Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang PEMBINAAN, PENDAMPINGAN, DAN PEMULIHAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN ATAU PELAKU PORNOGRAFI

PP Nomor 40 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Anak yang menjadi korban pornografi adalah anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi. 2. Anak . . . www.djpp.kemenkumham.go.id 2. Anak yang menjadi pelaku pornografi adalah anak yang melakukan tindak pidana pornografi. 3. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan untuk membentuk dan meningkatkan jati diri anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi kearah yang lebih baik sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar baik fisik, kecerdasan otak, mental, dan spiritual. 4. Pendampingan adalah suatu upaya atau proses yang dimaksudkan untuk memberdayakan diri anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi sehingga dapat mengatasi permasalahan dirinya sendiri. 5. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, dan sosial sehingga anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. 6. Pemulihan kesehatan fisik dan mental adalah upaya untuk mengembalikan kondisi kesehatan jasmani dan jiwa termasuk inteligensia dan spiritual anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi sehingga mampu hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 7. Pemulihan sosial adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi sosial anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi sehingga mampu untuk kembali ke keluarga dan masyarakat dan mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar. 8. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, yang dipimpin oleh PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 9. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 10. Lembaga sosial adalah lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai kesejahteraan sosial. 11. Lembaga . . . www.djpp.kemenkumham.go.id 11. Lembaga pendidikan adalah satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai sistem pendidikan nasional. 12. Lembaga keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh Warga Negara INDONESIA secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik. 13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. 14. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama-sama di sekitar lingkungan anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi yang berperan dalam pembinaan, pendampingan, dan pemulihan. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB II

PEMBINAAN

Pasal 12

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat wajib melaksanakan pembinaan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Pasal 13

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya: a. melakukan koordinasi; b. melakukan sosialisasi; c. mengadakan pendidikan dan pelatihan; d. meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat; dan e. melakukan pembinaan melalui sistem panti dan nonpanti.

Pasal 14

Dalam melaksanakan pembinaan, lembaga sosial paling sedikit melakukan: a. bimbingan mental spiritual; b. bimbingan fisik, disiplin, dan kepribadian; c. konseling; d. pelayanan program pendidikan mandiri; e. pelatihan vokasional; f. penggalian potensi dan sumber daya; dan/atau g. peningkatan kemampuan dan kemauan. Pasal 15 . . . www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 15

Dalam melaksanakan pembinaan, lembaga pendidikan paling sedikit melakukan: a. kegiatan penanaman nilai-nilai budi pekerti; b. pengawasan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi di lembaga pendidikan; c. pengintegrasian bahan kajian pencegahan pornografi pada mata pelajaran yang relevan; d. kegiatan ekstrakurikuler yang mengarahkan anak agar terbebas dari pengaruh pornografi; dan e. sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai pornografi.

Pasal 16

Dalam melaksanakan pembinaan, lembaga keagamaan paling sedikit melakukan kegiatan: a. bimbingan keagamaan yang meliputi aspek keimanan, sosial kemasyarakatan, dan akhlak; b. pemberian motivasi untuk memahami dan mengamalkan ajaran dan nilai-nilai keagamaan; dan c. konseling keagamaan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan pembinaan, keluarga dan/atau masyarakat: a. mengupayakan pemecahan atas permasalahan yang dihadapi anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi; b. memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai moral dan agama serta bahaya dan dampak pornografi; c. membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi; d. mengawasi pergaulan anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi; e. mengawasi penggunaan sarana komunikasi dan sarana informasi yang digunakan oleh anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi; dan/atau f. melakukan . . . www.djpp.kemenkumham.go.id f. melakukan kegiatan lain dalam rangka pembinaan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

BAB III

PENDAMPINGAN

Pasal 18

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat wajib melaksanakan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Pasal 19

Dalam melaksanakan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menyediakan: a. pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial; b. tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih; c. petugas pembimbing rohani/ibadah; d. tenaga pendidik; dan e. tenaga bantuan hukum.

Pasal 20

Dalam melaksanakan pendampingan, lembaga sosial melakukan: a. konseling; b. terapi psikologis; c. advokasi sosial; d. peningkatan kemampuan dan kemauan; e. penyediaan akses pelayanan kesehatan; dan/atau f. bantuan hukum. Pasal 21 . . . www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 21

Dalam melaksanakan pendampingan, lembaga pendidikan formal melakukan: a. pencegahan dengan memberikan kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya pornografi melalui pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan mata pelajaran lain yang dapat mencegah terjadinya tindakan pornografi; b. bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh guru yang memiliki kompetensi dibidang bimbingan dan konseling; c. pendidikan khusus; dan/atau d. kegiatan lain yang diperlukan.

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan pendampingan, lembaga keagamaan: a. menyiapkan pendamping yang kompeten di bidang keagamaan; dan b. menyiapkan model dan materi pendampingan yang terencana, sistemik, berkelanjutan, dan nyaman. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui peningkatan: a. kesadaran dan pengetahuan tentang dampak buruk pornografi; b. motivasi dan keyakinan tentang kehidupan masa depan yang lebih baik; dan c. kepercayaan diri.

