Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Akta adalah akta jual beli atau akta pengalihan hak berupa akta otentik atau akta di bawah tangan, dimana dalam hal penjualan hak atas tanah oleh BPPN, akta jual beli haruslah berupa akta otentik yang dapat dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus sesuai PERATURAN PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 1998. 2. Aset Dalam Restrukturisasi adalah : a. segala benda berwujud dan benda tidak berwujud milik atau yang menjadi hak Bank Dalam Penyehatan dan atau perusahaan terafiliasi Bank Dalam Penyehatan; b. segala benda berwujud dan benda tidak berwujud milik atau menjadi hak atau yang akan dialihkan kepada BPPN; c. segala benda berwujud dan benda tidak berwujud milik atau yang menjadi hak Debitur; dan atau d. segala benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dimiliki oleh atau menjadi hak pemegang saham, direktur atau komisaris, sejauh diperlukan untuk menutup kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pemegang saham, direktur oleh komisaris dari suatu Bank Dalam Penyehatan. 3. Balai Lelang adalah suatu badan usaha yang diberi ijin untuk menyelenggarakan Pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Perbankan, yang berbadan hukum INDONESIA kecuali : a. Bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih badan hukum INDONESIA dan atau warga negara INDONESIA dengan satu atau lebih badan hukum asing dan atau warga negara asing secara kemitraan namun tidak termasuk Bank Umum yang merupakan konversi dari lembaga keuangan bukan bank; dan b. Bank Perkreditan Rakyat. 5. Bank Dalam Penyehatan adalah Bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank INDONESIA kepada BPPN guna dilakukan program penyehatan. 6. Debitur adalah setiap perorangan atau badan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kewajiban pembayaran kepada : a. Bank Dalam Penyehatan b. BPPN; dan atau c. Perusahaan Terafiliasi Bank Dalam Penyehatan atau BPPN; termasuk Bank yang mempunyai kewajiban kepada Bank INDONESIA dalam kaitan dengan Fasilitas Bank INDONESIA. 7. Fasilitas Bank INDONESIA adalah fasilitas surat berharga pasar uang, surat berharga pasar uang khusus, fasilitas dana talangan, fasilitas saldo debet, atau fasilitas pinjaman lain yang diberikan Bank INDONESIA kepada Bank. 8. Kantor Lelang adalah Kantor Lelang Negara atau Balai Lelang. 9. Kantor Lelang Negara adalah kantor lelang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10. Kantor Pendaftaran mencakup : a. Badan Pertanahan Nasional untuk segala hak atas tanah yang telah bersertifikat dan hak tanggungan atas tanah; b. Biro Administrasi Efek tempat dicatatkannya suatu Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasar modal; c. Camat atau Kepala Desa/Kepala Kelurahan untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat. d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal di atas 20 dwt atau Syah Bandar untuk kapal dengan ukuran di bawah dwt; e. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Republik INDONESIA untuk kendaraan bermotor; f. Direktorat Sertifikasi dan Kelaikan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk kapal terbang; dan g. Kantor, badan atau instansi lain yang berfungsi melakukan pencatatan kepemilikan suatu barang atau kekayaan tertentu, termasuk Direksi yang melakukan pencatatan kepemilikan saham dalam buku daftar pemegang saham pada perseroan tertutup, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk pencatatan hak atas kekayaan intelektual, atau tempat didaftarkannya dan atau diperdagangkannya Efek, atau instansi lain yang berfungsi melakukan pencatatan atas kepemilikan atau penjaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Kewajiban Dalam Restrukturisasi adalah kewajiban yang tercatat dalam pembukuan (on balance sheet) dan yang tidak tercatat dalam pembukuan (Off balance sheet) dari atau sehubungan dengan : a. Bank Dalam Penyehatan dan atau Perusahaan Terafiliasi Bank Dalam Penyehatan; b. Kekayaan milik Debitur; dan atau c. Setiap benda berwujud dan abenda tidak berwujud yang dimiliki oleh pemegang saham, direktur dan komisaris Bank Dalam Penyehatan tersebut sejauh diperlukan untuk menutup kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pemegang saham, direktur atau komisaris Bank Dalam Penyehatan. 12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA. 13. Nasabah Debitur adalah Nasabah Debitur sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Perbankan. 14. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Perbankan. 15. Pelelangan adalah : a. penjualan umum yang dilakukan oleh Kantor Lelang; atau b. penawaran umum, pengalihan, atau penjualan Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek tempat terdaftarnya Efek yang bersangkutan. 16. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh BPPN pada Bank Dalam Penyehatan, Debitur dan atau badan hukum lain untuk sementara waktu guna memaksimalkan hasil penyelesaian dan pengeloaan Aset Dalam Restrukturisasi yang pelaksanaannya didasarkan pada PERATURAN PEMERINTAH ini. 17. Perusahaan Terafiliasi adalah perusahaan yang: a. Lebih dari 20% (dua puluh persen) sahamnya dimiliki oleh satu pemegang saham; b. Lebih dari 20% (dua puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh satu pemegang saham; dan atau 18. Surat Pernyataan Pembelian Sementara adalah surat di bawah tangan yang dibuat oleh BPPN, yang menunjuk pembeli yang sebenarnya atas suatu barang. 19. Surat Pernyataan Pembelian Sementara adalah surat di bawah tangan yang dibuat oleh BPPN, yang menyatakan maksud BPPN untuk membeli suatu barang untuk sementara waktu sampai dengan ditunjuknya pembeli barang yang sebenarnya. 20. Transaksi Tidak Wajar adalah sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Perbankan. 21. UNDANG-UNDANG Perbankan adalah UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998.