Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000

(1) Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (2) terdiri dari : a. Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri; b. Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional. (2) Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 108.884.226.302.945,00 (seratus delapan triliun delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah). (3) Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 7.028.327.664.139,00 (tujuh triliun dua puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam empat ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah). (4) Jumlah Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp 115.912.553.967.084,00 (seratus lima belas triliun sembilan ratus dua belas miliar lima ratus lima puluh tiga sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh ribu delapan puluh empat rupiah). (5) Rincian Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(1) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari : a. Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam; b. Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara; c. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya. (2) Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 76.290.055.913.055,00 (tujuh puluh enam triliun dua ratus sembilan puluh miliar lima lima puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu lima puluh lima rupiah). (3) Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 4.017.807.791.740,00 (empat triliun tujuh belas miliar delapan tujuh juta tujuh ratus sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah). (4) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp 9.114.086.531.180,00 (sembilan triliun seratus empat belas miliar delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah). (5) Jumlah realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp 89.421.950.235.975,00 (delapan puluh sembilan triliun dua ratus dua puluh satu miliar seratus lima miliar ratus lima ribu ratus tujuh puluh lima rupiah). (6) Rincian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(1) Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 terdiri dari : a. Pengeluaran Rutin; b. Pengeluaran Pembangunan. (2) Realisasi Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 178.587.403.644.090,00 (seratus tujuh puluh delapan triliun satu ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh rupiah). (3) Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 42.879.335.101.297,00 (empat puluh dua triliun delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh lima miliar juta ratus satu ribu dua ratus dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah). (4) Jumlah Realisasi Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2000 dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp 221.466.738.745.387,00 (dua ratus dua puluh satu triliun empat ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah). (5) Rincian Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ke dalam Sektor dan Subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(1) Dengan jumlah realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp 205.334.504.203.059,00 (dua ratus lima triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar lima ratus empat juta dua ratus tiga ribu lima puluh sembilan rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5), lebih kecil dari jumlah realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp 221.466.738.745.387,00 (dua ratus dua puluh satu triliun empat ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan puluh ... tujuh puluh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), maka dalam Tahun Anggaran 2000 terdapat defisit anggaran sebesar Rp 16.132.234.542.328,00 (enam belas triliun seratus tiga puluh dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta empat puluh dua ribu dua puluh delapan rupiah), yang dibiayai dengan Pembiayaan Defisit Anggaran. (2) Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber: a. pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp 18.900.000.000.000,00 (delapan belas triliun sembilan ratus miliar rupiah); b. Pembiayaan Luar Negeri Bersih sebesar Rp 10.195.669.541.708,00 (sepuluh triliun seratus sembilan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah). (3) Rincian Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2000 adalah sebesar Rp 12.963.434.999.380,00 (dua belas triliun sembilan ratus enam puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang akan menambah Sisa Anggaran Tahun-tahun anggaran sebelumnya, dan dapat dipergunakan sebagai dana talangan pelaksanaan anggaran tahun-tahun berikutnya.

UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2002 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd Lombok V. Nahattands