Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA RI

(1) Persyaratan umum untuk menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA adalah : a. warga negara; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia dan taat kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945; d. sudah berumur 18 tahun, e. berkelakuan baik; f sehat jasmani dan rohani, serta g. tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Persyaratan-persyaratan lain disesuaikan dengan kebutuhan dan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

(1) Setiap warga negara yang memenuhi persyaratan dan terpilih, diangkat menjadi prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA dan menjalani pendidikan pertama. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Perwira Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA dibentuk melalui a. pendidikan perwira bagi yang berasal dari prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA; b. akademi Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA; c. pendidikan perwira bagi yang berasal langsung dari masyarakat; d. pendidikan perwira yang dipadukan dengan perguruan tinggi.

(1) Bintara Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA dibentuk melalui a. pendidikan bintara bagi yang berasal dari prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA; b. pendidikan bintara bagi yang berasal langsung dari masyarakat. (2) Tamtama Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA dibentuk melalui pendidikan tamtama, langsung dari masyarakat.

(1) Perwira Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA diangkat oleh PRESIDEN dan dilantik dengan mengucapkan Sumpah Perwira. (2) Sumpah Perwira adalah sebagai berikut Demi Allah saya bersumpah berjanji : Bahwa saya akan memanuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap Bangsa INDONESIA dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945; Bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga; Bahwa saya akan memimpin anak buah dengan memberi suri teladan, membangun karsa, serta menuntun pada jalan yang lurus dan benar; Bahwa saya akan rela berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsa.

Bintara dan tamtama Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA diangkat oleh Panglima atau pejabat yang ditunjuk.

(1) Prajurit Sukarela menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan PERATURAN PEMERINTAH.

(1) Setiap warga negara yang berusia antara 18 hingga 45 tahun dapat diwajibkan untuk menjalani dinas keprajuritan. (2) Penentuan warga negara yang dapat diwajibkan untuk menjalani dinas keprajuritan dilakukan oleh suatu komisi. (3) Warga negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebaskan dari kewajiban untuk menjalani dinas keprajuritan karena : a. mereka yang jika dikenakan kewajiban tersebut akan mengakibatkan kesukaran hidup bagi orang lain yang sepenuhnya.menjadi tanggung jawabnya; b. mereka yang menjabat suatu jabatan agama dan/atau menganut agama yang ajarannya tidak membolehkannya; c. mereka yang sedang menjalankan tugas penting untuk negara yang ditentukan dengan PERATURAN PEMERINTAH. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan PERATURAN PEMERINTAH.

(1) rajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA tunduk kepada hukum tentara dan termasuk dalam kewenangan peradilan tentara (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi prajurit cadangan yang sedang tidak dinas aktif. (3) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA berkewajiban memagang teguh rahasia tentara, dan kewajiban itu tetap berlangsung setelah dinas keprajuritannya berakhir.

(1) Setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya melalui pendidikan dan pengalaman tugas dengan mempertimbangkan kepentingan Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA, persyaratan, dan seleksi atas dasar yang terbaik. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

(1) Setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indosia memperoleh kesempatan untuk promosi berdasarkan karya nyata dengan mempertimbangkan kepentingan Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA, persyaratan, dan seleksi atas dasar yang terbaik. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

(1) Kedudukan sebagai Prajurit Cadangan Sukarela, Prajurit Wajib, dan Prajurit Cadangan Wajib sepanjang yang bersangkutan menjalani dinas keprajuritan tidak menyebabkan putusnya hubungan kerja dengan instansi atau badan swasta tempat yang bersangkutan bekerja. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Pengaktifan Prajurit Cadangan diatur oleh Panglima atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH.

(1) Panglima, Kepala Staf Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Darat, Kepala Staf Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut, Kepala Staf Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Republik INDONESIA, diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (2) Jabatan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Pengangkatan dalam dan pemberhentian dari jabatan di luar jajaran Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberhentian sementara dari jabatan dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikannya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Kenaikan pangkat menjadi kolonel dan yang lebih tinggi ditetapkan oleh PRESIDEN. (2) kenaikan pangkat selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Panglima atau pejabat yang ditunjuk.

(1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA mendapat rawatan kedinasan dari negara. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan PERATURAN PEMERINTAH.

(1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang dalam pertempuran berjasa melampaui panggilan tugas dapat dianugerahi kenaikan pangkat medan tempur atau kenaikan pangkat medan tempur anumerta. (2) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang mendapatkan penugasan khusus dengan pertaruhan jiwa raga secara langsung dan berjasa melampui panggilan tugas dapat dianugerahi kenaikan pangkat luar biasa atau kenaikan pangkat luar biasa anumerta. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang berjasa melampaui panggilan tugas dianugerahi tanda jasa kenegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang menyandang cacat berat sebagai akibat tindakan langsung lawan dirawat oleh negara dan tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan.

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena : a. untuk menjalani mass pensiun; b. telah berakhirnya masa dinas keprajuritan; c. tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani atau rohani; d. gugur, tewas, meninggal dunia; e. berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas.

