Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN AWAK KAPAL NIAGA MIGRAN DAN AWAK KAPAL PERIKANAN MIGRAN

PP Nomor 22 Tahun 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Penempatan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan awak kapal sesuai kompetensi atau keahlian dan keterampilan dengan Pemberi Kerja atau Prinsipal. 2. Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon awak kapal dan/atau awak kapal dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. 3. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan. 4. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum INDONESIA yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA. 5. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang digunakan untuk menempatkan calon Pekerja Migran INDONESIA. 6. Buku Pelaut adalah buku identitas bagi pelaut yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, yang bukan sebagai dokumen perjalanan bagi pelaut dan tidak dapat menggantikan paspor. 7. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan dengan calon Pekerja Migran INDONESIA yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran INDONESIA di negara tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Perjanjian Kerja Laut yang selanjutnya disingkat PKL adalah perjanjian kerja perseorangan yang dibuat dan ditandatangani antara awak kapal dengan pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kerja atau Prinsipal yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan disahkan oleh syahbandar. 9. Kesepakatan Kerja Bersama yang selanjutnya disingkat KKB adalah perjanjian kerja kolektif yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan angkutan laut, Pemberi Kerja, dan/atau Prinsipal dengan serikat pekerja atau serikat buruh Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran yang memuat hak dan kewajiban para pihak. 10. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 11. Kapal Berbendera Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera INDONESIA dan tidak dicatat dalam daftar kapal INDONESIA. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 13. Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA secara terpadu. 14. Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik INDONESIA adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik INDONESIA secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional. 15. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang ketenagakerjaan. 16. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagakerjaan. 17. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran INDONESIA adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan dan penanganan permasalahan calon Pekerja Migran INDONESIA dan/atau Pekerja Migran INDONESIA yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi. 18. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran INDONESIA. 19. Prinsipal adalah pengguna jasa Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran yang berkedudukan sebagai pemilik kapal atau operator kapal yang mempekerjakan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran. 20. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran INDONESIA. 21. Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap warga negara INDONESIA yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik INDONESIA. 22. Awak Kapal Niaga Migran adalah Pekerja Migran INDONESIA yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal niaga berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. 23. Awak Kapal Perikanan Migran adalah Pekerja Migran INDONESIA yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal perikanan berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.

BAB 1

Umum

Pasal 5

Koreksi

(1) Penempatan Awak Kapal Niaga Migran oleh BP2MI dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis antara: a. Pemerintah dengan pemerintah negara tujuan; atau b. Pemerintah Republik INDONESIA dengan Pemberi Kerja atau Prinsipal berbadan hukum di negara tujuan penempatan. (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri setelah mendapat masukan dari kementerian/lembaga terkait. (3) Dalam hal perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan Pemberi Kerja atau Prinsipal berbadan hukum di negara tujuan penempatan, Menteri dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan perjanjian secara tertulis kepada BP2MI. (4) Perjanjian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan perjanjian teknis antara BP2MI dan lembaga pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah negara Pemberi Kerja atau Prinsipal.

Pasal 6

(1) Tahapan pelaksanaan Penempatan Awak Kapal Niaga Migran oleh BP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui: a. pemberian informasi; b. pendaftaran; c. seleksi; d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi; e. penandatanganan Perjanjian Penempatan; f. pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial; g. pelaksanaan orientasi pra pemberangkatan; h. penandatanganan PKL; dan i. pemberangkatan. (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penempatan Awak Kapal Niaga Migran diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

Proses Penempatan Awak Kapal Niaga Migran dilaksanakan melalui integrasi data kementerian/lembaga terkait.

Pasal 8

(1) Penempatan Awak Kapal Niaga Migran oleh P3MI wajib mendapatkan izin tertulis dari Menteri berupa SIP3MI. (2) SIP3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan. (3) Untuk mendapatkan SIP3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3MI harus memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum perseroan terbatas; b. memiliki akta pendirian lengkap sampai akta perubahan terakhir yang dilengkapi surat keputusan pengesahan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; c. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan; d. memiliki surat keterangan domisili; e. kartu tanda penduduk pemilik perusahaan; f. memiliki sistem pendataan Awak Kapal Niaga Migran; g. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); h. menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran; i. memiliki rencana kerja Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan; j. memiliki sarana dan prasarana pelayanan Penempatan Awak Kapal Niaga Migran; k. memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi; dan l. memiliki tenaga ahli di bidang kepelautan. (4) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dapat dicairkan oleh Menteri dalam hal P3MI tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap Awak Kapal Niaga Migran yang ditempatkan. (5) P3MI telah mendapatkan izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggung jawab terhadap PMI yang ditempatkannya.

