Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PERBENDAHARAAN NEGARA

UU Nomor 1 Tahun 2004

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan: 1. Perbendaharaan ... 1. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. 2. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. 3. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 6. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. 7. Piutang ... 7. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. 8. Utang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 9. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 10. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. 13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah. 14. Bendahara ... 14. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. 15. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 16. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. 17. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. 18. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah. 19. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara/ lembaga yang bersangkutan. 20. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/ lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara. 21. Pejabat ... 21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/ dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 22. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 23. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 24. Bank Sentral adalah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar 1945 Pasal 23D.

BAB II

PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA

Pasal 4

Koreksi

(1) Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. (2) Menteri/… (2) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berwenang: a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; b. menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; c. MENETAPKAN pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara; d. MENETAPKAN pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang; e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; f. MENETAPKAN pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran; g. menggunakan barang milik negara; h. MENETAPKAN pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara; i. mengawasi pelaksanaan anggaran; j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

Pasal 5

Gubernur/bupati/walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah: a. MENETAPKAN kebijakan tentang pelaksanaan APBD; b. MENETAPKAN ... b. MENETAPKAN Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran; c. MENETAPKAN pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; d. MENETAPKAN pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; e. MENETAPKAN pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; f. MENETAPKAN pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Pasal 6

(1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. (2) Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang: a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; e. mengelola utang dan piutang; f. menggunakan ... f. menggunakan barang milik daerah; g. mengawasi pelaksanaan anggaran; h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Pasal 7

(1) Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara. (2) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang: a. MENETAPKAN kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara; b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; c. melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara; d. MENETAPKAN sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara; e. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara; f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara; g. menyimpan uang negara; h. menempatkan ... h. menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi; i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara; j. melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah; k. memberikan pinjaman atas nama pemerintah; l. melakukan pengelolaan utang dan piutang negara; m. mengajukan rancangan PERATURAN PEMERINTAH tentang standar akuntansi pemerintahan; n. melakukan penagihan piutang negara; o. MENETAPKAN sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara; p. menyajikan informasi keuangan negara; q. MENETAPKAN kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara; r. menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak; s. menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pasal 8

(1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. (2) Tugas … (2) Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawab- kan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. (3) Kuasa Bendahara Umum Negara melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c. (4) Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban memerintahkan penagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan anggaran. (5) Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran.

Pasal 9

(1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum Daerah. (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang: a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; e. melaksanakan ... e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; h. menyimpan uang daerah; i. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi; j. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah; k. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; l. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; m. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; n. melakukan penagihan piutang daerah; o. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; p. menyajikan informasi keuangan daerah; q. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. Bagian ...

Pasal 10

(1) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. (2) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. (3) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pejabat Fungsional. (4) Jabatan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Bendahara Umum Negara. (5) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan tersebut. BAB III ...

BAB Kedua

Bendahara Umum Negara/Daerah

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/DAERAH

Pasal 11

Koreksi

Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 12

Koreksi

(1) APBN dalam satu tahun anggaran meliputi: a. hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; b. kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (2) Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 13

(1) APBD dalam satu tahun anggaran meliputi: a. hak ... a. hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; b. kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (2) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 14

(1) Setelah APBN ditetapkan, Menteri Keuangan memberitahukan kepada semua menteri/pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara/lembaga. (2) Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh PRESIDEN. (3) Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai, … dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan. (4) Pada dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungan kementerian negara yang bersangkutan. (5) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, kuasa bendahara umum negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 15

(1) Setelah APBD ditetapkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memberitahukan kepada semua kepala satuan kerja perangkat daerah agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah. (2) Kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota. (3) Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. (4) Dokumen ... (4) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disampaikan kepada Kepala satuan kerja perangkat daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 16

(1) Setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. (2) Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH. (3) Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran. (4) Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah. Bagian ...

Pasal 17

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan. (2) Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Pasal 18

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD. (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang: a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per- syaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa; c. meneliti ... c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; d. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD. (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 19

(1) Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. (2) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban untuk: a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara; e. menolak … e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 20

(1) Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah. (2) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk: a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 21

(1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna ... Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah : a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. (4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi. (5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. (6) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH.

