Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang JALAN TOL

PP Nomor 23 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Keempat

Syarat Teknis

Pasal 6

(1) Jalan Tol mempunyai tingkat pelayanan keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi daripada Jalan Umum non To1 yang ada dan dapat melayani a.rus lalu lintas jarak jauh dengan mobilitas tinggi. (21 Jalan To1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan kelas I dan mempunyai spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagai Jalan Bebas Hambatan. (3) Jalan Tol yang digunakan untuk lalu lintas antarkota didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 80 km/jam (delapan puluh kilometer per jam) dan untuk Jalan Tol di wilayah perkotaan didesain dengan kecepatan rencana paling rendah 60 kmljam (enam puluh kilometer per jam). (41 Kecepatan rencana paling rendah Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan paling sedikit kondisi topografi, keselamatan lalu lintas, kebutuhan biaya investasi, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan. (5) Setiap... REPUBLII( INDONESIA (5) Setiap Ruas Jalan Tol harus dilakukan pemagaran sesuai dengan ruang milik jalan dan dilengkapi dengan fasilitas penyeberangan jalan dalam bentuk jembatan atau terowongan. (6) Pada tempat yang dapat membahayakan Pengguna Jalan To1, Jalan Tol harus diberi bangunan pengaman yang mempunyai kekuatan dan struktur yang dapat menyerap energi benturan kendaraan. (71 Setiap Jalan Tol paling sedikit wajib dilengkapi dengan aturan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas. (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (71 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

(1) Jalan Tol harus mempunyai spesifikasi: a. tidak ada persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya; b. jumlah jalan masuk dan jalan keluar ke dan dari Jalan Tol dibatasi secara efisien dan semua jalan masuk dan jalan keluar harus terkendali secara penuh; c. jarak antarsimpang susun paling rendah 5 (lima) kilometer untuk Jalan Tol antarkota dan paling rendah 2 (dua) kilometer untuk Jalan Tol wilayah perkotaan; d. jumlah lajur untuk jalur utama paling sedikit 2 (dua) lajur per arah; e. menggunakan pemisah tengah atau median; dan f. lebar bahu jalan sebelah luar dapat dipergunakan sebagai jalur lalu lintas sementara dalam keadaan darurat. (2) Ketentuan... EITIIFItrFN r INDONESIA (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

(1) Pada setiap Jalan Tol harus tersedia fasilitas komunikasi, sarana dan prasarana deteksi pengamanan dan keselamatan, akses yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya. (21 Pada Jalan Tol antarkota harus tersedia tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan Pengguna Jalan Tol. (3) Pada Jalan Tol perkotaan dapat disediakan tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan Pengguna Jalan Tol.

Pasal 9

(1) Tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (21 dan ayat (3) paling sedikit memperhatikan: a. kondisi jalan akses, jalan lingkungan, dan area parkir; b. keselamatan; c. keamanan; d. kenyamanan; e. distribusi dan pergerakan seluruh golongan dan/atau jenis muatan kendaraan; dan f. kelestarianlingkungan. (21 Tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan pos terpadu untuk pelayanan keamanan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan penyelamatan darurat. (3) Tempat... EEIFtrIIEENI INDONESIA 8- (3) Tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disediakan paling sedikit 1 (satu) untuk setiap jarak 50 (lima puluhlkilometer pada setiap jurusan. (41 Setiap tempat istirahat dan pelayanan dilarang dihubungkan dengan akses apa pun dari luar Jalan To1, kecuali untuk tempat istirahat dan pelayanan dengan pengembangan dapat diberikan akses terbatas ke luar Jalan To1. (5) Tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikembangkan dengan menambah fasilitas penunjang lainnya berupa: a. penambahan area promosi produk tertentu dan daerah serta promosi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; b. penambahan area lokasi perpindahan untuk orang dan barang/logistik; c. pengembangan untuk destinasi wisata dan kawasan industri; d. fasilitas inap; dan/atau e. area bermain anak. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