Pasal 9

(1) SIP3MI diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Jika P3MI tidak lagi memenuhi persyaratan SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) maka P3MI tersebut dikenai sanksi administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan perpanjangan SIP3MI diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

(1) P3MI dalam melaksanakan Penempatan Awak Kapal Niaga Migran wajib memiliki perjanjian keagenan dengan Pemberi Kerja atau Prinsipal yang disahkan (endorsement) oleh Perwakilan Republik INDONESIA. (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses verifikasi dan pemberian cap pengesahan (endorsement) yang dilakukan oleh Atase Ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri. (3) Perjanjian keagenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya memuat surat permintaan Awak Kapal Niaga Migran berdasarkan kualifikasi dan jabatan. (4) Untuk memperoleh perjanjian keagenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3MI harus melampirkan dokumen: a. surat penunjukan yang disahkan (endorsement) oleh Perwakilan Republik INDONESIA bagi Pemberi Kerja atau Prinsipal yang berkedudukan di luar negeri; b. surat keterangan terdaftar pada institusi atau lembaga berwenang di negara masing-masing dan wajib disahkan (endorsement) oleh Perwakilan Republik INDONESIA bagi Pemberi Kerja atau Prinsipal yang berkedudukan di luar negeri; c. KKB; d. surat kuasa untuk bertindak atas nama Prinsipal untuk Penempatan Awak Kapal Niaga Migran wajib disahkan (endorsement) oleh Perwakilan Republik INDONESIA bagi Pemberi Kerja atau Prinsipal yang berkedudukan di luar negeri; dan e. salinan draf PKL dari Pemberi Kerja atau Prinsipal. (5) P3MI yang tidak memiliki perjanjian keagenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 11

(1) P3MI dalam melaksanakan Penempatan Awak Kapal Niaga Migran wajib memiliki SIP2MI. (2) Untuk mendapatkan SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3MI mengajukan permohonan kepada BP2MI dengan melampirkan dokumen: a. perjanjian keagenan antara P3MI dengan Pemberi Kerja atau Prinsipal; dan b. rancangan Perjanjian Penempatan antara P3MI dengan calon Awak Kapal Niaga Migran. (3) SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan. (4) P3MI yang tidak memiliki SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif dan/atau dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA.

Pasal 12

SIP2MI berlaku secara nasional dan disampaikan kepada P3MI secara daring melalui sistem komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang terintegrasi dengan sistem informasi ketenagakerjaan terpadu.

Pasal 13

(1) P3MI dilarang memberangkatkan calon Awak Kapal Niaga Migran yang tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan. (2) P3MI yang memberangkatkan calon Awak Kapal Niaga Migran yang tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

BAB 2

Persyaratan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

(1) Perusahaan dapat menempatkan Awak Kapal Niaga Migran untuk kepentingan perusahaan sendiri di Kapal Berbendera Asing. (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan Penempatan Awak Kapal Niaga Migran kepada Menteri. (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggung jawab atas Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran yang ditempatkan pada Kapal Berbendera Asing. (4) Perusahaan yang tidak bertanggung jawab atas Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran yang ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.

BAB Kedua

Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran

Pasal 15

Koreksi

Setiap calon Awak Kapal Niaga Migran harus memenuhi persyaratan: a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; b. memiliki kompetensi atau memiliki pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja atau Prinsipal dan memenuhi kualifikasi kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. sehat jasmani dan rohani; d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Pasal 16

Setiap calon Awak Kapal Niaga Migran yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus melakukan pendaftaran pada Dinas Kabupaten/Kota atau LTSA Pekerja Migran INDONESIA secara daring dan luring.

