Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN

PP Nomor 60 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

SUMBER DAYA UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pasal 3

(1) ULD Ketenagakerjaan dilaksanakan melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota. (2) Keanggotaan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. koordinator; b. sekretaris; dan c. anggota. (3) Keanggotaan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat ex-officio. (4) Keanggotaan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

(1) ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat melibatkan masyarakat sebagai tenaga pendamping. (2) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan proses rekrutmen dan seleksi secara transparan dan akuntabel.

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya manusia pada ULD Ketenagakerjaan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, etika, dan kepekaan dalam melayani Penyandang Disabilitas. (2) Sumber daya manusia pada ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Pegawai ASN yang berada pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota; dan b. tenaga pendamping Penyandang Disabilitas.

Pasal 6

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus mendapatkan pelatihan tentang ULD Ketenagakerjaan. (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas. (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan melibatkan unsur masyarakat.

Pasal 7

(1) Sarana dan prasarana ULD Ketenagakerjaan disediakan dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan dan akses bagi Penyandang Disabilitas. (2) Sarana dan prasarana ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. ruang pelayanan yang memenuhi standar dan mudah diakses untuk melaksanakan layanan ULD Ketenagakerjaan; b. fasilitas yang mudah diakses pada ruang pelayanan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas; dan c. fasilitas pendukung lainnya.

BAB III

TUGAS UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pasal 8

Koreksi

Tugas ULD Ketenagakerjaan, meliputi: a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas; b. memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas; c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas; d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan e. mengoordinasikan ULD Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 9

Perencanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas sebagimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat dilaksanakan melalui: a. identifikasi Akomodasi yang Layak dengan memperhatikan ragam Penyandang Disabilitas; b. identifikasi bidang pekerjaan dan peluang usaha yang dapat dilakukan Penyandang Disabilitas; c. identifikasi pelatihan kerja yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas; dan d. diseminasi atau sosialisasi bagi pemberi kerja dalam melaksanakan proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas baik melalui jalur rekrutmen umum yang bersifat inklusif maupun jalur rekrutmen khusus.

Pasal 10

(1) Pemberian informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan secara periodik paling singkat 6 (enam) bulan sekali. (2) Pemberian informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring atau luring.

Pasal 11

(1) Pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dalam rangka pelatihan, penempatan, dan pemberdayaan. (2) Pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. asesmen minat, bakat, kemampuan, dan Akomodasi yang Layak yang diperlukan; b. komunikasi awal dengan pemberi kerja terutama pada fase awal penempatan kerja; c. pengembangan jejaring kewirausahaan; dan d. pendampingan lain sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas.

Pasal 12

Pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan dalam bentuk: a. penyesuaian yang diperlukan di lingkungan kerja baik penyesuaian alat kerja maupun sistem kerja; b. komunikasi awal dengan tenaga kerja Penyandang Disabilitas terutama dalam fase awal bekerja; c. Pemenuhan Akomodasi yang Layak untuk tenaga kerja Penyandang Disabilitas; d. penyelenggaraan sesi cara berinteraksi dengan tenaga kerja Penyandang Disabilitas di tempat kerja; dan e. pendampingan lain sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas.

Pasal 13

Koordinasi ULD Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilaksanakan dalam bentuk: a. bimbingan teknis; b. distribusi alat bantu kerja; dan c. kegiatan lain sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18