Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan

Dengan UNDANG-UNDANG ini dibentuk Provinsi Papua Pegunungan yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

(1) Provinsi Papua Pegunungan berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari: a. Kabupaten Jayawijaya; b. Kabupaten Pegunungan Bintang; c. Kabupaten Yahukimo; d. Kabupaten Tolikara; e. Kabupaten Mamberamo Tengah; f. Kabupaten Yalimo; g. Kabupaten Lanny Jaya; dan h. Kabupaten Nduga. (2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UNDANG-UNDANG ini.

(1) Provinsi Papua Pegunungan mempunyai batas daerah: a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom; b. sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua Nugini; c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Asmat; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Mimika. (2) Batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang berkoordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UNDANG-UNDANG ini. (3) Penegasan batas daerah Provinsi Papua Pegunungan secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

(1) Dengan terbentuknya Provinsi Papua Pegunungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan MENETAPKAN Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Pegunungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Pegunungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi di sekitarnya. (3) Pemerintah kabupaten dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Pegunungan wajib menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Pegunungan.

Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya.

Dengan UNDANG-UNDANG ini dibentuk Provinsi Papua Pegunungan yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

(1) Provinsi Papua Pegunungan berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari: a. Kabupaten Jayawijaya; b. Kabupaten Pegunungan Bintang; c. Kabupaten Yahukimo; d. Kabupaten Tolikara; e. Kabupaten Mamberamo Tengah; f. Kabupaten Yalimo; g. Kabupaten Lanny Jaya; dan h. Kabupaten Nduga. (2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UNDANG-UNDANG ini.

(1) Provinsi Papua Pegunungan mempunyai batas daerah: a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom; b. sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua Nugini; c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Asmat; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Mimika. (2) Batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang berkoordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UNDANG-UNDANG ini. (3) Penegasan batas daerah Provinsi Papua Pegunungan secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

(1) Dengan terbentuknya Provinsi Papua Pegunungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan MENETAPKAN Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Pegunungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Pegunungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi di sekitarnya. (3) Pemerintah kabupaten dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Pegunungan wajib menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Pegunungan.

Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya.

Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Papua Pegunungan mencakup urusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peresmian Provinsi Papua Pegunungan dan pelantikan Penjabat Gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama PRESIDEN paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak UNDANG-UNDANG ini diundangkan.

(1) Gubernur dan Wakil Gubernur pertama kali dipilih dan disahkan melalui tahapan pemilihan kepala daerah serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sebelum Gubernur dan Wakil Gubernur definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik, PRESIDEN mengangkat Penjabat Gubernur dari pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya berdasarkan usul Menteri Dalam Negeri dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun. (3) Jika Gubernur dan Wakil Gubernur definitif belum dilantik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PRESIDEN dapat mengangkat kembali Penjabat Gubernur untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur definitif belum dilantik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (lar), PRESIDEN dapat mengangkat kembali Penjabat Gubernur sampai dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur definitif. (5) Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemberhentian perangkat daerah dan pengisian perangkat daerah, memfasilitasi pembentukan MRP Provinsi Papua Pegunungan, fasilitasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan DPR Papua Pegunungan pertama kali serta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Gubernur dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pendanaan pertama kali pelaksanaan fasilitasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPR Papua Pegunungan, dinas daerah, badan daerah serta unsur perangkat daerah lainnya dengan mempertimbangkan kekhususan, kebutuhan, dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibentuk oleh Penjabat Gubernur Papua Pegunungan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

(1) DPR Papua Pegunungan terdiri atas anggota yang: a. dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. diangkat dari unsur OAP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Anggota DPR Papua Pegunungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pertama kali ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2024. (3) Penetapan hasil seleksi anggota DPR Papua Pegunungan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Komisi Pemilihan Umum MENETAPKAN anggota DPR Papua Pegunungan yang terpilih melalui pemilihan umum. BAB V . . .

Peresmian Provinsi Papua Pegunungan dan pelantikan Penjabat Gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama PRESIDEN paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak UNDANG-UNDANG ini diundangkan.

(1) Gubernur dan Wakil Gubernur pertama kali dipilih dan disahkan melalui tahapan pemilihan kepala daerah serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sebelum Gubernur dan Wakil Gubernur definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik, PRESIDEN mengangkat Penjabat Gubernur dari pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya berdasarkan usul Menteri Dalam Negeri dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun. (3) Jika Gubernur dan Wakil Gubernur definitif belum dilantik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PRESIDEN dapat mengangkat kembali Penjabat Gubernur untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur definitif belum dilantik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (lar), PRESIDEN dapat mengangkat kembali Penjabat Gubernur sampai dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur definitif. (5) Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemberhentian perangkat daerah dan pengisian perangkat daerah, memfasilitasi pembentukan MRP Provinsi Papua Pegunungan, fasilitasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan DPR Papua Pegunungan pertama kali serta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Gubernur dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pendanaan pertama kali pelaksanaan fasilitasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPR Papua Pegunungan, dinas daerah, badan daerah serta unsur perangkat daerah lainnya dengan mempertimbangkan kekhususan, kebutuhan, dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibentuk oleh Penjabat Gubernur Papua Pegunungan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

(1) DPR Papua Pegunungan terdiri atas anggota yang: a. dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. diangkat dari unsur OAP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Anggota DPR Papua Pegunungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pertama kali ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2024. (3) Penetapan hasil seleksi anggota DPR Papua Pegunungan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Komisi Pemilihan Umum MENETAPKAN anggota DPR Papua Pegunungan yang terpilih melalui pemilihan umum. BAB V . . .

