Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 tentang BONDED WAREHOUSE

Yang dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH ini dengan : (1) Bonded Warehouse ialah suatu sarana institusionil dalam bidang perekonomian dan perdagangan yang mempunyai wilayah pengusahaan tertentu dalam daerah pabean INDONESIA, sebagai suatu tempat untuk menyimpan, menimbun, meletakkan, mengemas dan atau mengolah barang-barang yang berasal dari : a. luar daerah pabean INDONESIA, tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai, pajak dan atau pungutan Negara lainnya sampai barang-barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor; b. luar daerah pabean INDONESIA, dengan tidak dikenakan pungutan bea, cukai, pajak dan atau pungutan Negara lainnya jika barang-barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan re-ekspor tanpa diolah terlebih dahulu di dalam Bonded Warehouse. c. dalam daerah pabean INDONESIA, tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai, pajak dan atau pungutan Negara lainnya sampai barang-barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan ekspor. (2) Wilayah usaha Bonded Warehouse ialah suatu wilayah dalam Bonded Warehouse dimana terdapat usaha dan kegiatan penyimpanan, penimbunan, peletakan, pengemasan dan atau pengolahan barang-barang; (3) Tanda Penerimaan Penyimpanan ialah tanda penerimaan dari barang-barang yang masuk dan berada dalam wilayah usaha Bonded Warehouse baik untuk disimpan, ditimbun, diletakkan, dikemas maupun untuk diolah, yang dikeluarkan secara syah oleh penyelenggara usaha Bonded Warehouse; (4) Pengusaha Bonded Warehouse ialah orang atau badan yang telah mendapatkan izin berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH ini untuk menyelenggarakan pengurusan dan pengusahaan Bonded Warehouse sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. BAB II …

Pengusaha Bonded Warehouse yang telah mendapatkan izin menurut ketentuan Pasal 8 PERATURAN PEMERINTAH ini wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dibawah ini; a. mengatur … a. mengatur tempat/ruangan bagi barang-barang sesuai dengan tujuan pemasukan barang-barang ke dalam wilayah usaha Bonded Warehouse yang bersangkutan. b. menyimpan, meletakkan, mengatur, memelihara dan menata- usaha barang-barang yang ada di dalam Bonded Warehouse dengan cara yang sebaik-baiknya seolah-olah sebagai pemilik yang bijaksana, serta menyediakan alat-alat dan fasilitas- fasilitas secukupnya untuk maksud tersebut ; c. menyelenggarakan tata-usaha yang sebaik-baiknya tentang barang-barang yang berada di dalam wilayah usaha Bonded Warehouse, baik mengenai pemasukan ke dalam serta pengeluaran dari wilayah usaha Bonded Warehouse; maupun mengenai penyimpanan, pengemasan, pengolahan dan kegiatan-kegiatan lainnya terhadap barang-barang yang berada di dalam wilayah usaha Bonded Warehouse, satu dan lainnya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku; d. mengumumkan dan memberitahukan kepada pemilik barang atau yang mewakilinya ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai persyaratan-persyaratan penyimpanan barang, dan mengeluarkan tanda-penerimaan penyimpanan barang beserta syarat-syaratnya; e. memberikan laporan kepada pejabat yang bertugas melakukan pungutan Negara mengenai pemasukan, penyimpanan, pengolahan dan pengeluaran barang serta keterangan- keterangan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pungutan Negara. f. menyediakan … f. menyediakan ruangan serta peralatan yang cukup guna kepentingan pelaksanaan tugas-tugas aparat Pemerintah, khususnya aparat fiskal Pemerintah, termasuk pemeriksaan pembukuan barang-barang dan pemberian keterangan- keterangan yang diperlukan kepada pejabat/petugas fiskal yang ditunjuk sewaktu-waktu untuk mengadakan pemeriksaan oleh Menteri Keuangan atau pejabat-pejabat lain yang ditunjuknya ; g. menyampaikan laporan berkala kepada Menteri Perdagangan dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan dan Menteri Perindustrian, mengenai kegiatan dan perkembangan usaha Bonded Warehouse.