Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA

UU Nomor 10 Tahun 1992

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan: 1. Penduduk adalah orang dalam matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu. 2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut. 3. Perkembangan kependudukan adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas, dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup. 4. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian, dan layak. 5. Kemandirian penduduk adalah sikap mental penduduk dalam mendayagunakan kemampuan dan potensi diri yang sebesar-besarnya bagi dirinya dan pembangunan. 6. Masyarakat rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan non fisiknya. 7. Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi Daerah Tingkat II. 8. Persebaran penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan. 9. Penyebaran penduduk adalah upaya mengubah persebaran penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. 11. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. 12. Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. 13. Kualitas keluarga adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera. 14. Kemandirian keluarga adalah sikap mental dalam hal berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan, mendewasakan usia perkawinan, membina dan meningkatkan ketahanan keluarga, mengatur kelahiran dan mengembangkan kualitas dan kesejahteraan keluarga, berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab. 15. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. 16. Norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera adalah suatu nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang membudaya dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat, yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan jumlah anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. 17. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. 18. Daya dukung alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan. 19. Daya tampung lingkungan binaan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk. 20. Daya tampung lingkungan sosial adalah kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib, dan aman.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. (2) Hak dan kewajiban setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi semua matra penduduk yang terdiri dari matra diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas.

Pasal 6

Hak penduduk yang dikaitkan dengan matra penduduk meliputi: a. hak penduduk sebagai diri pribadi yang meliputi hak untuk membentuk keluarga, hak mengembangkan kualitas diri dan kualitas hidupnya, serta hak untuk bertempat tinggal dan pindah ke lingkungan yang serasi, selaras, dan seimbang dengan diri dan kemampuannya; b. hak penduduk sebagai anggota masyarakat yang meliputi hak untuk mengembangkan kekayaan budaya, hak untuk mengembangkan kemampuan bersama sebagai kelompok, hak atas pemanfaatan wilayah warisan adat, serta hak untuk melestarikan atau mengembangkan perilaku kehidupan budayanya; c. hak penduduk sebagai warga negara yang meliputi pengakuan atas harkat dan martabat yang sama, hak memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya; d. hak penduduk sebagai himpunan kuantitas yang meliputi hak untuk diperhitungkan dalam kebijaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dalam pembangunan nasional.

Pasal 7

Setiap penduduk sebagai anggota keluarga mempunyai hak untuk membangun keluarga sejahtera dengan mempunyai anak yang jumlahnya ideal, atau mengangkat anak, atau memberikan pendidikan kehidupan berkeluarga kepada anak-anak serta hak lain guna mewujudkan keluarga sejahtera.

Pasal 8

(1) Setiap penduduk berkewajiban mewujudkan dan memelihara keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan mobilitasnya dengan lingkungan hidup serta memperhatikan kemampuan ekonomi, nilai-nilai sosial budaya, dan agama. (2) Untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap penduduk berkewajiban mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kualitas lingkungan hidup. (3) Untuk pemantauan perkembangan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap penduduk berkewajiban atas pencatatan setiap kelahiran, kematian, dan perpindahan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Pasal 10

(1) Pemerintah menctapkan kebijaksanaan pengendalian kuantitas penduduk yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. (2) Penetapan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada keserasian, keselarasan, dan kescimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan sosial budaya. (3) Kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhubungan dengan penetapan jumlah, struktur, dan komposisi, pertumbuhan dan persebaran penduduk yang ideal, melalui upaya penurunan angka kematian, pengaturan kelahiran, dan pengarahan mobilitas penduduk yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. (4) Penetapan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada tingkat nasional dan daerah serta ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 11

(1) Pemerintah MENETAPKAN kebijaksanaan penyelenggaraan pengembangan kualitas penduduk yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. (2) Penetapan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan pada terwujudnya kualitas penduduk sebagai potensi sumber daya manusia, pengguna dan pemelihara lingkungan, dan pembina keserasian manusia dalam lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. (3) Kebijaksanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui pengembangan kualitas fisik dan nonfisik.

Pasal 12

(1) Pengembangan kualitas fisik, nonfisik, dan pembinaan penduduk serta pelayanan terhadap penduduk diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas setiap penduduk sesuai dengan harkat dan martabat serta potensi masing-masing secara optimal. (2) Upaya pengembangan kualitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui perbaikan kondisi penduduk dalam segala matranya dengan pengadaan sarana, fasilitas, serta kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, dan konsultasi. (3) Penyelenggaraan perbaikan kondisi penduduk dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, etik, dan sosial budaya.