BAB Kedua

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

BAB Keempat

Pelaksanaan Anggaran Belanja

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

PENGELOLAAN UANG

Pasal 22

Koreksi

(1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah. (2) Dalam ... (2) Dalam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Keuangan membuka Rekening Kas Umum Negara. (3) Uang negara disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral. (4) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran negara, Bendahara Umum Negara dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank umum. (5) Rekening Penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan negara setiap hari. (6) Saldo Rekening Penerimaan setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral. (7) Dalam hal kewajiban penyetoran tersebut secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Bendahara Umum Negara mengatur penyetoran secara berkala. (8) Rekening Pengeluaran pada bank umum diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral. (9) Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBN.

Pasal 23

(1) Pemerintah Pusat memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank sentral. (2) Jenis ... (2) Jenis dana, tingkat bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank sentral, ditetapkan berdasarkan kesepakatan Gubernur bank sentral dengan Menteri Keuangan.

Pasal 24

(1) Pemerintah Pusat/Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum. (2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Pusat/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku. (3) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan.

Pasal 25

(1) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah merupakan Pendapatan Negara/Daerah. (2) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum dibebankan pada Belanja Negara/Daerah. Pasal 26 ...

Pasal 26

(1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam hal tertentu dapat menunjuk badan lain untuk melaksanakan penerimaan dan/atau pengeluaran negara untuk mendukung kegiatan operasional kementerian negara/lembaga. (2) Penunjukan badan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu kontrak kerja. (3) Badan lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala kepada Bendahara Umum Negara mengenai pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 27

(1) Dalam rangka penyelenggaraan rekening Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota. (2) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota. (3) Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari. (4) Saldo Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah. (5) Rekening ... (5) Rekening Pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah. (6) Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 28

(1) Pokok-pokok mengenai pengelolaan uang negara/daerah diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH setelah dilakukan konsultasi dengan bank sentral. (2) Pedoman lebih lanjut mengenai pengelolaan uang negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan pengelolaan uang daerah selanjutnya diatur dengan peraturan daerah.

Pasal 29

(1) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan … di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan dari Bendahara Umum Negara. (2) Menteri/pimpinan lembaga mengangkat bendahara untuk menatausahakan penerimaan negara di lingkungan kementerian negara/lembaga. (3) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

(1) Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara untuk menatausahakan penerimaan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Pasal 31

(1) Menteri/pimpinan lembaga dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. (2) Menteri/... (2) Menteri/pimpinan lembaga mengangkat bendahara untuk mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga. (3) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

(1) Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan satuan kerja perangkat daerah. (2) Gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara untuk mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran satuan kerja perangkat daerah.

BAB V

PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG

Pasal 33

Koreksi

(1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG tentang APBN. (2) Pemerintah ... (2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada lembaga asing sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG tentang APBN. (3) Tata cara pemberian pinjaman atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Pasal 34

(1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu. (2) Piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Piutang negara/daerah jenis tertentu mempunyai hak mendahulu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

(1) Penyelesaian piutang negara/daerah yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam UNDANG-UNDANG. (2) Penyelesaian ... (2) Penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut piutang negara ditetapkan oleh: a. Menteri Keuangan, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati tidak lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); b. PRESIDEN, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); c. PRESIDEN, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut piutang Pemerintah Daerah ditetapkan oleh: a. Gubernur/bupati/walikota, jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); b. Gubernur/bupati/walikota, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (4) Perubahan atas jumlah uang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. Pasal 37 ...

Pasal 37

(1) Piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam UNDANG-UNDANG. (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Pusat, ditetapkan oleh: a. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); b. PRESIDEN untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); c. PRESIDEN dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh: a. Gubernur/bupati/walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); b. Gubernur/bupati/walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (4) Perubahan atas jumlah uang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. (5) Tata cara penyelesaian dan penghapusan piutang negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH. Bagian ...

