Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang MEKANISME IMBAL DAGANG DALAM PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DARI LUAR NEGERI

PP Nomor 76 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PELAKSANAAN IMBAL DAGANG, KANDUNGAN LOKAL, DAN/ATAU OFSET

Pasal 5

(1) Besaran kewajiban Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset paling rendah 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai kontrak. (2) Besaran . . . (2) Besaran kewajiban Kandungan Lokal dan/atau Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak dengan peningkatan 10% (sepuluh persen) setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Koreksi

Pelaksanaan Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset meliputi: a. Penetapan jenis produk; b. Penentuan komponen; c. Penetapan prioritas pelaksana.

Pasal 7

(1) Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan keputusan MENETAPKAN jenis produk untuk pelaksanaan Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset. (2) Penetapan jenis produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel: a. arah kemandirian dan daya saing Industri Pertahanan; b. kemampuan Industri Pertahanan; c. kebutuhan Alpalhankam; d. kemampuan teknologi, rancang bangun, dan rekayasa; e. kemampuan sumber daya manusia; f. ketersediaan sarana dan prasarana; g. pengembangan pemasaran; dan/atau h. dampak terhadap perekonomian nasional. Bagian ...

Pasal 19

(1) Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan keputusan MENETAPKAN prioritas pelaksana Imbal dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset. (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. industri alat utama; b. industri komponen utama dan/atau penunjang; c. industri komponen; d. industri bahan baku; e. industri lainnya di luar Industri Pertahanan; f. lembaga penelitian dan pengembangan; dan g. pendidikan tinggi. (3) Penetapan prioritas pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel: a. arah kemandirian dan daya saing Industri Pertahanan; b. kemampuan Industri Pertahanan; c. kebutuhan Alpalhankam; d. kemampuan teknologi, rancang bangun, dan rekayasa; e. kemampuan sumber daya manusia; f. ketersediaan sarana prasarana; g. pengembangan pemasaran; dan/atau h. dampak terhadap perekonomian nasional.

BAB 1

Imbal Dagang

Pasal 8

Koreksi

Imbal Dagang dalam pengadaan Alpalhankam dari luar negeri dilakukan melalui: a. barter; dan/atau b. imbal beli.

Pasal 9

Koreksi

(1) Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan keputusan menentukan komponen Imbal Dagang. (2) Komponen Imbal Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. barang dan/atau jasa Industri Pertahanan; b. barang industri manufaktur; dan/atau c. produk lainnya yang berdampak positif bagi perekonomian nasional.

Pasal 10

(1) Penentuan Imbal Dagang dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai komponen Imbal Dagang. (2) Nilai komponen Imbal Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara nilai item komponen Imbal Dagang dengan faktor pengali komponen Imbal Dagang. (3) Nilai item komponen Imbal Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai perkiraan harga. (4) Faktor pengali komponen Imbal Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai dari hasil perhitungan dampak komponen Imbal Dagang terhadap pengembangan perekonomian nasional. Paragraf ...

Pasal 11

Pengadaan Alpalhankam dari luar negeri harus memenuhi besaran Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 12

(1) Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan keputusan menentukan komponen Kandungan Lokal. (2) Komponen Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rancang bangun; b. perekayasaan; c. hak atas kekayaan intelektual; d. bahan baku; e. biaya sarana dan prasarana; f. pendidikan dan pelatihan; g. biaya tenaga kerja; dan/atau h. pelayanan purna jual.

Pasal 13

(1) Penentuan Kandungan Lokal dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai komponen Kandungan Lokal. (2) Nilai komponen Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara nilai item komponen Kandungan Lokal dengan faktor pengali komponen Kandungan Lokal. (3) Nilai item komponen Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai perkiraan harga. (4) Faktor pengali komponen Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai dari hasil perhitungan dampak komponen Kandungan Lokal terhadap pengembangan perekonomian Industri Pertahanan. Paragraf . . .

BAB 2

Kandungan Lokal

Pasal 11

Koreksi

Pengadaan Alpalhankam dari luar negeri harus memenuhi besaran Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 12

Koreksi

(1) Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan keputusan menentukan komponen Kandungan Lokal. (2) Komponen Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rancang bangun; b. perekayasaan; c. hak atas kekayaan intelektual; d. bahan baku; e. biaya sarana dan prasarana; f. pendidikan dan pelatihan; g. biaya tenaga kerja; dan/atau h. pelayanan purna jual.

Pasal 13

(1) Penentuan Kandungan Lokal dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai komponen Kandungan Lokal. (2) Nilai komponen Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara nilai item komponen Kandungan Lokal dengan faktor pengali komponen Kandungan Lokal. (3) Nilai item komponen Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai perkiraan harga. (4) Faktor pengali komponen Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai dari hasil perhitungan dampak komponen Kandungan Lokal terhadap pengembangan perekonomian Industri Pertahanan. Paragraf . . .

