Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang KABUPATEN MAMUJU DI PROVINSI SULAWESI BARAT

Kabupaten Mamuju terdiri atas 11 (sebelas) Kecamatan, yaitu a. Kecamatan Mamuju; b. Kecamatan Tapalang; c. Kecamatan Kalukku; d. Kecamatan Kalumpang; e. Kecamatan Papalang; f. Kecamatan Sampaga; g. Kecamatan Tommo; h. Kecamatan Simboro; i. Kecamatan Tapalang Barat; j. Kecamatan Bonehau; dan k. Kecamatan Kepulauan Bala Balakang. SK No 20i697 A Pasal 4 . REFUBLIK IHDONESIA

(1) Kabupaten Mamuju mempunyai batas daerah: a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Tengah; b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan; c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten Majene; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Teluk Mamuju. (2) Penegasan batas daerah Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Ibu Kota Kabupaten Kecamatan Mamuju. Mamuju berkedudukan di

Kabupaten Mamuju memiliki karakteristik, yaitu a. kewilayahan dengan ciri geografis yang terdiri atas wilayah pesisir dan laut, daratan, dan pegunungan; b. potensi sumber daya alam berupa perikanan dan kelautan, pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan dan energi, kehutanan, dan pariwisata; dan c. suku bangsa dan budaya terdiri atas keragaman suku, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat dan kelestarian lingkungan. SK No 2Vi698 A BABIII ...

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UNDANG-UNDANG Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG ini.

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Mamuju dalam UNDANG-UNDANG Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor T4,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822ll, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. UNDANG-UNDANG diundangkan.

ini mulai berlaku pada tanggal SK No 20i699 A Agar PRESIOEN Agar setiap pengundangan penempatannya INDONESIA. orang mengetahuinya, memerintahkan UNDANG-UNDANG ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 335 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Perundang-undangan dan trasi Hukum, ttd ilvanna Djaman