Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing

PP Nomor 48 Tahun 2018

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 8

Koreksi

(1) Kebijakan Pemberian Hibah disusun untuk periode jangka menengah paling sedikit memuat: a. tujuan dan prinsip umum; b. kebijakan umum; c. prioritas kawasan; d. kriteria Penerima Hibah; dan e. kapasitas fiskal. (2) Kebijakan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). (3) Dalam penyusunan kebijakan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri Luar Negeri melakukan koordinasi dengan Menteri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Sekretaris Negara, dan pimpinan instansi terkait. (4) Kebijakan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri setelah mendapat pertimbangan Menteri. (5) Dalam hal tertentu Menteri Luar Negeri dapat melakukan perubahan terhadap peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Penyusunan perubahan terhadap peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9

(1) Pengusulan Pemberian Hibah dilakukan dengan mengacu pada kebijakan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk dapat mengajukan usulan Pemberian Hibah kepada Menteri Luar Negeri. (3) Usulan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. calon Penerima Hibah; b. perkiraan nilai hibah; c. hasil yang diharapkan; d. rencana pelaksanaan untuk usulan Pemberian Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan; dan e. analisis manfaat Pemberian Hibah.

Pasal 10

(1) Menteri Luar Negeri melakukan penilaian usulan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan berpedoman pada kebijakan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan mempertimbangkan aspek fiskal. (2) Dalam melakukan penilaian usulan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Luar Negeri membentuk kelompok kerja dengan melibatkan unsur dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Sekretariat Negara. (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Luar Negeri menyusun dan MENETAPKAN DRPH. (4) DRPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. calon Penerima Hibah; b. indikasi besaran Pemberian Hibah; c. peruntukan hibah; d. jangka waktu Pemberian Hibah; dan e. kementerian/lembaga penanggungjawab kegiatan.

Pasal 11

Menteri Luar Negeri menyampaikan DRPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) kepada Menteri.

Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penilaian usulan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri berdasarkan masukan dan pertimbangan Menteri.

Pasal 13

(1) Pemerintah dapat melaksanakan Pemberian Hibah di luar DRPH yang telah ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3). (2) Pelaksanaan Pemberian Hibah di luar DRPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Luar Negeri.

BAB Kedua

Perencanaan Pemberian Hibah

Pasal 9

Koreksi

(1) Pengusulan Pemberian Hibah dilakukan dengan mengacu pada kebijakan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk dapat mengajukan usulan Pemberian Hibah kepada Menteri Luar Negeri. (3) Usulan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. calon Penerima Hibah; b. perkiraan nilai hibah; c. hasil yang diharapkan; d. rencana pelaksanaan untuk usulan Pemberian Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan; dan e. analisis manfaat Pemberian Hibah.

Pasal 10

(1) Menteri Luar Negeri melakukan penilaian usulan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan berpedoman pada kebijakan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan mempertimbangkan aspek fiskal. (2) Dalam melakukan penilaian usulan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Luar Negeri membentuk kelompok kerja dengan melibatkan unsur dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Sekretariat Negara. (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Luar Negeri menyusun dan MENETAPKAN DRPH. (4) DRPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. calon Penerima Hibah; b. indikasi besaran Pemberian Hibah; c. peruntukan hibah; d. jangka waktu Pemberian Hibah; dan e. kementerian/lembaga penanggungjawab kegiatan.

Pasal 11

Menteri Luar Negeri menyampaikan DRPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) kepada Menteri.

Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penilaian usulan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri berdasarkan masukan dan pertimbangan Menteri.

Pasal 13

(1) Pemerintah dapat melaksanakan Pemberian Hibah di luar DRPH yang telah ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3). (2) Pelaksanaan Pemberian Hibah di luar DRPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Luar Negeri.

BAB V

PERUNDINGAN DAN PERJANJIAN HIBAH

Pasal 15

Koreksi

(1) Perundingan Pemberian Hibah dilakukan setelah anggaran Pemberian Hibah dialokasikan dan ditetapkan dalam APBN. (2) Perundingan Pemberian Hibah dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa. (3) Pelaksanaan perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan/atau kementerian/ lembaga teknis lainnya.