Pasal 23

Dalam melaksanakan pendampingan, keluarga dan/atau masyarakat: a. memberikan dukungan psikologis; b. memberikan motivasi agar anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi dapat mengatasi permasalahannya; dan/atau c. membangun . . . www.djpp.kemenkumham.go.id c. membangun hubungan yang setara dengan anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi agar bersedia membuka diri dalam mengemukakan permasalahannya.

BAB IV

PEMULIHAN

Pasal 24

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat wajib melaksanakan pemulihan kesehatan fisik dan mental terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Pasal 25

Dalam melaksanakan pemulihan kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menyediakan: a. tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih; b. petugas pembimbing rohani/ibadah yang kompeten; c. pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial; dan d. sarana dan prasarana pemulihan kesehatan fisik dan mental anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Pasal 26

Dalam melaksanakan pemulihan kesehatan fisik dan mental, lembaga sosial melakukan: a. terapi psikososial; b. konseling; c. kegiatan yang bermanfaat; d. rujukan . . . www.djpp.kemenkumham.go.id d. rujukan ke rumah sakit, rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat alternatif lain sesuai dengan kebutuhan; dan/atau e. resosialisasi.

Pasal 27

Dalam melakukan pemulihan kesehatan fisik dan mental, lembaga pendidikan: a. memberikan bimbingan dan konseling di bawah pengawasan guru pembimbing di satuan pendidikan; dan b. mengantarkan ke fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi mengalami penderitaan fisik.

Pasal 28

Dalam melakukan pemulihan kesehatan fisik dan mental, lembaga keagamaan: a. memotivasi anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama; b. mendorong dan melibatkan anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi untuk berperan serta secara aktif dalam kegiatan keagamaan; dan c. memantau anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi selama masa pemulihan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan pemulihan kesehatan fisik dan mental, keluarga dan/atau masyarakat: a. memberikan dukungan psikologis; b. melakukan pengasuhan secara berkelanjutan; dan c. mendampingi anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi selama masa pemulihan. Pasal 30 . . . www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 30

Penanganan pemulihan kesehatan fisik dan mental dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih dan/atau petugas pembimbing rohani/ibadah yang kompeten.

Pasal 31

(1) Penanganan pemulihan kesehatan fisik dan mental dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. (2) Layanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kuratif dan rehabilitatif.

Pasal 32

(1) Pemulihan kesehatan fisik dan mental yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan diberikan dalam bentuk pelayanan yang meliputi: a. pemeriksaan fisik, mental, dan kesehatan inteligensia; b. pengobatan; dan c. pencegahan terhadap penyakit menular. (2) Bentuk pelayanan pemeriksaan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. konseling; dan b. terapi perorangan/individu, keluarga, dan kelompok. (3) Bentuk pelayanan pemeriksaan kesehatan inteligensia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. identifikasi gangguan kesehatan inteligensia; b. pemeliharaan kesehatan inteligensia; dan c. pemulihan kesehatan inteligensia. (4) Pemulihan kesehatan fisik, mental, dan kesehatan inteligensia, dilaksanakan berdasarkan standar profesi, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan.

Pasal 33

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat wajib melaksanakan pemulihan sosial terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Pasal 34

Dalam melaksanakan pemulihan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya: a. melakukan resosialisasi; b. memberikan penyuluhan mengenai nilai-nilai moral yang bersumber dari ajaran agama sesuai dengan agama yang dianut anak; c. memberikan atau meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat menerima kembali anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi; dan d. melakukan pemantauan secara berkala.

Pasal 35

(1) Dalam melaksanakan pemulihan sosial, lembaga sosial melakukan rehabilitasi sosial. (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. motivasi dan diagnosis psikososial; b. perawatan dan pengasuhan; c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; d. bimbingan mental spiritual; e. bimbingan fisik; f. bimbingan sosial dan konseling psikososial; g. pelayanan aksesibilitas; h. bantuan dan asistensi sosial; i. bimbingan . . . www.djpp.kemenkumham.go.id i. bimbingan resosialisasi; j. bimbingan lanjut; dan/atau k. rujukan.

Pasal 36

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan: a. pendekatan awal; b. pengungkapan dan pemahaman; c. penyusunan rencana pemecahan masalah; d. pemecahan masalah; e. resosialisasi; f. terminasi; dan g. bimbingan lanjut. (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan pemulihan sosial, lembaga pendidikan memberikan bimbingan konseling yang dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi.

Pasal 38

Dalam melaksanakan pemulihan sosial, lembaga keagamaan melakukan: a. pemberian motivasi; b. pengasuhan; c. penyuluhan keagamaan; d. pembimbingan kemasyarakatan; e. pembimbingan keagamaan yang berkelanjutan; dan f. pembimbingan dan pelatihan tentang keteraturan, kedisiplinan, keteladanan dan memahami serta mengamalkan ajaran agama secara baik. Pasal 39 . . . www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 39

Dalam melaksanakan pemulihan sosial, keluarga dan/atau masyarakat: a. berempati dan tidak menyalahkan atas permasalahan yang dihadapi; b. memberikan rasa nyaman dalam meningkatkan kepercayaan diri; dan/atau c. memberikan motivasi agar anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi dapat mengatasi permasalahannya.

