atau keterangan lain yang dipandang perlu kepada Petugas Karantina di tempat
pemasukan.
Terhadap alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, setelah tiba di tempat pemasukan, dilakukan pemeriksaan sepanjang terdapat alasan-alasan yang cukup kuat bahwa alat angkut tersebut dapat menjadi sumber penyebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dengan ketentuan :
a. untuk kapal laut, pemeriksaan dilakukan sebelum atau pada saat kapal tersebut merapat di dermaga;
b. untuk pesawat udara dan alat angkut darat, pemeriksaan dilakukan pada saat kedatangan.
(1) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditemukan atau diduga adanya Hama dan Penyakit Ikan Karantina, maka alat angkut tersebut diberi perlakuan.
(2) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21, muatan, kecuali orang, yang terdapat di atas alat angkut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diperbolehkan untuk diturunkan dari alat angkut tersebut setelah terlebih dahulu diberi perlakuan.
(3) Tindakan perlakuan terhadap orang dapat dilakukan di atas alat angkut atau setelah orang tersebut turun dari alat angkut.
(1) Setiap pemasukan Media Pembawa yang tidak diurus atau tidak diketahui pemiliknya dilakukan penahanan.
(2) Terhadap Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa ikan hidup, ikan segar dan/atau ikan beku apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penahanan tidak diurus atau diketahui pemiliknya maka dilakukan tindakan pemusnahan.
(3) Kecuali Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak diurus atau diketahui pemiliknya maka dilakukan penolakan.
(4) Apabila waktu 14 (empat belas) hari setelah dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Media Pembawa tersebut tidak dikeluarkan dari wilayah Negara Republik INDONESIA dilakukan pemusnahan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tindakan Karantina untuk pemasukan Media Pembawa ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA yang berupa :
a. barang bawaan, pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Petugas Karantina di tempat pengeluaran paling lambat sebelum keberangkatan;
b. barang muatan atau kiriman pos atau Benda Lain, pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Petugas Karantina di tempat pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan Tindakan Karantina.
Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik INDONESIA ke luar negeri yang berupa :
a. barang bawaan, pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Petugas Karantina di tempat pengeluaran paling lambat sebelum keberangkatan, dan dilakukan Tindakan Karantina apabila disyaratkan oleh Negara tujuan;
b. barang muatan atau kiriman pos, pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Petugas Karantina di tempat pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan Tindakan Karantina sesuai yang disyaratkan oleh Negara tujuan.
Setelah Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diserahkan kepada Petugas Karantina, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemeriksaan.
Apabila setelah dilakukan pemeriksaan untuk Media Pembawa yang dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA, ternyata Media Pembawa tersebut :
a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tidak tertular Hama dan Penyakit Ikan Karantina, maka Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan dengan diberikan Sertifikat Kesehatan;
b. merupakan Media Pembawa yang dilarang pengeluarannya dari Area yang bersangkutan, maka Media Pembawa tersebut ditolak pengeluarannya;
c. tertular Hama dan Penyakit Ikan Karantina Golongan I atau busuk atau rusak, maka Media Pembawa tersebut ditolak pengeluar-annya;
d. tertular Hama dan Penyakit Ikan Karantina Golongan II, maka Media Pembawa tersebut diberi perlakuan;
e. merupakan Media Pembawa yang pengeluarannya memerlukan tindakan pengasingan dan pengamatan, maka Media Pembawa tersebut diasingkan untuk diamati.
Apabila setelah dilakukan tindakan pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, ternyata Media Pembawa tersebut :
a. tertular Hama dan Penyakit Ikan Karantina Golongan I, maka Media Pembawa tersebut ditolak pengeluarannya;
b. tertular Hama dan Penyakit Ikan Karantina Golongan II, maka Media Pembawa tersebut diberi perlakuan;
c. tidak tertular Hama dan Penyakit Ikan Karantina, maka Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan dengan diberikan Sertifikat Kesehatan.
Apabila setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d atau Pasal 29 huruf b, ternyata Media Pembawa tersebut:
a. tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina Golongan II, maka Media Pembawa tersebut ditolak pengeluarannya;
b. dapat disembuhkan atau disucihamakan dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan dengan diberi Sertifikat Kesehatan.
