Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2017 tentang Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan Serta Pinjaman dari Pemerintah Kepada Lembaga Penjamin Simpanan

PP Nomor 49 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. 2. Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang digunakan antara lain untuk penggantian atau pembaruan aktiva tetap dan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan. 3. Cadangan Penjaminan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 5. Bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perbankan serta Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perbankan Syariah. 6. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Surat Utang Negara dan UNDANG-UNDANG mengenai Surat Berharga Syariah Negara. 7. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak. 8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 9. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Negara. 10. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan adalah ketua merangkap anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB II

SURPLUS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Surplus Lembaga Penjamin Simpanan merupakan selisih lebih antara pendapatan Lembaga Penjamin Simpanan dan beban Lembaga Penjamin Simpanan yang diakui berdasarkan metode akrual sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di INDONESIA. (2) Surplus Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah dikurangi pajak penghasilan. (3) Surplus Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperoleh dari hasil kegiatan operasional selama 1 (satu) tahun dialokasikan sebagai berikut: a. 20% (dua puluh persen) untuk Cadangan Tujuan; dan b. 80% (delapan puluh persen) diakumulasikan sebagai Cadangan Penjaminan. (4) Pengalokasian surplus Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada laporan keuangan Lembaga Penjamin Simpanan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 3

(1) Cadangan Tujuan digunakan untuk antara lain: a. pengeluaran modal Lembaga Penjamin Simpanan berupa penggantian atau pembaruan aktiva tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun; dan b. pembelian perlengkapan kantor. (2) Lembaga Penjamin Simpanan menyusun rencana penggunaan Cadangan Tujuan yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penjamin Simpanan. (3) Cadangan Tujuan yang tidak direalisasikan sampai dengan akhir tahun berjalan diakumulasikan ke dalam Cadangan Tujuan di tahun berikutnya.

Pasal 4

(1) Cadangan Penjaminan digunakan untuk menutup defisit yang timbul untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Setiap tahun bagian surplus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b diakumulasikan sebagai Cadangan Penjaminan. (3) Dalam hal akumulasi Cadangan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melebihi tingkat sasaran sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari total simpanan pada seluruh Bank, bagian surplus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. (4) Lembaga Penjamin Simpanan wajib menghitung dan menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke kas negara paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya setelah tahun buku berakhir. (5) Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Cadangan Penjaminan yang tercantum pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. (6) Total simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan total simpanan pada seluruh Bank per 31 Desember untuk tahun yang sama dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga Penjamin Simpanan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 5

(1) Defisit Lembaga Penjamin Simpanan merupakan selisih kurang antara pendapatan Lembaga Penjamin Simpanan dan beban Lembaga Penjamin Simpanan yang diakui berdasarkan metode akrual sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di INDONESIA. (2) Defisit Lembaga Penjamin Simpanan yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) tahun diperhitungkan sebagai pengurang akumulasi Cadangan Penjaminan. (3) Dalam hal Cadangan Penjaminan tidak mencukupi untuk menutup defisit Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Cadangan Penjaminan ditambah dengan sebagian atau seluruh akumulasi Cadangan Tujuan yang belum digunakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (4) Dalam hal Cadangan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Cadangan Tujuan yang belum digunakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi untuk menutupi defisit tahun berjalan, defisit yang tersisa diperhitungkan sebagai pengurang modal Lembaga Penjamin Simpanan. (5) Dalam hal jumlah modal Lembaga Penjamin Simpanan kurang dari modal awal sebagaimana ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan menyampaikan pemberitahuan adanya kekurangan modal awal kepada Pemerintah. (6) Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menutup kekurangan modal awal Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Pemerintah dalam menutup kekurangan modal awal Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memperhitungkan kerugian yang belum terealisasi.

BAB III

TINGKAT LIKUIDITAS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kemampuan sumber daya keuangan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Tingkat likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan merupakan persentase dari perbandingan antara kemampuan sumber daya keuangan yang tersedia dan kebutuhan dana yang diperlukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 7

(1) Sumber daya keuangan yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi: a. kas dan setara kas; b. kas yang diperkirakan akan diperoleh dari: 1. penerimaan premi penjaminan simpanan; 2. penerimaan hasil investasi; 3. investasi yang jatuh tempo; 4. penjualan investasi dengan perjanjian membeli kembali; 5. pelepasan investasi dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA dan/atau SBN yang belum jatuh tempo kepada pihak selain Pemerintah; dan 6. sumber lainnya. (2) Kebutuhan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi perkiraan kebutuhan dana dalam rangka: a. pembayaran klaim penjaminan; b. penyelesaian atau penanganan Bank gagal; dan c. pembayaran kegiatan operasional kantor. (3) Sumber daya keuangan yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan kas yang tersedia pada saat kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 8