BAB Kesatu

Pemulihan Kesehatan Fisik dan Mental

Pasal 24

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat wajib melaksanakan pemulihan kesehatan fisik dan mental terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Pasal 25

Dalam melaksanakan pemulihan kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menyediakan: a. tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih; b. petugas pembimbing rohani/ibadah yang kompeten; c. pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial; dan d. sarana dan prasarana pemulihan kesehatan fisik dan mental anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Pasal 26

Dalam melaksanakan pemulihan kesehatan fisik dan mental, lembaga sosial melakukan: a. terapi psikososial; b. konseling; c. kegiatan yang bermanfaat; d. rujukan . . . www.djpp.kemenkumham.go.id d. rujukan ke rumah sakit, rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat alternatif lain sesuai dengan kebutuhan; dan/atau e. resosialisasi.

Pasal 27

Dalam melakukan pemulihan kesehatan fisik dan mental, lembaga pendidikan: a. memberikan bimbingan dan konseling di bawah pengawasan guru pembimbing di satuan pendidikan; dan b. mengantarkan ke fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi mengalami penderitaan fisik.

Pasal 28

Dalam melakukan pemulihan kesehatan fisik dan mental, lembaga keagamaan: a. memotivasi anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama; b. mendorong dan melibatkan anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi untuk berperan serta secara aktif dalam kegiatan keagamaan; dan c. memantau anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi selama masa pemulihan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan pemulihan kesehatan fisik dan mental, keluarga dan/atau masyarakat: a. memberikan dukungan psikologis; b. melakukan pengasuhan secara berkelanjutan; dan c. mendampingi anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi selama masa pemulihan. Pasal 30 . . . www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 30

Penanganan pemulihan kesehatan fisik dan mental dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih dan/atau petugas pembimbing rohani/ibadah yang kompeten.

Pasal 31

(1) Penanganan pemulihan kesehatan fisik dan mental dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. (2) Layanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kuratif dan rehabilitatif.

Pasal 32

(1) Pemulihan kesehatan fisik dan mental yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan diberikan dalam bentuk pelayanan yang meliputi: a. pemeriksaan fisik, mental, dan kesehatan inteligensia; b. pengobatan; dan c. pencegahan terhadap penyakit menular. (2) Bentuk pelayanan pemeriksaan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. konseling; dan b. terapi perorangan/individu, keluarga, dan kelompok. (3) Bentuk pelayanan pemeriksaan kesehatan inteligensia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. identifikasi gangguan kesehatan inteligensia; b. pemeliharaan kesehatan inteligensia; dan c. pemulihan kesehatan inteligensia. (4) Pemulihan kesehatan fisik, mental, dan kesehatan inteligensia, dilaksanakan berdasarkan standar profesi, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan.

BAB Kedua

Pemulihan Sosial

Pasal 33

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat wajib melaksanakan pemulihan sosial terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Pasal 34

Dalam melaksanakan pemulihan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya: a. melakukan resosialisasi; b. memberikan penyuluhan mengenai nilai-nilai moral yang bersumber dari ajaran agama sesuai dengan agama yang dianut anak; c. memberikan atau meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat menerima kembali anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi; dan d. melakukan pemantauan secara berkala.

Pasal 35

(1) Dalam melaksanakan pemulihan sosial, lembaga sosial melakukan rehabilitasi sosial. (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. motivasi dan diagnosis psikososial; b. perawatan dan pengasuhan; c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; d. bimbingan mental spiritual; e. bimbingan fisik; f. bimbingan sosial dan konseling psikososial; g. pelayanan aksesibilitas; h. bantuan dan asistensi sosial; i. bimbingan . . . www.djpp.kemenkumham.go.id i. bimbingan resosialisasi; j. bimbingan lanjut; dan/atau k. rujukan.

Pasal 36

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan: a. pendekatan awal; b. pengungkapan dan pemahaman; c. penyusunan rencana pemecahan masalah; d. pemecahan masalah; e. resosialisasi; f. terminasi; dan g. bimbingan lanjut. (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan pemulihan sosial, lembaga pendidikan memberikan bimbingan konseling yang dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi.

Pasal 38

Dalam melaksanakan pemulihan sosial, lembaga keagamaan melakukan: a. pemberian motivasi; b. pengasuhan; c. penyuluhan keagamaan; d. pembimbingan kemasyarakatan; e. pembimbingan keagamaan yang berkelanjutan; dan f. pembimbingan dan pelatihan tentang keteraturan, kedisiplinan, keteladanan dan memahami serta mengamalkan ajaran agama secara baik. Pasal 39 . . . www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 39

Dalam melaksanakan pemulihan sosial, keluarga dan/atau masyarakat: a. berempati dan tidak menyalahkan atas permasalahan yang dihadapi; b. memberikan rasa nyaman dalam meningkatkan kepercayaan diri; dan/atau c. memberikan motivasi agar anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi dapat mengatasi permasalahannya.