Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang PENGHAPUSAN PIUTANG MACET KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

PP Nomor 47 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA MACET DENGAN CARA PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT DAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK

Pasal 12

(1) Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara macet dilakukan terhadap: a.Piutang... R.EPUBLIK INDONESIA a. piutang dana bergulir yang disalurkan oleh satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi UMKM, termasuk koperasi yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM; dan/atau b. piutang kredit program kepada UMKM yang telah selesai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk penerusan pinjaman luar negeri, two step loan, dan rekening dana investasi. {21 Penghapusan piutang dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp3OO.OOO.OOO,OO (tiga ratus juta rupiah) per Penanggung Utang. (3) Penghapusan piutang kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan: a. dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp300.000.000,O0 (tiga ratus juta rupiah) per Penanggung Utang perorangan; atau b. dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp500.OO0.000,00 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Utang badan usaha. (4) Dalam hal piutang kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat ditentukan per Penanggung Utang, penghapusan Piutang Negara dapat dilakukan dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp500.0O0.00O,00 (lima ratus juta rupiah) per proyek. (5) Piutang kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Piutang Negara kepada: a. Petani Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan; b. Petani Eks Proyek Unit Pelaksana Proyek Perkebunan; c. Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) Sinar Rinjani; d. Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) Singkut; dan e. Penerima Proyek Pembibitan dan Pengembanga,n Sapi Bali. Bagian . . .

Pasal 13

(1) Penghapusan Secara Bersyarat piutang dana bergulir dilakukan setelah piutang dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dinyatakan telah diurus secara optimal. (21 Piutang dana bergulir dinyatakan telah diurus secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal telah dinyatakan sebagai: a. PSBDT oleh PUPN; atau b. PPNTO oleh menteri/pimpinan lembaga/ pimpinan satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum pengelola dana bergulir atas nama menteri, dalam hal Piutang Negara tidak dapat diserahkan kepada PUPN. (3) Penghapusan Secara Bersyarat piutang dana bergulir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam PERATURAN PEMERINTAH ini. (4) Terhadap piutang dana bergulir yang telah dinyatakan PSBDT atau PPNTO, badan layanan umum penyerah piutang melakukan Penghapusan Secara Bersyarat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini. (5) Penghapusan Secara Bersyarat piutang dana bergulir oleh badan layanan umum penyerah piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Penghapusan Secara Bersyarat piutang kredit program macet dilakukan setelah piutang kredit program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dinyatakan telah diurus secara optimal. (2) Piutang. . . (2) Piutang kredit program dinyatakan telah diurus secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal telah terbitnya surat keterangan optimal dari Pengelola Kredit Program. (3) Penerbitan surat keterangan optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan pada piutang kredit program yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah dilakukan upaya penagihan; b. tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; c. kualitas piutang kredit program macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. umur piutang minimal 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 15

Berdasarkan surat keterangan optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), penetapan Penghapusan Secara Bersyarat piutang kredit program dilakukan sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang perbendaharaan negara.

Pasal 16

(1) Terhadap piutang dana bergulir dan piutang kredit program yang telah dilakukan Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan Penghapusan Secara Mutlak. (21 Penghapusan Secara Mutlak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam PERATURAN PEMERINTAH ini. (3) Penetapan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan negara. Pasal LT ... _t2_

Pasal 17

Penghapusan Secara Mutlak atas piutang dana bergulir dan piutang kredit program dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan setelah keputusan Penghapusan Secara Bersyarat ditetapkan dan paling lama sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PERATURAN PEMERINTAH ini.

Pasal 18

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melaporkan Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara macet atas dana bergulir dan kredit program kepada PRESIDEN.