(1) Perkiraan kas yang akan diperoleh dari pelepasan investasi dalam bentuk SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 5 diperhitungkan sebagai bagian dari sumber daya keuangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal berdasarkan konsultasi dengan Menteri dapat dilakukan pelepasan investasi kepada pihak lain selain Pemerintah. (2) Dalam hal pelepasan investasi dalam bentuk SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpotensi dapat mengganggu stabilitas pasar SBN, pelepasan investasi dilakukan setelah berkonsultasi dengan Menteri. (3) Berdasarkan hasil konsultasi dengan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Penjamin Simpanan dapat: a. mengajukan permohonan kepada Menteri agar Pemerintah dapat membeli kembali SBN yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan; dan/atau b. melepas SBN kepada pihak lain selain Pemerintah. (4) Pelaksanaan pembelian kembali SBN oleh Pemerintah atas SBN yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Lembaga Penjamin Simpanan mengalami kesulitan likuiditas apabila tingkat likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kurang dari 100% (seratus persen). (2) Dalam menghitung tingkat likuiditas, sumber daya keuangan yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan kebutuhan dana yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) masing- masing dikurangkan terlebih dahulu dengan perkiraan biaya kegiatan operasional kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.

Pasal 10

Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan mengalami kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Lembaga Penjamin Simpanan dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah.

Pasal 11

Dalam hal diperkirakan terjadi tambahan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Lembaga Penjamin Simpanan melakukan perhitungan kembali perkiraan kebutuhan dana untuk memenuhi tingkat likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 12

Lembaga Penjamin Simpanan menyampaikan informasi tingkat likuiditas kepada Menteri secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV

PINJAMAN DARI PEMERINTAH KEPADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Pasal 13

Koreksi

Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengajukan permohonan pinjaman kepada Menteri apabila Lembaga Penjamin Simpanan memperkirakan mengalami kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 14

Koreksi

(1) Permohonan pinjaman dari Lembaga Penjamin Simpanan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan oleh Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Dalam hal Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan berhalangan, permohonan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang ditunjuk mewakili Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. (3) Permohonan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan data dan dokumen paling sedikit memuat keterangan tentang: a. kondisi tingkat likuiditas terakhir; b. upaya yang telah dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan untuk menutup kebutuhan likuiditas; c. estimasi kebutuhan likuiditas; d. rencana penarikan pinjaman; e. rencana pengembalian pinjaman; dan f. laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir. (4) Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab atas validitas data dan dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 15

(1) Menteri melakukan penilaian atas permohonan pinjaman yang diajukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan memperhatikan: a. tingkat likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan; b. kebutuhan likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan; c. kemampuan membayar kembali Lembaga Penjamin Simpanan; dan d. kesinambungan APBN. (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meminta masukan dari institusi terkait.

Pasal 16

(1) Menteri menyetujui seluruh atau sebagian atau menolak seluruh permohonan pinjaman berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan pinjaman diterima secara lengkap. (2) Persetujuan atau penolakan permohonan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan disertai alasan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, penilaian, dan persetujuan pemberian pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 18

Dalam hal Menteri menyetujui permohonan pinjaman Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Menteri mengalokasikan pinjaman Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rancangan APBN sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 19

Dalam hal persetujuan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan setelah UNDANG-UNDANG mengenai APBN ditetapkan, Menteri mengusulkan alokasi pemberian pinjaman atau tambahan alokasi atas kebutuhan anggaran pemberian pinjaman sesuai dengan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG mengenai APBN.

BAB Kesatu

Permohonan, Penilaian, dan Persetujuan Pemberian Pinjaman

Pasal 13

Koreksi

Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengajukan permohonan pinjaman kepada Menteri apabila Lembaga Penjamin Simpanan memperkirakan mengalami kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 14

Koreksi

(1) Permohonan pinjaman dari Lembaga Penjamin Simpanan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan oleh Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Dalam hal Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan berhalangan, permohonan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang ditunjuk mewakili Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. (3) Permohonan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan data dan dokumen paling sedikit memuat keterangan tentang: a. kondisi tingkat likuiditas terakhir; b. upaya yang telah dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan untuk menutup kebutuhan likuiditas; c. estimasi kebutuhan likuiditas; d. rencana penarikan pinjaman; e. rencana pengembalian pinjaman; dan f. laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir. (4) Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab atas validitas data dan dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 15

(1) Menteri melakukan penilaian atas permohonan pinjaman yang diajukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan memperhatikan: a. tingkat likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan; b. kebutuhan likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan; c. kemampuan membayar kembali Lembaga Penjamin Simpanan; dan d. kesinambungan APBN. (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meminta masukan dari institusi terkait.