Penjabat Gubernur Papua Pegunungan untuk pertama kalinya mempersiapkan dan bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan MRP Provinsi Papua Pegunungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Gubernur Papua bersama Penjabat Gubernur Papua Pegunungan mengatur dan melaksanakan manajemen aparatur sipil negara, penyerahan aset serta dokumen kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Bupati Jayawijaya, Bupati Pegunungan Bintang, Bupati Yahukimo, Bupati Tolikara, Bupati Mamberamo Tengah, Bupati Yalimo, Bupati Lanny Jaya, dan Bupati Nduga bersama Penjabat Gubernur Papua Pegunungan mengatur dan melaksanakan manajemen aparatur siplo negara, penyerahan aset serta dokumen kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Manajemen aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak pelantikan Penjabat Gubernur. (4) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja OAP yang karn tugas dan kemampuannya diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan. (5) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pelantikan Penjabat Gubernur. (6) Manajemen aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. (7) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Pegunungan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi: a. barang milik Daerah Provinsi Papua yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang berada dalam wilayah Provinsi Papua Pegunungan; b. barang milik daerah Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Papua Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga yang bergerak dan tidak bergerak yang telah diserahkan dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan; c. badan usaha milik daerah Provinsi Papua yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Provinsi Papua Pegunungan; d. utang piutang Provinsi Papua yang kegunaannya untuk Provinsi Papua Pegunungan; dan e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Provinsi Papua Pegunungan. (9) Dalam hal penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan oleh Gubernur Papua, Bupati Jayawijaya, Bupati Pegunungan Bintang, Bupati Yahukimo, Bupati Tolikara, Bupati Mamberamo Tengah, Bupati Yalimo, Bupati Lanny Jaya, dan Bupati Nduga berdasarkan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Dalam Negeri wajib menyelesaikan penyerahan aset dan dokumen.

(1) Provinsi Papua Pegunungan berhak mendapatkan alokasi transfer ke daerah berdasarkan kemampuan keuangan negara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembagian penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua Pegunungan dan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Pemerintah Kabupaten Tolikara, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah, Pemerintah Kabupaten Yalimo, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, dan Pemerintah Kabupaten Nduga sesuai dengan besaran kebutuhan dan kesanggupannya dapat memberikan hibah untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan. (2) Pemerintah Provinsi Papua dapat memberikan hibah untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai kebutuhan Provinsi Papua Pegunungan. (3) Pemberian . . . (3) Pemberian hibah oleh pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hibah oleh Pemerintah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhitung sejak pelantikan Penjabat Gubernur Papua Pegunungan. (4) Penjabat Gubernur Papua Pegunungan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pemberi hibah dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Penjabat Gubernur Papua Pegunungan berkewajiban melakukan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk mengefektikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap Provinsi Papua Pegunungan dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diremismikan. (2) Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Pemerintah Kabupaten Tolikara, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah, Pemerintah Kabupaten Yalimo, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, dan Pemerintah Kabupaten Nduga sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG ini. (3) Menteri Dalam Negeri dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait. (4) Menteri . . . (4) Menteri Dalam Negeri menyampaikan perkembangan pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta perkembangan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA dan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA.

(1) Sebelum terbentuknya DPR Papua Pegunungan untuk pertama kali, Penjabat Gubernur Papua Pegunungan menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Pegunungan untuk tahun anggaran berikutnya. (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan jumlah anggota MRP Provinsi Papua Pegunungan untuk nantinya diatur dengan Peraturan Gubernur yang ditetapkan oleh Penjabat Gubernur Papua Pegunungan. (3) Rancangan Peraturan Gubernur Papua Pegunungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. (4) Penetapan Peraturan Gubernur Papua Pegunungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai pengisian jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA, Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA, DPR Papua Pegunungan dan penetapan daerah pemilihan pada pemilihan umum tahun 2024 sebagai akibat dibentuknya Provinsi Papua Pegunungan diatur lebih lanjut dalam UNDANG-UNDANG mengenai pemilihan umum. Pasal 21 . . .

(1) Ketentuan mengenai penataan aparatur sipil negara di Provinsi Papua Pegunungan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan ketentuan khusus sebagai bentuk afirmasi. (2) Pengisian aparatur sipil negara di Provinsi Papua Pegunungan untuk pertama kalinya dapat dilakukan dengan penerimaan: a. calon pegawai negeri sipil OAP (empat puluh delapan) tahun; dan b. pegawai honorer OAP yang terdaftar kategori II di Badan Kepegawaian Negara menjadi calon pegawai negeri sipil yang berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

(1) Peraturan pelaksanaan UNDANG-UNDANG ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UNDANG-UNDANG ini diundangkan. (2) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terdiri dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Otonomi Khusus.

UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLMENT REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 159 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, ttd. [Seal of Kementerian Sekretariat Negara] Claudia Savanna Djaman