Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang GERAKAN PRAMUKA

UU Nomor 12 Tahun 2010

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Pasal 5

Koreksi

Pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka.

Pasal 6

Koreksi

(1) Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. (2) Kode kehormatan pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Darma Pramuka. (3) Kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. (4) Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi: “Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh- sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati Darma Pramuka.” (5) Darma Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi: Pramuka itu: a. takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. cinta alam dan kasih-sayang sesama manusia; c. patriot yang sopan dan kesatria; d. patuh dan suka bermusyawarah; e. rela menolong dan tabah; f. rajin, terampil, dan gembira; g. hemat . . . depkumham.go.id g. hemat, cermat, dan bersahaja; h. disiplin, berani, dan setia; i. bertanggung jawab dan dapat dipercaya; dan j. suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Pasal 7

(1) Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). (2) Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif. (3) Metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui interaksi: a. pengamalan kode kehormatan pramuka; b. kegiatan belajar sambil melakukan; c. kegiatan yang berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi; d. kegiatan yang menantang; e. kegiatan di alam terbuka; f. kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan; g. penghargaan berupa tanda kecakapan; dan h. satuan terpisah antara putra dan putri. (4) Penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental pramuka. (5) Penilaian . . . depkumham.go.id (5) Penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan. (6) Pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam sertifikat dan/atau tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus.

Pasal 8

(1) Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup: a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. kecintaan pada alam dan sesama manusia; c. kecintaan pada tanah air dan bangsa; d. kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan; e. tolong-menolong; f. bertanggung jawab dan dapat dipercaya; g. jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat; h. hemat, cermat, dan bersahaja; dan i. rajin dan terampil. (2) Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan.

Pasal 9

Kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas: a. kecakapan umum; dan b. kecakapan khusus. Pasal 10 . . . depkumham.go.id

Pasal 10

(1) Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem among. (2) Sistem among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antarmanusia. (3) Sistem among sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan: a. di depan menjadi teladan; b. di tengah membangun kemauan; dan c. di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian.

Pasal 11

Pendidikan kepramukaan dalam Sistem Pendidikan Nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup.

Pasal 12

Jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan: a. siaga; b. penggalang; c. penegak; dan d. pandega.

Pasal 13

(1) Setiap warga negara INDONESIA yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pramuka siaga; b. pramuka penggalang; c. pramuka penegak; dan d. pramuka pandega. (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda.

Pasal 14

(1) Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas: a. pembina; b. pelatih; c. pamong; dan d. instruktur. (2) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. (3) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Pasal 15 . . . depkumham.go.id

Pasal 15

Kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh badan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas: a. gugus depan; dan b. pusat pendidikan dan pelatihan.

Pasal 17

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum, pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan. (3) Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. (4) Evaluasi . . . depkumham.go.id (4) Evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh pusat pendidikan dan pelatihan nasional yang dibentuk oleh kwartir nasional. (5) Evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh pusat pendidikan dan pelatihan nasional yang dibentuk oleh kwartir nasional.

Pasal 18

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. (2) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. (2) Tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. (3) Sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan pada tingkat nasional. BAB IV . . . depkumham.go.id

BAB Kesatu

Dasar, Kode Kehormatan, Kegiatan, Nilai-Nilai, dan Sistem Among

Pasal 5

Koreksi

Pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka.

Pasal 6

Koreksi

(1) Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. (2) Kode kehormatan pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Darma Pramuka. (3) Kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. (4) Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi: “Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh- sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati Darma Pramuka.” (5) Darma Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi: Pramuka itu: a. takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. cinta alam dan kasih-sayang sesama manusia; c. patriot yang sopan dan kesatria; d. patuh dan suka bermusyawarah; e. rela menolong dan tabah; f. rajin, terampil, dan gembira; g. hemat . . . depkumham.go.id g. hemat, cermat, dan bersahaja; h. disiplin, berani, dan setia; i. bertanggung jawab dan dapat dipercaya; dan j. suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Pasal 7

(1) Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). (2) Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif. (3) Metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui interaksi: a. pengamalan kode kehormatan pramuka; b. kegiatan belajar sambil melakukan; c. kegiatan yang berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi; d. kegiatan yang menantang; e. kegiatan di alam terbuka; f. kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan; g. penghargaan berupa tanda kecakapan; dan h. satuan terpisah antara putra dan putri. (4) Penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental pramuka. (5) Penilaian . . . depkumham.go.id (5) Penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan. (6) Pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam sertifikat dan/atau tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus.

Pasal 8

(1) Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup: a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. kecintaan pada alam dan sesama manusia; c. kecintaan pada tanah air dan bangsa; d. kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan; e. tolong-menolong; f. bertanggung jawab dan dapat dipercaya; g. jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat; h. hemat, cermat, dan bersahaja; dan i. rajin dan terampil. (2) Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan.

Pasal 9

Kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas: a. kecakapan umum; dan b. kecakapan khusus. Pasal 10 . . . depkumham.go.id

Pasal 10

(1) Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem among. (2) Sistem among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antarmanusia. (3) Sistem among sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan: a. di depan menjadi teladan; b. di tengah membangun kemauan; dan c. di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 20

Koreksi

(1) Gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis. (2) Satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas: a. gugus depan; dan b. kwartir.

Pasal 21

Koreksi

Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas.

