Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1972 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN KELONGGARAN PERPAJAKAN KEPADA P.T. "BALIEM VALLEY MINERALS"

PP Nomor 29 Tahun 1972

Pasal 1

Kepada P.T. "Balim Valley Minerals" yang didirikan di Jakarta dengan Akte Notaris A.J. Tumanggor Nomor 10 tertanggal 2 juli 1973, diberikan pajak persewaan dengan tarif sebagai berikut : | Kelompok bahan galian | Tarip pajak perseroan | | :--- | :--- | :--- | | | Tahun ke 1 - 10 | Tahun ke 11 - 30 | | Tembaga, Tisal, Seng, Besi, Titan, Mangan, Alumraka, Molybdenum, Antimon, Asbes, Chromit, Jadium, Aspal-alam, Intan, Belerang, Kaolin, Jarosit. | 35,0 % | 42,0 % | | Nikkel, Kobalt, Bauksit. | 37,5 % | 4se. 0 % | | Timah | 40,0 % | 48,0 % |

Pasal 2

Disamping kelonggaran-kelonggaran perpajakan ter sebut pada Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH ini, kepada P.T. "Balim Valley Minerals" diberikan : (1). Suatu tambahan kelonggaran perpajakan berupa "investment tax credit" sebesar 8% (delapan perseratus) dari jumlah investasi, dengan ketentuan bahwa : a. Modal yang ditanam seluruhnya telah berjumlah minimal US.$ 75,000,000,- (tujuh puluh lima juta dollar Amerika Serikat); b. Jumlah ......................... b. Jumlah "investment tax credit" tersebut setiap tahun tidak melebihi 50 % (lima puluh persenta) dari jumlah pajak perseroan yang harus dibayar untuk tahun yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tersebut, pada Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH ini, sebelum dikurangi dengan "investment tax credit" termasuk; c. Bilamana dalam suatu tahun jumlah "investment tax credit" melebihi jumlah pembatas an 50 % (lima puluh persenta) dari yang tersebut pada huruf a angka (1) Pasal ini, maka kelebihannya dapat dikurangkan sebagai "investment tax credit" dari pajak penghasilan pada tahun-tahun berikutnya sampai habis. (2). Kelompok-kelompok lain yang diperlukan dapat ditetapkan dengan deçran syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH ini akan ditetapkan bersama oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan.

Pasal 6

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 19 Oktober 1972 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO JENDERAL T.N.I. Sudharmono S.H. MAYOR JENDERAL T.N.I. Diundangkan di Jakarta pada tanggal, 19 Oktober 1972 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUDHARMONO S.H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1972 NOMOR 39 Disalin sesuai aslinya oleh SEKRETARIAT KABINET

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.