(1) Pengusahaan tempat istirahat dan pelayanan dilakukan dengan mengakomodasi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah melalui pola kemitraan. {21 Untuk mengakomodasi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha harus mengalokasikan lahan paling sedikit 3oolo (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, baik untuk Jalan Tol yang telah beroperasi maupun untuk Jalan Tol yang masih dalam tahap perencanaan dan konstruksi. (3) Pengusahaan tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan usaha dan keringanan bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. (4) Setiap... PRES!trEN REPUBLII( 'NDONESTA (4) Setiap usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat keterangan sebagai usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pasal 1 1 (U Setiap Orang dilarang mendirikan bangunan yang mengganggu akses masuk dan keluar Jalan To1. (21 Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian kegiatan; c. penghentian pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; atau g. pembongkaran bangunan. (3) Akses masuk dan keluar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Penghubung dari jalan utama pada Jalan Tol sampai dengan pertemuan jalan non To1.

Pasal 12

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender. (21 Sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b atau penghentian pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c diberikan dalam hal jangka waktu peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberikan I (satu) kali dengan jangka waktu pemenuhan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender. (41 Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, Menteri memberikan sanksi administratif berupa penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d. (5) Dalam... REPUBLII( INDONESIA _ 10_ (5) Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (41 terlampaui, Menteri memberikan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g.

Pasal 13

(1) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e atau pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dikenakan dalam hal izin yang diperoleh tidak melalui tata cara, prosedur, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pencabutan izin atau pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, dikenakan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (21huruf g. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

PENGATURAN JALAN TOL

Pasal 14

Pengaturan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Bagian

Pasal 15

(U Dalam perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Pusat paling sedikit memperhatikan: a. rencana pembangunan jangka panjang nasional; b. rencana pembangunan jangka menengah nasional; c. rencana tata ruang wilayah nasional; d. rencana umum nasional keselamatan; e. tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional; dan f. implementasi PembangunanJalan Berkelanjutan. l2l Kebijakan perencanaan Jalan Tol disusun dan ditetapkan oleh Menteri setiap 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali.

Pasal 16

(U Kebijakan perencanaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4 merupakan arah pengembangan sistem jaringan Jalan Tol beserta strategi pencapaiannya. (21 Kebijakan perencanaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. tujuan dan sasaran pengembangan; b. dasar kebijakan; c. prioritas pengembangan; dan d. program pengembangan jaringan Jalan To1.

Pasal 17

(1) Rencana umum jaringan Jalan Tol disusun berdasarkan kebijakan perencanaan Jalan To1. (2) Rencana... EEIIFIITEN UK INDONESIA -t2- (21 Rencana umum jaringan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional. (3) Dalam hal rencana umum jaringan Jalan Tol belum tercantum dalam rencana tata ruang wilayah nasional, Menteri menyampaikan rencana umum jaringan Jalan Tol kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang sebagai usulan perubahan yang akan ditindaklanjuti dalam peninjauan kembali rencana tata rrrang wilayah nasional. (4) Rencana umum jaringan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ruas Jalan Tol yang paling sedikit berbentuk koridor Jalan Tol. (5) Rencana umum jaringan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (U mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang dikaji ulang secara periodik berdasarkan perkembangan yang ada. (6) Rencana umum jaringan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana umum jaringan jalan nasional yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

(1) Menteri melakukan prastudi kelayakan terhadap rencErna koridor Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat l4l yang ditetapkan dalam rencana umum jaringan Jalan Tol. (21 Prastudi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup kegiatan: a. analisis rencana pengembangan kawasan dan kesesuaian dengan rencana tata ruang; b. analisis sosial ekonomi; c. analisis transportasi; d. analisis proyeksi lalu lintas; e. kajian teknis; f. pemilihan Ruas Jalan Tol; g. analisis perkiraan biaya tanah, konstruksi, dan investasi; dan h. analisis kelayakan ekonomi. (3) Berdasarkan. . . PRESItrEN _13_ (3) Berdasarkan hasil prastudi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri MENETAPKAN rencana Ruas Jalan Tol.

Pasal 19

Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi penyusunan norrna, standar, pedoman, dan manual tentang penyelenggaraan Jalan Tol.