Pasal 38

(1) Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG APBN. (2) Utang/hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD. (3) Biaya berkenaan dengan proses pengadaan utang atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Belanja Negara. (4) Tata cara pengadaan utang dan/atau penerimaan hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta penerusan utang atau hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Pasal 39

(1) Gubernur/bupati/walikota dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menyiapkan pelaksanaan pinjaman daerah sesuai dengan keputusan gubernur/bupati/walikota. (3) Biaya berkenaan dengan pinjaman dan hibah daerah dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah. (4) Tata ... (4) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan utang negara/daerah diatur lebih lanjut dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Pasal 40

(1) Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh UNDANG-UNDANG. (2) Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman negara/daerah.

BAB VII

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Pasal 42

Koreksi

(1) Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara. (2) Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. (3) Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan.

Pasal 43

Koreksi

(1) Gubernur/bupati/walikota MENETAPKAN kebijakan pengelolaan barang milik daerah. (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota. (3) Kepala … 2) harus … (3) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Pasal 44

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pasal 45

(1) Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan. (2) Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Pasal 46

(1) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk: a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan. b. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang: 1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; 2) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan 3) awai negeri; m; pengadilan c. Pemi milik negara selain tanah (2) Pemi an/atau (3) selain tanah dan/atau

Pasal 47

(1) Persetujuan DPR mana dimaksud dalam Pasal 45 ayat a. pemindahtanganan … pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran; diperuntukkan bagi peg 4) diperuntukkan bagi kepentingan umu 5) dikuasai negara berdasarkan keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. ndahtanganan barang dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). ndahtanganan barang milik negara selain tanah d bangunan yang bernilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan PRESIDEN. Pemindahtanganan barang milik negara bangunan yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. D sebagai (2) dilakukan untuk: a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan. sud pada dah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau 2) n karena anggaran untuk bangunan 3) awai negeri; m; pengadilan c. Pemi milik daerah selain tanah (2) Pemi nah dan/atau

Pasal 48

(1) Penjualan baran gara/daerah dilakukan dengan cara (2) Ketentuan … b. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimak huruf a ayat ini tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang: 1) su penataan kota; harus dihapuska pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran; diperuntukkan bagi peg 4) diperuntukkan bagi kepentingan umu 5) dikuasai daerah berdasarkan keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. ndahtanganan barang dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). ndahtanganan barang milik daerah selain ta bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota. g milik ne lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Pasal 49

(1) Barang milik ne ah yang berupa tanah yang dikuasai (2) negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti (3) ng tidak (4) ntuk diserahkan (5) erah dilarang digadaikan atau (6) administrasi BAB VIII … PERATURAN PEMERINTAH. gara/daer Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik INDONESIA/pemerintah daerah yang bersangkutan. Bangunan milik status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. Tanah dan bangunan milik negara/daerah ya dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/ gubernur/bupati/ walikota untuk kepentingan penyeleng- garaan tugas pemerintahan negara/daerah. Barang milik negara/daerah dilarang u kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Pusat/Daerah. Barang milik negara/da dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Ketentuan mengenai pedoman teknis dan pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

BAB IX

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBN/APBD Ak n

Pasal 51

Koreksi

(1) Menteri Keuang t Pengelola Keuangan Daerah selaku ... DAN/ATAU YANG DIKUASAI NEGARA/DAERAH rang melak a. uang atau surat berharga milik negara/daerah b berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepad negara/daerah; barang bergerak instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; barang tidak bergerak dan hak kebendaan negara/daerah; barang milik piha yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. Bagian Pertama untansi Keuanga an/Pejaba Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. (2) Menteri/ (2) Menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat (3) aksud pada ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 52

Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang

Pasal 53

(1) Bendahara Pene endahara Pengeluaran bertanggung (2) Kuasa ... daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. Akuntansi sebagaimana dim digunakan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. ausahaan Doku berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. rimaan/B jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah. (2) Kuasa Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada (3) da PRESIDEN (4) ab kepada

Pasal 54

(1) Pengguna Angg anggung jawab secara formal dan (2) nggaran bertanggung jawab secara formal

Pasal 55

Pasal 56

Kepala Satua erintah d pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Kepala satuan kerja perangkat daer Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan keuangan. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan d Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah; d. Gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyus (3) Laporan Keuan a dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (4) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna suai dengan standar akuntansi pemerintahan. (1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan dibentuk Komite (2) Komite Standar Akuntansi Pemerintahan bertugas menyusun standar akunta intahan yang berlaku baik untuk (3) n, keanggotaan, dan masa gan sebagaiman Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan se

Pasal 57

Standar Akuntansi Pemerintahan. nsi pemer Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku umum. Pembentukan, susunan, keduduka kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PRESIDEN. BAB X ...