Pasal 13

(1) Untuk mengembangkan potensi optimal dari semua penduduk secara merata, Pemerintah memberikan kemudahan untuk pembangunan kualitas masyarakat rentan. (2) Bentuk, jenis, dan sifat kemudahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Pasal 14

(1) Pemerintah MENETAPKAN kebijaksanaan pengarahan mobilitas dan atau penyebaran penduduk untuk mencapai persebaran penduduk yang optimal, didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. (2) Kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada tingkat nasional dan daerah serta ditetapkan dari waktu ke waktu. (3) Ketentuan mengenai kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

BAB VI

PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA

Pasal 15

(1) Pemerintah MENETAPKAN kebijaksanaan penyelenggaraan pengembangan kualitas keluarga yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. (2) Penetapan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan pada terwujudnya kualitas keluarga yang berciri kemandirian dan ketahanan keluarga sebagai potensi sumber daya manusia,pengguna dan pemelihara lingkungan, dan pembina keserasian manusia dalam lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. (3) Kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan mclalui pembinaan dan atau pelayanan keluarga.

Pasal 16

(1) Untuk mewujudkan pembangunan keluarga sejahtera, Pemerintah MENETAPKAN kebijaksanaan upaya penyelenggaraan keluarga berencana. (2) Kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan upaya peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat, pembinaan keluarga dan pengaturan kelahiran dengan memperhatikan nilai-nilai agama, keserasian, keselarasan, dan kescimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan sosial budaya serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat. (3) Kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhubungan dengan penetapan mengenai jumlah ideal anak, jarak kelahiran anak, usia ideal perkawinan, dan usia ideal intuk melahirkan. (4) Penetapan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 17

(1) Pengaturan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diselenggarakan dengan tata cara yang berdaya guna dan berhasil guna serta dapat diterima oleh pasangan suami isteri sesuai dengan pilihannya. (2) Penyelenggaraan pengaturan kelahiran dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi keschatan, etik, dan agama yang dianut penduduk yang bersangkutan.

Pasal 18

Setiap pasangan suami-istri (dapat menentukan pilihannya dalam merencanakan dan mengatur jumlah anak dan jarak antara kelahiran anak yang berlandaskan pada kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap generasi, sekarang maupun generasi mendatang.

Pasal 19

Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta kedudukan yang sederajat dalam menentukan cara pengaturan kelahiran.

Pasal 20

(1) Penggunaan alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan dilakukan atas petunjuk dan atau oleh tenaga kesehatan yang berwenang untuk itu. (2) Tata cara penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut standar profesi kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Mempertunjukkan dan atau memperagakan alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang berwenang di bidang penyelenggaraan keluarga berencana serla dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak.

Pasal 22

(1) Pemerintah mengatur pengadaan dan atau penyebaran alat dan obat pengaturan kehamilan berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan, dan pemerataan pelayanan. (2) Penelitian dan pcngembangan teknologi alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

(1) Untuk membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera Pemerintah melakukan upaya peningkatan : a. penyuluhan, pembinaan, dan atau pelayanan pengaturan kelahiran; b. penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi pelayanan pengaturan kehamilan; c. bimbingan terhadap penentuan usia perkawinan dan usia melahirkan yang ideal. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Keluarga Berencana

Pasal 16

(1) Untuk mewujudkan pembangunan keluarga sejahtera, Pemerintah MENETAPKAN kebijaksanaan upaya penyelenggaraan keluarga berencana. (2) Kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan upaya peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat, pembinaan keluarga dan pengaturan kelahiran dengan memperhatikan nilai-nilai agama, keserasian, keselarasan, dan kescimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan sosial budaya serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat. (3) Kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhubungan dengan penetapan mengenai jumlah ideal anak, jarak kelahiran anak, usia ideal perkawinan, dan usia ideal intuk melahirkan. (4) Penetapan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 17

(1) Pengaturan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diselenggarakan dengan tata cara yang berdaya guna dan berhasil guna serta dapat diterima oleh pasangan suami isteri sesuai dengan pilihannya. (2) Penyelenggaraan pengaturan kelahiran dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi keschatan, etik, dan agama yang dianut penduduk yang bersangkutan.

Pasal 18

Setiap pasangan suami-istri (dapat menentukan pilihannya dalam merencanakan dan mengatur jumlah anak dan jarak antara kelahiran anak yang berlandaskan pada kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap generasi, sekarang maupun generasi mendatang.

Pasal 19

Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta kedudukan yang sederajat dalam menentukan cara pengaturan kelahiran.

Pasal 20

(1) Penggunaan alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan dilakukan atas petunjuk dan atau oleh tenaga kesehatan yang berwenang untuk itu. (2) Tata cara penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut standar profesi kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Mempertunjukkan dan atau memperagakan alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang berwenang di bidang penyelenggaraan keluarga berencana serla dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak.

Pasal 22

(1) Pemerintah mengatur pengadaan dan atau penyebaran alat dan obat pengaturan kehamilan berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan, dan pemerataan pelayanan. (2) Penelitian dan pcngembangan teknologi alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

(1) Untuk membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera Pemerintah melakukan upaya peningkatan : a. penyuluhan, pembinaan, dan atau pelayanan pengaturan kelahiran; b. penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi pelayanan pengaturan kehamilan; c. bimbingan terhadap penentuan usia perkawinan dan usia melahirkan yang ideal. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.