Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

PP Nomor 88 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

TATA CARA PEMBINAAN

Pasal 8

Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan cara: a. koordinasi; b. sosialisasi peraturan perundang-undangan; c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi; d. pendidikan dan pelatihan; e. penelitian dan pengembangan; f. pendampingan dan pemberdayaan; dan/atau g. pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi.

Pasal 9

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan kegiatan sinkronisasi dan evaluasi antar-pemerintahan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dalam rangka: a. merumuskan dan MENETAPKAN kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman; www.djpp.kemenkumham.go.id b. mengawasi dan mengendalikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau c. pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal.

Pasal 10

(1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8

huruf b di bidang perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Menteri kepada gubernur dan/atau bupati/walikota. (2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sinkronisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; b. standar pelayanan minimal di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau c. sinkronisasi kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 11

(1) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan terhadap kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. (2) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka: a. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perumahan dan kawasan permukiman; b. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang- undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah; www.djpp.kemenkumham.go.id c. melakukan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; d. mengelola prasarana, sarana, dan utilitas umum; e. mengelola bagian bersama dan benda bersama rumah susun; dan/atau f. memfasilitasi kerjasama antara Pemerintah dan badan hukum di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 12

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup materi: a. teknis manajerial; b. penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau c. keahlian perencanaan dan perancangan rumah serta perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum. (3) Keahlian perencanaan dan perancangan rumah serta perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan sertifikat keahlian, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 13

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah, perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dimaksudkan untuk: www.djpp.kemenkumham.go.id a. menganalisis pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; b. menghasilkan teknologi perumahan dan kawasan permukiman yang bermanfaat, aplikatif, inovatif, dan kompetitif serta berwawasan lingkungan; dan c. memberikan acuan terhadap substansi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perumahan dan kawasan permukiman. (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan. (3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

(1) Pendampingan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan kebijakan tingkat nasional dan/atau tingkat daerah. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan petunjuk pelaksanaan atau petujuk teknis pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan.

Pasal 16

Pemberdayaan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan melalui: a. fasilitasi forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; b. mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan c. meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 17

(1) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dalam rangka memberikan informasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada pemangku kepentingan. (2) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. teknologi rancang bangun; b. bahan bangunan; c. produk hukum; d. program dan kegiatan; e. pengaduan masyarakat; dan f. informasi publik lainnya.

Pasal 18

(1) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi dilakukan melalui menyusun dan menyediakan basis data, pemutakhiran data, jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak. (2) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh sumber daya manusia serta prasarana dan sarana kerja.