BAB Keempat

Pasal 55

Koreksi

(1) Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan pelaksanaan APBN. (2) Dalam … Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya. Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepa dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya. Bendahara Umum Daerah bertanggung jaw gubernur/bupati/walikota dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya. aran bert material kepada PRESIDEN/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya. Kuasa Pengguna A dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya. aporan Keuangan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada PRESIDEN dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban (2) Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna yang meliputi Laporan b. 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran c. d. euangan selaku wakil Pemerintah Pusat dalam (3) disam palin berakhir. Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/lembaga masing- masing. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat- lambatnya berakhir. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat; Menteri K kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paikan PRESIDEN kepada Badan Pemeriksa Keuangan g lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran (4) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. (5) Ketentuan … (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan kinerja instansi pemerintah diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH. (1) n Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pem aerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi (2) ah selaku Pengguna yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan b. aerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. c. un ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah. (3) Laporan ... keuangan dan

Pasal 56

BAB XI

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera

Pasal 59

Koreksi

(2) langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti (3) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun. (1) an kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui. (2) Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada wa kerugian tersebut menjadi tanggung (3) kementerian

Pasal 60

Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahuk bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bah jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud. Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan. Pasal 61 ... (1) Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daera gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui. (2) Segera setelah ker aerah tersebut diketahui, kepada ian tersebut menjadi (3) (1) (2) gara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perund yang berlaku.

Pasal 61

h kepada ugian d bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dapat segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerug tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud. Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 62

Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Apabila dalam pemeriksaan kerugian ne ang-undangan (3) Ketentuan ... (3) anggungjawab keuangan negara.

Pasal 63

(2) anti kerugian negara/daerah diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH. (1) mengganti kerugian (2) Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi. Kewa pejab dalam ) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut k dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan. Pasal 66 ... Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai pemeriksaan pengelolaan dan t (1) Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. Tata cara tuntutan g

Pasal 64

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 65

jiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau at lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika waktu 5 (lima atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tida (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti negara/daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya berali ada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, y al dari bendahara, pegawai negeri (2) t lain (1) dahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. (2) Ketentuan ...

Pasal 66

kerugian , h kep ang beras bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan. Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang MENETAPKAN pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejaba yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah.

Pasal 67

Ketentuan penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah, yang berada dalam penguasaan ben (2) pengelolaan keuangan negara, sepanjang tidak diatur dalam UNDANG-UNDANG tersendiri.

BAB XII

PE (1) rangka memajukan kesejahteraan

Pasal 68

Koreksi

Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam negara/daerah yang tidak dipisahkan serta mum yan (3) Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung j pemerintahan yang bersangkutan. Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala sa daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. (1) ayanan Umum wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan. (2) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kine Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuang n dan kinerja Kementerian Negara/Lembag tah daerah. nan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan (4) g diberikan merupakan Pendapatan Negara/Daerah. (5) (6) sung untuk membiayai belanja Badan (7) PERATURAN PEMERINTAH.

Pasal 69

Setiap Badan L rja a a/pemerin (3) Pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum dalam rencana kerja dan anggaran tahu anggaran Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan yan Badan Layanan Umum dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan lang Layanan Umum yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum diatur dalam BAB XIII … KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

(1) Jabatan fungsional bendahara sebagaimana dimaksu Pasal 10 dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak UNDANG-UNDANG ini diundangkan. (2) Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanj ana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UNDANG-UNDANG ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 dan selama (4) secara bertahap, sehingga (2) Penggantian …

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PERBENDAHARAAN NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

BAB Keempat

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB Kedua

Pasal 29

Pasal 30

BAB Ketiga

Pasal 31

Pasal 32

BAB V

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

BAB Kedua

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

BAB VI