(1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang telah mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan selama 20 tahun dapat diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan untuk menjalani masa pensiun. (2) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA dapat dipertahankan untuk tetap dalam dinas keprajuritan sampai usia 55 tahun bagi perwira dan 48 tahun bagi bintara dan tamtama. (3) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA dengan pangkat pembantu letnan dan yang lebih rendah sampai dengan kopral yang memiliki keahlian tertentu dan yang dibutuhkan oleh Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA, dapat dipertahankan untuk tetap dalam dinas keprajuritan sampai usia setinggi-tingginya 55 tahun. (4) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA dengan pangkat kolonel dan yang lebih tinggi dan menduduki jabatan keprajuritan tertentu, dapat dipertahankan untuk tetap dalam dinas keprajuritan sampai usia setinggi-tingginya 60 tahun. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

(1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang diberhentikan dengan hormat, sesuai dengan masa dinas keprajuritannya menerima pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan, atau pesangon. (2) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang gugur atau tewas kepada ahli warisnya diberikan pensiun. (3) etentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang dalam dan karena dinas menyandang cacat berat bukan karena tindakan lawan atau menyandang cacat sedang diberhentikan dengan hormat dan menerima pensiun.

(1) rajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang dalam melaksanakan tugas sebagai akibat dari atau diduga diakibatkan oleh tindakan lawan atau diluar kekuasaannya, tidak kembali bergabung dengan kesatuannya dinyatakan hilang dalam tugas dan wajib terus dicari. (2) Prajurit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila setelah satu tahun tidak ada kepastian atas dirinya, diberhentikan dengan hormat dan kepada ahli warisnya diberikan pensiun sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

(1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA berpangkat kolonel dan yang lebih tinggi, diberhentikan dari dinas keprajuritan oleh PRESIDEN. (2) Pemberhentian selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

(1) Dalam menghadapi keadaan bahaya, maka setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan, dalam batas waktu 2 tahun sejak pemberhentiannya dapat diwajibkan aktif kembali menjalani dinas keprajuritan untuk selama-lamanya 2 tahun. (2) Pengaktifan kembali prajurit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

(1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA diberhentikan tidak dengan hormat, karena mempunyai tabiat dan perbuatan lain yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA. (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap perwira dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Perwira. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan a. barang siapa tidak memenuhi panggilan dinas wajib dengan maksud nyata-nyata menghindarkan diri untuk menjalani dinas wajib; b. barangsiapa dengan sengaja membuat atau menyuruh membuat dirinya atau orang lain tidak cakap menjalani dinas wajib; c. barangsiapa melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya atau orang lain terhindar untuk menjalani dinas wajib; d. barangsiapa dengan suatu pemberian atau janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh, kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu daya, pemberian kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain untuk tidak menjalani dinas wajib; e. barangsiapa tanpa alasan yang sah MEMUTUSKAN hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UNDANG-UNDANG ini.

Prajurit cadangan yang sedang tidak dinas aktif dipersamakan dengan prajurit cadangan yang berada dalam dinas aktif apabila melakukan tindak pidana : a. dengan sengaja tidak memenuhi panggilan yang sah untuk berada dalam dinas aktif, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan; b. dengan sengaja menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat, memaki-maki atau menista seorang atasan, baik di tempat umum secara lisan atau dengan tulisan atau lukisan atau di hadapan orang itu sendiri secara lisan atau dengan isyarat atau perbuatan, maupun dengan tulisan atau lukisan yang dikirimkan atau diterimakan padanya, atau mengolok-olok dihadapannya dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun; c. dengan sengaja menghina seorang atasan dengan suatu tindakan nyata, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun delapan bulan.

(1) Apabila negara dalam keadaan darurat, ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, ditambah dengan sepertiganya. (2) Apabila negara dalam keadaan perang, ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, dinaikkan menjadi selama-lamanya delapan tahun enam bulan.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 adalah kejahatan.

(1) Sebutan anggota Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA atau sebutan lain yang mempunyai maksud sama dengan anggota Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku, selanjutnya disebut prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA. (2) Anggota Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang pada saat berlakunya UNDANG-UNDANG ini telah berkedudukan sebagai Militer Sukarela, Militer Sukarela dengan Ikatan Dinas Pendek, dan Militer Wajib, ditetapkan masing-masing sebagai Prajurit Karier, Prajurit Sukarela Dinas Pendek, dan Prajurit Wajib. (3) Sebutan hukum tentara dan peradilan tentara dalam UNDANG-UNDANG ini diartikan sama dengan sebutan hukum militer dan peradilan militer dalam UNDANG-UNDANG lain.

(1) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai atau berhubungan dengan keanggotaan Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang sudah ada pada saat mulai berlakunya UNDANG-UNDANG ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam UNDANG-UNDANG ini dan selama ketentuan tersebut belum diganti. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam UNDANG-UNDANG ini akan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

UNDANG-UNDANG ini dapat disebut "UNDANG-UNDANG Prajurit ABRI" dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 1988 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 1988 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd. SUDHARMONO, S.H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1988 NOMOR 4