Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan

PP Nomor 43 Tahun 2025

BAB I

KETETTTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: l. Pelaporan Keuangan adalah proses yang dilakukan oleh pelapor dalam rangka laporan keuangan 2. Laporan, . .

Pasal 273

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

kepada pengguna laporan keuangan. PUBL]K INOONESIA 2. Laporan Keuangan adalah laporan mengenai data dan informasi keuangan dalam periode tertentu yang disusun berdasarkan suatu pembukuan, baik yang disusun berdasarkan standar laporan keuangan maupun standar laporan keuangan syariah. 3. Pelapor adalah pelaku usaha sektor keuangan dan pihak yang melakukan interaksi bisnis dengan sektor keuangan yang merupakan pemilik Laporan Keuangan. 4. Standar Laporan Keuangan adalah kerangka prosedur yang mengatur penJrusunan Laporan Keuangan agar tersusun secara konsisten, akurat, dan transparan. 5. Platform Bersama Pelaporan Keuangan (financial reporting single uindou) yang selanjutnya disingkat PBPK adalah sistem elektronik penyampaian Laporan Keuangan secara tunggal. 6. Profesi Sektor Keuangan adalah bidang pekerjaan yang memberikan suatu jasa keprofesian di sektor keuangan yang memerlukan tingkat keahlian dan kualifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan undangan. 7. Pelaku Profesi Sektor Keuangan adalah seseorang yang melakukan Profesi Sektor Keuangan. 8. Profesi Penunjang Sektor Keuangan adalah Pelaku Profesi Sektor Keuangan yang memberikan suatu jasa keprofesian pada berbagai industri sektor keuangan untuk mendukung efektivitas sektor keuangan. 9. Asosiasi Profesi adalah organisasi profesi yang menaungi Pelaku Profesi Sektor Keuangan. 1O. Asosiasi Frofesi Akuntan adalah organisasi profesi akuntan profesional yang bersifat nasional dan ditetapkan oleh Menteri. 11. Asosiasi Profesi Akuntan Publik adalah organisasi profesi akuntan publik yang bersifat nasional dan ditetapkan oleh Menteri. 12. Asosiasi Profesi Akuntan Manajemen adalah organisasi profesi akuntan manajemen yang bersifat nasional dan ditetapkan oleh Menteri. 13, Komite Standar Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut Komite Standar adalah komite independen yang bertanggung jawab terhadap penyusunan Standar Laporan Keuangan dan Standar Laporan Keuangan syariah. 14. Menteri. . . INOONESIA 3- 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 15. Kementerian, kmbaga, dan/atau Otoritas adalah kementerian, lembaga, dan/ atau otoritas yang memiliki kewenangan atau kepentingan terhadap Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

LAPORAN KEUANGAN Bagran Kesatu Pelapor

Pasal 3

Koreksi

(1) Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan. (21 Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan pelaku usaha sektor keuangan, terdiri atas: a. lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; b. perusahaan pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor INDONESIA, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara progrErm jaminan . sosial, penslun . . . SK No2573t9A BLIK INDONESIA pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor INDONESIA, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan c. pelaku usaha infrastruktur pasar keuangan, pelaku usaha di sistem pembayaran, lembaga pendukung di sektor keuangan, dan pelaku usaha sektor keuangan lain baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor keuangan. (3) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yang merupakan pihak yang melakukan interaksi bisnis dengan sektor keuangan, terdiri atas: a. entitas yang melakukan pembukuan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. orang perorangan yang dipersyaratlan menyampaikan Laporan Keuangan pada saat melakukan interaksi bisnis dengan sektor keuangan; dan/atau c. orang perorangan yang wajib melakukan berdasarkan ketentuan peraturan pirundang-undangan di bidang perpajakan. l4l Pihak yang melakukan interaksi bisnis dengan sektor keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pihak yang: a. menjadi debitur perbankan; b. menjadi debitur perusahaan atau lembaga pembiayaan; c. menjadi emiten dan/ atau perusahaan publik di pasar modal; d. menjadi emiten di pasar uang; dan e. melakukan interaksi bisnis lain dengan sektor keuangan. Bagran . . . ilrl,FITatrN K INDONESIA

