Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2019 tentang PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KEINSINYURAN

PP Nomor 25 Tahun 2019

Buka PDF Asli

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

DISIPLIN TEKNIK KEINSINYURAN DAN BIDANG KEINSINYURAN

Pasal 3

Koreksi

Keinsinyuran mencakup disiplin teknik Keinsinyuran dan bidang Keinsinyuran.

Pasal 4

Koreksi

(1) Disiplin teknik Keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari rumpun ilmu terapan sebagai aplikasi ilmu dalam kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. (2) Bidang Keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kegiatan profesi yang memerlukan keahlian teknik.

Pasal 5

Cakupan disiplin teknik Keinsinyuran meliputi: a. kebumian dan energi; b. rekayasa sipil dan lingkungan terbangun; c. industri; d. konservasi dan pengelolaan sumber daya alam; e. pertanian dan hasil pertanian; f. teknologi kelautan dan perkapalan; dan g. aeronotika dan astronotika.

Pasal 6

(1) Disiplin teknik kebumian dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit meliputi: a. teknik geofisika; b. teknik geodesi dan geomatika; c. teknik geologi; dan d. teknik geokimia. (2) Disiplin teknik rekayasa sipil dan lingkungan terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling sedikit meliputi: a. teknik bangunan; b. perencanaan perkotaan dan wilayah; dan c. teknik penyehatan. (3) Disiplin teknik industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c paling sedikit meliputi: a. teknik mesin; b. teknik kimia; c. teknik industri; d. teknik fisika; e. teknik material; f. teknik elektro; g. teknik telekomunikasi; h. teknik informatika; dan i. teknik farmasi. (4) Disiplin teknik konservasi dan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d paling sedikit meliputi: a. teknik pertambangan; b. teknik perminyakan; c. teknik metalurgi; d. teknik lingkungan; e. teknik konservasi energi; dan f. teknik bioenergi dan kemurgi. (5) Disiplin teknik pertanian dan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e paling sedikit meliputi: a. teknik pertanian; b. teknik industri pertanian; c. teknik kehutanan; d. teknik hasil pertanian; dan e. teknik peternakan. (6) Disiplin teknik teknologi kelautan dan perkapalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f paling sedikit meliputi: a. teknik kelautan; dan b. teknik perkapalan. (7) Disiplin teknik aeronotika dan astronotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g paling sedikit meliputi: a. teknik penerbangan; b. teknik dirgantara; dan c. teknik astronotika. (8) Penambahan disiplin teknik Keinsinyuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (9) Penambahan disiplin teknik Keinsinyuran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

Cakupan bidang Keinsinyuran meliputi: a. pendidikan dan pelatihan teknik/teknologi; b. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan komersialisasi; c. konsultansi, rancang bangun, dan konstruksi; d. teknik dan manajemen industri, manufaktur, pengolahan, dan proses produk; e. ekplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral; f. penggalian, penanaman, peningkatan, dan pemuliaan sumber daya alami; dan g. pembangunan, pembentukan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset.

Pasal 8

BAB Kedua

Disiplin Teknik Keinsinyuran

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Koreksi

BAB Ketiga

Bidang Keinsinyuran

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

(1) Pendidikan dan pelatihan teknik/teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit meliputi kegiatan: a. perencanaan program; b. penerapan program pendidikan tinggi teknik/teknologi; dan c. penerapan program pelatihan teknik/teknologi. (2) Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan komersialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b paling sedikit meliputi kegiatan: a. konsep teknologi; b. metode dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi; c. penelitian; d. percobaan; e. pemodelan; f. pengembangan; dan g. komersialisasi. (3) Konsultansi, rancang bangun, dan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c paling sedikit meliputi kegiatan: a. pengkajian kelayakan; b. penelitian tanah; c. perencanaan; d. perancangan; e. pelaksanaan; f. pengawasan; g. pembangunan terintegrasi; h. pengoperasian; i. pemeliharaan; j. pembongkaran; k. manajemen penyelenggaraan konstruksi bangunan; dan l. pembangunan kembali. (4) Teknik dan manajemen industri, manufaktur, pengolahan, dan proses produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d paling sedikit meliputi kegiatan: a. pengembangan teknik produksi; b. perencanaan proses manufaktur; c. pengoperasian; d. pemeliharaan; e. pengembangan; f. modifikasi; g. pelayanan pada masyarakat; dan h. jasa industri. (5) Ekplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e paling sedikit meliputi kegiatan: a. penyelidikan umum/survey pendahuluan; b. eksplorasi; c. studi kelayakan; d. konstruksi; e. penambangan/eksploitasi; f. pengolahan dan pemurnian; g. pengangkutan dan penjualan; h. pemanfaatan; dan i. pasca tambang/pasca eksploitasi. (6) Penggalian, penanaman, peningkatan, dan pemuliaan sumber daya alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f paling sedikit meliputi kegiatan: a. pengkajian kelayakan; b. penelitian kesesuaian alam; c. perencanaan; d. perancangan; e. penerapan teknologi budi daya hayati; f. pengelolaan; g. pemeliharaan; dan h. komersialisasi. (7) Pembangunan, pembentukan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g paling sedikit meliputi: a. pelaksanaan fungsi manajemen; b. pelayanan publik; c. pembangunan aset negara; d. pelaksanaan kegiatan pengembangan aset negara; dan e. penerbitan regulasi dan kebijakan pelayanan publik. (8) Penambahan bidang Keinsinyuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (9) Penambahan terhadap bidang Keinsinyuran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III

