Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang RAWA

PP Nomor 73 Tahun 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem. 2. Konservasi Rawa adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Rawa agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang. 3. Pengembangan Rawa adalah upaya untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air pada Rawa. 4. Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan hidup pada Rawa agar tidak menimbulkan kerugian bagi kehidupan. 5. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 6. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 7. Pengaturan Tata Air adalah sistem pengelolaan air pada Rawa beserta prasarananya untuk mendukung kegiatan budi daya. 8. Irigasi Rawa adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air melalui jaringan Irigasi Rawa pada Kawasan Budi Daya pertanian. 9. Sistem Irigasi Rawa adalah kesatuan pengelolaan Irigasi Rawa yang terdiri atas prasarana jaringan Irigasi Rawa, air pada jaringan Irigasi Rawa, manajemen Irigasi Rawa, kelembagaan pengelolaan Irigasi Rawa, dan sumber daya manusia. 10. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. www.djpp.kemenkumham.go.id 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air. 12. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, dan badan usaha.

BAB II

PENETAPAN RAWA

Pasal 4

Koreksi

(1) Rawa meliputi: a. Rawa pasang surut; dan b. Rawa lebak. (2) Rawa pasang surut dan Rawa lebak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fisik dapat berupa: a. Rawa yang masih alami; atau b. Rawa yang telah dikembangkan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Rawa ditetapkan sebagai Rawa pasang surut apabila memenuhi kriteria: a. terletak di tepi pantai, dekat pantai, muara sungai, atau dekat muara sungai; dan b. tergenangi air yang dipengaruhi pasang surut air laut. (2) Rawa ditetapkan sebagai Rawa lebak apabila memenuhi kriteria: a. terletak jauh dari pantai; dan b. tergenangi air akibat luapan air sungai dan/atau air hujan yang menggenang secara periodik atau menerus. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 6

(1) Penetapan Rawa dimulai dengan melakukan inventarisasi Rawa. (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. citra satelit; dan/atau b. foto udara. (3) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Peta Indikatif Sebaran Rawa Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PERATURAN PEMERINTAH ini. (4) Dalam hal telah terdapat peta dasar, inventarisasi dapat dilakukan melalui pengukuran lapangan.

Pasal 7

(1) Terhadap citra satelit dan/atau foto udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan interpretasi dengan tahapan: a. mendelineasi citra satelit yang telah dikoreksi geometrik untuk menentukan: 1. batas Rawa; dan 2. kondisi tata guna lahan; b. memindahkan hasil delineasi citra satelit ke peta dasar yang diselenggarakan oleh instansi yang membidangi penyelenggaraan informasi geospasial dengan skala paling kecil 1:250.000; dan c. menentukan lokasi geografis Rawa berdasarkan wilayah sungai dan wilayah administratif pemerintahan melalui pembacaan peta dasar. (2) Hasil interpretasi citra satelit dan foto udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dengan cara penelusuran lapangan. (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi untuk mendapatkan peta: a. sebaran dan luas Rawa pasang surut yang masih alami dan yang telah dikembangkan; dan b. sebaran dan luas Rawa lebak yang masih alami dan yang telah dikembangkan. (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta Rawa dengan skala paling kecil 1:250.000. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 8

(1) Pengukuran lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan melalui pengukuran polygon dan pengukuran situasi. (2) Hasil pengukuran polygon dan pengukuran situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Rawa dengan skala paling kecil 1:10.000.

Pasal 9

Peta Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai: a. batas wilayah administratif pemerintahan; b. batas wilayah sungai; c. sebaran dan luas Rawa pasang surut alami dengan berbagai karakteristiknya; d. sebaran dan luas kawasan yang telah dibudidayakan pada Rawa pasang surut dengan berbagai karakteristiknya; e. sebaran dan luas Rawa lebak alami dengan berbagai karakteristiknya; dan f. sebaran dan luas kawasan yang telah dibudidayakan pada Rawa lebak dengan berbagai karakteristiknya.