Pasal 4

(U Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun secara lengkap sesuai dengan Standar Laporan Keuangan dan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan Laporan Keuangan yang disusun untuk tqluan umum. (3) Dalam hal diperlukan Laporan Keuangan selain untuk tduan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian, Lembaga, danlatau Otoritas dapat mewajibkan Pelapor men5rusun Laporan Keuangan untuk tu.iuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(l) Penyusunan Laporan Keuangan 5slagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh penyusun yang memiliki kompetensi dan berintegritas. l2l Selain dilakukan oleh penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (l), penyusunan la,poran Keuangan dapat dilakukan oleh Profesi Penunjang Sektor Keuangan yaitu: a. akuntan berpraktik; atau b. akuntan publik. (3) Kementerian, Lembaga, dan/atau Otoritas dapat MENETAPKAN jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh penyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Profesi Penunjang Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21bertanggung jawab atas pemberian jasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6. . . iIJ-FIITtrN K INDONESIA

Pasal 6

(1) Pelapor bertanggung jawab atas Laporan Keuangan yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. (2) Komitmen tanggung jawab Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat pernyataan pada lembaran terpisah dalam Laporan Keuangan. (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditandatangani oleh: a. pemilik usaha pada Pelapor yang berbentuk orang perorangan; atau b. pejabat tertinggi dan/atau pejabat lain yang berwenang pada Pelapor yang berbentuk badan hukum atau nonbadan hukum. (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diatur oleh Kementerian, kmbaga, dan/ atau Otoritas sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 7

(1) Pelapor menyampaikan laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Kementerian, l,embaga, dan/ atau Otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun untuk tujuan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib dilakukan melalui PBPK. (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan oleh PBPK kepada Kementerian, Lembaga, dan/ atau Otoritas terkait. (4) Pelapor bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi Laporan Keuangan yang disampaikan melalui PBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (21. Pasal 8... iIJ,FITEIIN K INDONESIA (1)

Pasal 8

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21meliputi: a. laporan Keuangan; dan b. dokumen pendukung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. l2l Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) oleh Pelapor yang merupakan entitas induk usaha, meliputi: a. laporanKeuangankonsolidasian; b. Laporan Keuangan entitas induk yang merupakan informasi tambahan atas l,aporan Keuangan konsolidasian; dan c. dokumen pendukung, dalam hal dibutuhkan. (3) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) oleh Pelapor yang merupakan entitas wajib audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: a. Laporan Keuangan auditan; b. laporan auditor independen atas Laporan Keuangan; dan c. dokumen pendukung, dalam hal dibutuhkan. (4) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) oleh Pelapor yang merupakan entitas induk wajib audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: a. Laporan Keuangan konsolidasi auditan; b. Laporan Keuangan entitas induk; c, laporan auditor independen atas Laporan Keuangan konsolidasi; dan d. dokumen pendukung, dalam hal dibutuhkan.

Pasal 9

(1) l,aporan auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dan Pasal 8 ayat (4) huruf c merupakan laporan yang telah didaftarkan pada sistem pendaftaran laporan auditor independen yang diselenggarakan kementerian yang menyelenggarakan urusEr.n pemerintahan di bidang keuangan. (2) Dalam . . . INDONESIA 8- (21 Dalam hal laporan auditor independen yang disampaikan belum terdaftar pada sistem pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laporan Keuangan yang disampaikan oleh Pelapor dinyatakan belum lengkap. (3) Pelapor wajib audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) harus: a. memperhatikan laporan transparansi kantor akuntan publik sebelum memberikan perikatan dengan kantor akuntan publik; dan b. menjaga independensi dan tidak melakukan intervensi kepada akuntan publik pada awal perikatan, selama proses audit, dan sampai dengan terbitnya opini audit atas Laporan Keuangan.

