Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang …

Pasal 26

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisi Yudisial, seorang calon harus memenuhi syarat: a. warga negara INDONESIA; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; d. berusia . . . d. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan; e. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan/atau mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun; f. berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di INDONESIA; g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; h. memiliki kemampuan jasmani dan rohani; i. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan j. melaporkan harta kekayaan. 19. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Pasal 28

Koreksi

(1) PRESIDEN membentuk panitia seleksi pemilihan anggota Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah menerima surat pemberitahuan dari pimpinan Komisi Yudisial. (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. (3) Panitia seleksi mempunyai tugas: a. mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota Komisi Yudisial dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari; b. melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas calon anggota Komisi Yudisial dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran berakhir; dan c. menentukan . . . c. menentukan dan menyampaikan calon anggota Komisi Yudisial sebanyak 21 (dua puluh satu) calon dengan memperhatikan komposisi anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) panitia seleksi bekerja secara akuntabel dan transparan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat. (5) Dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak menerima calon dari panitia seleksi, PRESIDEN mengajukan 21 (dua puluh satu) calon anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c kepada DPR. (6) DPR wajib memilih dan MENETAPKAN 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari PRESIDEN. (7) Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan DPR kepada PRESIDEN paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh PRESIDEN. (8) PRESIDEN wajib MENETAPKAN calon terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat Pimpinan DPR. 20. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Koreksi

(1) Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Pimpinan Komisi Yudisial memberitahukan mengenai berakhirnya masa jabatan Komisi Yudisial kepada PRESIDEN paling lambat 1 (satu) tahun sebelum habis masa jabatan. 21. Ketentuan . . . 21. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Koreksi

(1) Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, mengajukan calon anggota pengganti sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR. (2) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadi kekosongan. (3) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari calon yang diajukan PRESIDEN yang tidak terpilih oleh DPR berdasarkan urutan. (4) Anggota Komisi Yudisial yang menggantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanjutkan sisa masa jabatan anggota Komisi Yudisial yang digantikannya. (5) Prosedur pengajuan calon pengganti dan pemilihan calon anggota Komisi Yudisial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28. 22. Ketentuan Pasal 38 ayat (3) diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Koreksi

(1) Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR. (2) Pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. menerbitkan laporan tahunan; dan b. membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. (3) Laporan . . . (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat: a. laporan penggunaan anggaran; b. data yang berkaitan dengan tugas mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR; dan c. data yang berkaitan dengan tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan pula kepada PRESIDEN. (5) Keuangan Komisi Yudisial diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan menurut ketentuan UNDANG-UNDANG. 23. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 40A dan Pasal 40B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

Koreksi

(1) Majelis Kehormatan Hakim dibentuk sesuai dengan kebutuhan. (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Pasal 40B

Koreksi

Peraturan pelaksanaan dari UNDANG-UNDANG ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak UNDANG-UNDANG ini diundangkan.

Pasal II

Koreksi

UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 106 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Setiawan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL

BAB Kesatu

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 26

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 40A

Pasal 40B

Pasal II