Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang PROVINSI MALUKU

Provinsi Maluku terdiri atas 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota, yaitu: a. Kabupaten Maluku Tengah; b. Kabupaten Maluku Tenggara; c. Kabupaten Kepulauan Tanimbar; d. Kabupaten Buru; e. Kabupaten Seram Bagian Timur; f. Kabupaten Seram Bagian Barat; g. Kabupaten Kepulauan Aru; h. Kabupaten Maluku Barat Daya; i. Kabupaten Buru Selatan; j. Kota Ambon; dan k. Kota Tual.

Ibu kota Provinsi Maluku berkedudukan di Kota Ambon.

Provinsi Maluku memiliki karakteristik, yaitu: a. secara umum yaitu kawasan kepulauan, kawasan dataran rendah berupa pesisir dan pantai, kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan, kawasan taman nasional, kawasan lindung dan konservasi, dan kawasan strategis sebagai bagian dari potensi kewilayahan Provinsi Maluku; b. secara b. secara khusus, yaitu kawasan perairan laut dan pulau-pulau kecil serta kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar; c. potensi sumber daya alam berupa kelautan dan perikanan sebagai lumbung ikan nasional, pertanian tertrtama perkebunan rempah dan perkebunan lainnya, kehutanan, pertambangan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, perdagangan, dan sumber daya alam lainnya yang berbasis kearifan lokal; dan d. suku bangsa dan budaya terdiri dari keragaman suku, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, kesatuan masyarakat hukum adat, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Ketentuan mengenai susunan dan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan. cara sesuai Pasal7...

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan UNDANG-UNDANG Darurat No. 22 Tahun L957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran-Negara Tahun L957 No. 79) Sebagai UNDANG-UNDANG, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG ini.

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan UNDANG-UNDANG Darurat No. 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 79) Sebagai UNDANG-UNDANG, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Agar setiap ora.ng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2023 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRATIKNO UNDANG-UNDANG ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 60 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA INDONESIA Perundang-undangan Hutum, Djaman