Pasal 10

Laporan Keuangan yang telah disampaikan melalui PBPK sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 7 ayat (2) merupakan Laporan Keuangan yang sah dan mengikat untuk dapat digunakan oleh pengguna Laporan Keuangan.

BAB Kedua

Penyusunan Laporan Keuangan

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Penyampaian Laporan Keuangan

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Laporan Keuangan yang telah disampaikan melalui PBPK sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 7 ayat (2) merupakan Laporan Keuangan yang sah dan mengikat untuk dapat digunakan oleh pengguna Laporan Keuangan.

BAB III

KOMITE STANDAR Bagan Kesatu Umum

Pasal 11

Koreksi

(1) Dengan PERATURAN PEMERINTAH ini dibentuk Komite Standar. l2l Komite Standar merupakan lembaga independen dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (3) Komite Standar dibentuk dengan tqiuan agar keseluruhan kegiatan di dalam penJrusunan, pengembangan dan penetapan Standar Laporan Keuangan: a. terselenggara secara independen, transparan dan akuntabel; b. mampu mendukung iklim investasi yang kondusif dan menarik; dan c. mampu . . . lrlrtjFII.-trN BL|K IN NESIA kepentingan Pelapor, pengguna Laporan Keuangan dan Kementerian, kmbaga, dan/ atau Otoritas dengan kepentingan nasional. Bagtan Kedua T\rgas, Fungsi, dan Kewenangan

Pasal 12

(1) Komite Standar mempunyai tugas melakukan pen]rusunErn dan penetapan standar Laporan Keuangan. (21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Standar menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan dan penetapan kebijakan dan agenda strategis dalam penyusunan dan penetapan Standar Laporan Keuangan; b. penyusunan dan penetapan Standar Laporan Keuangan umum dan Standar l,aporan Keuangan syariah; c. pen5rusunan panduan dan pedoman teknis terkait penerap€rn Standar Laporan Keuangan; d. pengawasan dan evaluasi Standar Laporan Keuangan, termasuk proses penyusunan dan penyempurnaan berkelanjutan Standar Laporan Keuangan; dan e. pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan. (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat l2l, Komite Standar mempunyai wewenang MENETAPKAN Standar Laporan Keuangan, termasuk panduan dan/ atau pedoman teknis implementasi Standar Laporan Keuangan. (4) Ketentuan mengenai tata cara penetapan Standar Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Komite Standar. c. m€rmpu Bagian -10_

Pasal 23

(1) Komite pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri dari 12 (dua belas) orang anggota ex-officio yang terdiri atas: a. I (satu) orang perwakilan dari lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah; b. 1 (satu) orang perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; c. 1 (satu) orang perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara; d. 1 (satu) orang perwakilan dari otoritas yang menye lenggarakan urusan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan; e. 1 (satu) orang perwakilan dari otoritas yang urusan pengaturan dan pengawasan di bidang moneter, sistem pembayaran dan makroprudensial f. 1 (satu) orang perwakilan dari otoritas yang menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan resolusi bank serta menyelenggarakan program penjaminan polis asuransi; g. I (satu) orang perwakilan dari penyelenggara dan penyedia sarana perdagangan efek; h. I (satu) orang perwakilan dari Kamar Dagang INDONESIA; i. I (satu) orang perwakilan dari Asosiasi Profesi Akuntan; j. 1 (satu) orang perwakilan dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik; k, I (satu) orang perwakilan dari Asosiasi Profesi Akuntan Manajemen; dan l. 1 (satu) orang perwakilan dari akademisi. (2) Komite . . . EUK INDONESIA _ 18_ (21 Komite pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh: a. I (satu) orang ketua yang berasal dari Asosiasi Profesi Akuntan; dan b. 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari kementerian yang urusaun pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 24

