Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

PP Nomor 45 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PEMONITORAN, DAN PENGEVALUASIAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

Dalam perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan daerah.

Pasal 6

(1) Orang perseorangan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi kriteria: a. penguasaan permasalahan yang akan dibahas; b. latar belakang keilmuan/keahlian; c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas. (2) Kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus menunjuk perwakilannya.

Pasal 7

(1) Dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan: a. penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan b. musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang. (2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan: a. penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah; b. penyusunan rencana strategis perangkat daerah; dan c. musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah. (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan: a. penyusunan rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah; b. penyusunan rencana kerja perangkat daerah; c. musyawarah perencanaan pembangunan daerah di kecamatan; dan d. musyawarah perencanaan pembangunan tahunan provinsi dan kabupaten/kota. (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui penyampaian aspirasi, konsultasi publik, diskusi, dan/atau musyawarah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Hasil Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

Pasal 8

(1) Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan: a. rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. rancangan rencana pembangunan jangka panjang daerah; c. rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah; d. rancangan rencana strategis perangkat daerah; e. rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah; f. rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah; g. rancangan rencana kerja perangkat daerah; dan h. rancangan rencana kerja Pemerintah Daerah. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman.

Pasal 9

(1) Dalam penganggaran pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara. (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian aspirasi, konsultasi publik, dan/atau diskusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Hasil Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 10

Pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dihadiri oleh Masyarakat.

Pasal 11

Ketentuan mengenai keikutsertaan Masyarakat dalam kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap keikutsertaan Masyarakat dalam penyusunan dan pembahasan penganggaran pembangunan daerah.

Pasal 12

Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman.

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam bentuk kemitraan. (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian hibah dari Masyarakat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan pemonitoran dan pengevaluasian pembangunan daerah, Masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan untuk memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan/atau spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan. (2) Keikutsertaan Masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB Kesatu

Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

Dalam perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan daerah.

Pasal 6

(1) Orang perseorangan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi kriteria: a. penguasaan permasalahan yang akan dibahas; b. latar belakang keilmuan/keahlian; c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas. (2) Kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus menunjuk perwakilannya.

Pasal 7

(1) Dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan: a. penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan b. musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang. (2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan: a. penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah; b. penyusunan rencana strategis perangkat daerah; dan c. musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah. (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan: a. penyusunan rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah; b. penyusunan rencana kerja perangkat daerah; c. musyawarah perencanaan pembangunan daerah di kecamatan; dan d. musyawarah perencanaan pembangunan tahunan provinsi dan kabupaten/kota. (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui penyampaian aspirasi, konsultasi publik, diskusi, dan/atau musyawarah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Hasil Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

Pasal 8

(1) Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan: a. rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. rancangan rencana pembangunan jangka panjang daerah; c. rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah; d. rancangan rencana strategis perangkat daerah; e. rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah; f. rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah; g. rancangan rencana kerja perangkat daerah; dan h. rancangan rencana kerja Pemerintah Daerah. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman.