Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

PP Nomor 85 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

TATA CARA HUBUNGAN KERJA SAMA BPJS DENGAN ORGANISASI ATAU LEMBAGA LAIN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

Pasal 6

(1) BPJS dalam melaksanakan tugasnya, dapat melakukan kerja sama dengan organisasi atau lembaga lain dalam negeri dan luar negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas BPJS atau meningkatkan kualitas pelayanannya kepada peserta. (3) Tugas BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta; b. memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja; c. menerima bantuan iuran dari Pemerintah; d. mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta; e. mengumpulkan dan mengelola data peserta program Jaminan Sosial; f. membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan g. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada peserta dan masyarakat.

Pasal 7

Organisasi atau lembaga lain dalam negeri terdiri atas: a. BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan; b. Pemberi kerja; c. bank dan lembaga keuangan; d. organisasi profesi; e. fasilitas kesehatan; f. organisasi kemasyarakatan; g. lembaga adat; h. organisasi pekerja/buruh; i. asosiasi pengusaha; j. badan usaha; dan k. organisasi atau lembaga terkait.

Pasal 8

(1) Hubungan kerja sama BPJS dengan organisasi atau lembaga lain dalam negeri dilaksanakan di bidang: www.djpp.kemenkumham.go.id a. pendaftaran Peserta; b. pemungutan dan pengumpulan Iuran dari Peserta dan/atau Pemberi Kerja; c. pengumpulan dan pemutakhiran data Peserta program Jaminan Sosial; d. pembayaran manfaat dan/atau pembiayaan pelayanan kesehatan sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti dan pemberian informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada masyarakat; dan/atau e. kerja sama lain yang disepakati bersama. (2) Hubungan kerja sama BPJS dengan organisasi atau lembaga lain dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan organisasi atau lembaga lain dalam negeri yang bersangkutan.

Pasal 9

(1) Hubungan kerja sama BPJS dengan organisasi atau lembaga lain dalam negeri dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama. (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dapat dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman, kerja sama operasional, atau bentuk lain yang disepakati bersama.

Pasal 10

BPJS dan organisasi atau lembaga lain dalam negeri dalam membuat perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Organisasi atau lembaga lain luar negeri terdiri atas: a. penyelenggara Jaminan Sosial di negara lain; dan/atau b. organisasi atau lembaga lain di negara lain.

Pasal 12

(1) Hubungan kerja sama BPJS dengan organisasi atau lembaga lain luar negeri dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Perjanjian kerja sama BPJS dengan organisasi atau lembaga lain luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan: a. pertukaran informasi penyelenggaraan Jaminan Sosial; b. layanan manfaat lintas negara; c. pendidikan dan pelatihan; d. seminar, loka karya, pertemuan ilmiah; e. pemanfaatan teknologi informasi; f. penelitian dan pengembangan penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan/atau g. kerjasama lain yang disepakati bersama. (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis.

Pasal 13

(1) Perjanjian kerja sama BPJS dengan organisasi atau lembaga lain luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan ketentuan: a. mengutamakan kepentingan nasional; b. organisasi dan/atau lembaga lain di luar negeri mempunyai reputasi internasional yang baik dalam pengembangan sistem Jaminan Sosial. (2) Perjanjian kerjasama BPJS dengan organisasi atau lembaga lain luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan, akuntabel, berkeadilan, dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas BPJS atau kualitas pelayanan kepada peserta.

Pasal 14

BPJS dan organisasi atau lembaga lain luar negeri dalam melakukan perjanjian kerjasama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEANGGOTAAN BPJS DALAM ORGANISASI ATAU LEMBAGA INTERNASIONAL

Pasal 15

(1) BPJS dapat menjadi anggota organisasi atau lembaga internasional di bidang Jaminan Sosial. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Keanggotaan BPJS dalam organisasi atau lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan: a. atas nama BPJS; atau b. untuk bertindak mewakili Negara Republik INDONESIA.

Pasal 16

Keanggotaan BPJS pada organisasi atau lembaga internasional di bidang Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan syarat serta tata cara yang ditentukan oleh organisasi atau lembaga internasional yang bersangkutan.

Pasal 17

(1) Tata cara pendaftaran keanggotaan BPJS dalam organisasi atau lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan: a. BPJS mengajukan permohonan pendaftaran keanggotaan kepada organisasi atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau statuta organisasi atau lembaga internasional yang bersangkutan; b. kontribusi keanggotaan BPJS pada organisasi atau lembaga internasional dibebankan pada anggaran BPJS. (2) BPJS menyampaikan tembusan permohonan pendaftaran dan salinan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian Luar Negeri dan Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Pasal 18

Tata cara pendaftaran keanggotaan BPJS dalam organisasi atau lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. BPJS menyampaikan rencana untuk menjadi anggota organisasi atau lembaga internasional kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional yang memuat keterangan mengenai: 1. identitas organisasi atau lembaga internasional; 2. maksud dan tujuan keanggotaan; 3. besaran kontribusi yang wajib ditanggung/dibayar oleh pemerintah INDONESIA sebagai implikasi dari keanggotaan tersebut; 4. manfaat menjadi anggota organisasi atau lembaga internasional untuk kemajuan BPJS dalam menjalankan tugasnya; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 5. anggaran dasar atau statuta organisasi atau lembaga internasional yang mengharuskan keanggotaan atas nama negara. b. Dewan Jaminan Sosial Nasional menyampaikan usulan rencana keanggotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kementerian Luar Negeri. c. Kementerian Luar Negeri mengoordinasikan pembahasan usulan rencana keanggotaan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan kementerian teknis terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam hal tidak mendapat persetujuan dari Menteri Luar Negeri, BPJS tidak dapat mendaftarkan diri menjadi anggota organisasi atau lembaga internasional.