Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 199…

Pasal 1

Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan: 1. Pendapatan Negara adalah semua Penerimaan Dalam Negeri dan Penerimaan Pembangunan yang digunakan untuk membiayai Belanja Negara; 2. Penerimaan Dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan negara bukan pajak; 3. Penerimaan Pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah bantuan dan atau pinjaman luar negeri; 4. Belanja Negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan; 5. Pengeluaran Rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri; 6. Pengeluaran Pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan; 7. Sisa Kredit Anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran; 8. Sisa Anggaran lebih adlah selisih lebih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara; 9. Sektor adalah kumpulan Subsektor; 10.Subsektor adalah kumpulan Program; 11.Bantuan Program adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan danbukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan; 12.Bantuan Proyek adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperoleh dari: a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri; b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan. (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 114.965.800.000.000,00. (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.255.000.000.000,00. (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 147.220.800.000.000,00.

Pasal 3

Koreksi

(1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan: a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 66.040.000.000.000,00; b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 34.581.700.000.000,00; c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 14.344.100.000.000,00. (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan: a. Bantuan Program sebesar Rp 8.500.000.000.000,00; b. Bantuan Proyek sebesar Rp 23.755.000.000.000,00.

Pasal 4

Koreksi

(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri dari: a. Pengeluaran Rutin; b. Pengeluaran Pembangunan. (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 97.829.100.000.000,00. (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana idmaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 49.391.700.000.000,00. (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 147.220.800.000.000,00.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor: 01 Sektor industri sebesar Rp 83.285.209.000,00 02 Sektor pertanian dan Kehutanan sebesar Rp 627.724.191.000,00 03 Sektor pengairan sebesar Rp 38.416.795.000,00 04 Sektor tenaga kerja sebesar Rp 318.069.481.000,00 05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar Rp 59.790.615.612.000,00 06 Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar Rp 329.700.829.000,00 07 Sektor pertambangan dan energi sebesar Rp 318.933.498.000,00 08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar Rp 117.207.539.000,00 09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar Rp 12.485.462.070.000,00 10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar Rp 357.912.413.000,00 11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar Rp 4.740.026.958.000,00 12 Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar Rp 331.654.091.000,00 13 Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar Rp 705.289.102.000,00 14 Sektor perumahan dan pemukiman sebesar Rp 22.813.072.000,00 15 Sektor agama sebesar Rp 1.303.622.987.000,00 16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp 409.502.164.000,00 17 Sektor hukum sebesar Rp 755.062.877.000,00 18 Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar Rp 5.227.096.572.000,00 19 Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar Rp 2.317.439.243.000,00 20 Sektor pertahanan dan keamanan sebesar Rp 7.549.165.297.000,00 (2) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini. (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor: 01 Sektor industri sebesar Rp 697.317.300.000,00 02 Sektor pertanian dan Kehutanan sebesar Rp 2.756.883.700.000,00 03 Sektor pengairan sebesar Rp 3.336.074.400.000,00 04 Sektor tenaga kerja sebesar Rp 1.324.921.800.000,00 05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar Rp 830.686.300.000,00 06 Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar Rp 8.500.814.400.000,00 07 Sektor pertambangan dan energi sebesar Rp 6.085.230.700.000,00 08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar Rp 1.215.437.500.000,00 09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar Rp 8.310.359.400.000,00 10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar Rp 798.871.500.000,00 11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar Rp 5.475.240.900.000,00 12 Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar Rp 587.546.000.000,00 13 Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar Rp 2.426.268.200.000,00 14 Sektor perumahan dan pemukiman sebesar Rp 1.940.603.000.000,00 15 Sektor agama sebesar Rp 374.600.000.000,00 16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp 1.122.811.400.000,00 17 Sektor hukum sebesar Rp 186.735.500.000,00 18 Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar Rp 919.499.300.000,00 19 Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar Rp 378.982.000.000,00 20 Sektor pertahanan dan keamanan sebesar Rp 2.122.816.700.000,00 (4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6

Koreksi

Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ke dalam program dan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN.

Pasal 7

Koreksi

Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) ke dalam program dan proyek-proyek ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 1998/1999 Pemerintah membuat laporan Semester I mengenai: a. realisasi Penerimaan Dalam Negeri; b. realisasi Penerimaan Pembangunan; c. Realisasi Pengeluaran Rutin; d. Realisasi Pengeluaran Pembangunan; e. Perkembangan Moneter dan Perkreditan; f. Perkembangan Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri. (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya akhir bulan Oktober untuk dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah. (4) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999.

Pasal 9

Koreksi

(1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1998/1999 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan PERATURAN PEMERINTAH dipindahkan ke Tahun Anggaran 1999/2000 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1999/2000. (2) PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 1999/2000.

Pasal 10

Koreksi

Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1998/1999 dapat digunakan untuk membiayai anggaran belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Koreksi

Pemerintah mengajukan Rancangan UNDANG-UNDANG tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 berdasarkan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 94) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 1998/1999 berakhir.

Pasal 12

Koreksi

(1) Setelah Tahun Anggaran 1998/1999 berakhir, Pemerintah membuat Perhitungan Angaran Negara mengenai pelaksanaan angaran yang bersangkutan. (2) Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 91) setelah diperiksa oleh Badan pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan setelah Tahun Anggaran 1998/1999 berakhir.

Pasal 13

Koreksi

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 1968 tentang perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi UNDANG-UNDANG ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Koreksi

UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1998. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd. MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 66

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14