(1) Komite pengarah sebagaimana dimalsud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas memberikan arahan strategis dalam penyusunan Standar Laporan Keuangan. (21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komite pengarah menyelenggarakan fungsi: a. pemberian arahan strategis; dan b. pengawaszLn dan evaluasi kinerja komite pelaksana. (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (21, komite pengarah mempunyai wewenang: a. MENETAPKAN rekomendasi terkait rencana pen5nrsunan Standar laporan Keuangan; b. MENETAPKAN rekomendasi terkait hasil pengawasan dan evaluasi kinerja komite pelaksana; c. melakukan koordinasi dengan Kementerian, l.embaga, dan/ atau Otoritas untuk mendukung pelaksanaan tugas komite pelaksana; dan d. melaksanakan wewenang lain terkait dengan penyelenggaraan fungsi komite pengarah.

Pasal 25

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komite Standar, dibentuk kelompok kerja untuk melakukan persiapan, perumusan, penyusunan, implementasi, evaluasi, dan interpretasi untuk setiap Standar Laporan Keuangan. (2) Kelompok. , . BLIK INDONESIA _t9_ (21 Kelompok keda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas anggota subkomite penyusun Standar Laporan Keuangan umum atau subkomite penyusun Standar Laporan Keuangan syariah, tenaga ahli, dan tenaga teknis. (3) Dalam ha1 terdapat kebutuhan atas penJrusunan suatu Standar laporan keuangan spesifik pada suatu sektor tertentu, Komite Standar harus melibatkan perwakilan dari Kementerian, lcmbaga, dan/atau Otoritas terkait untuk menjadi bagian dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kelompok kerja, pengangkatan tenaga ahli, dan tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur dengan Peraturan Menteri. Paragral 2 Sekretariat

Pasal 26

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Komite Standar, Menteri membentuk sekretariat Komite Standar. (21 Sekretariat Komite Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ex-oficio pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 27

(1) PengambiLan keputusan Komite Standar dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. (21 Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. (3) Pengambilan . . . BUK INDONESIA (3) keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dinyatakan sah apabila musyawarah atau rapat dihadiri oleh lebih dari % (satu per dua) jumlah anggota. (41 Suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung untuk masing-masing anggota. (5) Anggota Komite Standar memiliki hak suara yang sama.

Pasal 28

Komite Standar menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada PRESIDEN melalui Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam I (satu) tahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 29

Ketentuan mengenai tata kerja Komite Standar diatur oleh Komite Standar. Bagran Ketujuh Persyaratan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Paragraf I Persyaratan .

Pasal 30

(1) Calon anggota komite pelaksana harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. memiliki moral, integritas, dan disiplin yang baik; c. ca}ap melakukan perbuatan hukum; d. memiliki pengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun di bidang akuntansi atau keuangan; e. memiliki pengetahuan mendalam mengenai akuntansi, paling sedikit mencakup prinsip akuntansi, perpajakan, standar akuntansi internasional, dan peraturan perundang-undangan terkait; f. memiliki. . . -2t - f. memiliki pengetahuan mengenai lingkungan bisnis dan Pelaporan Keuangan; dan g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. l2l Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk anggota subkomite pengelola dan konsultatif harus memiliki kemampuan manajerial. (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk anggota subkomite pen5rusun Standar Laporan Keuangan syariah harus memiliki pengetahuan mengenai akuntansi syariah. Paragral 2 Pengangkatan

Pasal 31

(1) Anggota hasil seleksi pada Komite Standar diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan d"Fat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. l2l Anggota ex-officio pada Komite Standar diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (3) Pengangkatan anggota Komite Standar ditetapkan oleh PRESIDEN setelah memperoleh usulan dari panitia seleksi.

