Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGAWASAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

PP Nomor 45 Tahun 2005

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik INDONESIA yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. 3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. 5. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku rapat umum pemegang saham dalam hal seluruh modal Persero dimiliki negara dan sebagai pemegang saham pada Persero dalam hal sebagian modal Persero dimiliki oleh negara, serta sebagai pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. 6. Menteri . . . 6. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha. 7. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas kepengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. 8. Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero. 9. Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perum. 10. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. 11. Pendirian adalah pembentukan Perum atau Persero yang ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH. 12. Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan perusahaan. 13. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas untuk menilai BUMN dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional. 14. Pembubaran adalah pengakhiran Persero atau Perum yang ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH.

BAB II

PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 4

Koreksi

(1) Pendirian BUMN meliputi: a. pembentukan Perum atau Persero baru; b. perubahan bentuk unit instansi pemerintah menjadi BUMN; c. perubahan bentuk badan hukum BUMN; atau d. pembentukan BUMN sebagai akibat dari peleburan Persero dan Perum. (2) Pendirian Persero dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pendirian BUMN ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH. (2) PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat: a. penetapan pendirian BUMN; b. maksud dan tujuan pendirian BUMN; dan c. penetapan besarnya penyertaan kekayaan negara yang dipisahkan dalam rangka pendirian BUMN. (3) Dalam . . . (3) Dalam hal pendirian BUMN dilakukan dengan mengalihkan unit instansi pemerintah menjadi BUMN, maka dalam PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat ketentuan bahwa seluruh atau sebagian kekayaan, hak dan kewajiban unit instansi pemerintah tersebut beralih menjadi kekayaan, hak dan kewajiban BUMN yang didirikan. (4) Khusus untuk pendirian Perum, PERATURAN PEMERINTAH memuat pula anggaran dasar Perum bersangkutan dan penunjukan Menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal.

Pasal 6

BUMN mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik INDONESIA yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 7

BUMN didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 8

Pendirian BUMN dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai tata cara penyertaan modal dalam rangka pendirian BUMN.

Pasal 9

(1) Anggaran dasar Persero memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. (2) Anggaran . . . (2) Anggaran dasar Perum memuat sekurang-kurangnya: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; c. jangka waktu berdiri; d. besarnya modal; e. susunan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta komposisi Dewan Pengawas; f. tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Pengawas. g. tata cara penyelenggaraan rapat Direksi dan rapat Dewan Pengawas; h. tata cara penggunaan laba; dan i. ketentuan-ketentuan lain menurut PERATURAN PEMERINTAH ini.

Pasal 10

(1) Perubahan anggaran dasar Perum diusulkan oleh Menteri kepada PRESIDEN disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis. (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula mengikutsertakan menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dianggap perlu dengan atau tanpa menggunakan konsultan independen. (3) Dalam hal inisiatif perubahan anggaran dasar Perum dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Menteri Teknis, maka inisiatif tersebut disampaikan kepada Menteri, untuk selanjutnya dilakukan pengkajian yang dikoordinasikan oleh Menteri. (4) Perubahan anggaran dasar Perum yang berkaitan dengan perubahan modal dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai tata cara penyertaan modal negara pada BUMN. Pasal 11 . . .

Pasal 11

Apabila hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyatakan rencana perubahan anggaran dasar Perum tersebut layak dilakukan, maka Menteri menyampaikan usul dimaksud kepada PRESIDEN untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 12

(1) Penulisan nama Persero dilakukan sebagai berikut: a. dalam hal penulisan nama Persero dilakukan secara lengkap, maka didahului dengan perkataan “Perusahaan Perseroan (Persero)”, diikuti dengan singkatan “PT” dan kemudian diikuti dengan nama perusahaan; b. dalam hal penulisan nama Persero dilakukan secara singkat, maka kata “(Persero)” dicantumkan setelah singkatan “PT” dan nama perusahaan. (2) Nama Perum didahului dengan perkataan “Perusahaan Umum (Perum)” atau dapat disingkat “Perum” yang dicantumkan sebelum nama perusahaan.

BAB Kedua

Anggaran Dasar

Pasal 9

Koreksi

(1) Anggaran dasar Persero memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. (2) Anggaran . . . (2) Anggaran dasar Perum memuat sekurang-kurangnya: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; c. jangka waktu berdiri; d. besarnya modal; e. susunan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta komposisi Dewan Pengawas; f. tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Pengawas. g. tata cara penyelenggaraan rapat Direksi dan rapat Dewan Pengawas; h. tata cara penggunaan laba; dan i. ketentuan-ketentuan lain menurut PERATURAN PEMERINTAH ini.