Pasal 17

(1) Awak Kapal Niaga Migran harus menandatangani PKL sebelum bekerja. (2) PKL Awak Kapal Niaga Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas Awak Kapal Niaga Migran: 1. nama lengkap; 2. tanggal lahir atau usia dan tempat lahir; 3. nomor dokumen identitas pelaut atau kode pelaut; 4. nomor paspor; dan 5. alamat di INDONESIA; b. identitas Pemberi Kerja atau Prinsipal: 1. nama; 2. nomor identifikasi pribadi; dan 3. alamat/domisili; c. identitas P3MI: 1. nama penanggung jawab; dan 2. alamat/domisili; d. identitas kapal: 1. nama kapal; 2. nomor pendaftaran kapal atau nomor international maritime organization; dan 3. bendera kapal; e. hak dan kewajiban para pihak; f. kondisi dan syarat kerja paling sedikit meliputi: 1. waktu kerja, waktu istirahat, dan cuti; 2. upah, cara pembayaran upah, upah lembur, upah cuti tahunan, dan bonus; 3. akomodasi, fasilitas rekreasi, dan konsumsi; dan 4. Jaminan Sosial dan asuransi; g. tempat dan tanggal penandatanganan PKL; h. jabatan atau rank di atas kapal; i. hak atas pemulangan atau repatriasi; j. referensi nomor KKB jika ada; k. penyelesaian sengketa; dan l. jangka waktu PKL. (3) Waktu kerja dan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f angka 1 dengan ketentuan sebagai berikut: a. waktu kerja paling lama tidak melebihi: 1. 14 (empat belas) jam dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam; dan 2. 72 (tujuh puluh dua) jam dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja; b. waktu istirahat paling sedikit tidak kurang dari: 1. 10 (sepuluh) jam dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam; dan 2. 77 (tujuh puluh tujuh) jam dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh syahbandar dan dicatat melalui sistem yang terintegrasi.

Pasal 18

(1) Setiap Awak Kapal Niaga Migran wajib memiliki dokumen sebagai berikut: a. paspor; b. Buku Pelaut; c. PKL; d. bukti kepesertaan program Jaminan Sosial; e. surat keterangan sehat berdasarkan pemeriksaan kesehatan dan psikologi; f. Visa Kerja; g. dokumen identitas pelaut jika dipersyaratkan oleh Pemberi Kerja atau Prinsipal; dan h. sertifikat kompetensi kerja, sertifikat keahlian pelaut, dan/atau sertifikat keterampilan pelaut. (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat berdasarkan KKB. (3) Visa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilampirkan jika dipersyaratkan oleh negara tujuan penempatan. (4) Proses penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Sebelum Bekerja

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

(1) Pemberi Kerja atau Prinsipal wajib memberikan pelindungan ketenagakerjaan bagi Awak Kapal Niaga Migran. (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. upah; b. waktu kerja dan waktu istirahat; c. hak cuti; d. pemulangan; e. hak kompensasi atas hilangnya kapal; f. manning levels; g. pengembangan kemampuan dan karier; h. memperoleh akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan, minuman, dan air bersih; i. pelayanan kesehatan di atas kapal dan darat; j. keselamatan dan kesehatan kerja; k. pencegahan kecelakaan kerja; l. akses fasilitas kesejahteraan di pelabuhan; dan m. Jaminan Sosial dan asuransi. (3) Waktu kerja dan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3). (4) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperoleh secara langsung tanpa menahan hak atas upah. (5) Ketentuan mengenai pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, standar internasional yang dikeluarkan oleh organisasi internasional, hukum negara bendera kapal, dan/atau hukum negara Pemberi Kerja atau Prinsipal.

BAB 2

Selama Bekerja

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

(1) Awak Kapal Niaga Migran berhak atas pemulangan atau repatriasi yang disebabkan: a. jangka waktu PKL berakhir ketika berada di atas kapal atau di luar negeri; b. PKL diakhiri oleh Pemberi Kerja atau Prinsipal atau Awak Kapal Niaga Migran disebabkan alasan yang dibenarkan; atau c. Awak Kapal Niaga Migran tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban yang diatur dalam PKL atau tidak dapat diharapkan melaksanakan kewajiban dalam keadaan khusus. (2) Hak atas pemulangan atau repatriasi Awak Kapal Niaga Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pemberi Kerja atau Prinsipal sampai ke daerah tempat asal Awak Kapal Niaga Migran. (3) Dalam hal terjadi kondisi tertentu di negara tujuan penempatan atau dalam negeri dapat dilakukan perpanjangan PKL.

