Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang PELAKSANAAN UU TENTANG YAYASAN

PP Nomor 63 Tahun 2008

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Nama Yayasan adalah nama diri dari Yayasan yang bersangkutan. 2. Penggabungan . . . 2. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Yayasan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Yayasan lain yang mengakibatkan beralihnya karena hukum semua aktiva dan pasiva dari Yayasan yang menggabungkan diri kepada Yayasan yang menerima penggabungan dan Yayasan yang menggabungkan diri bubar karena hukum tanpa diperlukan likuidasi. 3. Daftar Yayasan adalah daftar yang diadakan oleh Menteri yang memuat catatan resmi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Yayasan. 4. UNDANG-UNDANG adalah UNDANG-UNDANG Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. 5. Orang INDONESIA adalah orang perseorangan warga negara INDONESIA atau badan hukum INDONESIA. 6. Orang Asing adalah orang perseorangan asing atau badan hukum asing. 7. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 37

(1) Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang diakui sebagai badan hukum menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) UNDANG-UNDANG dilakukan oleh organ Yayasan sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan yang bersangkutan. (2) Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan dan mencantumkan: a. seluruh kekayaan Yayasan yang dimiliki pada saat penyesuaian yang dibuktikan dengan : 1) laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengurus Yayasan; atau 2) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi Yayasan yang laporan tahunannya wajib diaudit sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG; b. data . . . b. data mengenai nama dari anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang diangkat pada saat penyesuaian. (3) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disesuaikan dengan UNDANG-UNDANG disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan. (4) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: a. salinan akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan; b. Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA yang memuat akta pendirian Yayasan atau bukti pendaftaran akta pendirian di pengadilan negeri dan izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris; d. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat; e. neraca Yayasan yang ditandatangani oleh semua anggota organ Yayasan atau laporan akuntan publik mengenai kekayaan Yayasan pada saat penyesuaian; f. pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan tahunan bagi Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 UNDANG-UNDANG; dan g. bukti penyetoran biaya penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan dan pengumumannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang PELAKSANAAN UU TENTANG YAYASAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

BAB X

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB XI

Pasal 34

Pasal 35

BAB XII

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

BAB XIII

Pasal 42