Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang KEPOLISIAN NEGARA RI

Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan : 1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang masih aktif; 3. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang sifatnya mengikat seluruh warga masyarakat dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4. Keamanan… 4. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat; 5. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat serta tercapainya tujuan pembangunan nasional; 6. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyelidikan; 7. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG; 8. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan; 9. Penyidik pegawai negeri sipil yang dapat disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan UNDANG-UNDANG ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup UNDANG-UNDANG yang menjadi dasar hukumnya masing-masing; 10. Penyidik… 10. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG; 11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya; 12. Menteri adalah Menteri Pertahanan Keamanan Republik INDONESIA; 13. Panglima adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14: (1) Kepolisian Negara Republik INDONESIA secara umum berwenang : a. menerima laporan dan pengaduan; b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; c. mengambil… c. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; d. mencari keterangan dan barang bukti; e. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; f. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menggangu ketertiban umum; g. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; h. mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; i. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; j. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; k. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu; l. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; m.mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian yang mengikat warga masyarakat. (2) Kepolisian Negara Republik INDONESIA sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; b. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; c. memberikan… c. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam; d. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; e. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; f. memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; g. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional; h. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan PERATURAN PEMERINTAH. Pasal.16 Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik INDONESIA berwenang untuk : a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; d. menyuruh… d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan; i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana; k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.