Langsung ke konten utama

Cari Jelajahi APIHubungkan Claude

Beranda
UU
UU Nomor 29 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN UU 15-1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN

UU Nomor 29 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Beranda Jelajahi Cari Hubungkan Claude API

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

© 2026 Pasal.id. Platform Hukum Indonesia Terbuka

Daftar Isi

BAB VIIIPENGEMBANGAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DAN KAWASAN TRANSMIGRASI 13. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32
BAB XCKETENTUAN PIDANA
- Pasal 35G
- Pasal II

BAB VIII

PENGEMBANGAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DAN KAWASAN TRANSMIGRASI 13. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32

Pasal 32

Status

Berlaku

Sumber

peraturan.go.id

Bagikan

(1) Pengembangan masyarakat transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi diarahkan untuk mencapai kesejahteraan, kemandirian, integrasi transmigran dengan penduduk sekitar, dan kelestarian fungsi lingkungan secara berkelanjutan. (2) Pengembangan masyarakat transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau badan usaha sesuai dengan jenis transmigrasi dan pola usaha pokoknya. (3) Pengembangan masyarakat transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi didasarkan pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya secara terpadu dengan berbagai sektor pembangunan lain dan pembangunan daerah serta berwawasan lingkungan. (4) Pengembangan masyarakat transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang: a. ekonomi . . . a. ekonomi untuk menuju terciptanya tingkat swasembada dan pusat pertumbuhan ekonomi; b. sosial budaya untuk menuju pemenuhan kebutuhan pelayanan umum masyarakat serta terjadinya proses integrasi dan harmonisasi yang menyeluruh antara transmigran dan masyarakat sekitar; c. mental spritual untuk menuju pembinaan manusia yang ulet, mandiri, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. kelembagaan pemerintahan untuk menuju kesiapan pembentukan dan/atau penguatan perangkat desa atau kelurahan; dan e. pengelolaan sumber daya alam untuk menuju terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup. (5) Dalam hal pengembangan masyarakat di Permukiman Transmigrasi telah mencapai sasaran yang ditetapkan atau paling lama 5 (lima) tahun sejak penempatan, pengembangan Permukiman Transmigrasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. 14. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan masyarakat transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH. 15. BAB IX . . . 15. BAB IX dihapus. 16. Pasal 34 dihapus. 17. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha. (3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi. (3a) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan berdasarkan persetujuan atau izin dari Menteri. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH. 18. BAB XI DIHAPUS dan disisipkan 3 (tiga) BAB baru yakni BAB XA, BAB XB, dan BAB XC, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XA . . . BAB XA PENGAWASAN

Pasal 35A

(1) Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan transmigrasi sesuai dengan kewenangannya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH. BAB XB SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35B

Pejabat Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan/atau Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35C

Badan usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), atau Pasal 35 ayat (3a) dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; atau c. pencabutan izin.

Pasal 35D

Transmigran yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran . . . a. teguran lisan; b. teguran tertulis; atau c. pencabutan status sebagai transmigran.

Pasal 35E

Kelompok masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3a) dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; atau c. pencabutan persetujuan Menteri.

Pasal 35F

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35C, Pasal 35D, dan Pasal 35E diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

BAB XC

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35G

Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35B, Pasal 35C, Pasal 35D, atau Pasal 35E, terdapat dugaan tindak pidana diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal II

UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 131 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, ttd Wisnu Setiawan