Pasal 10

(1) Peta Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan untuk MENETAPKAN fungsi Rawa. (2) Fungsi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. fungsi lindung; atau b. fungsi budi daya. (3) Rawa ditetapkan sebagai Rawa dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila memenuhi kriteria: a. terdapat gambut dengan kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. berada di hutan konservasi dan/atau hutan lindung; dan/atau c. terdapat spesies atau plasma nutfah endemik yang dilindungi. (4) Rawa yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai Rawa dengan fungsi budi daya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 11

(1) Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan oleh Menteri. (2) Dalam hal Rawa yang akan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat gambut dan/atau berada dalam kawasan hutan, penetapan Rawa dilakukan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. (3) Hasil penetapan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 12

(1) Rawa dengan fungsi lindung dapat diubah menjadi Rawa dengan fungsi budi daya atau bukan Rawa. (2) Perubahan fungsi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila: a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), tidak terpenuhi; b. terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah; dan c. terjadi perubahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. (3) Perubahan fungsi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. (4) Dalam hal Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat gambut dan/atau berada dalam kawasan hutan, perubahan fungsi Rawa ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Rawa diatur dengan Peraturan Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB III

PENGELOLAAN RAWA

Pasal 14

Koreksi

(1) Pengelolaan Rawa dilakukan oleh: a. Menteri, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; b. gubernur, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan c. bupati/walikota, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. (2) Pengelolaan Rawa dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang telah ditetapkan.

Pasal 15

(1) Pengelolaan Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi: a. Konservasi Rawa; b. Pengembangan Rawa; dan c. Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa. (2) Pengelolaan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan kegiatan; dan c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 33

(1) Pengembangan Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b merupakan bagian dari pengembangan sumber daya air. (2) Pengembangan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada Rawa dengan fungsi budi daya. (3) Rawa dengan fungsi lindung hanya dapat dilakukan kegiatan nonpengembangan yang meliputi: a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau b. ekowisata. (4) Pengembangan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara: a. berbasis sumber daya air; dan b. tidak berbasis sumber daya air.

Pasal 34

(1) Pengembangan Rawa berbasis sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a dilakukan melalui Pengaturan Tata Air untuk kegiatan pertanian dan nonpertanian. (2) Pengembangan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. mempertimbangkan karakteristik Rawa; b. mempertimbangkan kearifan lokal; dan c. memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.

Pasal 35

(1) Pengembangan Rawa berbasis sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan setiap orang. (2) Dalam melaksanakan Pengembangan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang Rawa wajib: a. menyediakan prasarana Pengaturan Tata Air sesuai dengan keperluan pemanfaatannya; b. melaksanakan operasi dan pemeliharaan prasarana Pengaturan Tata Air; dan c. melaksanakan rehabilitasi prasarana Pengaturan Tata Air. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Penyediaan prasarana Pengaturan Tata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan teknis; dan b. pelaksanaan konstruksi. (4) Dalam hal pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b telah dinyatakan selesai dan berfungsi, dilakukan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. (5) Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada kawasan Pengembangan Rawa dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan audit kesiapan operasi dan pemeliharaan dari Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (6) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana Pengaturan Tata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pengawasan. (7) Pelaksanaan rehabilitasi prasarana Pengaturan Tata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pengawasan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara audit kesiapan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 36

(1) Pengembangan Rawa berbasis sumber daya air yang dilakukan untuk kegiatan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Rawa. (2) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengembangan jaringan Irigasi Rawa; b. pengelolaan jaringan Irigasi Rawa; c. pengelolaan air Irigasi Rawa; d. partisipasi masyarakat petani; e. pemberdayaan; www.djpp.kemenkumham.go.id f. pengelolaan aset jaringan Irigasi Rawa; g. kelembagaan pengelolaan Irigasi Rawa; h. koordinasi pengelolaan Sistem Irigasi Rawa; i. wewenang dan tanggung jawab; dan j. pengawasan. (3) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pengembangan Rawa tidak berbasis sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan pada Rawa yang: a. masih alami; dan/atau b. telah dikembangkan.

Pasal 39

Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa yang masih alami dilakukan dengan pengawasan dan pemantauan Rawa.

