Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

(1) Susunan anggota Dewan Pertimbangan Agung meliputi unsur-unsur dari kehidupan masyarakat dan terdiri dari: a. tokoh-tokoh politik; b. tokoh-tokoh karya; c. tokoh-tokoh daerah; d. tokoh-tokoh nasional. (2) Jumlah... (2) Jumlah anggota Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan sebanyak- banyaknya 27 (dua puluh tujuh) orang termasuk Pimpinan Dewan Pertimbangan Agung.

Untuk dapat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung harus dipenuhi syarat-syarat: a. warga-negara Republik INDONESIA; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. cakap/ahli/berpengalaman; d. berwibawa, jujur, adil dan dapat mencerminkan kehendak dan isi hati nurani rakyat; e. tidak terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam gerakan kontra revolusi "Gerakan 30 September"/P.K.I. dan atau organisasi terlarang lainnya; f. menerima, menyetujui dan mempertahankan UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA; g. menerima, menyetujui dan mempertahankan Panca Sila sebagai dasar dan ideologi negara; h. setia pada Nusa, Bangsa dan Negara Republik INDONESIA; i. taat dan tunduk kepada segala UNDANG-UNDANG dan peraturan- peraturan Negara Republik INDONESIA. Pasal 5…

Pengangkatan anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung dilakukan dengan Keputusan PRESIDEN.

Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan Agung adalah 5 (lima) tahun, anggota Dewan Pertimbangan Agung berhenti bersama-sama.

(1) Pemberhentian anggota Dewan Pertimbangan Agung dilakukan dengan Keputusan PRESIDEN. (2) Anggota Dewan Pertimbangan Agung berhenti antar-waktu sebagai anggota karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. bertempat tinggal di luar wilayah Republik INDONESIA; d. alasan-alasan lain yang memerlukan diberhentikannya anggota Dewan Pertimbangan Agung. (3) a. Anggota yang menggantikan antar-waktu anggota lama, diangkat menurut ketentuan pasal 5; b. Anggota tersebut pada ayat (3) sub a di atas berhenti sebagai anggota pada saat masa jabatan anggota yang digantikannya berakhir. Pasal 8…

Keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung tidak dapat dirangkap dengan jabatan: a. PRESIDEN; b. Wakil PRESIDEN; c. Menteri; d. Jaksa Agung; e. Ketua/Hakim Mahkamah Agung; f. Ketua/Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; g. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; h. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat; i. Jabatan-jabatan lain yang tidak mungkin dirangkap menurut peraturan perundang-undangan.

Sebelum memangku jabatannya, anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung baik masing-masing maupun bersama-sama, diambil sumpah/keterangan dan janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung, menurut agamanya masing-masing sebagai berikut: "Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya, untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapa pun juga. Saya... Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima, langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Panca Sila sebagai dasar dan ideologi negara, UNDANG-UNDANG Dasar 1945, dan segala UNDANG-UNDANG serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik INDONESIA, dan bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat INDONESIA dan bahwa saya akan setia pada Nusa, Bangsa dan Negara Republik INDONESIA."

(1) Pimpinan Dewan Pertimbangan Agung terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. (2) Ketua dan Wakil Ketua tersebut pada ayat (1) diangkat oleh PRESIDEN atas usul Dewan Pertimbangan Agung. Pasal 11…

Atas permintaan Dewan Pertimbangan Agung, PRESIDEN dapat memimpin rapat Dewan Pertimbangan Agung.

(1) Dewan Pertimbangan Agung mengatur tata tertibnya sendiri. (2) Dalam tata-tertib tersebut pada ayat (1) dicantumkan tentang: a. persidangan dan rapat Dewan Pertimbangan Agung; b. tata-kerja Dewan Pertimbangan Agung; c. hal-hal yang tersebut dalam pasal 13 ayat (2).

(1) Dewan Pertimbangan Agung mempunyai sebuah Sekretariat. (2) Susunan tugas dan tata-kerja Sekretariat diatur dalam tata-tertib Dewan Pertimbangan Agung. BAB VIII…

Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Penetapan PRESIDEN No. 3 tahun 1959 juncto Penetapan PRESIDEN No. 3 tahun 1966, serta semua peraturan-peraturan yang telah ada yang mengatur tentang Dewan Pertimbangan Agung (Sementara) dengan UNDANG-UNDANG ini dinyatakan tidak berlaku.

UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar... Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 1967. Pd. PRESIDEN Republik INDONESIA, ttd SOEHARTO Jenderal TNI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 1967 A.n. Sekretaris Negara Sekretaris Presidium Kabinet, ttd SUDHARMONO S.H. Brig. Jen. TNI. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NOMOR 6