BAB V

PENGUSAHAAN JALAN TOL

Pasal 25

(1) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kewenangan Menteri. (2) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha melalui perjanjian pengusahaan Jalan Tol dengan Menteri. (3) Pengusahaan Jalan Tol yang dilakukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21meliputi: a. kerja sama atas prakarsa Pemerintah Pusat; atau b. kerja sama atas prakarsa Badan Usaha. (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dipilih melalui pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pemerintah Pusat dapat menugaskan badan usaha milik negara sebagai Badan Usaha untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal: a. diperlukan untuk percepatan pembangunan wilayah; dan b. mempunyai nilai strategis secara nasional. (6) Kerja REPUBLII( INDONESIA _16_ (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (71 Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. pendanaan; b. perencanaan teknis; c. pelaksanaan konstruksi; d. pengoperasian; danf atau e. preservasi. (8) Pelaksanaan kegiatan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didahului dengan persiapan pengusahaan, pengadaan tanah, pelelangan pengusahaan Jalan Tol, dan perjanjian pengusahaan Jalan To1. (9) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (21dan ayat (3) diberikan untuk masa konsesi yang dituangkan dalam perjanjian pengusahaan Jalan To1. (10) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 26

(1) Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi: a. seluruh lingkup pengusahaan Jalan Tol pada Ruas Jalan Tol yang layak secara ekonomi dan finansial; b. pengoperasian dan preservasi Ruas Jalan Tol yang dibangun oleh Menteri; dan c. meneruskan sebagian Ruas Jalan Tol yang dibangun Menteri, serta pengoperasian dan preservasi keseluruhan ruas Jalan To1. (21 Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat memperhitungkan pengembalian investasi Pemerintah Pusat. Pasal 27 .. . -t7-

Pasal 27

(U Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (21 dapat melaksanakan pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan Jalan To1. l2l Pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang. (3) Dalam hal pengusahaan Jalan Tol layak secara finansial atau telah mencapai tingkat kelayakan finansial yang ditetapkan, maka pengembangan kawasan dapat menjadi bagian dari pengusahaan Jalan Tol dengan tidak menurunkan tingkat kelayakan finansial Jalan Tol yang ditetapkan.

Pasal 28

(1) Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengembangan jaringan Jalan Tol tidak dapat diwujudkan, Menteri sesuai kewenangannya dapat mengambil kebijakan untuk pelaksanaan pengusahaan Jalan To1. (21 Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ruas Jalan Tol yang layak secara ekonomi, tetapi belum layak secara finansial jika tidak diberi dukungan oleh Pemerintah Rrsat secara keseluruhan; b. Ruas Jalan Tol yang layak secara ekonomi, tetapi belum layak secara finansial jika tidak diberi dukungan oleh Pemerintah Pusat sebagian; atau c. Ruas Jalan To1 yang mengalami pengakhiran perjanjian pengusahaan Jalan Tol akibat Badan Usaha gagal memenuhi kewajibannya. (3) Pelaksanaan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi Jalan Tol oleh Menteri dan pengoperasian serta preservasinya dilakukan oleh Badan Usaha. (4) Pelaksanaan. . . (4) (s) _18_ Pelaksanaan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf b dilakukan melalui: a. sebagian kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi Jalan Tol oleh Menteri, dan seluruh pengoperasian serta preservasinya dilakukan oleh Badan Usaha; atau b. kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan preservasi Jalan Tol yang dilakukan Badan Usaha dengan dukungan sebagian pendanaan oleh Pemerintah Pusat. Pelaksanaan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf c dilakukan melalui: a. pelelangan ulang, penugasan kepada badan usaha milik negara, atau pembangunan oleh Pemerintah Pusat bagi Ruas Jalan Tol yang mengalami pengakhiran perjanjian pengusahaan Jalan Tol sebelum Jalan Tol beroperasi secara penuh; atau b. pelelangan ulang atau penugasan kepada badan usaha milik negara bagr Ruas Jalan Tol yang mengalami pengakhiran perjanjian pengusahaan Jalan Tol setelah Jalan Tol beroperasi secara penuh.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 25