Pasal 32

(1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dibentuk oleh Menteri dengan anggota sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas: a. I (satu) orang perwalilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; b. 1 (satu) orang perwakilan dari otoritas yang urusan pengaturan dan c. 1 (satu) ,.. pengawasan sektor jasa keuangan; c. 1 (satu) orang perwakilan dari otoritas yang menyelenggarakan urusan pengaturan dan pengawasan di bidang moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial; d. 1 (satu) orang perwakilan dari otoritas yang menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan resolusi bank serta menyelenggarakan program penjaminan polis asuransi; e. 1 (satu) orang pervvakilan dari Asosiasi Profesi Akuntan; dan f. 2 (dua) orang perwakilan dari akademisi. l2l Panitia seleksi berwenang: a. melaksanakan seleksi anggota Komite Standar; b. menerima usulan anggota ex-officio dari Kementerian, Lembaga, dan/ atau Otoritas terkait; dan c. mengajukan usulan susunErn keanggotaan organisasi Komite Standar kepada PRESIDEN.

BAB 1

Umum

Pasal 13

Koreksi

Komite Standar terdiri atas: a. komite pelaksana; dan b. komite pengarah.

Pasal 14

Koreksi

(1) Komite pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas: a. ketua; b. wakil kehra; dan c. subkomite. l2l Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. subkomite pengelola dan konsultatif; b. subkomite pen5rusun Standar Laporan Keuangan umum; dan c. subkomite pen1rusun Standar Laporan Keuangan syariah.

Pasal 15

(1) 11stus sslqgeimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan ketua pada subkomite pengelola dan konsultatif. (21 Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 14 ayat (1) huruf b merupakan wakil ketua pada subkomite pengelola dan konsultatif.

Pasal 16

Ketua komite pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan membina pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang subkomite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (21. Paragraf2.. . Patagraf 2 Subkomite Pengelola dan Konsultatif

Pasal 17

Pasal 19

(l) Subkomite pen5rusun Standar Laporan Keuangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b beranggotakan 15 (lima belas) orang yang terdiri atas: a. 3 (tiga) orang anggota hasil seleksi yang berasal dari unsur: 1. 2 (dua) orang anggota dari profesional terkait bidang keuangan; dan 2. 1 (satu) orang anggota dari akademisi, b. 12 (dua belas) orang anggota ex-olficio yang berasal dari unsur: 1. I (satu) orang anggota dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang badan usaha milik negara; 2. 1 (satu) orang anggota dari unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pen3rusunan dan pelaksanaan kebiiakan perpajakan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; 3. 3 (tiga) orang anggota dari otoritas yang menyelenggarakan urusan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan; dan 4. 7 (tujuh) orang anggota dari Asosiasi Profesi Akuntan. (21 Subkomite penyusun Standar l,aporan Keuangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh I (satu) orang ketua dan I (satu) orang wakil ketua yang berasal dari anggota hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. Pasal 20. . . PRESTDEN -t4-

Pasal 20

(1) Subkomite pen5rusun Standar Laporan Keuangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b mempunyai tugas men5rusun, melakukan reviu dan penelaahan dalam rangka penyempurnaan berkelanjutan Standar Laporan Keuangan umum. (21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subkomite penJrusun Standar Laporan Keuangan umum menyelenggarakan fungsi: (3) a. pelaksanaan reviu dan publikasi Standar Laporan Keuangan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi pasar keuangan global; b. pengumpulan, pengidentifikasian, dan pengolahan saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait pelaporan keuangan; c. pemberian panduan untuk mendukung implementasi dan penerapan Standar Laporan Keuangan yang konsisten; dan d. pelaksanaan reviu dan analisis terhadap isu pelaporan keuangan yang muncul dan mempertimbangkan implikasinya bagi penetapan Standar Laporan Keuangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, subkomite pen5rusun Standar Laporan Keuangan umum mempunyai wewenang: a. MENETAPKAN pembentukan kelompok kerja pen5rusunan Standar Laporan Keuangan; b. mengusulkan penetapan Standar Laporan Keuangan; panduan atau pedoman implementasi c, dan penerapan Standar Laporan Keuangan; d. MENETAPKAN hasil pelaksanaan reviu dan penelaahan dalam rangka penyempurnaan berkelanjutan Standar Laporan Keuangan; dan e. melaksanakan wewenang lain terkait dengan penJrusunan Standar l,aporan Keuangan. Paragraf4... PRESIDEN REPUBL]K INDONESIA

