Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN LEBONG DAN KABUPATEN KEPAHIANG DI PROVINSI BENGKULU

UU Nomor 39 Tahun 2003

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB V

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 11

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang untuk pertama kali dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2004. (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

Bupati dan Wakil Bupati Lebong dan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang dipilih dan disahkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pengucapan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. Pasal 13 ...

Pasal 13

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang, Penjabat Bupati Lebong dan Penjabat Bupati Kepahiang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama PRESIDEN dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan Gubernur Bengkulu untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun. (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu. (3) Menteri Dalam Negeri atas nama PRESIDEN dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau diganti dengan Penjabat lain. (4) Peresmian Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang serta pelantikan Penjabat Bupati dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama PRESIDEN setelah UNDANG-UNDANG ini diundangkan. (5) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Bengkulu untuk melantik Penjabat Bupati Lebong dan Penjabat Bupati Kepahiang. (6) Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Bengkulu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Dengan diresmikannya Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dan dilantiknya Penjabat Bupati Lebong dan Penjabat Bupati Kepahiang dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang memfasilitasi pembentukan instansi vertikal. BAB VI ...

BAB Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 12

Bupati dan Wakil Bupati Lebong dan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang dipilih dan disahkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pengucapan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. Pasal 13 ...

Pasal 13

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang, Penjabat Bupati Lebong dan Penjabat Bupati Kepahiang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama PRESIDEN dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan Gubernur Bengkulu untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun. (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu. (3) Menteri Dalam Negeri atas nama PRESIDEN dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau diganti dengan Penjabat lain. (4) Peresmian Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang serta pelantikan Penjabat Bupati dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama PRESIDEN setelah UNDANG-UNDANG ini diundangkan. (5) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Bengkulu untuk melantik Penjabat Bupati Lebong dan Penjabat Bupati Kepahiang. (6) Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Bengkulu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Dengan diresmikannya Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dan dilantiknya Penjabat Bupati Lebong dan Penjabat Bupati Kepahiang dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang memfasilitasi pembentukan instansi vertikal. BAB VI ...

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

(1) Bupati Rejang Lebong menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang hal- hal sebagai berikut : a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang; b. barang milik/kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang berada dalam wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang; c. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang; d. utang piutang Kabupaten Rejang Lebong yang kegunaannya untuk Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang; serta e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Lebong atau Kabupaten Kepahiang. (2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Gubernur Bengkulu dan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan Penjabat Bupati Lebong dan Penjabat Bupati Kepahiang. (3) Dalam hal pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengalami hambatan, difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

(1) Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang memiliki kewenangan atas pemungutan pajak dan retribusi daerah sejak terbentuknya perangkat daerah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Kabupaten ... (2) Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Kabupaten Rejang Lebong wajib memberikan bantuan dana kepada Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sekurang-kurangnya sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan di daerah pemekaran selama belum dimekarkan. (4) Pemerintah Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran biaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu untuk menunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang. (5) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati Lebong dan Penjabat Bupati Kepahiang menyusun Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Penjabat Bupati. (6) Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Gubernur Bengkulu. (7) Penjabat Bupati Lebong dan Penjabat Bupati Kepahiang melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dan menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) setiap triwulan kepada Gubernur Bengkulu. (8) Penjabat Bupati Lebong dan Penjabat Bupati Kepahiang menyusun dan MENETAPKAN perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) dengan keputusan Penjabat Bupati sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan daerah kepada Gubernur Bengkulu.

Pasal 17

(1) Sebelum Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dapat MENETAPKAN Peraturan Daerah dan membuat Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan UNDANG-UNDANG ini, semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Rejang Lebong berlaku dan dilaksanakan di Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang. (2) Semua ... (2) Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Rejang Lebong yang berlaku masing-masing di Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang harus disesuaikan dengan UNDANG-UNDANG ini.

Pasal 18

(1) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sebelum terbentuknya Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong. (2) Pembentukan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang. (3) Pengajuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dan pengajuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang pada Pemilihan Umum Tahun 2004 dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Rejang Lebong.