(1) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kewenangan Menteri. (2) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha melalui perjanjian pengusahaan Jalan Tol dengan Menteri. (3) Pengusahaan Jalan Tol yang dilakukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21meliputi: a. kerja sama atas prakarsa Pemerintah Pusat; atau b. kerja sama atas prakarsa Badan Usaha. (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dipilih melalui pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pemerintah Pusat dapat menugaskan badan usaha milik negara sebagai Badan Usaha untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal: a. diperlukan untuk percepatan pembangunan wilayah; dan b. mempunyai nilai strategis secara nasional. (6) Kerja REPUBLII( INDONESIA _16_ (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (71 Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. pendanaan; b. perencanaan teknis; c. pelaksanaan konstruksi; d. pengoperasian; danf atau e. preservasi. (8) Pelaksanaan kegiatan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didahului dengan persiapan pengusahaan, pengadaan tanah, pelelangan pengusahaan Jalan Tol, dan perjanjian pengusahaan Jalan To1. (9) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (21dan ayat (3) diberikan untuk masa konsesi yang dituangkan dalam perjanjian pengusahaan Jalan To1. (10) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 26

(1) Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi: a. seluruh lingkup pengusahaan Jalan Tol pada Ruas Jalan Tol yang layak secara ekonomi dan finansial; b. pengoperasian dan preservasi Ruas Jalan Tol yang dibangun oleh Menteri; dan c. meneruskan sebagian Ruas Jalan Tol yang dibangun Menteri, serta pengoperasian dan preservasi keseluruhan ruas Jalan To1. (21 Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat memperhitungkan pengembalian investasi Pemerintah Pusat. Pasal 27 .. . -t7-

Pasal 27

(U Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (21 dapat melaksanakan pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan Jalan To1. l2l Pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang. (3) Dalam hal pengusahaan Jalan Tol layak secara finansial atau telah mencapai tingkat kelayakan finansial yang ditetapkan, maka pengembangan kawasan dapat menjadi bagian dari pengusahaan Jalan Tol dengan tidak menurunkan tingkat kelayakan finansial Jalan Tol yang ditetapkan.

Pasal 28

(1) Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengembangan jaringan Jalan Tol tidak dapat diwujudkan, Menteri sesuai kewenangannya dapat mengambil kebijakan untuk pelaksanaan pengusahaan Jalan To1. (21 Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ruas Jalan Tol yang layak secara ekonomi, tetapi belum layak secara finansial jika tidak diberi dukungan oleh Pemerintah Rrsat secara keseluruhan; b. Ruas Jalan Tol yang layak secara ekonomi, tetapi belum layak secara finansial jika tidak diberi dukungan oleh Pemerintah Pusat sebagian; atau c. Ruas Jalan To1 yang mengalami pengakhiran perjanjian pengusahaan Jalan Tol akibat Badan Usaha gagal memenuhi kewajibannya. (3) Pelaksanaan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi Jalan Tol oleh Menteri dan pengoperasian serta preservasinya dilakukan oleh Badan Usaha. (4) Pelaksanaan. . . (4) (s) _18_ Pelaksanaan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf b dilakukan melalui: a. sebagian kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi Jalan Tol oleh Menteri, dan seluruh pengoperasian serta preservasinya dilakukan oleh Badan Usaha; atau b. kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan preservasi Jalan Tol yang dilakukan Badan Usaha dengan dukungan sebagian pendanaan oleh Pemerintah Pusat. Pelaksanaan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf c dilakukan melalui: a. pelelangan ulang, penugasan kepada badan usaha milik negara, atau pembangunan oleh Pemerintah Pusat bagi Ruas Jalan Tol yang mengalami pengakhiran perjanjian pengusahaan Jalan Tol sebelum Jalan Tol beroperasi secara penuh; atau b. pelelangan ulang atau penugasan kepada badan usaha milik negara bagr Ruas Jalan Tol yang mengalami pengakhiran perjanjian pengusahaan Jalan Tol setelah Jalan Tol beroperasi secara penuh.