Pasal 16

(1) Menteri menyetujui seluruh atau sebagian atau menolak seluruh permohonan pinjaman berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan pinjaman diterima secara lengkap. (2) Persetujuan atau penolakan permohonan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan disertai alasan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, penilaian, dan persetujuan pemberian pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB 1

Pemberian Pinjaman

Pasal 20

Koreksi

(1) Pemberian pinjaman dituangkan dalam perjanjian pinjaman antara Pemerintah dan Lembaga Penjamin Simpanan yang ditandatangani oleh Menteri dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Pemberian pinjaman dilaksanakan berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan berhalangan, penandatanganan perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang ditunjuk mewakili Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. (4) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. identitas para pihak; b. hak dan kewajiban; c. nilai pinjaman; d. tingkat suku bunga pinjaman; e. jadwal pencairan; f. mekanisme pembayaran kewajiban pinjaman; g. keadaan kahar; dan h. ketentuan dan persyaratan pinjaman. (5) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pembayaran kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f yang terdiri atas: a. pembayaran pokok pinjaman; b. bunga pinjaman; dan c. biaya lainnya. (6) Lembaga Penjamin Simpanan menyetor pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ke Kas Negara.

Pasal 21

(1) Lembaga Penjamin Simpanan menyampaikan permohonan pencairan pinjaman kepada Menteri apabila kesulitan likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) akan terealisasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ke depan. (2) Jumlah pinjaman yang dapat dimohonkan untuk dilakukan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran selisih antara perkiraan kas yang tersedia yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan dengan perkiraan kebutuhan dana Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam jangka waktu 3 bulan. (3) Menteri melakukan penilaian atas jumlah pengajuan pencairan pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan data dan dokumen yang dilampirkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi besaran pinjaman yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Menteri meminta Lembaga Penjamin Simpanan untuk menyampaikan permohonan penambahan jumlah pinjaman kepada Menteri.

Pasal 22

Besaran pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan dapat dicairkan sesuai hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

Pasal 23

Dalam hal terjadi pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan/atau Pasal 19, Pemerintah melaporkan pemberian pinjaman tersebut dalam APBN Perubahan tahun berjalan dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun berkenaan.

Pasal 24

Pencairan pinjaman Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan dilakukan dengan cara transfer ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB 2

Pencairan Pinjaman

Pasal 21

Koreksi

(1) Lembaga Penjamin Simpanan menyampaikan permohonan pencairan pinjaman kepada Menteri apabila kesulitan likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) akan terealisasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ke depan. (2) Jumlah pinjaman yang dapat dimohonkan untuk dilakukan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran selisih antara perkiraan kas yang tersedia yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan dengan perkiraan kebutuhan dana Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam jangka waktu 3 bulan. (3) Menteri melakukan penilaian atas jumlah pengajuan pencairan pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan data dan dokumen yang dilampirkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi besaran pinjaman yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Menteri meminta Lembaga Penjamin Simpanan untuk menyampaikan permohonan penambahan jumlah pinjaman kepada Menteri.

Pasal 22

Besaran pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan dapat dicairkan sesuai hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

Pasal 23

Dalam hal terjadi pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan/atau Pasal 19, Pemerintah melaporkan pemberian pinjaman tersebut dalam APBN Perubahan tahun berjalan dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun berkenaan.

Pasal 24

Pencairan pinjaman Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan dilakukan dengan cara transfer ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 25

Pertanggungjawaban pemberian pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan dilakukan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Menteri melakukan penatausahaan pemberian pinjaman Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Penatausahaan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. administrasi pengelolaan pinjaman; dan b. akuntansi pinjaman.

Pasal 27

(1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi atas: a. pencairan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan; dan b. penerimaan pembayaran kewajiban pinjaman dari Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Lembaga Penjamin Simpanan menyampaikan laporan realisasi pengunaan pinjaman dan laporan lainnya yang ditentukan dalam perjanjian pinjaman kepada Menteri.

Pasal 28

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pencairan, dan pertanggungjawaban pinjaman Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2017 tentang Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan Serta Pinjaman dari Pemerintah Kepada Lembaga Penjamin Simpanan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

BAB 1

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 2

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB 3

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB V

Pasal 30