Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

PP Nomor 33 Tahun 1996

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu di dalam Daerah Pabean yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan perlakuan khusus di bidang Kepabeanan, Cukai dan perpajakan yang dapat berbentuk Kawasan Berikat, Pergudangan Berikat, Entrepot untuk Tujuan Pameran, atau Toko Bebas Bea. 2. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean INDONESIA lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. 3. Gudang Berikat adalah suatu bangunan atau tempat dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha penimbunan, pengemasan, penyortiran, pengepakan, pemberian merek/label, pemotongan, atau kegiatan lain dalam rangka fungsinya sebagai pusat distribusi barang-barang asal impor untuk tujuan dimasukkan ke Daerah Pabean INDONESIA lainnya, Kawasan Berikat, atau direekspor tanpa adanya pengolahan. 4. Entrepot untuk Tujuan Pameran adalah suatu bangunan atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha penyelenggaraan pameran barang hasil industri asal impor atau barang industri dari dalam Daerah Pabean yang penyelenggaraannya bersifat internasional. 5. Toko Bebas Bea adalah bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor atau barang asal Daerah Pabean kepada orang yang berhak membeli barang dalam batas nilai tertentu dengan mendapatkan pembebasan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak. 6. Penyelenggara adalah Perseroan Terbatas, koperasi yang berbentuk badan hukum, atau yayasan yang memiliki, menguasai, mengelola, dan menyediakan sarana dan prasarana guna keperluan pihak lain yang melakukan kegiatan usaha di Tempat Penimbunan Berikat yang diselenggarakannya berdasarkan izin untuk menyelenggarakan Tempat Penimbunan Berikat. 7. Pengusaha adalah Perseroan Terbatas atau koperasi yang melakukan kegiatan usaha di Tempat Penimbunan Berikat.

BAB II

KAWASAN BERIKAT

Pasal 7

Koreksi

(1) Penetapan suatu kawasan atau tempat sebagai Kawasan Berikat (KB) serta pemberian izin penyelenggara KB (PKB) dilakukan dengan Keputusan PRESIDEN. (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi PKB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu bangunan, tempat atau kawasan yang mempunyai batas-batas yang jelas (pagar pemisah); b. Memiliki Surat Izin Usaha Industri, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; c. memiliki penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan melampirkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) PPh tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT; d. Rencana tata letak KB.

Pasal 8

KB yang penyelenggaraannya dilakukan oleh PKB yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diperuntukan bagi satu atau beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri pengolahan.

Pasal 9

(1) Atas impor barang modal atau peralatan untuk pembangunan/ konstruksi/perluasan KB dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan fasilitas berupa penangguhan bea masuk, tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22. (2) PKB berkewajiban untuk melakukan penelitian kelengkapan persyaratan yang diwajibkan kepada Pengusaha KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang akan melakukan kegiatan usaha industri di KB yang diselenggarakannya. (3) PKB melaporkan kepada Menteri Keuangan tentang adanya Pengusaha baru yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

(1) Pengusaha yang akan melakukan kegiatan usaha di KB (PDKB) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Memiliki Surat Izin Usaha Industri; b. Memiliki penetapan sebagai PKP dan melampirkan SPT Tahunan PPh Tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT. (2) PDKB yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melapor kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu empat belas hari sebelum mulai melakukan kegiatan usahanya. (3) Ketentuan mengenai tata cara pemasukan barang dan bahan atau pengeluaran barang hasil olahan bagi para PDKB diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 11

PKB yang akan bertindak sebagai PDKB wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

(1) PDKB bertanggung jawab terhadap bea masuk, cukai, dan pajak yang terutang atas barang yang dimasukkan atau dikeluarkan dari perusahaannya. (2) PDKB dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal barang yang berada di perusahaannya: a. musnah tanpa sengaja; b. telah diekspor, direekspor, atau diimpor untuk dipakai; c. dimasukkan ke KB lainnya, dipindahkan ke Tempat Penimbunan Sementara, atau Tempat Penimbunan Pabean.

Pasal 13

(1) PDKB dapat mensubkontrakkan sebagian dari kegiatan pengolahannya kepada perusahaan industri yang berada di dalam Daerah Pabean INDONESIA lainnya atau PDKB lainnya kecuali pekerjaan pengetesan, sortasi, atau pengepakan. (2) Pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh jenis produk dan harus diselesaikan selama-lamanya 60 (enam puluh) hari sejak dikeluarkan barang dan/atau bahan dari KB. (3) Pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui kontrak yang sekurang-kurangnya membuat jangka waktu, jumlah barang dan/atau bahan yang diterima dari PDKB dan jumlah hasil pekerjaan yang dikembalikan kepada PDKB. (4) Penyerahan pekerjaan subkontrak kepada perusahaan industri yang berada di Daerah Pabean INDONESIA lainnya harus disertai dengan jaminan yang diserahkan kepada Bendaharawan Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi KB berupa: a. jaminan bank; b. Surety Bond atau Customs Bond yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi yang disetujui Menteri Keuangan; atau c. Surat Sanggup Bayar (SSB) bagi perusahaan yang termasuk dalam daftar putih yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (5) Ketentuan mengenai tata cara pekerjaan subkontrak bagi para PDKB diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 14

