Pasal I
PERATURAN PEMERINTAH Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional INDONESIA dan Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA Menjadi Pegawai Negerai Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4085) yang telah dua kali diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH:
a. Nomor 4 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2002 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4173); dan
b. Nomor 21 . . .
b. Nomor 21 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2002 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4198) diubah sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
”Pasal 9
Selain oleh Pegawai Negeri Sipil, jabatan struktural tertentu pada instansi sipil:
a. Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
b. Departemen Pertahanan;
c. Sekretariat Militer PRESIDEN;
d. Badan Intelijen Negara;
e. Lembaga Sandi Negara;
f. Lembaga Ketahanan Nasional;
g. Dewan Ketahanan Nasional;
h. Badan S.A.R. Nasional;
i. Badan Narkotika Nasional; dan
j. Mahkamah Agung dapat diduduki oleh Anggota Tentara Nasional INDONESIA dan Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA tanpa dialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini.”