BAB 3

Subkomite Penyusun Standar Laporan Keuangan Umum

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Pasal 21

(l) Subkomite penyusun Standar Laporan Keuangan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c beranggotakan 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas: a. 3 (tiga) orang anggota hasil seleksi yang berasal dari unsur: 1. 2 (dua) orang anggota dari profesional terkait bidang keuangan syariah; dan 2, 1 (satu) orang anggota dari akademisi, b. 14 (empat belas) orang anggota ex-officio yang berasal dari unsur: 1. I (satu) orang anggota dari kementerian yang urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara; 2. I (satu) orang anggota dari unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perpajakan pada kementerian yang menyelenggarakan uruszrn pemerintahan di bidang keuangan; 3. 3 (tiga) orang anggota dari otoritas yang urusan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan; 4. 2 (dua) orang anggota dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam MENETAPKAN fatwa tentang ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah; dan 5. 7 (tujuh) orang anggota dari asosiasi profesi akuntan. (21 Subkomite penyusun Standar l,aporan Keuangan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh I (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari anggota hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. Pasal22.. .

Pasal 22

(1) Subkomite penJrusun Standar Laporan Keuangan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c mempunyai tugas menJrusun, melakukan reviu dan penelaahan dalam rangka penyempurn.ran berkelanjutan Standar Laporan Keuangan syariah. (21 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subkomite pen5rusun Standar Laporan Keuangan syariah menyelenggarakan fungsi : 1. pelaksanaan reviu dan publikasi Standar Laporan Keuangan syariah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi pasar keuangan global; 2. pengumpulan, pengidentilikasian, dan pengolahan saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait masalah pelaporan keuangan syariah; 3. pemberian panduan untuk mendukung implementasi dan penerapan Standar Laporan Keuangan syariah yang konsisten; dan 4. penelitian terhadap isu pelaporan keuangan yang muncul dan mempertimbangkan implikasinya bagi penetapan Standar Laporan Keuangan syariah. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat l2l, subkomite penyusun Standar Laporan Keuangan syariah mempunyai wewenang: a. MENETAPKAN pembentukan kelompok kerja penJrusunan Standar l,aporan Keuangan syariah; b. mengusulkan penetapan Standar Laporan Keuangan syariah; c. MENETAPKAN panduan atau pedoman implementasi dan penerapan Standar Laporan Keuangan syariah; d. MENETAPKAN hasil pelaksanaan reviu dan penelaahan dalam rangka penyempurnaan berkelanjutan Standar Laporan Keuangan syariah; dan e. melaksanakan wewenang lain terkait dengan penJrusun€rn Standar Laporan Keuangan syariah. Bagian . . . -t7-

BAB 4

Subkomite Penyusun Standar laporan Keuangan Syariah

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

BAB Keempat

Komite Pengarah

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

BAB Keenam

Tata Kerja

Pasal 27

Koreksi

Pasal 28

Komite Standar menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada PRESIDEN melalui Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam I (satu) tahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 29

Ketentuan mengenai tata kerja Komite Standar diatur oleh Komite Standar. Bagran Ketujuh Persyaratan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Paragraf I Persyaratan .

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

(U Anggota Komite Standar diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dalam hal memenuhi alasan sebagai berikut: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melalsanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melakukan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut; d. tidak menjalankan tugasnya lebih dari 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggun gi awabkan ; e. terdapat usulan baru untuk anggota ex-officio; atau f. tidak lagi memenuhi salah satu persyaratan sebagai anggota Komite Standar. (21 Pemberhentian anggota Komite Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PRESIDEN. Paragraf4. . . EUK IND ?aragral 4 Penggantian Antarwaktu