Pasal 40

(1) Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa yang telah dikembangkan dilakukan dengan cara: a. pencegahan daya rusak air; b. penanggulangan daya rusak air; dan c. pemulihan akibat daya rusak air. (2) Pencegahan daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. Pengaturan Tata Air; dan b. sosialisasi kepada masyarakat. (3) Penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan yang dapat mengurangi kerugian atau kerusakan yang lebih besar. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Dalam hal daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kerusakan kualitas tanah, penanggulangan kerusakan kualitas tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pemulihan akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan: a. penghentian sumber kerusakan dan pembersihan unsur perusak; b. restorasi; dan/atau c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 41

(1) Rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ditindaklanjuti dengan melaksanakan studi kelayakan untuk menyusun program pengelolaan Rawa. (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup masing-masing fungsi Rawa yang tercantum dalam rencana pengelolaan sumber daya air. (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (4) Dalam hal pada Rawa terdapat gambut dan/atau berada pada kawasan hutan, program pengelolaan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disusun dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 42

(1) Program yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dirinci ke dalam rencana kegiatan. (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan: a. manfaat dan dampak jangka panjang; b. kebutuhan hidup bagi masyarakat; www.djpp.kemenkumham.go.id c. penggunaan teknologi yang ramah lingkungan; d. biaya pengoperasian dan pemeliharaan yang efisien; e. ketahanan terhadap perubahan kondisi alam; dan f. keberlanjutan fungsi Rawa. (3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rencana kegiatan pengelolaan Rawa lebak; dan b. rencana kegiatan pengelolaan Rawa pasang surut.

Pasal 43

(1) Dalam hal program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) belum ditetapkan karena belum ada rencana pengelolaan sumber daya air, kegiatan pengelolaan Rawa dilakukan berdasarkan: a. rencana pengelolaan Rawa pasang surut; dan/atau b. rencana kegiatan interim untuk pengelolaan Rawa lebak. (2) Pengelolaan Rawa yang dilakukan berdasarkan rencana kegiatan interim untuk pengelolaan Rawa lebak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk untuk kegiatan penyediaan prasarana Pengaturan Tata Air. (3) Kegiatan penyediaan prasarana Pengaturan Tata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air.

Pasal 44

(1) Rencana pengelolaan Rawa pasang surut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a disusun oleh Menteri. (2) Rencana pengelolaan Rawa pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kesatuan hidrologi Rawa pasang surut. (3) Dalam menyusun rencana pengelolaan Rawa pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mengikutsertakan gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (4) Rencana pengelolaan Rawa pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan bagi penyusunan dan/atau perubahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 45

(1) Rencana kegiatan interim untuk pengelolaan Rawa lebak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Rencana kegiatan interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan dari wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. (3) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh dewan sumber daya air provinsi.

Pasal 46

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan: a. fisik dan nonfisik Konservasi Rawa, Pengembangan Rawa, dan Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa; dan b. operasi dan pemeliharaan prasarana Pengaturan Tata Air Rawa.

Pasal 47

(1) Pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan sendiri berdasarkan izin. (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas operasi dan pemeliharaan kegiatan fisik. (3) Dalam hal tertentu pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik dapat dilakukan tanpa izin.

Pasal 48

(1) Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana Pengaturan Tata Air Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan melalui kegiatan: a. pengaturan dan pengalokasian air; b. pemeliharaan untuk pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana Pengaturan Tata Air Rawa; dan c. perbaikan terhadap kerusakan prasarana Pengaturan Tata Air Rawa. (2) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Rawa dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan Konservasi Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 32, Pengembangan Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37, dan Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara operasi dan pemeliharaan prasarana Pengaturan Tata Air Rawa diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 49

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan evaluasi hasil pemantauan. (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja dan/atau peninjauan ulang rencana pengelolaan Rawa.

BAB 1

Umum

Pasal 16

Koreksi

Konservasi Rawa dilakukan melalui: a. pelindungan dan pelestarian Rawa; b. pengawetan air pada Rawa; dan www.djpp.kemenkumham.go.id c. pencegahan pencemaran air pada Rawa.

Pasal 17

Koreksi

Pelindungan dan pelestarian Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui: a. pemeliharaan kelangsungan fungsi Rawa sebagai resapan air dan daerah tangkapan air; b. pengendalian pemanfaatan Rawa dengan fungsi budi daya; dan c. pengaturan sempadan Rawa.

Pasal 18

(1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi Rawa sebagai resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan pada Rawa dengan fungsi lindung. (2) Pemeliharaan kelangsungan fungsi Rawa sebagai resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 19

(1) Pengendalian pemanfaatan Rawa dengan fungsi budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan pada Rawa bergambut dan Rawa tidak bergambut. (2) Pengendalian pemanfaatan Rawa dengan fungsi budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengaturan: a. muka air; dan b. sirkulasi air.

