Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi

Provinsi Jambi terdiri atas 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota, yaitu: a. Kabupaten Kerinci; b. Kabupaten Merangin; c. Kabupaten . . . c. Kabupaten Sarolangun; d. Kabupaten Batanghari; e. Kabupaten Muaro Jambi; f. Kabupaten Tanjung Jabung Barat; g. Kabupaten Tanjung Jabung Timur; h. Kabupaten Bungo; i. Kabupaten Tebo; j. Kota Jambi; dan k. Kota Sungai Penuh.

Ibu kota Provinsi Jambi berkedudukan di Kota Jambi.

Provinsi Jambi memiliki karakteristik, yaitu: a. kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran rendah, kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan yang merupakan hutan tropis alami Gunung Kerinci, taman nasional, Sungai Batanghari, Danau Gunung Tujuh, dan Taman Bumi Merangin sebagai warisan alam geologi; b. potensi sumber daya alam berupa pertambangan, energi dan sumber daya mineral, pertanian terutama perkebunan, kehutanan, serta kelautan dan perikanan; dan c. suku bangsa dan budaya terdiri dari keragaman suku, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UNDANG-UNDANG Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan “UNDANG-UNDANG Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau” (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai UNDANG-UNDANG (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG ini.

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Jambi dalam UNDANG-UNDANG Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan “UNDANG-UNDANG Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau” (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai UNDANG-UNDANG (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 161 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Deputi Bidang Perundang-undangan Administrasi Hukum, ttd. Savanna Djaman