Pasal 21

Dalam hal PKL berakhir saat Awak Kapal Niaga Migran sedang berlayar yang tidak dimungkinkan dilakukan pemulangan, Awak Kapal Niaga Migran harus meneruskan tugas di atas kapal niaga sampai kapal niaga tiba di pelabuhan pertama berikutnya dan menerima imbalan upah dan kesejahteraan atas kelebihan waktu kerja.

BAB 1

Umum

Pasal 22

Koreksi

(1) Penempatan Awak Kapal Perikanan Migran oleh BP2MI dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis antara: a. Pemerintah dengan pemerintah negara tujuan; atau b. Pemerintah Republik INDONESIA dengan Pemberi Kerja atau Prinsipal berbadan hukum di negara tujuan penempatan. (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri setelah mendapat masukan dari kementerian/lembaga terkait. (3) Dalam hal perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan Pemberi Kerja atau Prinsipal berbadan hukum di negara tujuan penempatan, Menteri dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan perjanjian secara tertulis kepada BP2MI. (4) Perjanjian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan perjanjian teknis antara BP2MI dan lembaga pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah negara Pemberi Kerja atau Prinsipal.

Pasal 23

(1) Tahapan pelaksanaan Penempatan Awak Kapal Perikanan Migran oleh BP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan melalui: a. pemberian informasi; b. pendaftaran; c. seleksi; d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi; e. penandatanganan Perjanjian Penempatan; f. pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial; g. pelaksanaan orientasi pra pemberangkatan; h. penandatanganan PKL; dan i. pemberangkatan. (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penempatan Awak Kapal Perikanan Migran diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24

Proses Penempatan Awak Kapal Perikanan Migran dilaksanakan melalui integrasi data kementerian/lembaga terkait.

Pasal 25

(1) Penempatan Awak Kapal Perikanan Migran oleh P3MI wajib mendapatkan izin tertulis dari Menteri berupa SIP3MI. (2) SIP3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan. (3) Untuk mendapatkan SIP3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3MI harus memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum perseroan terbatas; b. memiliki akta pendirian lengkap sampai akta perubahan terakhir yang dilengkapi surat keputusan pengesahan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; c. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan; d. memiliki surat keterangan domisili; e. kartu tanda penduduk pemilik perusahaan; f. memiliki sistem pendataan Awak Kapal Perikanan Migran; g. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); h. menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran; i. memiliki rencana kerja Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan; j. memiliki sarana dan prasarana pelayanan Penempatan Awak Kapal Perikanan Migran; k. memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan l. memiliki tenaga ahli di bidang pengawakan kapal perikanan. (4) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dapat dicairkan oleh Menteri dalam hal P3MI tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap Awak Kapal Perikanan Migran yang ditempatkan. (5) P3MI telah mendapatkan izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggung jawab terhadap PMI yang ditempatkannya.

Pasal 26

(1) SIP3MI diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Jika P3MI tidak lagi memenuhi persyaratan SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) maka P3MI tersebut dikenai sanksi administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan perpanjangan SIP3MI diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 27

(1) P3MI dalam melaksanakan Penempatan Awak Kapal Perikanan Migran wajib memiliki perjanjian keagenan dengan Pemberi Kerja atau Prinsipal yang disahkan (endorsement) oleh Perwakilan Republik INDONESIA. (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses verifikasi dan pemberian cap pengesahan (endorsement) yang dilakukan oleh Atase Ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri. (3) Perjanjian keagenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya memuat surat permintaan Awak Kapal Perikanan Migran berdasarkan kualifikasi dan jabatan. (4) Untuk memperoleh perjanjian keagenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3MI harus melampirkan dokumen: a. surat penunjukan yang wajib disahkan (endorsement) oleh Perwakilan Republik INDONESIA bagi Pemberi Kerja atau Prinsipal yang berkedudukan di luar negeri; b. surat keterangan terdaftar pada institusi atau lembaga berwenang di negara masing-masing dan wajib disahkan (endorsement) oleh Perwakilan Republik INDONESIA bagi Pemberi Kerja atau Prinsipal yang berkedudukan di luar negeri; c. KKB; d. surat kuasa untuk bertindak atas nama Prinsipal untuk Penempatan Awak Kapal Perikanan Migran wajib disahkan (endorsement) oleh Perwakilan Republik INDONESIA bagi Pemberi Kerja atau Prinsipal yang berkedudukan di luar negeri; dan e. salinan draf PKL dari Pemberi Kerja atau Prinsipal. (5) P3MI yang tidak memiliki perjanjian keagenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 28

