Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM

Kenaikan jabatan dan pangkat diberikan kepada Hakim yang berprestasi kerja dan memenuhi syarat lainnya.

(1) Hakim yang tidak menduduki Pimpinan Pengadilan dapat diberikan kenaikan jabatan dan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila : a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir; dan b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Kenaikan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam batas jenjang jabatan dan pangkat yang ditentukan.

Pimpinan Pengadilan yang jabatan dan pangkatnya telah dalam jenjang jabatan dan pangkat terendah yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan, dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila : a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir; dan b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pimpinan Pengadilan yang jabatan dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatan dan pangkat terendah yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan, dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila : a. telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat yang dimilikinya; b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun menduduki Pimpinan Pengadilan; dan c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Hakim yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya selama 1 (satu) tahun terakhir, dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang jabatan dan pangkat, apabila : a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir; dan b. setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai amat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(1) Hakim yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara, dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat dengan jenjang jabatan dan pangkat. (2) Kenaikan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada saat yang bersangkutan : a. telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir; dan b. penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir rata-rata bernilai baik. (3) Ketentuan mengenai penemuan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan PRESIDEN.

(1) Hakim yang telah menyelesaikan pendidikannya dan telah memperoleh : a. Ijazah Magister (S2) dan masih dalam jabatan Hakim Pratama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya menjadi Hakim Pratama Muda pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b; b. Ijazah Doktor (S3) dan masih dalam jabatan Hakim Pratama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a atau Hakim Pratama Muda pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya menjadi Hakim Pratama Madya pangkat Penata golongan ruang III/c. (2) Kenaikan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diberikan apabila : a. Ijazah yang diperoleh sesuai dengan bidang tugasnya sebagai Hakim; b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir; dan c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(1) Hakim yang sedang melaksanakan tugas belajar dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila: a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir; dan b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Kenaikan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam batas jenjang jabatan dan pangkat yang ditentukan pada tingkat pengadilan dimana Hakim yang bersangkutan terakhir melaksanakan tugas.

(1) Hakim yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan jabatan dan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi. (2) Kenaikan jabatan dan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku mulai tanggal Hakim yang bersangkutan tewas. (3) Keputusan kenaikan jabatan dan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diberikan sebelum Hakim yang tewas tersebut dimakamkan. (4) Apabila tempat kedudukan Pejabat yang berwenang jauh sehingga tidak memungkinkan pemberian kenaikan jabatan dan pangkat anumerta tepat pada waktunya, maka Ketua Pengadilan MENETAPKAN keputusan kenaikan jabatan dan pangkat anumerta sementara. (5) Keputusan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan menjadi keputusan Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memenuhi syarat yang ditentukan. (6) Akibat keuangan dari kenaikan jabatan dan pangkat anumerta baru timbul, setelah keputusan sementara ditetapkan menjadi Keputusan Pejabat yang berwenang.

(1) Hakim yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila : a. memiliki masa bekerja sebagai Hakim selama : 1) sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam jabatan dan pangkat terakhir. 2) sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir. 3) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir. b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Kenaikan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mulai berlaku : a. tanggal Hakim yang bersangkutan meninggal dunia; b. tanggal 1 (satu) pada bulan Hakim yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

(1) Hakim yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan Hakim dan semua jabatan negeri, diberikan kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi. (2) Kenaikan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan Hakim dan semua jabatan negeri.

(1) Hakim yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan jabatan dan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi. (2) Kenaikan jabatan dan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku mulai tanggal Hakim yang bersangkutan tewas. (3) Keputusan kenaikan jabatan dan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diberikan sebelum Hakim yang tewas tersebut dimakamkan. (4) Apabila tempat kedudukan Pejabat yang berwenang jauh sehingga tidak memungkinkan pemberian kenaikan jabatan dan pangkat anumerta tepat pada waktunya, maka Ketua Pengadilan MENETAPKAN keputusan kenaikan jabatan dan pangkat anumerta sementara. (5) Keputusan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan menjadi keputusan Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memenuhi syarat yang ditentukan. (6) Akibat keuangan dari kenaikan jabatan dan pangkat anumerta baru timbul, setelah keputusan sementara ditetapkan menjadi Keputusan Pejabat yang berwenang.

(1) Hakim yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila : a. memiliki masa bekerja sebagai Hakim selama : 1) sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam jabatan dan pangkat terakhir. 2) sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir. 3) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir. b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Kenaikan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mulai berlaku : a. tanggal Hakim yang bersangkutan meninggal dunia; b. tanggal 1 (satu) pada bulan Hakim yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

(1) Hakim yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan Hakim dan semua jabatan negeri, diberikan kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi. (2) Kenaikan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan Hakim dan semua jabatan negeri.

(1) PRESIDEN MENETAPKAN kenaikan jabatan dan pangkat Hakim untuk menjadi Hakim Madya Utama pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Hakim Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e. (2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan karir Hakim MENETAPKAN kenaikan jabatan dan pangkat Hakim untuk menjadi Hakim Pratama Muda pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Hakim Madya Muda pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada Pejabat lain dilingkungannya untuk MENETAPKAN kenaikan jabatan dan pangkat Hakim. (4) Kenaikan jabatan dan pangkat Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pimpinan Pengadilan yang jabatan dan pangkatnya lebih rendah tidak boleh membawahi Hakim yang menduduki jabatan dan pangkat lebih tinggi.

Hakim yang diberhentikan dari jabatan sebagai Hakim dan berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkatnya diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Hakim Pratama Utama pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan akan naik jabatan dan pangkat menjadi Hakim Madya Pratama pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dibebaskan dari ujian dinas.

Pimpinan Pengadilan yang pada saat berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini jabatan dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatan dan pangkat terendah yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan, dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila : a. telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat yang dimilikinya; b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun menduduki Pimpinan Pengadilan; dan c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Hakim yang diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan yang jabatan dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatan dan pangkat terendah yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan, tunjangan jabatannya dibayarkan sesuai dengan tingkat dan kelas Pimpinan Pengadilan yang didudukinya.

Ketentuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pada saat PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku, maka ketentuan tentang kenaikan jabatan dan pangkat Hakim yang bertentangan dengan PERATURAN PEMERINTAH ini, dinyatakan tidak berlaku.

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2002 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 78 LAMPIRAN I PERATUAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 41 TAHUN 2002 TANGGAL : 9 JULI 2002 JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG HAKIM No. JABATAN PANGKAT GOLONGAN RUANG 1 2 3 4 1 Hakim Utama Pembina Utama IV/e 2 Hakim Utama Muda Pembina Utama Madya IV/d 3 Hakim Madya Utama Pembina Utama Muda IV/c 4 Hakim Madya Muda Pembina Tingkat I IV/b 5 Hakim Madya Pratama Pembina IV/a 6 Hakim Pratama Utama Penata Tingkat I III/d 7 Hakim Pratama Madya Penata III/c 8 Hakim Pratama Muda Penata Muda Tingkat I III/b 9 Hakim Pratama Penata Muda III/a PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI