Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1985 Nomor 20) sebagaimana telah delapan kali diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH:
a. Nomor 57 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1992 Nomor 96);
b. Nomor . . .
depkumham.go.id
b. Nomor 21 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1993 Nomor 27);
c. Nomor 36 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2001 Nomor 59);
d. Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2006 Nomor 38);
e. Nomor 30 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2007 Nomor 64);
f. Nomor 33 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 66);
g. Nomor 11 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 24); dan
h. Nomor 32 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 38), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 1
Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan diberikan Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan sebesar Rp1.807.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) setiap bulan.”
2. Ketentuan . . .
depkumham.go.id
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 3
(1) Apabila Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan meninggal dunia kepada janda/ dudanya yang sah diberikan penghargaan/ tunjangan sebesar Rp1.346.000 (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) setiap bulan.
(2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang janda yang sah, maka tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi rata untuk masing-masing janda.
(3) Pembayaran penghargaan/tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dihentikan apabila janda/duda Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan yang bersangkutan:
a. meninggal dunia; atau
b. kawin lagi.”
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.