PROGRAM PROFESI INSINYUR

Pasal 9

Koreksi

Program Profesi Insinyur diselenggarakan untuk: a. memberikan arah pertumbuhan dan peningkatan profesionalisme Insinyur sebagai pelaku profesi yang andal dan berdaya saing tinggi, dengan hasil pekerjaan yang bermutu serta terjaminnya kemaslahatan masyarakat; dan b. meletakkan Keinsinyuran INDONESIA pada peran dalam pembangunan nasional melalui peningkatan nilai tambah kekayaan tanah air dengan menguasai dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membangun kemandirian INDONESIA.

Pasal 10

(1) Program Profesi Insinyur dilaksanakan melalui program studi Program Profesi Insinyur. (2) Program studi Program Profesi Insinyur diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian terkait, PII, dan kalangan industri sesuai dengan standar Program Profesi Insinyur. (3) Penyelenggaraan program studi Program Profesi Insinyur oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin Menteri.

Pasal 11

Perguruan tinggi diberikan izin untuk menyelenggarakan program studi Program Profesi Insinyur setelah memenuhi persyaratan: a. memiliki peringkat terakreditasi perguruan tinggi unggul atau A; b. memiliki paling sedikit 5 (lima) Program Studi Sarjana Teknik; c. jumlah Program Studi Sarjana Teknik peringkat terakreditasi unggul atau A paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan Program Studi Sarjana Teknik; d. memiliki paling sedikit 6 (enam) dosen tetap pada setiap program studi; e. memiliki jumlah dosen yang telah sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional INDONESIA dalam profesi Keinsinyuran; f. memiliki perjanjian kerja sama dengan kementerian terkait, PII, dan/atau kalangan industri; dan g. telah menyusun kurikulum program studi Program Profesi Insinyur bersama dengan PII dan/atau himpunan keahlian Keinsinyuran yang telah terakreditasi oleh PII.

Pasal 12

(1) Seseorang yang akan mengikuti program studi Program Profesi Insinyur memiliki kualifikasi akademik: a. sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik; atau b. sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains yang disetarakan dengan sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik melalui program penyetaraan. (2) Program penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. (3) Program penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh sarjana pendidikan bidang teknik dan sarjana bidang sains yang memiliki pengalaman kerja dalam Praktik Keinsinyuran paling sedikit 3 (tiga) tahun. (4) Pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan perusahaan atau lembaga pemberi kerja dan/atau surat pernyataan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

(1) Selain melalui Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Program Profesi Insinyur dapat juga dilakukan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau. (2) Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja di dalam sektor pendidikan formal. (3) Program Profesi Insinyur melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diikuti oleh seluruh lulusan program sarjana teknik kurikulum 4 (empat) tahun dan program sarjana teknik terapan kurikulum 4 (empat) tahun dengan pengalaman kerja Keinsinyuran. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme rekognisi pembelajaran lampau Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program studi Program Profesi Insinyur diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15

(1) Seseorang yang telah memenuhi standar Program Profesi Insinyur, baik melalui program studi Program Profesi Insinyur maupun melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau serta lulus Program Profesi Insinyur berhak mendapatkan sertifikat profesi Insinyur. (2) Sertifikat profesi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh PII.

Pasal 16

(1) Seseorang yang telah lulus Program Profesi Insinyur diberikan gelar profesi Insinyur. (2) Gelar profesi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh perguruan tinggi penyelenggara Program Profesi Insinyur.

BAB IV

Pasal 17

Koreksi

(1) Setiap Insinyur yang akan melakukan Praktik Keinsinyuran di INDONESIA harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur. (2) Registrasi Insinyur dilakukan oleh PII. (3) Surat Tanda Registrasi Insinyur dikeluarkan oleh PII.

Pasal 18

Koreksi

(1) Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) Insinyur harus memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur. (2) Sertifikat Kompetensi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah lulus Uji Kompetensi. (3) Sertifikat Kompetensi Insinyur berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Insinyur, dikenakan biaya. (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh DII setelah mendapat persetujuan dari Menteri. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

Pasal 20

Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling sedikit mencantumkan: a. jenjang kualifikasi profesi; dan b. masa berlaku.

