Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1956 tentang KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA PADA BADAN KEUANGAN INTERNASIONAL (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION)

UU Nomor 26 Tahun 1956

Pasal 1

(1)Pasal IX ayat 2 (c) Persetujuan Badan Keuangan Internasional menentukan bahwa naskah Persetujuan tadi, yang tersimpan pada Bank Dunia, harus ditandatangani oleh pajabat yang diberi kuasa oleh pemerintah negara-anggota. (2)Hal ini adalah untuk memenuhi ketentuan pasal IX ayat 2 (a). Keanggotaan mulai berlaku pada saat penyerahan Tanda-tanda persetujuan ini.

Pasal 2

(1)Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mengadakan tindakan- tindakan yang dianggapnya perlu guna memenuhi kewajiban dan menggunakan hak-hak negara INDONESIA karena keanggotaan pada Badan itu. (2)Disini disebutkan beberapa, akan tetapi tidak semua, tindakan-tindakan yang perlu diambil. a.penunjukan Bank INDONESIA sebagai penyimpan milik Badan yang ditahanya disini; b.penunjukan instansi yang akan mengadakan hubungan atas nama negara INDONESIA dengan Badan tersebut; c.pembayaran atau perintah membayarkan uang iuran negara INDONESIA kepada Badan tersebut; d.pembayaran atau perintah membayarkan jumlah-jumlah uang lainnya yang karena keanggotaan harus dibayar atau jumlah-jumlah yang disanggupi pembayarannya oleh negara INDONESIA kepada Badan atau anggota Badan itu. Hal ini umpamanya dapat timbul apabila memberikan pinjaman- pinjaman baik kepada Badan maupun anggota lain; e.penerimaan jumlah-jumlah uang yang dibayarkan oleh Badan kepada negara INDONESIA umpamanya dalam halnya INDONESIA menerima bantuan dividend atau pembayaran-pembayaran kembali iurannya dalam halnya pembubaran Badan atau apabila INDONESIA berhenti menjadi anggota atau karena hal-hal lain; f.kemungkinan mengeluarkan obligasi dirasa perlu apabila penerimaan-penerimaan Pemerintah tidak mencukupi guna segera memenuhi kewajiban-kewajiban karena UNDANG-UNDANG ini atau Persetujuan tersebut.

Pasal 3

Bank INDONESIA harus membayar iuran negara INDONESIA atas perintah Menteri Keuangan dalam bentuk emas atau dollar Amerika Serikat.

Pasal 4

Hal ini adalah perlu untuk memenuhi Pasal VI yang mengenai kedudukan Badan, kekebalan-kekebalan milik terhadap sitaan pemeriksaan, hak berhubungan dan sebagainya.

Pasal 5

Tidak memerlukan penjelasan. Termasuk Lembaran-Negara No. 67 tahun 1956. CATATAN *)Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-117 pada hari Selasa tanggal 18 Desember 1956, P.75/1956 Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1956 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1956/67; TLN NO. 1115

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.