Pasal 14

(1) Pengadaan Alpalhankam dari luar negeri harus memenuhi besaran Ofset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (2) Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk: a. kegiatan yang berkaitan langsung dengan Alpalhankam yang dibeli; dan/atau b. kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan Alpalhankam yang dibeli.

Pasal 15

(1) Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan keputusan menentukan komponen Ofset. (2) Komponen Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perawatan dan pemeliharaan; b. overhaul, refurbishment, dan modifikasi; c. retrofit dan upgrade; d. produksi berdasarkan lisensi; e. saham patungan; f. beli kembali; g. produksi bersama; h. subkontrak; i. pengembangan kompetensi pada penelitian dan pengembangan; j. pengembangan bersama; k. alih teknologi; l. alih kompetensi melalui penelitian dan pendidikan; m. pengembangan pemasaran produk Industri Pertahanan; dan/atau n. investasi untuk industri manufaktur.

Pasal 16

Ofset tidak dapat diganti dengan pembayaran tunai. Pasal . . .

Pasal 17

(1) Penentuan Ofset dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai komponen Ofset. (2) Nilai komponen Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara nilai item komponen Ofset dengan faktor pengali komponen Ofset. (3) Nilai item komponen Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai perkiraan harga. (4) Faktor pengali komponen Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai dari hasil perhitungan dampak komponen Ofset terhadap pengembangan perekonomian industri manufaktur.

BAB 3

Ofset

Pasal 14

Koreksi

(1) Pengadaan Alpalhankam dari luar negeri harus memenuhi besaran Ofset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (2) Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk: a. kegiatan yang berkaitan langsung dengan Alpalhankam yang dibeli; dan/atau b. kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan Alpalhankam yang dibeli.

Pasal 15

Koreksi

(1) Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan keputusan menentukan komponen Ofset. (2) Komponen Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perawatan dan pemeliharaan; b. overhaul, refurbishment, dan modifikasi; c. retrofit dan upgrade; d. produksi berdasarkan lisensi; e. saham patungan; f. beli kembali; g. produksi bersama; h. subkontrak; i. pengembangan kompetensi pada penelitian dan pengembangan; j. pengembangan bersama; k. alih teknologi; l. alih kompetensi melalui penelitian dan pendidikan; m. pengembangan pemasaran produk Industri Pertahanan; dan/atau n. investasi untuk industri manufaktur.

Pasal 16

Ofset tidak dapat diganti dengan pembayaran tunai. Pasal . . .

Pasal 17

(1) Penentuan Ofset dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai komponen Ofset. (2) Nilai komponen Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara nilai item komponen Ofset dengan faktor pengali komponen Ofset. (3) Nilai item komponen Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai perkiraan harga. (4) Faktor pengali komponen Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai dari hasil perhitungan dampak komponen Ofset terhadap pengembangan perekonomian industri manufaktur.

Pasal 18

(1) Nilai item dan faktor pengali komponen Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 17 ditentukan oleh Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan keputusan. (2) Nilai item dan faktor pengali komponen Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel: a. arah kemandirian dan daya saing Industri Pertahanan; b. kemampuan Industri Pertahanan; c. kebutuhan Alpalhankam; d. kemampuan teknologi, rancang bangun, dan rekayasa; e. kemampuan sumber daya manusia; f. ketersediaan sarana dan prasarana; g. pengembangan pemasaran; dan/atau h. dampak terhadap perekonomian nasional. Bagian ...

BAB IV

VERIFIKASI

Pasal 20

Koreksi

(1) Pengadaan Alpalhankam dari luar negeri melalui mekanisme Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset dilakukan verifikasi. (2) Verifikasi . . . (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai besaran nilai Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset berdasarkan penentuan nilai item dan faktor pengali yang ditetapkan oleh Ketua Harian KKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap dokumen penawaran Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset.

Pasal 21

Verifikasi dilakukan sebelum kontrak pengadaan Alpalhankam.

Pasal 22

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan secara internal atau eksternal. (2) Verifikasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing kementerian atau lembaga yang melakukan pengadaan Alpalhankam. (3) Verifikasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga verifikasi independen. (4) Lembaga verifikasi independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah yang terakreditasi. (5) Penunjukan lembaga verifikasi independen dilakukan oleh masing-masing kementerian atau lembaga yang melakukan pengadaan Alpalhankam.

Pasal 23

(1) Verifikasi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan mempertimbangkan jenis Alpalhankam yang strategis dan/atau besaran nilai pengadaan Alpalhankam. (2) Ketentuan mengenai jenis Alpalhankam yang strategis dan/atau besaran nilai pengadaan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan keputusan. Pasal ...

Pasal 24

(1) Lembaga verifikasi wajib merahasiakan data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan verifikasi. (2) Lembaga verifikasi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang MEKANISME IMBAL DAGANG DALAM PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DARI LUAR NEGERI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 1

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 3

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 4

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27