Pasal 20

Pengaturan muka air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan: a. kebutuhan peruntukan pemanfaatan Rawa; dan b. karakteristik hidrotopografi, khusus untuk Rawa lebak.

Pasal 21

Pengaturan sirkulasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengganti air secara periodik sesuai dengan tingkat kemasamannya dan kegaramannya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 22

(1) Pengendalian pemanfaatan Rawa dengan fungsi budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan. (2) Pengendalian pemanfaatan Rawa dengan fungsi budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 23

Dalam hal pada Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 terdapat gambut, pengendalian pemanfaatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian pemanfaatan Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 25

(1) Pengaturan sempadan Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi: a. penetapan sempadan Rawa; dan b. pengendalian pemanfaatan sempadan Rawa. (2) Sempadan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan zona yang berfungsi sebagai penyangga: a. antara Rawa fungsi lindung dengan Rawa fungsi budi daya; b. antara Rawa fungsi lindung dengan sungai, wilayah pesisir, dan/atau dengan ekosistem darat; dan/atau c. antara Rawa fungsi budi daya dengan sungai, wilayah pesisir, dan/atau dengan ekosistem darat.

Pasal 26

(1) Penetapan sempadan Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Dalam hal pada Rawa terdapat gambut, penetapan sempadan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, www.djpp.kemenkumham.go.id gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rekomendasi teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (3) Dalam hal Rawa berada dalam kawasan hutan, penetapan sempadan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rekomendasi teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 27

(1) Pengendalian pemanfaatan sempadan Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. pelarangan pemanfaatan sempadan Rawa kecuali untuk kegiatan tertentu atau bangunan utilitas; dan b. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan sempadan Rawa. (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kegiatan penelitian; b. kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau c. upaya mempertahankan fungsi sempadan Rawa. (3) Kegiatan tertentu atau bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sempadan Rawa dan pengendalian pemanfaatan sempadan Rawa diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB 2

Pelindungan dan Pelestarian Rawa

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian pemanfaatan Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sempadan Rawa dan pengendalian pemanfaatan sempadan Rawa diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29

Pengawetan air pada Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan pada Rawa dengan fungsi lindung dan Rawa dengan fungsi budi daya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 30

Pengawetan air pada Rawa dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 31

(1) Pengawetan air pada Rawa dengan fungsi budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan pada Rawa yang: a. masih alami; dan b. telah dikembangkan. (2) Pengawetan air pada Rawa yang masih alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara pelindungan dan pengamanan kuantitas sumber daya air beserta ekosistemnya. (3) Pengawetan air pada Rawa yang telah dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara: a. pembuatan prasarana yang berfungsi sebagai tampungan air; b. penghematan penggunaan air; c. pengendalian muka air; dan/atau d. pencegahan kehilangan air. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawetan air pada Rawa dengan fungsi budi daya diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB Ketiga

Pengembangan Rawa

Pasal 33

Koreksi

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pengembangan Rawa tidak berbasis sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kelima

Perencanaan

Pasal 41

Koreksi

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

BAB IV

SISTEM INFORMASI RAWA

Pasal 50

Koreksi

(1) Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan sistem informasi Rawa. (2) Sistem informasi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem informasi sumber daya air. (3) Sistem informasi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi mengenai: a. Rawa; b. prasarana dan sarana; dan c. institusi pengelola. (4) Sistem informasi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui sesuai dengan kebutuhan. (5) Sistem informasi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka serta dapat diakses oleh setiap orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

(1) Penyelenggaraan sistem informasi Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Setiap orang dapat menyelenggarakan sistem informasi yang terkait dengan Rawa untuk kepentingan sendiri. (3) Informasi yang dihasilkan dari sistem informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan kepada dan/atau dapat diakses oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota.

Pasal 52

(1) Informasi mengenai Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat: a. peta Rawa; b. rencana tata ruang; c. hidrometeorologi dan hidrogeologi; d. tata guna lahan; e. hidrologi dan kualitas air; f. satuan hidrologi Rawa pasang surut; g. ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana; h. keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; i. kebijakan; j. kelembagaan; dan k. kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. (2) Informasi mengenai prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b paling sedikit memuat: a. prasarana Pengaturan Tata Air; b. prasarana transportasi air; dan c. peralatan sistem informasi. (3) Informasi mengenai institusi pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c paling sedikit memuat: a. nama penyelenggara sistem informasi; dan b. alamat penyelenggara sistem informasi.