Pasal 29

(1) Pengusahaan Jalan Tol dapat dikerjasamakan melalui prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b. (2t Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), benrpa pengajuan rencana untuk pengusahaan Ruas Jalan Tol yang dilengkapi dengan dokumen kajian awal kelayakan yang paling sedikit terdiri atas: a. kajian teknis; b. kajian ekonomi dan komersial; dan c. kerangka acuan penyusunan dokumen studi kelayakan. (3) Ruas... _19_ (3) Ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (21 memenuhi kriteria sebagai berikut: a. tercantum dalam rencana umum jaringan jalan nasional; dan b. layak secara ekonomi dan finansial. (4) Apabila Ruas Jalan Tol belum tercantum dalam rencana umum jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Ruas Jalan Tol harus memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut: a. terintegrasi dengan rencana umum jaringan jalan nasional dan sesuai dengan rencana tata ruang; b. mampu meningkatkan kinerja Ruas Jalan Tol yang ada; c. tidak menurunkan tingkat kelayakan finansial Jalan Tol yang ada sampai batas tertentu; dan d. layak secara ekonomi dan finansial.

Pasal 30

BAB 1

Prakarsa Badan Usaha

Pasal 29

(1) Pengusahaan Jalan Tol dapat dikerjasamakan melalui prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b. (2t Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), benrpa pengajuan rencana untuk pengusahaan Ruas Jalan Tol yang dilengkapi dengan dokumen kajian awal kelayakan yang paling sedikit terdiri atas: a. kajian teknis; b. kajian ekonomi dan komersial; dan c. kerangka acuan penyusunan dokumen studi kelayakan. (3) Ruas... _19_ (3) Ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (21 memenuhi kriteria sebagai berikut: a. tercantum dalam rencana umum jaringan jalan nasional; dan b. layak secara ekonomi dan finansial. (4) Apabila Ruas Jalan Tol belum tercantum dalam rencana umum jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Ruas Jalan Tol harus memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut: a. terintegrasi dengan rencana umum jaringan jalan nasional dan sesuai dengan rencana tata ruang; b. mampu meningkatkan kinerja Ruas Jalan Tol yang ada; c. tidak menurunkan tingkat kelayakan finansial Jalan Tol yang ada sampai batas tertentu; dan d. layak secara ekonomi dan finansial.

Pasal 30

Pasal 31

(1) Penugasan badan usaha milik negara sebagai Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) meliputi: a. seluruh lingkup pengusahaan Jalan Tol; atau b. meneruskan pengusahaan Jalan Tol yang belum diselesaikan oleh Pemerintah Pusat, termasuk pengoperasian dan preservasi Jalan To1. (21 Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan dan/atau pelaksanaan konstruksi Jalan Tol. (4) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. (5) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha lain. (6) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha milik negara diberi jaminan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan PRESIDEN.

Pasal 32

(1) Pengembalian investasi badan usaha milik negara dalam rangka penugasan bersumber dari dana yang diperoleh dari Pengguna Jalan Tol dan/atau Pemerintah Pusat. (2) Dalam... _22_ (21 Dalam hal pengembalian investasi badan usaha milik negara bersumber dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Rrsat dapat mengenakan tarif Tol kepada Pengguna Jalan To1. (3) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat mengalihkan hak pengelolaan kepada pihak lain setelah Jalan Tol beroperasi secara komersial. (4) Pendapatan yang bersumber dari tarif Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (21merupakan penerimaan negara bukan pajak. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pelaksanaan pengembalian investasi badan usaha milik negara dalam rangka penugasan yang bersumber dari dana yang diperoleh dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan pengalihan hak pengelolaan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB 2

Penugasan Pengusahaan Jalan ToI

Pasal 31

(1) Penugasan badan usaha milik negara sebagai Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) meliputi: a. seluruh lingkup pengusahaan Jalan Tol; atau b. meneruskan pengusahaan Jalan Tol yang belum diselesaikan oleh Pemerintah Pusat, termasuk pengoperasian dan preservasi Jalan To1. (21 Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan dan/atau pelaksanaan konstruksi Jalan Tol. (4) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. (5) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha lain. (6) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha milik negara diberi jaminan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan PRESIDEN.