(1) P3MI dalam melaksanakan Penempatan Awak Kapal Perikanan Migran wajib memiliki SIP2MI. (2) Untuk mendapatkan SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3MI mengajukan permohonan kepada BP2MI dengan melampirkan dokumen: a. perjanjian keagenan antara P3MI dengan Pemberi Kerja atau Prinsipal; dan b. rancangan Perjanjian Penempatan antara P3MI dengan calon Awak Kapal Perikanan Migran. (3) SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan. (4) P3MI yang tidak memiliki SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 29

Pasal 30

(1) Ketentuan larangan P3MI memberangkatkan calon Awak Kapal Niaga Migran yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap larangan P3MI memberangkatkan calon Awak Kapal Perikanan Migran yang tidak memiliki dokumen. (2) Ketentuan P3MI menempatkan Awak Kapal Niaga Migran di Kapal Berbendera Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap P3MI menempatkan Awak Kapal Perikanan Migran di Kapal Berbendera Asing.

BAB 2

Persyaratan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA

Pasal 25

Koreksi

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kedua

Pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran

Pasal 31

Koreksi

Setiap calon Awak Kapal Perikanan Migran harus memenuhi persyaratan: a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; b. memiliki kompetensi atau memenuhi kualifikasi kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. sehat jasmani dan rohani; d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Pasal 32

Setiap calon Awak Kapal Perikanan Migran yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus melakukan pendaftaran pada Dinas Kabupaten/Kota atau LTSA Pekerja Migran INDONESIA secara daring dan luring.

Pasal 33

(1) Awak Kapal Perikanan Migran harus menandatangani PKL sebelum bekerja. (2) PKL Awak Kapal Perikanan Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas Awak Kapal Perikanan Migran: 1. nama lengkap; 2. tanggal lahir atau usia dan tempat lahir; 3. nomor paspor; dan 4. alamat di INDONESIA; b. identitas Pemberi Kerja atau Prinsipal: 1. nama; 2. nomor identifikasi pribadi; dan 3. alamat/domisili; c. identitas P3MI: 1. nama penanggung jawab; dan 2. alamat/domisili; d. identitas kapal: 1. nama kapal; 2. nomor pendaftaran kapal; dan 3. bendera kapal; e. hak dan kewajiban para pihak; f. kondisi dan syarat kerja paling sedikit meliputi: 1. waktu kerja, waktu istirahat, dan cuti; 2. upah, cara pembayaran upah, upah lembur, upah cuti tahunan, dan bonus; 3. akomodasi, fasilitas rekreasi, dan konsumsi; dan 4. Jaminan Sosial dan/atau asuransi; g. tempat dan tanggal penandatanganan PKL; h. zona atau wilayah pelayaran; i. jabatan atau rank dan jenis pekerjaan Awak Kapal Perikanan Migran; j. tempat dan tanggal Awak Kapal Perikanan Migran diharuskan melapor pekerjaan di kapal; k. Pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran di atas kapal; l. hak atas pemulangan atau repatriasi; m. penyelesaian sengketa; dan n. jangka waktu PKL. (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh syahbandar dan dicatat melalui sistem yang terintegrasi.

