Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN

PP Nomor 22 Tahun 2019

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1985 Nomor 20) yang telah beberapa kali diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH: a. Nomor 57 Tahun 1992 (Lembaran INDONESIA Tahun 1992 Nomor 96); Negara Republik b. Nomor 21 Tahun 1993 (Lembaran INDONESIA Tahun 1993 Nomor 27); Negara Republik c. Nomor 36 Tahun 2001 (Lembaran INDONESIA Tahun 2001 Nomor 59); Negara Republik d. Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2006 Nomor 38); e. Nomor 30 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2007 Nomor 64); f. Nomor 33 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 66); g. Nomor 11 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 24); h. Nomor 32 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 38); i. Nomor 18 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 31); j. Nomor 22 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 39); k. Nomor 29 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 64); l. Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 115); dan m. Nomor 37 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 130), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan diberikan Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan sebesar Rp 2.419.000,00 (dua juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) setiap bulan. 2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Apabila Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan meninggal dunia kepada Janda/ Dudanya yang sah diberikan penghargaan/ tunjangan sebesar Rp 1.801.000,00 (satu juta delapan ratus satu ribu rupiah) setiap bulan. (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang Janda yang sah maka tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi rata untuk masing-masing Janda. (3) Pembayaran penghargaan/tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihentikan apabila Janda/Duda Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan yang bersangkutan: a. meninggal dunia; atau b. kawin lagi. 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Pasal 2

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2019 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2019 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.