Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan:
1. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
2. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
3. Pembina olahraga warga negara asing adalah pembina olahraga berkewarganegaraan asing yang melakukan kegiatan pembinaan olahraga di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
4. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
5. Tenaga keolahragaan warga negara asing adalah tenaga keolahragaan berkewarganegaraan asing yang telah memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga untuk melakukan kegiatan keolahragaan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
6. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
7. Olahragawan . . .
7. Olahragawan amatir adalah pengolahraga yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
8. Olahragawan profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
9. Alih status olahragawan adalah perpindahan status olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.
10. Olahragawan asing adalah pelaku olahraga berkewarganegaraan asing yang melakukan kegiatan olahraga di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
11. Perpindahan olahragawan adalah proses kegiatan beralihnya olahragawan dari satu tempat ke tempat lainnya, antarklub atau perkumpulan, antardaerah, dan/atau antarnegara.
12. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
13. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
14. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
15. Standardisasi . . .
15. Standardisasi adalah proses merumuskan, MENETAPKAN, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolah- ragaan.
16. Standar nasional keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
17. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
18. Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan
19. Uji kompetensi adalah kegiatan untuk melakukan pengukuran terhadap kemampuan minimal yang dipersyaratkan bagi seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan atau tugas tertentu yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.
20. Akreditasi adalah pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
21. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
22. Standar teknis sarana olahraga adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau federasi olahraga internasional.
23. Standar kesehatan dan keselamatan sarana olahraga adalah standar minimal tentang kesehatan dan keselamatan yang dipersyaratkan untuk sarana olahraga yang ditetapkan oleh induk organisasi dan/atau federasi olahraga nasional serta memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Standar . . .
24. Standar pelayanan minimal adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang keolahragaan yang wajib disediakan baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga dan organisasi keolahragaan.
25. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
26. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
27. Induk organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau olahragawan.
28. Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan diantara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.
29. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
30. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
31. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
BAB II . . .
(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan menjadi tanggung jawab Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.
(2) Tanggung jawab Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. pembinaan . . .
a. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga, dan klub/perkumpulan/sasana/sanggar olahraga;
b. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar;
e. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga mahasiswa;
f. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan; dan
g. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik secara nasional maupun internasional.
(3) Tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional meliputi:
a. pengembangan kurikulum;
b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
c. pembinaan guru, tutor, dan dosen olahraga;
d. penyelenggaraan proses belajar mengajar;
e. pengembangan unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga;
f. pengembangan sekolah khusus olahragawan;
g. pengembangan sekolah menengah kejuruan olahraga;
dan
h. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan.
(4) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat
(3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional dapat mengembangkan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5) Dalam . . .
(5) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional harus saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan olahraga pendidikan.
(6) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan agama dilaksanakan bersama secara koordinatif dengan Menteri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.