Pasal 21

(1) Jenjang kualifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas: a. Insinyur profesional pratama; b. Insinyur profesional madya; dan c. Insinyur profesional utama. (2) Kriteria jenjang kualifikasi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait serta mendapatkan rekomendasi dari DII.

Pasal 22

(1) Surat Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b berlaku selama 5 (lima) tahun. (2) Surat Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun dengan ketentuan: a. tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan b. memenuhi persyaratan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. (3) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh PII sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan: a. meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Insinyur; dan b. mengembangkan tanggung jawab sosial Insinyur pada lingkungan profesinya dan masyarakat di sekitarnya.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 25

Koreksi

(1) Pembinaan Keinsinyuran menjadi tanggung jawab Pemerintah. (2) Pembinaan Keinsinyuran dilaksanakan untuk: a. mendorong tumbuhnya iklim inovasi; b. menghasilkan produk berdaya saing; dan c. meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi Insinyur yang profesional. (3) Tanggung jawab pembinaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dan menteri yang terkait.

Pasal 26

Pembinaan Keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan dengan: a. MENETAPKAN kebijakan pengembangan kapasitas Keinsinyuran berdasarkan rekomendasi DII; b. melakukan pemberdayaan Keinsinyuran; c. meningkatkan kegiatan penelitian, pengembangan, dan kemampuan perekayasaan; d. mendorong industri yang berkaitan dengan Keinsinyuran untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi; e. mendorong Insinyur agar kreatif dan inovatif untuk menciptakan nilai tambah; f. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keinsinyuran; g. melakukan pembinaan dalam kaitan dengan remunerasi tarif jasa Keinsinyuran yang setara dan berkeadilan; h. mendorong peningkatan produksi dalam negeri yang berdaya saing dari jasa Keinsinyuran; i. meningkatkan peran Insinyur dalam pembangunan nasional; dan j. melakukan sosialisasi dan edukasi guna menarik minat generasi muda untuk mengikuti pendidikan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berprofesi sebagai Insinyur.

Pasal 27

(1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemerintah dapat melakukan audit kinerja Keinsinyuran. (2) Audit kinerja Keinsinyuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan dan penilaian terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria Praktik Keinsinyuran.

Pasal 28

(1) Norma, standar, prosedur, dan kriteria merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pedoman dalam Praktik Keinsinyuran. (2) PII melakukan pembinaan kepada anggotanya untuk menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk Praktik Keinsinyuran diatur oleh Menteri atau menteri terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

(1) PII memfasilitasi pemerolehan asuransi profesi bagi Insinyur sesuai pencatatan data di PII dengan jenjang dan klasifikasi Surat Tanda Registrasi Insinyur. (2) Ketentuan mengenai pemerolehan asuransi profesi bagi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

Koreksi

(1) Insinyur yang melakukan kegiatan Keinsinyuran tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran. (3) Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam kegiatannya menimbulkan kerugian materiil dikenai sanksi administratif berupa denda.

Pasal 31

(1) Dalam hal Insinyur yang telah mendapatkan Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melakukan kegiatan Keinsinyuran yang menimbulkan kerugian materiil, Insinyur dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda; c. penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran; d. pembekuan Surat Tanda Registrasi Insinyur; dan/atau e. pencabutan Surat Tanda Registrasi Insinyur.

Pasal 32

(1) Insinyur Asing yang melakukan kegiatan Keinsinyuran di INDONESIA tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran; c. pembekuan izin kerja; d. pencabutan izin kerja; dan/atau e. tindakan administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Insinyur Asing yang dalam kegiatannya menimbulkan kerugian materiil dikenai sanksi administratif berupa denda.

Pasal 33

(1) Dugaan pelanggaran administratif diperoleh dari: a. hasil pemeriksaan aparat pemerintah; b. pengaduan; c. laporan; dan/atau d. pemberitaan media massa. (2) PII melakukan pemeriksaan dan/atau investigasi terhadap dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam melakukan pemeriksaan dan/atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PII dapat memanggil Insinyur dan/atau Insinyur Asing yang bersangkutan.

Pasal 34

(1) Dalam hal seseorang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17, PII menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31. (2) Dalam hal seseorang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24: a. PII menjatuhkan sanksi berupa: 1. peringatan tertulis; 2. penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran; 3. tindakan administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 4. denda. b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menjatuhkan sanksi berupa pembekuan izin kerja dan pencabutan izin kerja.

Pasal 35

Seseorang yang telah dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dapat mengajukan keberatan kepada PII.

Pasal 36

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur oleh PII.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2019 tentang PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KEINSINYURAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB Kesatu

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB Kedua

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB VIII

Pasal 37

BAB IX

Pasal 38