Apabila setelah dilakukan pemeriksaan untuk Media Pembawa yang dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik INDONESIA, ternyata Media Pembawa tersebut :
a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tidak tertular hama dan penyakit ikan yang disyaratkan oleh Negara tujuan, maka Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan dengan diberikan Sertifikat Kesehatan;
b. merupakan Media Pembawa yang dilarang pemasukannya ke Negara tujuan, maka Media Pembawa tersebut ditolak pengeluarannya;
c. busuk atau rusak, maka Media Pembawa tersebut ditolak pengeluarannya;
d. tertular hama dan penyakit ikan yang disyaratkan oleh Negara tujuan, maka Media Pembawa tersebut diberi perlakuan;
e. merupakan Media Pembawa yang pengeluarannya memerlukan tindakan pengasingan dan pengamatan, maka Media Pembawa tersebut diasingkan untuk diamati.
Apabila setelah dilakukan tindakan pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, ternyata Media Pembawa tersebut :
a. tertular hama dan penyakit ikan yang disyaratkan oleh Negara tujuan, maka Media Pembawa tersebut diberi perlakuan;
b. tidak tertular hama dan penyakit ikan yang disyaratkan oleh Negara tujuan, maka Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan dengan diberikan Sertifikat Kesehatan.
Apabila setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d atau Pasal 32 huruf a, ternyata Media Pembawa tersebut:
a. tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan dari hama dan penyakit ikan yang disyaratkan oleh Negara tujuan, maka Media Pembawa tersebut ditolak pengeluarannya;
b. dapat disembuhkan atau disucihamakan dari hama dan penyakit ikan yang disyaratkan oleh Negara tujuan, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan dengan diberi Sertifikat Kesehatan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tindakan Karantina untuk pengeluaran Media Pembawa ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(1) Untuk mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina melalui transit alat angkut dan Media Pembawa dari luar negeri atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA, maka transit hanya dapat diperboleh-kan pada tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.
(2) Setibanya alat angkut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di tempat pemasukan atau pengeluaran maka penanggung jawab atau kuasanya wajib melaporkan kedatangan alat angkut dan Media Pembawanya tersebut kepada Petugas Karantina setempat.
(3) Selama transit, Media Pembawa harus selalu dalam pengawasan Petugas Karantina.
(1) Terhadap Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) harus dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan dari Area atau Negara asal.
(2) Bagi Media Pembawa yang selama transit memerlukan penambah-an atau penggantian air atau oksigen dan/atau keperluan lain harus dilaporkan dan pelaksanaannya di bawah pengawasan Petugas Karantina setempat.
(3) Bagi Media Pembawa yang selama transit dengan kemasan tetap tertutup atau tidak dilakukan penambahan, penggantian atau keperluan lain, dengan kondisi kemasan dalam keadaan baik dan utuh, tetap dalam pengawasan Petugas Karantina.
(4) Pembungkus, peralatan dan air bekas yang digunakan selama transit harus diberi perlakuan atau dimusnahkan.
(1) Terhadap Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), ternyata diduga tertular Hama dan Penyakit Ikan Karantina atau rusak atau busuk, maka terhadap alat angkut tersebut diperintahkan untuk segera meninggalkan wilayah transit.
(2) Paling lambat 2 (dua) hari setelah diperintahkan meninggalkan wilayah transit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ternyata tidak/belum dilaksanakan
maka Media Pembawa tersebut dimusnahkan.
Apabila Negara atau Area tujuan mensyaratkan diterbitkannya Sertifikat Kesehatan, maka Petugas Karantina di tempat transit berkewajiban melakukan Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 23.
Dalam hal alat angkut yang membawa Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) yang tidak dapat meneruskan per-jalanannya, maka terhadap alat angkut diberlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 pada Bagian Kedua Bab ini.
(1) Bagi alat angkut yang melakukan transit di Negara atau Area yang sedang terjadi wabah penyakit ikan dikenakan Tindakan Karantina.
(2) Transit Media Pembawa yang berasal dari Negara atau Area yang sedang terjadi wabah hanya berlaku transit alat angkut.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tindakan Karantina dalam hal transit diatur dengan Keputusan Menteri.
(1) Jika kapal laut atau pesawat udara yang memuat Media Pembawa karena keadaan darurat merapat atau mendarat bukan di tempat-tempat yang ditetapkan sebagai tempat pemasukan atau pengeluaran, maka penanggung jawab kapal laut/pesawat udara atau kuasanya yang bersangkutan harus segera melaporkan hal tersebut kepada Petugas Karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran terdekat.