Pasal 10

(1) Perubahan anggaran dasar Perum diusulkan oleh Menteri kepada PRESIDEN disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis. (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula mengikutsertakan menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dianggap perlu dengan atau tanpa menggunakan konsultan independen. (3) Dalam hal inisiatif perubahan anggaran dasar Perum dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Menteri Teknis, maka inisiatif tersebut disampaikan kepada Menteri, untuk selanjutnya dilakukan pengkajian yang dikoordinasikan oleh Menteri. (4) Perubahan anggaran dasar Perum yang berkaitan dengan perubahan modal dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai tata cara penyertaan modal negara pada BUMN. Pasal 11 . . .

Pasal 11

Apabila hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyatakan rencana perubahan anggaran dasar Perum tersebut layak dilakukan, maka Menteri menyampaikan usul dimaksud kepada PRESIDEN untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 12

(1) Penulisan nama Persero dilakukan sebagai berikut: a. dalam hal penulisan nama Persero dilakukan secara lengkap, maka didahului dengan perkataan “Perusahaan Perseroan (Persero)”, diikuti dengan singkatan “PT” dan kemudian diikuti dengan nama perusahaan; b. dalam hal penulisan nama Persero dilakukan secara singkat, maka kata “(Persero)” dicantumkan setelah singkatan “PT” dan nama perusahaan. (2) Nama Perum didahului dengan perkataan “Perusahaan Umum (Perum)” atau dapat disingkat “Perum” yang dicantumkan sebelum nama perusahaan.

BAB III

PENGURUSAN

Pasal 13

Koreksi

(1) Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi. (2) Pengurusan Persero dilakukan berdasarkan ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas. Pasal 14 . . .

Pasal 14

Koreksi

(1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum. (2) Pengangkatan Direksi, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Keuangan dan/atau Menteri Teknis.

Pasal 15

(1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perum ditetapkan oleh Menteri. (2) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan bahwa kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas berdasarkan pendelegasian yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 16

(1) Calon anggota Direksi yang ditetapkan sebagai anggota Direksi adalah calon yang lulus seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh suatu tim atau lembaga profesional yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. (3) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan anggota Direksi yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kelayakan dan kepatutan diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 17 . . .

Pasal 17

(1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan. (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perum adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. (3) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi Persero adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Pasal 18

(1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum disesuaikan dengan kebutuhan. (2) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 19

(1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Apabila . . . (2) Apabila masa jabatan anggota Direksi berakhir, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir, RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum sudah harus MENETAPKAN anggota Direksi yang definitif. (3) Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Direksi yang kosong atau dalam hal Direksi diberhentikan untuk sementara atau berhalangan.

Pasal 20

(1) Antar anggota Direksi, antara anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk Persero dan Dewan Pengawas untuk Perum dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka. (3) Larangan hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.

Pasal 21

(1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: a. anggota Direksi pada BUMN lain, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta; b. jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; (2) Anggota . . . (2) Anggota Direksi BUMN yang merangkap jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatannya sebagai anggota Direksi BUMN berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan. (3) Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai anggota Direksi BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatannya pada BUMN. (4) Anggota Direksi BUMN yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jabatannya sebagai anggota Direksi BUMN berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari tersebut.

Pasal 22

(1) Anggota Direksi BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 23

(1) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum dengan menyebutkan alasannya. (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan: a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen; b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara; e. dinyatakan . . . e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau f. mengundurkan diri. (3) Rencana pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya. (4) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. (5) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada RUPS untuk Persero atau Menteri untuk Perum atau pejabat yang ditunjuknya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. (7) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 24

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: a. meninggal dunia; b. masa jabatannya berakhir; c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS/Menteri;dan/atau d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH ini dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 25 . . .

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 26

(1) Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan BUMN.

Pasal 27

(1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN. (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Atas nama Perum, pemilik modal dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perum. Pasal 28 . . .

Pasal 28

(1) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili BUMN adalah setiap anggota Direksi kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. (2) Anggaran dasar dapat menentukan pembatasan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili BUMN apabila: a. terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMN dengan anggota Direksi yang bersangkutan;dan/atau b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN.

Pasal 30

Tugas dan wewenang Direksi diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar BUMN.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGAWASAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kedua

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Ketiga

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB IV

BAB Kedua

BAB V

BAB VI

BAB Kedua

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB VII

BAB Kedua

BAB VIII

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB IX

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB Ketujuh

BAB X

BAB XI