Pasal 34

(1) Dalam hal anggota Komite Standar diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilaksanakan penggantian anggota Komite Standar antarwaktu sesuai dengan tata cara pemilihan anggota Komite Standar sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH ini. l2l Anggota Komite Standar pengganti diangkat untuk menggantikan jabatan anggota Komite Standar yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melanjutkan sisa masa jabatan anggota Komite Standar yang digantikan. (3) Pengangkatan anggota Komite Standar pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperhitungkan sebagai masa jabatan untuk dikenai pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 31 ayarQl. (41 Penggantian anggota Komite Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota Komite Standar yang diberhentikan kurang dari 6 (enam) bulan, kecuali untuk anggota ex-officio.

Pasal 35

(1) Dalam hal ketua komite pelaksana dan/ atau komite pengarah diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, wakil ketua komite pelaksana dan/ atau komite pengarah bertindak sebagai pejabat sementara untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang ketua komite pelaksana dan/ atau komite pengarah sampai dengan ditetapkannya ketua komite pelaksana dan/atau komite pengarah yang baru. (21 Dalam hal wakil ketua komite pelaksana dan/atau komite pengarah diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, ketua komite pelaksana dan/ atau komite pengarah bertindak sebagai pejabat sementara untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang wakil ketua komite pelaksana dan/atau komite pengarah sampai dengan ditetapkannya wakil ketua komite pelaksana dan/ atau komite pengarah yang baru, (3) Dalam . . . (3) Dalam hal ketua dan wakil ketua komite pelaksana diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Menteri MENETAPKAN salah satu anggota hasil seleksi pada subkomite pengelola dan konsultatif sebagai pejabat sementara untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang ketua dan/ atau wakil ketua komite pelaksana sampai ditetapkannya ketua dan/ atau wakil ketua komite pelaksana yang baru. Bagran Kedelapan Pendanaan

Pasal 36

Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Standar dan sekretariat Komite Standar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 3

Pemberhentian

Pasal 33

Koreksi

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB IV

PENYELENGGARAAN PBPK

Pasal 37

Koreksi

(1) PBPK diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip: a. keamanan dan kerahasiaan dalam penyelenggaraan sistem serta pengelolaan, penyimpanan, dan penyediaan data dan informasi; b. kepastian ketersediaan layanan; c. pemberian layanan secara elektronik; d. kepastian pemenuhan kebutuhan Pelapor dan pengguna Laporan Keuangan; dan e. penyediaanjejakaudit. (21 PBPK diselenggarakan oleh satuan ke{a yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Bagian . . .

Pasal 38

(1) PBPK digunakan oleh: a. Pelapor, untuk menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21; dan b. pengguna Laporan Keuangan, untuk memperoleh Laporan Keuangan yang telah disampaikan Pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Pengguna Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Kementerian, Lembaga, dan/atau Otoritas; b. pelaku usaha sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21; c. penyelenggara PBPK; dan/atau d. pengguna lain. (3) Untuk dapat menggunakan PBPK, Pelapor dan pengguna Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hak akses. (4) Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal mekanisme penggunaan PBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, penyampaian dan penggunaan l.aporan Keuangan dapat khusus. melalui mekanisme

Pasal 39

Penyampaian Laporan Keuangan melalui PBPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk Pelapor yang merupakan emiten dan perusahaan publik di sektor pasar modal dilakukan paling lambat tahun2027; dan b. untuk Pelapor lain dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan berdasarkan tahapan yang ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Kementerian, Lembaga, dan/ atau Otoritas terkait. Pasal 40...