Pasal 53

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ditugaskan menangani sistem informasi Rawa. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 54

(1) Penyelenggaraan sistem informasi Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilakukan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi sistem informasi Rawa. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V

PERIZINAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

Koreksi

(1) Setiap orang dan instansi pemerintah yang melakukan kegiatan pada Rawa wajib memperoleh izin. (2) Kegiatan pada Rawa yang wajib memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengembangan Rawa; b. pelaksanaan konstruksi untuk utilitas umum pada Rawa; c. pemanfaatan air Rawa, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari- hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi; d. pemanfaatan Rawa sebagai sumber air; e. pemanfaatan air Rawa di kawasan hutan; f. pembuangan air limbah ke Rawa; g. pengambilan komoditas tambang di Rawa; dan h. pemanfaatan prasarana Pengaturan Tata Air untuk transportasi. (3) Izin Pengembangan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. izin prinsip untuk melakukan studi kelayakan pengembangan dan perencanaan teknis prasarana Pengaturan Tata Air; b. izin pelaksanaan konstruksi prasarana Pengaturan Tata Air; dan c. izin pemanfaatan prasarana Pengaturan Tata Air. (4) Dalam hal kegiatan pada Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c berada dalam kawasan hutan, diperlukan izin penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

Pasal 56

(1) Izin prinsip untuk Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a diberikan oleh: www.djpp.kemenkumham.go.id a. Menteri, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; b. gubernur, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan c. bupati/walikota, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang telah ditetapkan. (3) Dalam hal rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai belum ditetapkan, izin prinsip Pengembangan Rawa pasang surut dapat diberikan berdasarkan rencana pengelolaan Rawa pasang surut. (4) Dalam hal Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam kawasan hutan, pemberian izin prinsip dilakukan setelah memperoleh rekomendasi teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan kecuali untuk kawasan hutan yang pengelolaannya telah dilimpahkan kepada badan usaha milik negara di bidang kehutanan.

Pasal 57

(1) Studi kelayakan pengembangan dan perencanaan teknis prasarana Pengaturan Tata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a yang dilakukan oleh setiap orang dan instansi pemerintah pada Rawa lebak harus mendapatkan persetujuan Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Studi kelayakan pengembangan dan perencanaan teknis prasarana Pengaturan Tata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a yang dilakukan oleh setiap orang dan instansi pemerintah pada Rawa pasang surut harus mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 58

(1) Izin pelaksanaan konstruksi prasarana Pengaturan Tata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b pada kawasan Pengembangan Rawa diberikan oleh: a. Menteri, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; b. gubernur, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan www.djpp.kemenkumham.go.id c. bupati/walikota, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air. (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil studi kelayakan pengembangan dan perencanaan teknis prasarana Pengaturan Tata Air.

Pasal 59

(1) Izin pemanfaatan prasarana Pengaturan Tata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf c diberikan oleh: a. Menteri, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; b. gubernur, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan c. bupati/walikota, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air. (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil kajian pelaksanaan konstruksi prasarana Pengaturan Tata Air.

Pasal 60

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d diberikan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, setelah mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air. (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf e diberikan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk izin usaha jasa pemanfaatan sumber daya air setelah mendapat rekomendasi teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan kecuali untuk kawasan hutan yang pengelolaannya telah dilimpahkan kepada badan usaha milik negara di bidang kehutanan. (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf g diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, setelah mendapat rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air. (5) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf h diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

(1) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tidak berbasis sumber daya air, izin prinsip diberikan setelah Rawa ditetapkan menjadi bukan Rawa oleh Menteri. (2) Penetapan Rawa menjadi bukan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu masukan untuk perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.

Pasal 62

Pemegang izin kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) wajib: a. melindungi dan memelihara fungsi Rawa sebagai sumber daya air; b. meminimalkan dampak negatif; c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan fungsi Rawa dari pencemaran; d. mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan kegiatan pada Rawa; dan e. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin melakukan kegiatan pada Rawa diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 64

(1) Menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi tentang perizinan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang RAWA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

BAB Kesatu

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

BAB 1

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 2

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB 3

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB 4

Pasal 32