Pasal 32

(1) Pengembalian investasi badan usaha milik negara dalam rangka penugasan bersumber dari dana yang diperoleh dari Pengguna Jalan Tol dan/atau Pemerintah Pusat. (2) Dalam... _22_ (21 Dalam hal pengembalian investasi badan usaha milik negara bersumber dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Rrsat dapat mengenakan tarif Tol kepada Pengguna Jalan To1. (3) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat mengalihkan hak pengelolaan kepada pihak lain setelah Jalan Tol beroperasi secara komersial. (4) Pendapatan yang bersumber dari tarif Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (21merupakan penerimaan negara bukan pajak. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pelaksanaan pengembalian investasi badan usaha milik negara dalam rangka penugasan yang bersumber dari dana yang diperoleh dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan pengalihan hak pengelolaan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Badan usaha pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mengajukan permohonan untuk memprakarsai Ruas Jalan Tol kepada Menteri yang dilengkapi dengan dokumen kajian awal kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (21. (21 Menteri memberikan persetujuan prinsip dalam hal: a. Ruas Jalan Tol yang diajukan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan badan usaha pemrakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk memenuhi pendanaan pengusahaan Ruas Jalan Tol; atau b. Ruas Jalan Tol yang diajukan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dan badan usaha pemrakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk memenuhi pendanaan pengusahaan Ruas Jalan Tol. (3) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat l2l, badan usaha pemrakarsa wajib men5rusun dokumen persiapan pengusahaan Jalan To1 yang paling sedikit mencakup: a. dokumen... (4) (s) (6) (8) 17t PR.ESIDEN a. dokumen studi kelayakan termasuk desain awal (basic design); b. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan; dan c. dokumen perencanaan pengadaan tanah. Dokumen persiapan pengusahaan Jalan To1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh badan usaha pemrakarsa kepada Menteri disertai usulan kompensasi beruPa: a. pemberian tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen); b. pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh badan usaha pemrakarsa terhadap penawar terbaik (right to matehl, sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan; c. pembelian prakarsa, antara lain hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Menteri atau oleh pemenang lelang; atau d. bentuk lain yang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menteri melakukan evaluasi terhadap dokumen persiapan pengusahaan Jalan Tol yang diajukan iebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan usulan bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri menerbitkan surat persetujuan atau surat penolakan prakarsa terhadap usulan Ruas Jalan To1. Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat bentuk kompensasi kepada badan usaha pemrakarsa. Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (71 dijadikan dasar pelelangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara prakarsa Badan Usaha untuk pengusahaan Jalan Tol diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf2... (e) PRESItrEN ELII( INDONESIA

(1) Badan usaha pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mengajukan permohonan untuk memprakarsai Ruas Jalan Tol kepada Menteri yang dilengkapi dengan dokumen kajian awal kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (21. (21 Menteri memberikan persetujuan prinsip dalam hal: a. Ruas Jalan Tol yang diajukan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan badan usaha pemrakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk memenuhi pendanaan pengusahaan Ruas Jalan Tol; atau b. Ruas Jalan Tol yang diajukan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dan badan usaha pemrakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk memenuhi pendanaan pengusahaan Ruas Jalan Tol. (3) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat l2l, badan usaha pemrakarsa wajib men5rusun dokumen persiapan pengusahaan Jalan To1 yang paling sedikit mencakup: a. dokumen... (4) (s) (6) (8) 17t PR.ESIDEN a. dokumen studi kelayakan termasuk desain awal (basic design); b. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan; dan c. dokumen perencanaan pengadaan tanah. Dokumen persiapan pengusahaan Jalan To1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh badan usaha pemrakarsa kepada Menteri disertai usulan kompensasi beruPa: a. pemberian tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen); b. pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh badan usaha pemrakarsa terhadap penawar terbaik (right to matehl, sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan; c. pembelian prakarsa, antara lain hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Menteri atau oleh pemenang lelang; atau d. bentuk lain yang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menteri melakukan evaluasi terhadap dokumen persiapan pengusahaan Jalan Tol yang diajukan iebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan usulan bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri menerbitkan surat persetujuan atau surat penolakan prakarsa terhadap usulan Ruas Jalan To1. Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat bentuk kompensasi kepada badan usaha pemrakarsa. Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (71 dijadikan dasar pelelangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara prakarsa Badan Usaha untuk pengusahaan Jalan Tol diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf2... (e) PRESItrEN ELII( INDONESIA