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan PBPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 41

Satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan penyusunan elemen data dan taksonomi nasional; b. perencanaan dan pembangunan PBPK; c. penyediaan PBPK yang dapat diakses setiap saat oleh pengguna layanan; d. evaluasi dan pemutakhiran PBPK; e. evaluasi dan pemutakhiran elemen data dan taksonomi nasional; f. penyediaan data dan informasi kepada pengguna l,aporan Keuangan sesuai dengan ketentua-n peraturan perundang- undangan; g. pelaksanaan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dengan Kementerian, Lembaga, dan/ atau Otoritas, Komite Standar, atau pihak lain; h. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi proses bisnis penyampaian Laporan Keuangan dengan Kementerian, kmbaga, dan/ atau Otoritas; i. pelaksanaan tata kelola dan tata kerja penyelenggaraan PBPK; j. pemantauan atas efektivitas pelaksanaan Pelaporan Keuangan melalui PBPK; dan k. pelaksanaan fungsi lain yang diperlukan guna mendukung terciptanya ekosistem Pelaporan Keuangan yang sehat, tepercaya, dan dapat diandalkan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

Satuan kerja penyelenggara PBPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) menyimpan l,aporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun dalam basis dats yang diselenggarakan PBPK. BABV... SIDEN INDONESIA

(1) Subkomite pengelola dan konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4 ayat (2) huruf a beranggotakan 7 (tqiuh) orang hasil seleksi yang berasal dari unsur: a. I (satu) orang anggota dari unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan dan pengawasan terhadap profesi akuntansi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; b. 4 (empat) orang anggota dari Asosiasi Profesi Akuntan; c. 1 (satu) orang anggota dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik; dan d. 1 (satu) orang anggota dari Asosiasi Profesi Akuntan Manajemen. (21 Subkomite pengelola dan konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan I (satu) orang wakil ketua. (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat 12) dipilih oleh anggota subkomite pengelola dan konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (41 Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan dan pengawasan terhadap profesi akuntansi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. Pasal L8 (1) Subkomite pengelola dan konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana strategis, melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan proses penJ rsunan, serta melakukan reviu dan penelaahan dalam rangka penyempumaan berkelanjutan Standar Laporan Keuangan. (2)Untuk. . . _12_ l2l Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), subkomite pengelola dan konsultatif menyelenggarakan fungsi: a, perancangan rencana penlrusunan Standar Laporan Keuangan; b. pengawasan pelaksanaan proses yang ketat dan transparan dalam pengembangan Standar Laporan Keuangan, termasuk konsultasi publik dan keterlibatan pemangku kepentingan yang dilakukan oleh subkomite penyusun Standar Laporan Keuangan umum dan subkomite penyusun Standar laporan Keuangan syariah; c. pemberian saran dan rekomendasi kepada subkomite penJrusun Standar Laporan Keuangan umum dan subkomite penyusun Standar Laporan Keuangan syariah; d. pengawasan pelaksanaan tugas subkomite penyusun Standar Laporan Keuangan umum dan subkomite pen5rusun Standar L,aporan Keuangan syariah; e. pelaksanaan reviu dan penelaahan tduan strategis dan prioritas yang akan dilakukan oleh subkomite pen5rusun Standar Laporan Keuangan umum dan subkomite pen5rusun Standar Laporan Keuangan syariah; dan f. pelaksanaan komunikasi dengan pemangku kepentingan. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, subkomite pengelola dan konsultatif mempunyai wewenang: a. MENETAPKAN tqjuan strategis dan prioritas yang akan dilakukan oleh subkomite penyusun Standar Laporan Keuangan umum dan subkomite penyusun Standar Laporan Keuangan sya.riah; b. menyetujui kebutuhan anggaran, pendanaan dan memastikan alokasi penggunaan dana yang efektif oleh subkomite penyusun Standar Laporan Keuangan umum dan subkomite penyusun Standar Laporan Keuangan syariah; dan c. melaksanakan wewenang lain terkait dengan pengelolaan dan konsultatif terhadap Standar Laporan Keuangan. Paragraf3. . . FRES!DEN -13_

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan

BAB I

Pasal 1

Pasal 273

BAB I

Pasal 1

Pasal 273

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 1

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 20

BAB 3

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 4

Pasal 21

Pasal 22

BAB Keempat

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kelima

Pasal 25

Pasal 26

BAB Keenam

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB 3

Pasal 33