(2) Kecuali karena alasan-alasan yang memaksa, Media Pembawa, peralatan, serta Benda Lain atau bahan lain yang terdapat dalam kapal laut atau pesawat udara tersebut dan berhubungan langsung dengan Media Pembawa tersebut di atas,
dilarang dibongkar atau diturunkan dari alat angkut sebelum diperiksa dan diijinkan oleh Petugas Karantina.
(3) Dalam hal kapal laut atau pesawat udara yang merapat atau mendarat darurat tidak dapat meneruskan perjalanannya, maka terhadap Media Pembawa yang diangkutnya diberlakukan ketentuan-ketentuan tentang pemasukan Media Pembawa sebagai-mana diatur pada Bagian Kedua Bab ini.
(4) Apabila kapal laut atau pesawat udara yang mendarat darurat tersebut dapat meneruskan perjalanannya, maka terhadap Media Pembawa yang diangkutnya, dikenakan ketentuan-ketentuan tentang transit Media Pembawa sebagaimana diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40 pada Bagian Keempat Bab ini.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tindakan Karantina terhadap alat angkut yang merapat atau mendarat darurat diatur dengan Keputusan Menteri.
(1) Dalam keadaan tertentu, Tindakan Karantina dapat dilakukan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran.
(2) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar Instalasi Karantina yang telah ditetapkan.
(3) Dalam hal pelaksanaan Tindakan Karantina dilakukan di luar Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka tempat tersebut harus memenuhi syarat untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan Tindakan Karantina.
Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua dan Bagian Ketiga pada Bab ini.
(1) Tindakan Karantina tertentu dapat dilakukan oleh pihak ketiga atas persetujuan dan di bawah pengawasan Petugas Karantina; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tindakan Karantina oleh pihak ketiga diatur dengan Keputusan Menteri.
(1) Media Pembawa lain berupa sampah, yang pernah berhubungan dengan ikan yang diturunkan dari alat angkut di tempat pemasukan atau tempat transit harus dimusnahkan oleh penanggung jawab alat angkut atau kuasanya di bawah pengawasan Petugas Karantina.
(2) Pemusnahan Media Pembawa lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan di dalam wilayah tempat pemasukan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui koordinasi dan bantuan instansi terkait di tempat pemasukan.
(4) Dalam hal Tindakan Karantina dilakukan di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran dan masih terdapat Media Pembawa lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemusnahan dilakukan di tempat Tindakan Karantina dilakukan.
(1) Pemasukan kembali Media Pembawa yang ditolak di luar negeri karena tidak memenuhi persyaratan karantina yang ditetapkan oleh Negara tujuan dan/atau alasan lain, dilakukan Tindakan Karantina sesuai dengan ketentuan tentang pemasukan.
(2) Pemasukan kembali Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disertai surat keterangan penolakan dari Negara tujuan.
(3) Sertifikat Kesehatan yang menyertai Media Pembawa pada waktu pengeluaran dapat dipergunakan lagi sebagai persyaratan karantina.
(4) Setelah dilakukan Tindakan Karantina sesuai dengan ketentuan pemasukan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka terhadap Media Pembawa tersebut apabila memenuhi persyaratan dapat dilakukan tindakan pelepasan.
(1) Pemasukan kembali Media Pembawa karena alasan tidak memenuhi persyaratan karantina pada waktu pengeluaran, maka terhadap Media Pembawa tersebut dimusnahkan di tempat pemasukan atau Instalasi Karantina.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan kembali Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Menteri.
Tindakan Karantina terhadap barang diplomatik yang berupa Media Pembawa berlaku ketentuan-ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini.
(1) Setiap Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa wajib diterbitkan dokumen Tindakan Karantina. (2) Dokumen Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Petugas Karantina di tempat pemasukan atau pengeluaran Media Pembawa.
(3) Dokumen Tindakan Karantina yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib segera disampaikan kepada pemilik atau pihak yang berkepentingan.
(4) Untuk menunjang kelancaran Media Pembawa di tempat pemasukan atau pengeluaran, dokumen Tindakan Karantina dapat disampaikan langsung oleh Petugas Karantina yang menerbitkan-nya atau melalui fasilitas elektronik kepada instansi lain yang memerlukan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk dan jenis serta tata cara penerbitan dokumen Tindakan Karantina diatur dengan Keputusan Menteri.