Pasal 16

Koreksi

(1) Setiap Pemberian Hibah harus dituangkan di dalam Perjanjian Pemberian Hibah. (2) Perjanjian Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri. (3) Perjanjian Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nilai; b. bentuk Pemberian Hibah; c. Peruntukan hibah; d. ketentuan dan persyaratan; dan e. ketentuan penyelesaian sengketa yang tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional dengan pilihan tempat penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (4) Dalam hal Pemberian Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan, Perjanjian Pemberian Hibah harus memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pengadaan barang/jasa. (5) Perjanjian Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa INDONESIA. (6) Perjanjian Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditulis juga dalam bahasa Inggris. (7) Menteri menyampaikan salinan Perjanjian Pemberian Hibah kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan pimpinan instansi terkait lainnya.

Pasal 17

(1) Dalam hal tertentu Menteri dapat melakukan perubahan atas Perjanjian Pemberian Hibah. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Luar Negeri. (3) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kenaikan nilai Hibah, perubahan bentuk, dan peruntukan Hibah, Menteri Luar Negeri dapat meminta masukan dari kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

BAB 2

Pelaksanaan Kegiatan oleh Penerima Hibah

Pasal 22

Koreksi

(1) Penyaluran Pemberian Hibah untuk kegiatan yang dilaksanakan Penerima Hibah dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas negara ke rekening Penerima Hibah atau rekening yang ditunjuk oleh Penerima Hibah. (2) Penyaluran Pemberian Hibah untuk kegiatan yang dilaksanakan Penerima Hibah berdasarkan permintaan Penerima Hibah sesuai dengan kemajuan fisik kegiatan. (3) Pelaksanaan penyaluran Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari kementerian/lembaga penanggungjawab kegiatan.

Pasal 23

(1) Dalam hal kegiatan yang dibiayai dengan hibah tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dan Penerima Hibah, penyaluran Pemberian Hibah dapat dilaksanakan melalui organisasi internasional. (2) Penunjukan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Pejabat yang diberi kuasa setelah mendapat pertimbangan Menteri Luar Negeri. (3) Penyaluran Pemberian Hibah untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam suatu perjanjian. (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Menteri atau Pejabat yang diberi kuasa dan pimpinan organisasi internasional atau Pejabat yang ditunjuk dan diketahui oleh Penerima Hibah. (5) Penyaluran Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan permintaan organisasi internasional sesuai dengan perjanjian. (6) Pelaksanaan penyaluran Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari kementerian/lembaga penanggungjawab kegiatan.

Pasal 24

(1) Pengadaan Barang/Jasa oleh Penerima Hibah dan organisasi internasional harus memenuhi prinsip: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. berpihak kepada iklim usaha dalam negeri; dan g. akuntabel. (2) Ketentuan mengenai tata cara pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Menteri dan Menteri Luar Negeri.

Pasal 25

Pemberian hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan mengutamakan penggunaan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri serta penyedia/tenaga ahli dalam negeri.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 28

Koreksi

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga penanggungjawab kegiatan dapat melakukan pemantauan pelaksanaan Pemberian Hibah. (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan hibah dilakukan oleh organisasi internasional, Menteri/Pimpinan Lembaga penanggungjawab kegiatan wajib meminta laporan kepada organisasi internasional. (3) Menteri/pimpinan lembaga penanggungjawab kegiatan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri, dan Menteri Luar Negeri secara berkala setiap semester paling sedikit memuat: a. pelaksanaan pengadaan barang/jasa; b. kemajuan fisik kegiatan; c. realisasi penyerapan; d. permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan e. rencana tindak lanjut penyelesaian permasalahan.

Pasal 29

(1) Menteri melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tahunan mengenai realisasi penyerapan Pemberian Hibah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan realisasi penyerapan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 30

(1) Menteri Luar Negeri melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tahunan mengenai kinerja pelaksanaan Pemberian Hibah dan kesesuaian dengan peruntukannya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pelaksanaan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri.

Pasal 31

(1) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Menteri melakukan tindakan penyelesaian permasalahan kegiatan yang diakibatkan oleh penyerapan yang rendah, dan/atau tidak sesuai dengan peruntukannya. (2) Tindakan penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pembatalan Pemberian Hibah; dan/atau b. pengembalian Pemberian Hibah. (3) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan Menteri Luar Negeri.

Pasal 32

(1) Menteri bersama Menteri Luar Negeri menyelenggarakan publikasi informasi mengenai Pemberian Hibah secara berkala setiap semester. (2) Publikasi informasi mengenai Pemberian Hibah paling sedikit memuat: a. kebijakan tentang Pemberian Hibah; b. jumlah Pemberian Hibah; c. Penerima Hibah; dan d. realisasi kemajuan pelaksanaan kegiatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB II

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 1

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 2

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 3

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB IX

Pasal 33

BAB X

Pasal 34