Pasal 34

(1) Setiap Awak Kapal Perikanan Migran wajib memiliki dokumen sebagai berikut: a. paspor; b. Buku Pelaut; c. PKL; d. bukti kepesertaan program Jaminan Sosial; e. surat keterangan sehat berdasarkan pemeriksaan kesehatan dan psikologi; f. Visa Kerja; g. Perjanjian Penempatan; dan h. sertifikat kompetensi kerja, sertifikat keahlian Awak Kapal Perikanan Migran, dan/atau sertifikat keterampilan Awak Kapal Perikanan Migran. (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat berdasarkan KKB. (3) Visa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilampirkan jika dipersyaratkan oleh negara tujuan penempatan. (4) Proses penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Sebelum Bekerja

Pasal 31

Koreksi

Pasal 32

Koreksi

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

(1) Pemberi Kerja atau Prinsipal wajib memberikan pelindungan ketenagakerjaan bagi Awak Kapal Perikanan Migran. (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. upah; b. waktu kerja dan waktu istirahat; c. hak cuti; d. pemulangan; e. hak kompensasi atas hilangnya kapal; f. manning levels; g. pengembangan kemampuan dan karier; h. memperoleh akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan, minuman, dan air bersih; i. pelayanan kesehatan di atas kapal dan darat; j. keselamatan dan kesehatan kerja; k. pencegahan kecelakaan kerja; l. akses fasilitas kesejahteraan di pelabuhan; dan m. Jaminan Sosial dan asuransi. (3) Waktu kerja dan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3). (4) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperoleh secara langsung tanpa menahan hak atas upah. (5) Ketentuan mengenai pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, standar internasional yang dikeluarkan oleh organisasi internasional, hukum negara bendera kapal, dan/atau hukum negara Pemberi Kerja atau Prinsipal.

BAB 2

Selama Bekerja

Pasal 35

Koreksi

Pasal 36

(1) Awak Kapal Perikanan Migran berhak atas pemulangan atau repatriasi yang disebabkan: a. jangka waktu PKL berakhir ketika berada di atas kapal atau di luar negeri; b. PKL diakhiri oleh Pemberi Kerja atau Prinsipal atau Awak Kapal Perikanan Migran disebabkan alasan yang dibenarkan; atau c. Awak Kapal Perikanan Migran tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban yang diatur dalam PKL atau tidak dapat diharapkan melaksanakan kewajibannya dalam keadaan khusus. (2) Hak atas pemulangan atau repatriasi Awak Kapal Perikanan Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pemberi Kerja atau Prinsipal sampai ke daerah tempat asal Awak Kapal Perikanan Migran. (3) Dalam hal terjadi kondisi tertentu di negara tujuan penempatan atau dalam negeri dapat dilakukan perpanjangan PKL.

Pasal 37

Dalam hal PKL berakhir saat Awak Kapal Perikanan Migran sedang berlayar yang tidak dimungkinkan dilakukan pemulangan, Awak Kapal Perikanan Migran harus meneruskan tugas di atas kapal perikanan sampai kapal perikanan tiba di pelabuhan pertama berikutnya dan menerima imbalan upah dan kesejahteraan atas kelebihan waktu kerja.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Koreksi

(1) Pada saat PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku, manning agency yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1200), dinyatakan masih tetap berlaku dan dapat melaksanakan Penempatan Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran. (2) Manning agency sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan perizinan SIP3MI paling lama 2 (dua) tahun sejak PERATURAN PEMERINTAH ini diundangkan.

Pasal 44

(1) Pada saat PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku, SIP3MI yang telah dimiliki oleh P3MI untuk Penempatan Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran dinyatakan masih tetap berlaku. (2) SIP3MI yang telah dimiliki oleh P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan perizinan SIP3MI sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH ini paling lama 2 (dua) tahun sejak PERATURAN PEMERINTAH ini diundangkan.

Pasal 45

(1) Perusahaan yang telah mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, sebelum PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku, tetap diproses sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1200) dan dapat melaksanakan Penempatan Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran. (2) P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan perizinan SIP3MI paling lama 2 (dua) tahun sejak PERATURAN PEMERINTAH ini diundangkan.

Pasal 46

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2022 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I No.6799 PELAYARAN. Penempatan. Pelindungan. Awak Kapal. Niaga Migran. Perikanan Migran. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 132)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN AWAK KAPAL NIAGA MIGRAN DAN AWAK KAPAL PERIKANAN MIGRAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 3

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 1

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 2

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 3

Pasal 20

Pasal 21

BAB III

BAB Kesatu

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 1

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 2

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kedua

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB 1

Pasal 31