Pasal 22

(1) Gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. (2) Gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain.

Pasal 23

Kwartir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. kwartir ranting; b. kwartir cabang; c. kwartir daerah; dan d. kwartir nasional.

Pasal 24

Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka.

Pasal 25

(1) Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat membentuk kwartir ranting. (2) Kwartir ranting sebagaimana pada ayat (1) dapat membentuk kwartir cabang.

Pasal 26

(1) Kwartir cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dapat membentuk kwartir daerah. (2) Kwartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk kwartir nasional.

Pasal 27

(1) Kepengurusan kwartir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kwartir. (2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat dengan jabatan publik.

Pasal 28

(1) Kwartir ranting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. (2) Kwartir . . . depkumham.go.id (2) Kwartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. (3) Kwartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh paling sedikit 5 (lima) gugus depan melalui musyawarah ranting. (4) Kepengurusan kwartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. (5) Kepemimpinan kwartir ranting bersifat kolektif. (6) Musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan forum untuk: a. pertanggungjawaban organisasi; b. pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir ranting; dan c. penetapan rencana kerja organisasi.

Pasal 29

(1) Kwartir cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten/kota. (2) Kwartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten/kota. (3) Kwartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah cabang. (4) Kepengurusan kwartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. (5) Kepemimpinan kwartir cabang bersifat kolektif. (6) Musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan forum untuk: a. pertanggungjawaban organisasi; b. pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir cabang; dan Pasal 30 . . . depkumham.go.id c. penetapan rencana kerja organisasi.

Pasal 30

(1) Kwartir daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. (2) Kwartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. (3) Kwartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah daerah. (4) Kepengurusan kwartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. (5) Kepemimpinan kwartir daerah bersifat kolektif. (6) Musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan forum untuk: a. pertanggungjawaban organisasi; b. pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir daerah; dan c. penetapan rencana kerja organisasi.

Pasal 31

(1) Kwartir nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. (2) Kwartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional. (3) Kwartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah nasional. (4) Kepengurusan kwartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. (5) Kepemimpinan kwartir nasional bersifat kolektif. (6) Musyawarah . . . depkumham.go.id (6) Musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan forum musyawarah tertinggi untuk: a. pertanggungjawaban organisasi; b. pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir nasional; c. perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan d. penetapan rencana kerja strategis organisasi.

Pasal 32

(1) Satuan organisasi gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, huruf c, dan huruf d sesuai dengan tingkatannya dapat membentuk: a. satuan karya pramuka; b. gugus darma pramuka; c. satuan komunitas pramuka; d. pusat penelitian dan pengembangan; e. pusat informasi; dan/atau f. badan usaha. (2) Ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 33

(1) Pada setiap gugus depan dan kwartir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat dibentuk majelis pembimbing. (2) Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisatorisan serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. (3) Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Pemerintah; b. pemerintah daerah; dan c. tokoh masyarakat. (4) Majelis pembimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka.

Pasal 34

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja gugus depan, kwartir, dan majelis pembimbing ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh musyawarah nasional.

Pasal 35

(1) Gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) memiliki atribut berupa: a. lambang; b. bendera; c. panji; d. himne; dan e. pakaian seragam. (2) Atribut gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan hak ciptanya.

BAB Ketiga

Kwartir Ranting, Kwartir Cabang, Kwartir Daerah, dan Kwartir Nasional

Pasal 28

Koreksi

(1) Kwartir ranting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. (2) Kwartir . . . depkumham.go.id (2) Kwartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. (3) Kwartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh paling sedikit 5 (lima) gugus depan melalui musyawarah ranting. (4) Kepengurusan kwartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. (5) Kepemimpinan kwartir ranting bersifat kolektif. (6) Musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan forum untuk: a. pertanggungjawaban organisasi; b. pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir ranting; dan c. penetapan rencana kerja organisasi.

Pasal 29

(1) Kwartir cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten/kota. (2) Kwartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten/kota. (3) Kwartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah cabang. (4) Kepengurusan kwartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. (5) Kepemimpinan kwartir cabang bersifat kolektif. (6) Musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan forum untuk: a. pertanggungjawaban organisasi; b. pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir cabang; dan Pasal 30 . . . depkumham.go.id c. penetapan rencana kerja organisasi.

Pasal 30

(1) Kwartir daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. (2) Kwartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. (3) Kwartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah daerah. (4) Kepengurusan kwartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. (5) Kepemimpinan kwartir daerah bersifat kolektif. (6) Musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan forum untuk: a. pertanggungjawaban organisasi; b. pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir daerah; dan c. penetapan rencana kerja organisasi.

Pasal 31

(1) Kwartir nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. (2) Kwartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional. (3) Kwartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah nasional. (4) Kepengurusan kwartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. (5) Kepemimpinan kwartir nasional bersifat kolektif. (6) Musyawarah . . . depkumham.go.id (6) Musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan forum musyawarah tertinggi untuk: a. pertanggungjawaban organisasi; b. pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir nasional; c. perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan d. penetapan rencana kerja strategis organisasi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang GERAKAN PRAMUKA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

BAB Kelima

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB Kesatu

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kedua

BAB Kedua

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Ketiga

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Keempat