(1) Mesin dan/atau peralatan pabrik yang akan dipergunakan untuk mengerjakan pekerjaan subkontrak dapat dipinjamkan oleh PDKB kepada PDKB lainnya atau Subkontrak dalam Daerah Pabean INDONESIA untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 2 (dua) kali dua belas bulan. (2) PDKB dapat mengeluarkan masin dan/atau peralatan listrik ke dalam Daerah Pabean INDONESIA lainnya dengan tujuan untuk reparasi/diperbaiki. (3) Dengan menyerahkan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) kepada Bendaharawan Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi KB, pengeluaran mesin dan/atau peralatan pabrik dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) ke dalam Daerah Pabean INDONESIA lainnya diberikan penangguhan pembayaran bea masuk, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22. (4) Reparasi/perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diizinkan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak mesin dan/atau peralatan pabrik dikeluarkan dari KB. (5) Pengeluaran mesin dan/atau peralatan pabrik dari KB ke luar negeri dengan tujuan reparasi/perbaikan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. (6) Ketentuan mengenai tata cara pengeluaran mesin/peralatan pabrik oleh PDKB diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 15

(1) Pengeluaran barang yang telah diolah di KB ke dalam Daerah Pabean INDONESIA lainnya hanya dapat dilakukan setelah ada realisasi ekspor dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase dari nilai ekspor yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III

GUDANG BERIKAT

Pasal 16

Koreksi

(1) Penetapan suatu bangunan, tempat, atau kawasan sebagai Gudang Berikat diberikan oleh Menteri Keuangan kepada Penyelenggara Gudang Berikat (PGB) dengan menerbitkan izin penyelenggaraan Gudang Berikat. (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi PGB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu bangunan, tempat atau kawasan yang mempunyai batas-batas yang jelas (pagar pemisah); b. Memiliki Surat Izin Usaha dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; c. Memiliki penetapan sebagai PKP dan melampirkan SPT PPh tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT; d. Rencana tata letak Gudang Berikat.

Pasal 17

Gudang Berikat yang berbentuk suatu kawasan yang penyelenggaraannya dilakukan oleh PGB yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat diperuntukkan bagi satu atau beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pergudangan.

Pasal 18

(1) Atas impor barang modal atau peralatan untuk pembangunan/ konstruksi Gudang Berikat yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan fasilitas berupa penangguhan bea masuk, tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22. (2) PGB yang Gudang Berikatnya dapat ditempati oleh lebih dari satu pengusaha Gudang Berikat, berkewajiban memberikan rekomendasi bagi kepentingan para pengusaha dalam rangka pengurusan izin pengusahaan Gudang Berikat dari Menteri Keuangan.

Pasal 19

(1) Izin sebagai Pengusaha pada Gudang Berikat (PPGB) diberikan oleh Menteri Keuangan. (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha yang akan menjadi PPGB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Memiliki Surat Izin Usaha dan izin sebagai importir dari instansi teknis terkait; b. Memiliki penetapan sebagai PKP dan melampirkan SPT Tahunan PPh tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT; c. Memiliki rekomendasi dari PGB; d. Meletakkan jaminan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pemasukan atau pengeluaran barang impor dan jaminan yang diwajibkan kepada para PPGB diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 20

PGB yang akan bertindak sebagai PPGB wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 21

(1) PPGB bertanggung jawab terhadap bea masuk, cukai dan pajak yang terutang atas barang yang dimasukkan atau dikeluarkan dari perusahaannya. (2) PPGB dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal barang yang berada di perusahaannya: a. musnah tanpa sengaja; b. telah diekspor, direekspor, atau diimpor untuk dipakai; c. dimasukkan ke KB, dipindahkan ke Gudang Berikat lainnya, Tempat Penimbunan Sementara, atau Tempat Penimbunan Pabean.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Koreksi

(1) Tempat Penimbunan Berikat sepenuhnya berada di bawah pengawasan pabean. (2) Pengawasan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjamin kelancaran arus barang.

Pasal 30

Koreksi

(1) Izin Tempat Penimbunan Berikat dibekukan bilamana penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat; a. berada dalam pengawasan kurator sehubungan dengan utangnya; atau b. menunjukkan ketidakmampuan dalam penyelenggaraan Tempat Penimbunan Berikat. (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi pencabutan bilamana penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat: a. tidak dapat melunasi utangnya dalam jangka waktu yang ditetapkan; atau b. tidak mampu lagi mengusahakan Tempat Penimbunan Berikat tersebut. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan kembali bilamana penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat: a. telah melunasi utangnya; atau b. telah mampu kembali mengusahakan Tempat Penimbunan Berikat tersebut. (4) Izin Tempat Penimbunan Berikat dicabut dalam hal : a. Penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat untuk jangka waktu satu tahun terus menerus tidak lagi melakukan kegiatan; b. Penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat mengalami pailit; c. Penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat bertindak tidak jujur dalam usahanya; atau d. terdapat permintaan dari yang bersangkutan.

Pasal 31

Bilamana izin Tempat Penimbunan Berikat telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), pengusaha dalam batas waktu tiga puluh hari sejak pencabutan izin harus: a. melunasi semua Bea Masuk yang terutang; b. mengekspor kembali barang yang masih ada di Tempat Penimbunan Berikat; atau c. memindahkan barang yang masih ada di Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lain.

Pasal 32

Penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat atau pengusaha yang melakukan jjkegiatan usaha di Tempat Penimbunan Berikat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH ini, selain dikenai sanksi yang secara tegas telah diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH ini dapat pula dikenai sanksi administrasi berupa denda atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB II

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

BAB Kelima

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB VII

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35