Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TERNATE

Dengan UNDANG-UNDANG ini dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku.

(1) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate meliputi wilayah: a. Kota Administratif Ternate, yang terdiri dari: 1) Kecamatan Kota Ternate Utara; 2) Kecamatan Kota Ternate Selatan; b. Sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara yang terdiri dari: 1) Kecamatan Pulau Ternate; 2) Sebagian Kecamatan Makian yang dimasukkan ke dalam Kecamatan Pulau Ternate yang terdiri dari Desa Kota Moti, Desa Tafamutu, Desa Takofi, dan Desa Tafaga. (2) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditata dan ditetapkan sehingga terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut: 1) Kecamatan Kota Ternate Utara; 2) Kecamatan Kota Ternate Selatan; 3) Kecamatan Pulau Ternate; Pasal 4 …

Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara II Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, Kota Administratif Ternate dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara dihapus.

(1) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate mempunyai batas-batas sebagai berikut: a. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Maluku; b. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Halmahera; c. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Maluku; d. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Maluku. (2) Batas wilyah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UNDANG-UNDANG ini. (3) Penentuan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(1) Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate wajib MENETAPKAN Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Penetapan … (2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak dipisahkan dari penataan Ruang Wilayah Nasional, Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku dan Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di sekitarnya.

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, dipilihnya dan diangkat seorang Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, dibentuk Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II, dinas-dinas Daerah, dan instansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, diserahkan sebagian urusan pemerintahan sebagai kewenangan pangkal di bi bidang: a. Pemerintahan … a. Pemerintahan Umum; b. Kesehatan; c. Pendidikan dan Kebudayaan; d. Pekerjaan Umum; e. Lalu Lintas dan Angkutan Laut; f. Sosial; g. Keuangan Daerah; h. Lingkungan Hidup; i. Kependudukan dan Catatan Sipil; j. Pertanian Tanaman Pangan; k. Perkebunan; l. Kehutanan; m. Perikanan; n. Peternakan; o. Perindustrian dan Perdagangan; p. Pertambangan; q. Pariwisata; r. Tenaga Kerja. (2) Pelaksanaan penambahan atau pengurangan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, Penjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ternate untuk pertama kalinya diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku.

(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate terdiri dari: a. Anggota yang ditetapkan dari wakil Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dengan memperhatikan perimbangan suara hasil Pemilihan Umum terakhir yang dilaksanakan di daerah tersebut; b. Anggota ABRI yang diangkat. (2) Tata … (2) Tata cara pengangkatan dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Utara sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing, menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate: a. Pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate; b. Tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang menjadi milik, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara yang berada dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate; c. Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara yang tempat kedudukannya terletak di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate. d. Utang piutang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara yang kegunaannya untuk wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate; e. Perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate. (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun terhitung sejak diresmikannya Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate. Pasal 15 …

(1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kotamadya Daerah Tingakt II Ternate, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate. (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, segala pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara, berdasarkan perimbangan hasil pendapatan yang diperoleh dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate. (3) Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku wajib membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku selama tiga tahun berturut-turut, terhitung sejak tanggal diresmikannya.

Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara tetap berlaku bagi Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, sebelum diubah, diganti atau dicabut berdasarkan UNDANG-UNDANG ini.

Pada saat berlakunya UNDANG-UNDANG ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan UNDANG-UNDANG ini dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan UNDANG-UNDANG ini, diatur sesuai UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd. AKBAR TANDJUNG LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 45