Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

PP Nomor 20 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PEREKAMAN HKI DAN PENEGAHAN

Pasal 5

(1) Pemilik atau Pemegang Hak atas merek atau hak cipta dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk pendataan pada sistem perekaman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan: a. bukti kepemilikan hak; b. data mengenai ciri-ciri keaslian produk seperti merek, barang, nama dagang, tampilan produk, kemasan, rute distribusi, dan pemasaran, serta jumlah produk yang dipasarkan dalam suatu wilayah dalam hal HKI berupa merek; c. data mengenai ciri-ciri atau spesifikasi karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau hak terkait yang diciptakan dalam hal HKI berupa hak cipta; dan d. surat pernyataan pertanggungjawaban dari Pemilik atau Pemegang Hak atas segala akibat yang timbul dari perekaman. (3) Pendataan pada sistem perekaman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Pemilik atau Pemegang Hak yang merupakan badan usaha, yang berkedudukan di INDONESIA. (4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima. (5) Persetujuan pendataan pada sistem perekaman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan dan dapat diperpanjang. (6) Pejabat Bea dan Cukai dapat mencabut persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. (7) Ketentuan mengenai tata cara permohonan, penelitian, persetujuan, penolakan serta monitoring dan evaluasi terhadap pendataan pada sistem perekaman diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 6

(1) Dalam rangka pendataan pada sistem perekaman Pejabat Bea dan Cukai melakukan validasi data mengenai HKI. (2) Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Instansi atau pihak lain yang terkait.

Pasal 7

(1) Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan penegahan atas barang impor atau ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI berupa merek atau hak cipta. (2) Pejabat Bea dan Cukai yang menemukan adanya barang impor atau ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari pelanggaran HKI berupa merek atau hak cipta, harus memberitahukan kepada Pemilik atau Pemegang Hak berdasarkan bukti yang cukup. (3) Bukti yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh Pejabat Bea dan Cukai pada saat pemeriksaan pabean atau analisis intelijen berdasarkan pada informasi sistem perekaman HKI pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (4) Terhadap pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilik atau Pemegang Hak harus memberikan konfirmasi untuk mengajukan permintaan perintah Penangguhan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal pemberitahuan. (5) Dalam hal Pemilik atau Pemegang Hak memberikan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4): a. Pemilik atau Pemegang Hak harus: 1. mempersiapkan persyaratan administrasi pengajuan permintaan perintah Penangguhan kepada Ketua Pengadilan; 2. menyerahkan jaminan biaya operasional kepada Pejabat Bea dan Cukai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi; dan 3. mengajukan permintaan Penangguhan melalui Permohonan kepada Ketua Pengadilan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak konfirmasi dari Pemilik atau Pemegang Hak; dan b. Pejabat Bea dan Cukai dapat memberikan ringkasan mengenai barang impor atau ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI berupa merek atau hak cipta untuk pemenuhan persyaratan permintaan Penangguhan melalui Permohonan kepada Ketua Pengadilan.

BAB Kesatu

Perekaman HKI

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

BAB III

PERMOHONAN DAN PERINTAH PENANGGUHAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Pemilik atau Pemegang Hak atau kuasanya dapat mengajukan permintaan Penangguhan atas barang impor atau ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI, berdasarkan: a. pemberitahuan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); atau b. inisiatif Pemilik atau Pemegang Hak. (2) Permintaan Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai juga dengan permohonan izin pemeriksaan fisik barang impor atau ekspor yang dimintakan Penangguhan.

Pasal 9

(1) Permintaan Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diajukan oleh Pemilik atau Pemegang Hak melalui permohonan kepada Ketua Pengadilan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan disertai: a. bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran HKI yang bersangkutan; b. bukti pemilikan HKI yang bersangkutan; c. perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluarannya, agar dengan cepat dapat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai; dan d. jaminan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Ketua Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi Kawasan Pabean tempat kegiatan impor atau ekspor yang terdapat barang yang diduga yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI. (4) Pengadilan mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penetapan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pendaftaran permohonan.

Pasal 10

Dalam hal permohonan diajukan berdasarkan inisiatif Pemilik atau Pemegang Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Pemilik/Pemegang Hak menyerahkan jaminan biaya operasional sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi kepada Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penetapan perintah Penangguhan diterima Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 11

Pengadilan menyampaikan penetapan perintah Penangguhan kepada Pejabat Bea dan Cukai di tempat kegiatan impor atau ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara permohonan, pemeriksaan dan penetapan Penangguhan di Pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22